DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 1 angka 4; penghapusan pasal 7 ayat (2), Bab IV, pasal 18; perubahan pada pasal 22 ayat (1),pasal 23 ayat (1), dan penghapusan pasal 27 ayat (1)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Pasal I 3 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
5.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
8.Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggungjawab, Alamat Pemilik/ Penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis barang/jasa dan Dagangan Utama.
9.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan/atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus.
3.Ketentuan BAB IV dihapus. 4
4.Pasal 18 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 15 ayat (1) Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

6.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP.
(2)Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SIUP.

7.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 BUPATI MANGGARAI, TTD DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, TTD MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 7/2018. 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN I. UMUM Pembangunan Nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum serta memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan efisien maka, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah melengkapi perizinan usaha salah satunya adalah Perizinan Usaha perdagangan (SIUP). Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian di daerah yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan investasi berusaha. Penyelenggara pelayanan penerbitan SIUP berpedoman pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelayanan atas penerbitan SIUP dan Pendaftaran Perusahaan tidak termasuk sebagai salah satu objek dari 30 (tiga puluh) jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain di luar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2010