DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Bab 4. Objek Pajak; Bab 5. Dasar Pengenaan Pajak; Bab 6. Saat Terutang Pajak; Bab 7. Wilayah Pemungutan Pajak; Bab 8. Tarif Pajak; Bab 9. Tata Cara Pemungutan Pajak; Bab 10. Jenis Retribusi; Bab 11. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; Bab 12. Objek Retribusi; Bab 13. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Bab 14. Tarif Retribusi; Bab 15. Tata Cara Pemungutan Retribusi; Bab 16. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Bab 17. Insentif Pemungutan; Bab 18. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Bab 19. Ketentuan Penyidikan; Bab 20. Ketentuan Pidana; Bab 21. Ketentuan Peralihan; Bab 22. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat [1). tsl Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 fdelapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BpHTB. (61 Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah denS;an pemberi hibah w,lsiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah),

b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c.iumlah.pembayaran kepada penyedla ]asa Perhotelan untuk PBfT atas Jasa Perhotel; n;
d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e.iurmlah pembaya-ran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan. pl Dalam hal pembayaran sebal;aimana dimaksud pada ayat [1-) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. t3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1J, dasar pengenaan PBJT dihitung; berdasark;,rn harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah. (41 Dalarr. hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas ]asa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat [1-) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. {1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (tJ huruf b ditetapkatr untuk:
a.Tenaga Listrikyang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
b.Tenaga Listrikyang dihasilkan sendiri. iA Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana di,maksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
a.jumlah tagihan biaSralbeban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrih untuk pascabayar'; Dalam hal Reklame diselenggarakau oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat [1) ditetapkan berdasarkarr nilai kontrak Reklame. t3l Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, Iokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (41 Dalam hal nilai s()wa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat [3).

(5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat t3) ditetapkan dengan Peraturan BuLpati. (31 Harga patokan sebagaimana <limaksud pada ayat (2) dihitung berclasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang ber,,rku di wilayah Daerah. {4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minr:ral dan batu bara. {2) Nilai jual Sarang Burung WaL:t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku cli Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. (11 Saat terutang PBB-PZ ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasa an, dan/ atau pemanfaatan Bumi <i;rn/atau Bangunan.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-PZ terutang..sebagaimana dimaksud pada ayat [L) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada .nggal 1 (satu) Ianuari. V lt
(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual
2. b.liada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, d.an/atau hadiah;
3. c.pa da tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
6. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hal< baru di luar pelepasan hak; dan
7. g.pada tanggal penunjukan perhenang lelarng untuk lelang, [2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tirdak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat tZ) huruf o., maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(3)Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
1. a.j.rmlah BPHTB lebih dibayar atau cidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
2. b.jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. t4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling larnbat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan obiek BPHTB. (11 Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya.waiib:
3. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajah sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan g: /
4. b.melaporkan pembuatan perjanjian penSikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 [sepuluhJ bulan berikutnya: tz) Dalam hai pejabat pembrrat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [L), dikenakan sanksi administratif berupa:
5. a.denda sebesar Rp10.000.000,00 " fsepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1J huruf a; dan/atau
6. b.denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1J huruf b.
(3)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara vrajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b, melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 [sepuluhJ bulan berikutnya.
(4)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat t3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat [1J huruf b dan ayat [3J huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. (tl Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftar.rn hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. tz) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dike;rakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat terutang PBIT ditetapkan pada saat:
1. a.pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PB]T atas Makanan dan/atat', Minuman;
2. b.konsumsi/pembavaran atas Tenaga Listrik untuk PB]T atas Tenaga Listrik; c- pembayaran/penyerahan atas iasa perhotelan untuk PBJT atas |asa Perhotelan;
3. d.pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PB]T atas Jasa Parkir; dan 4 lf v pemoayaranlpenyerahan atils jasa kesenian-dan hiburan untuk PBIT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 53

