DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Isi dan Sistematika RP3KP Tahun 2025-2045; Bab III. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengatasi permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Manggarai maka perlu disusun RP3KP sebagai dasar pedoman dalam melaksanakan upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk melaksanakan tahapan legalisasi sebagai salah satu tahapan penyusunan rencana pembangunan dan permukiman daerah sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan pengembangan perumahan dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2043; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang … SALINAN
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh daerah, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagai prasyarat untuk menata kelangsungan hidup generasi. Rumah, idealnya harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi hal penting dalam mewujudkan tantangan kehidupan sosial kemasyarakatan dan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. 2 3 4 5 . Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. . Daerah adalah Kabupaten Manggarai. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai. . Bupati adalah Bupati Manggarai.

Pasal 2

Maksud penyusunan RP3KP Tahun 2025-2045 adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RP3KP Tahun 2025-2045 meliputi:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b.mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat di Daerah; dan
c.mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB II

PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.1. Kondisi Geografis Dan Administratif Kabupaten Manggarai terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah, yaitu 2.096,44 km² atau setara dengan 134.107.951 hektare (sekitar 4 empat persen dari keseluruhan luas Provinsi NTT).

Pasal 4

RP3KP Tahun 2025-2045 terdiri dari:

a.buku rencana; dan
b.album peta.

Pasal 5

(1)Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
(2)Sistematika buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.bab I: pendahuluan;
2. b.bab II: profil perumahan dan kawasan permukiman;
3. c.bab III: permasalahan dan isu strategis;
4. d.bab IV: visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
5. e.bab V: konsep RP3KP; dan
6. f.bab VI: indikasi program.
(3)Ketentuan mengenai isi dan uraian buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
1. a.peta dasar, yang meliputi: 1 2 3 . peta administrasi/batas wilayah perencanaan; . peta topografi; dan . peta jenis tanah;
2. b.peta kondisi eksisting, yang meliputi: 1 2 3 4 5 6 7 8 . peta sebaran kepadatan penduduk; . peta tata guna lahan; . peta batas kawasan hutan; . peta informasi kebencanaan; . peta prasarana, sarana dan utilitas umum; . peta pola dan struktur ruang; . peta kondisi perumahan dan permukiman; dan . peta tipologi perumahan dan permukiman;
3. c.peta analisis, yang meliputi:
  1. 1.peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan; 2 3 4 . peta potensi sumber daya alam; . peta mitigasi bencana; . peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus; . peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; 5 6 7 . peta daya dukung dan daya tampung lingkungan; . peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  2. 8.peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; dan . peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten. 9
4. d.peta …
5. d.peta rencana, yang meliputi:
  1. 1.peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
  2. 2.peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten;
  3. 3.peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
  4. 4.peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan.
(2)Ketentuan mengenai album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 30 Agustus 2024 BUPATI MANGGARAI, TTD HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT Diundangkan di Ruteng pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI JAHANG FANSI ALDUS TTD JAHANG FANSI ALDUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FRANSISKUS CONY GABUR, MH Pembina NIP. 19831213 201101 1 010 PENJELASAN … PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dimaknai bahwa kehidupan sejahtera adalah hak asasi manusia yang mendasar, mencakup kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini mencerminkan esensi dari martabat manusia dan merupakan fondasi bagi masyarakat yang beradab. Tempat tinggal adalah hak dasar setiap individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah modal penting dalam mencapai kesejahteraan. Udara bersih, air bersih, serta akses terhadap alam dan ruang terbuka hijau adalah hak setiap individu. Pemerintah Daerah menyadari bahwa perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak melalui kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui kebijakan pembangunan memastikan agar seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman mendorong perlunya perencanaan sebagai pedoman untuk memberikan arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang jelas serta dijalankan secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Oleh karena itu ditegaskan di dalam Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai salah satu tugas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Menindaklanjuti ketentuan terkait tugas pemerintah daerah tersebut maka lahirlah kebijakan RP3KP. RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dasar rujukan penyusunan RP3KP ada pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan persiapan, penyusunan rencana dan legislasi. Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP … RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki komitmen dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Komitmen ini ditunjukkan dengan terlaksananya penyusunan dokumen RP3KP di Tahun 2024 untuk kemudian ditargetkan menjadi peraturan daerah. Penyusunan RP3KP di Kabupaten Manggarai tidak semata berdiri sendiri melainkan sinergi dengan kebijakan lain seperti RTRW Kabupaten Manggarai, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Manggarai, serta kebijakan lain terkait dengan rencana perumahan dan permukiman. Dengan demikian arahan rencana yang hendak dicapai dalan RP3KP dapat saling mendukung dengan kebijakan lain di Kabupaten Manggarai. Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Manggarai Tahun 2025- 2045 terdiri dari: a. b. buku rencana; dan album peta. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…