DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 52 Tahun 2021

Nomor: 52
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentang SistemPemerintahanBerbasis Elektronik: b.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksudpada hurufa,perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang SistemPemerintahanBerbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerahdi Kabupaten Manggarai, Mengingat2Undang-UndangNomor69Tahun1958tentang PembentukanDaerah-daerahTingkatIIdalam Wilayah Daerah-daerahTingkatIBali,Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1958Nomor122,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor1655), 2Undang-UndangNomor11Tahun2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik(LembaranNegara Tahun2008Nomor58Tambahan LembaranNegara Nomor4843)sebagaimanatelahdiubah dengan Undang- Undang Nomor19Tahun2016 (Lembaran NegaraTahun 2016pa251Tambahan Lembaran NegaraNomor 5952), Dipindai dengan CamScanner 10. 11, Undang-undangNomor14Tahun2008tentang KeterbukaanInformasiPublik(LembaranNegaraTahun 2008Nomor61TambahanLembaranNegaraNomor 4846), Undang-UndangNomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(LembaranNegaraTahun2009Nomor 112TambahanLembaranNegaraNomor5038), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- UndangNomor11Tahun2020tentangCipta Kerja (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020 Nomor245,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6573), PeraturanPemerintahNomor61Tahun2010tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor14Tahun2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(LembaranNegara Tahun2010Nomor99TambahanLembaranNegara Nomor5149), PeraturanPemerintahNomor82Tahun2012 tentang PenyelenggaraanSistem danTransaksi Elektronik (LembaranNegaraTahun2012Nomor189Tambahan LembaranNegaraNomor5348), PeraturanPemerintahNomor96Tahun2012 tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25Tahun2009 tentangPelayananPublik(LembaranNegaraTahun2012 Nomor215TambahanLembaranNegaraNomor5357), Peraturan PemerintahNomor2Tahun2018 Tentang PedomanStandar Pelayanan Minimal(LembaranNegara Tahun2018Nomor2TambahanLembaranNegara Nomor6178), Peraturan PresidenNomor95Tahun2018 tentang SistemPemerintahanBerbasis Elektronik(Lembaran NegaraTahun2018Nomor182), Peraturan MenteriKomunikasidan InformatikaNomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007tentangPanduan UmumTata Kelola Teknologi Informasi danKomunikasi Dipindai dengan CamScanner Nasional,

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154),
13.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah: MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS | ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai 5, Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
6.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai. Ta Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Dipindai dengan CamScanner 10. 14, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya. Dipindai dengan CamScanner 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29, 30. JaringanLokal(LocalAreaNetwork),yang selanjutnyadisebutLANadalah sekelompok komputerdenganperangkatpendukungnya,yangterhubungdan dapatberkomunikasidalamareakerjatertentu. JaringanJarakJauh(WideArea Network),yang selanjutnyadisebutWAN adalah duaataulebihLANyangterhubungdandapatberkomunikasi. Pusat Dataadalahsuatufasilitasyangdigunakanuntukmenempatkansistem komputerdankomponen-komponenterkaitnyauntukkeperluanpenempatan, penyimpanan,danpengolahandata. Pusatpemulihan bencana(DisasterRecoveryCenter)adalah suatufasilitas yangdigunakanuntukmemulihkankembalidata atauinformasisertafungsi- fungsipentingSPBEyangtergangguataurusakakibatterjadinyabencana yangdisebabkanolehalamataumanusia. Aplikasiadalahsatuatausekumpulanprogramkomputerdanprosedur yang dirancang untukmelakukantugasatau fungsilayanan SPBE. AplikasiumumadalahaplikasiSPBEyang sama, standar dandigunakan secara berbagipakaiolehlebih darisatuPD. AplikasikhususadalahaplikasiSPBE khususyangdikembangkan,dikelola dan/atau digunakanolehPDtertentugunamendukunguraian tugaspokok danfungsisertamemenuhikebutuhan khususPD. AplikasiUmumKompleksitasBesar adalahaplikasiumumyangberdasarkan analisispanjangalurproses bisnisnya,jumlahdata transaksi,jumlah pengguna, jumlahfitur,jumlah kelompok penggunanya,jumlahbasisdata, jumlahpotensiaplikasiyangterintegrasi,danpotensiintegrasidenganPDlain AplikasiUmumKompleksitasKeciladalahaplikasiumumyangberdasarkan analisispanjangalurproses bisnisnya,jumlahdata transaksi,jumlah pengguna, jumlahfitur,jumlah kelompok penggunanya, jumlahbasis data, jumlahpotensiaplikasiyangterintegrasi,dan potensiintegrasidenganPDlain rendah. SumberDayaManusiaTeknologi InformasiKomunikasi,yang selanjutnya disingkatSumberDayaManusiaTIKadalah pegawai padasetiapPDyang berhubungandengan pengelolaanteknologi informasi dankomunikasi. Tata KelolaTeknologi Informasi danKomunikasiyang selanjutnya disebut Tata Kelola TIKadalahstruktur, proses,danmekanismeuntukmemastikan keselarasanTIKdengantujuan dan prosesbisnis PD, realisasipotensimanfaat TIK,pengelolaanresikoTIK,dan optimalisasisumberdayaTIK. ProsesTIK,yang selanjutnya disingkat proses,adalahkumpulanaktivitas- aktivitas terkaitpengelolaanTIKyang terstruktur denganmasukandan menghasilkan luaran tertentu. Dipindai dengan CamScanner 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