Saat teru,tang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. B,agian Kesembilan Opsen BBNKB Wilayah pemungutan BPH'I'B yang terutang menupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Wilayah pemungutarr PBIT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukiln. t2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutar Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdafrLar. Bargian Kesembilarr Opsen BBNKB Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

b.O,3 o/o (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
c.O,4 o/o (nol konna empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan RpZ.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
d.O,5 o/o [nol koma.'lima persen) urituk NIOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah). tZ) Tarif PBB-PZ atas objek berupa lahan produksi pangan rlan ternak ditetapkan sebesar 0,L0/o [nol koma satu persenJ. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat [1) dengan tarif PBP-PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Besaran p okok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara rnengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena paiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB seba limana dimaksud dalam Pasal 70.
b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar' 7,5o/o (satu koma lima persenJ. Besaran pokok PBIT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBIT sebagaimana dimaksud dirlam Pasal 39 dengan tarif PB]T sebagaimana dimaksu d dalam P asal 7 2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25o/a (dua puluh lima persen) Besaran pokok Pajak Reklame yang [erutang di],itung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana climaksud dalam Pasal 4L ayat [1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1-J dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. 7 Tarif Pajirk Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar lAo/o (sepuluh persen) Besaran p,rkok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditrii.ung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat, ( lJ dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. Besaran ookok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pelrgenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan rtarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Pasal 86

Masa Pajak dan Tahun Pajak [1J Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahur Pajak, atau bagian . tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang= undangan mengenai perpaiakan daer^n. 7 il U

(1)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajah terutan9 ff I 7
(2)Dokumen yang digunakan sebragai dasar pemungutan jenis Pajak ber'.rsarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
(3)Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan , pasal 89
(1)Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
(2)Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat [l) meliputi pengaturan nrengenai:
1. a.pendaftaran dan pendataan pajak;
2. b.penilaian PBB-P2;
3. c.Penetapan Besaran Pajak Terutang;
4. d.pembayaran clan penyetoran;
5. e.penelitian SSPD BpHTB; f . pembukuan;
6. g.pelaporan;
7. h.pemeriksaan Pajak;
8. i.surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; i. penagihan Pajak;
9. k.kedaluwarsa penagihan Pajak;
10. l.penghapusan piutang Pajak;
11. m.ireberatan Pajak dan banding;
12. n.gugatan Pajak;
13. o.pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
14. p.pembetulan dan pembatalan ketetapan;
15. q.pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
16. r.peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;
17. s.Opsen;
18. t.kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; dan
19. u.ilengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak. t2) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.. . Bagian Kedua Besaran Sanksi A.dministratif Berupa Denda dan Kriteria Keadaan Kahar

