(1)Tingkat penggunaar jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimakr;ud pada ayat (1J ditetapkrn dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas:
a.formula untuk Baugunan Gedung meliputi:
t.luas total lantai;
2.indeks terintegrasi; dan
3.indeks Bangunan Gedung terhangun.
b, formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, nteliputi: 1,. vt-rlume;
2.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
3.indeks Bangurran Gedung terbangun I i4j Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. ' t1j Besaran Retribusi Jasa Urnum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal L1,L ayat [2J dengan tarif Retribusi.
tZ) Tarif Retribusi sebagaimana djimaksud pada ayat (1J merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi -zang terutang. t3l Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (41 Tarif I.etribusi ditinjau kembali paling lama 3 ftiga) tahurr .,ekali. (51 Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan inde<s harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. t6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Ret-ribusi |asa Usaha (CI Prinsip dan sasar ln dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ]asa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. t2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat t1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan ber,orientasi pada harga pasar. i3l Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi |asa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD. (11 Besaran Retribusi fasa Usah:r yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 ayat [2) dengan tarif Retribusi. {2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat U.) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. (31 Struktur dan besaran tarif Retribusi fasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Daerah ini, {4} Tarif Retribusi ditinjau kembali paling Iama 3 (tigal tahun sekali. (Sl Peninjauan tarif Retribusi sebagaimina dimaksid pada ayat [+) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi JasaUsahf t/ (61 Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu (11 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retrib,rsi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bensangkutan. t2l Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat [1) melilluti biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. t3l Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalarn Pasal LO7 ayat [1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. t1l Besaran Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1J dengan tarif Retribusi. {2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J merupakan nilai rupiatr yang Citetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yanl'terutang. t3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimal<sud pada ayat {2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah 'lengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. t4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. t5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonemian, tanpa melakukan lenambahan objek Retribusi Perizinan. Tertentu. .
(7)Penirjauan tarif [tetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5J khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tiabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeics Lokalitas.
(B) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6J dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. t1) Pem;rnfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langs!,rng digunakan- untuk mendanai penyelenggaraan pelar.anan BLUD sesuai dengan ketentuan pe.raturan perundang-undangan . mengenai BLUD.
t3) Ketentuan l-ebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat (1J dan ayrt [2) diatur dengan Peraturan Bupati. (11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemberian I(eringanan, Peng'rrangan, dan Pembebasan Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah
(1)Bupa'ui dapat memberikan kemurlahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b.pemberian fasilitas ang,suran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
(2)Perpanjangan batas waktu penrbayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Waiib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagain, ana dimaksud pada ayat (1) .huruf a dapat diberikan Bupati se ara jabatin atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilita; angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Waiib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunva.'Z "/r // I
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 fdual tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [5), dapat berupa:
a" menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; . b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana ' dimaksud pada ayztt (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk iangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Pemtrayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,60/o [nol koma enam persen) per ltulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, unLuk jangka wakttr paling lama 24 fdua puluh empat) bular, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(1O)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat [4) meliputi:
a.bencana alam;
b.kebakaran;
c.kerusuhan massal atau huru-hara;
d.wabah penyakit; dan/atau
e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cira pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t. :n ayat (2J adalah:
a.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan penneriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4)Untuk kepentingan Dherah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana .
dimaksud pada ayat (2), agar memberil,ian keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau te rtang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5)Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidala atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan .hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada peiabat sebagaimana dimalsud pada ayat [1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6)Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat [5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta, t- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pi'dana di bidang'Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g' menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang meninggalkan -uangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sed: ing berlangsung dan memeriksa idenl"itas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseerang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
i.m smanggil orang untuk didengar keterangannya dan r'iperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.menghentikan Penyidikan; dan/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pen,,'.likan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (11 memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSpD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, r"hinggu merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ke1:entuan Pasal 181 ayat (1J undang-undang Nomor 1, Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi sspD BPHTB dan/atau sprpD dengan tidak benar atau tid:rk lengkap atau :nelampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sr:hingga merugikan xeuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) undang-undang Nomor I Tahun zazz tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangau. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Hak dan kewajiban Wajib Paj ak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berllaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
c.Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perj anj ian.
Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tangg;al 5 ]anuari 2025. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai pt:ngha.silan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kt:las jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pada saat Peratur:an Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun ZOO? tentang Retribusi ,,zin Usaha Perikanan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OO9 Nomor 37 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3BJ;
b.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O1,L tentang Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor 4, I'ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 56);
c.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O'LL tentang Pajak Mineral Bukan Log;am dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OL1, Nomor 5, Tambahan Lembarian Daerah Kabul:aten Manggarai Timur Nomor
57);
d.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OTl tenterng PajakAir Tani h [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun zolt Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 58);
e.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2A1L tentang Pajak Hotel [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5,));
f.Peraturan Daerah Nomor 8I'ahun ZOLL tentang Pajak Restoran fl.embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun20L1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 60);
g.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ZOLa tentang Pajak Penerangan |alan fl,embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun zOlL Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai TimurNomor 61J;
h.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 201,1, tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Leml.raran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 62); .
i.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2071, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum fl,embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomo 6a)t
i.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201,1teni;ang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2077 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 . r:
k.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2A71- tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2071, Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 66);
l.Pera;uran Daerah Nomor I5 Tahun 2O1,L tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (L6mbaran Daerah Kabupraten Manggarai Timui Tahun ZOL| Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 67);
m.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2All tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Ler,nbaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 20'1,1, Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 68); q 'f il I
z.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Tirnur Nomor 4 Tahun 201-3 tentang Pajak Bumi rlan Elangunan Perdesaan dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 201,7 No.mor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Manggarai Timur Nornor 736);
aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terntang Retribusi )engendalian Menara Telekomunikasi (Lerrrbaran"Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OL7 Nom,:r 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor132); bb.Pera;uran Daerah Nomor 1 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 T?trun ZOLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar fl.embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 201,9 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15l-J; cc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 201,9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nornor L4 Tahun 201,2 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 201"9 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur lrlomor 752); dd.Peracuran Daerah Nomor 6 Tahun 2A27 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan fl-embaran Daerah Tahun Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2A21, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 1.73); dicabut d an dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenei Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undrrng Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum digarrti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerahi ini mulai berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinyfl, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggar aiTimur.fl lf t/ Y Ditetapkan di Borong, tanggal 25 Januari 2024 Diundangkan di Borong pada tang,gal 25 fanuari2O24 ..,:t : t:.: I. UMUM Keberhasilan pelak:;anaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dapat berhasil dengan baik' jika diikuti dengan kejelasan pengaturan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada claerah otonom. Kewenangan fiskal meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki Daerah urttuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas Daerah. Kehadiran Undang-Undairg Nomor 1 'Iahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah fUndang- Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air meialui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (local taxing power), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang- Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan rnetode omnibus law yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (administrattve and complience cost) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah. Berdasarkan pemik.iran di atas maka Pemerintah' Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengkajian secara mefl1 eluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktrur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalaLm satu Peraturan Daerah. g // // r