(1)
(2)
(1)PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedomandanpanduanpelaksanaanSPBEdilingkungan PemerintahDaerah,

BAB II

PRINSIP

Pasal 3

SPBEdilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkanprinsip: efisiensi, efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, interoperabilitas, akuntabilitas, dan keamanan. ga MP? An Dipindai dengan CamScanner

(2)Efisiensisebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufamerupakanoptimalisasi pemanfaatansumberdayayangmendukungSPBEsecaratepatguna.
(3)Efektifitassebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbmerupakan optimalisasipemanfaatan sumberdayayangmendukungSPBEdengan berhasilgunasesuaidengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufcmerupakan pengintegrasiansumberdayayangmendukungSPBE.
(5)Kesinambungansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufdmerupakan pelaksanaanSPBEsecaraterencana, bertahap,danterusmenerussesuai denganperkembangannya.
(6)Interoperabilitassebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufemerupakan koordinasi dankolaborasiantar prosesbisnisdanantar sistemelektronik, dalamrangkapertukarandata,informasi,ataulayanan SPBE.
(7)Akuntabilitassebagaimana dimaksudpadaayat(1)huruffmerupakan kejelasanfungsidanpertanggungjawabandaripelaksanaanSPBE.
(8)Keamanansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufgmerupakan kerahasiaan,keutuhan,danketersediaan padadatadaninformasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB III

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

(1)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: a, Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD, atau
1. b.kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
(4)Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
(5)Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE,
(6)Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.perkembangan keadaan,
2. b.kebutuhan Daerah, Dipindai dengan CamScanner Cc. perubahan RPJMD, dan/atau
3. d.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

(1)Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3)Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 6

(1)Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing PD.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
1. a.menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya,
2. b.menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi, menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang,
3. d.menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi, dan menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

(1)Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi Tah Dipindai dengan CamScanner keutuhandatadan informasisebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(1), Dinasmenyusunkebijakankeamananinformasi.
(2)Kebijakankeamananinformasisebagaimanadimaksudpadaayat(1) mencakupantaralain: a.Panduan penggunaansarana-rasaranaTIKdilingkungan Pemerintah Daerah,termasukpenggunaannemailresmi kantor,penggunaanakses internet,pengaksesandatakantorbaikdariLAN,WAN maupuninternet, b.PanduanmembawaperalatanTIKpribadikekantor dan menghubungkannyadengansarana-prasaranaTIKdilingkungan Pemerintah Daerah(kebijakanBring YourOwnDevicesatauBYOD),dan c.KewajibansetiapPDuntukmengimplementasikanperangkatlunakdan perangkatkeraskeamananinformasidisysteminternalPDtersebutatau LAN,khusussistemTIKyanglangsungterkoneksidenganinternet.
(3)Kebijakankeamananinformasisebagaimana dimaksudpadaayat(2)berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

BAB V

PUSAT DATA

Pasal 8

(1)Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
(2)Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan Colocation, keamanan server dan up-time server.
(4)PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional, dan perawatan server.
(5)Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) berserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 9

(1)Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2)Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 10

(1)Setiap PD wajibmelakukan pencadangan(back-up) data secara berkalake| Dipindai dengan CamScanner dalam server di Pusat Data Pemerintah.
(2)Dinas melakukan koordinasi supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 28 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 28 Tahun 2025