DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama dan Tempat Kedudukan; III. Maksud dan Tujuan; IV. Kebijakan Perumda; V. Kegiatan Usaha; VI. Modal; VII. Organ; VIII. KPM; IX. Dewan Pengawas; X. Direksi; XI. Pegawai; XII. Satuan Pengawas Intern; XIII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; XIV. Penggunaan Laba; XV. Penetapan Tarif; XVI. Evaluasi; XVII. Pembubaran; XVIII. Pembinaan dan Pengawasan; XIX. Ketentuan Peralihan; XX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Bupati adalah Bupati Manggarai.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah 3 dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perumda Air Minum Tirta Komodo yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.
9.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pelanggan adalah pemakai air yang dikelola oleh Perumda.
12.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
13.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda.
14.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon anggota dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Bakal Calon anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
16.Bakal Calon anggota direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon anggota direksi dan mengikuti proses penjaringan. 4
17.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK
18.Calon anggota direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah ini diberi nama Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.

Pasal 3

Perumda berkedudukan di Ruteng.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan usaha di bidang :

a.penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum;
b.memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah; dan
c.mendapatkan laba/keuntungan.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUMDA

Pasal 5

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kebijakan Perumda meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 5
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum bersih.
(2)Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat membuka usaha baru.
(3)Jenis-jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perumda seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh modal yang berasal dari Perumda.
(3)Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan air minum bersih, modal Perumda dapat bersumber dari :
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(4)Pelaksanaan penyertaan modal, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB VII

ORGAN

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah.
(2)Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

BAB VIII

KPM

Pasal 9

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
3. c.rapat luar biasa.

Pasal 11

(1)KPM menyerahkan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepada Bupati.
(2)Penyerahan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan KPM.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan. 7

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…