Pasal 90

(1)Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wa'ib mengisi SPTPD. I 7
(2)Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
(3)Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SpTpD sebagaimana dimaksud pada a,yat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
(4)SanJ:si administratif berupa denda sebagaimana dinaksud pada ayat t1) ditetapkan dengan S1'PD sebesar :
1. a.BPHTB ditetapkan sebesar Rp 50.000 (Linna Puluh Ribu Rupiah) untul< setiap SPTPD;
2. b.PJJT ditetapkan sebesar F-p 1OO.00O (Seratus Ribrr Rupiah) untuk setiap SPTPD; c' MBLB ditetapkan sebesar Rp L00.000 fseratus Ribu Rupial- ) untuk setiap SPTPD; dan
3. d.Sarang Burung Wallet ditetapkan sebesar Rp 1OO.O0O fseratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
(5)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidal< dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
(6)Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat [3J meliputi :
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:
6. a.Retr-ibusi Jasa Umum;
7. b.Retribusi fasa Usaha; dan
8. c.,Retnibusi Perizinan Tertentu. Subjek Retribusi Jasa llsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9L huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasa Usat,a.
9. a.pelayanan kesehatan;
10. b.pelayanan kebersihan;
11. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
12. d.pelayanan pasar. {2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh P:merintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah S.)SU?i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t3) Pela5ranan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. i4) Dalarn hal terdapat pelayanan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagzrimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail nincian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (51 Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
13. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
14. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
15. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (61 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4J disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerrintahan di bidang keuangan, menteri yarrg menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewar Perwakilan Ratrgzat Daerah paling lambat 7 (tujuh; hari kerja sejak tanggal ditetapkan. t7l Dikecualikan dari objek jenis ,Retribusi ]asa Umum sebagaimana dinnaksud pada ayat [1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintan ;rusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. t1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bafai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan ternpat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemcrintah Daerah. tz) Dikecualikap dari rincian objek pelaygp4n kegehatan st:bagaimana . dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan administrasiF I l/ t1] Pelayanan kebersihan sebagair:rana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [1J huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pen, 'rintah Daerah, meliputi:
16. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sernentara;
17. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pr:mbuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
18. c.penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau.pemusnahan akhir sampah.
19. d.penyediaan datr/atau penyedotan kakus; dan
20. e.pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, clan indrrstri. tZ) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimal:sud pada ayat (U yaitu lJelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(4)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tsl Detail 'rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada zryat [4)" dilaksanakan dengan ketentuan;
1. a.tidak bertentangan deng;ln peraturan perundang-rrndangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. {6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari keria sejak tanggal ditetapkan. t7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh. pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat [1-) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat t1l huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebeium dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan ol;rhraga sebagaimana dimaksud dalam Pa'sal 103 ayat (1J huruf c merupakan pelayanan terr pat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelgla oleh Pemerintah Daerah. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud J huruf d merupakan perlipalaFr hasi| .Daerah oleh Pem t1l Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangi<at Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1-) huruf e, termasuk pemar:ifaatan barang milik Daerah.
(2)Bentuk pemanfaatan barang milik'Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa sewa yang masa sewanya Iebih dari 1 fsatu) tahun;
1. a..<erja sama pemanfaatan;
2. b.bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
3. c.kerja sama penyediaan infrastruktur. (31 Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. t4l Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
4. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggr,;
5. b.tiCak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
6. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5i Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daera.h. Elagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu ]enis pelayanan pemberian izin yar,g rnerupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi PBG
(1)Pelalrsn6p PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal LO6 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-undangan. t2) Penecbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (31 Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan;
1. a.pembangunan baru; . b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau Src; ff //
2. a.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan ialan;
3. b.pelay lnan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdar;arkan jenis hewan ternah jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewa:;
4. c.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata; dan olah raga diukur berdasarl." r jenis fasilitas, frekuensi layanan, danf ataujangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; d.penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan _ *.
5. e.penranfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/aia jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 113

(1)Tingkat penggunaar jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimakr;ud pada ayat (1J ditetapkrn dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas:
1. a.formula untuk Baugunan Gedung meliputi:
2. t.luas total lantai;
  1. 2.indeks terintegrasi; dan
  2. 3.indeks Bangunan Gedung terhangun. b, formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, nteliputi: 1,. vt-rlume;
  3. 2.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  4. 3.indeks Bangurran Gedung terbangun I i4j Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. ' t1j Besaran Retribusi Jasa Urnum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal L1,L ayat [2J dengan tarif Retribusi. tZ) Tarif Retribusi sebagaimana djimaksud pada ayat (1J merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi -zang terutang. t3l Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (41 Tarif I.etribusi ditinjau kembali paling lama 3 ftiga) tahurr .,ekali. (51 Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan inde<s harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. t6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. t2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat t1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan ber,orientasi pada harga pasar. i3l Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi |asa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD. (11 Besaran Retribusi fasa Usah:r yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 ayat [2) dengan tarif Retribusi. {2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat U.) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. (31 Struktur dan besaran tarif Retribusi fasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Daerah ini, {4} Tarif Retribusi ditinjau kembali paling Iama 3 (tigal tahun sekali. (Sl Peninjauan tarif Retribusi sebagaimina dimaksid pada ayat [+) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi JasaUsahf t/ (61 Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. t2l Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat [1) melilluti biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. t3l Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalarn Pasal LO7 ayat [1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. t1l Besaran Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1J dengan tarif Retribusi. {2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J merupakan nilai rupiatr yang Citetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yanl'terutang. t3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimal<sud pada ayat {2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah 'lengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. t4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. t5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonemian, tanpa melakukan lenambahan objek Retribusi Perizinan. Tertentu. .
(7)Penirjauan tarif [tetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5J khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tiabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeics Lokalitas. (B) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6J dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. t1) Pem;rnfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langs!,rng digunakan- untuk mendanai penyelenggaraan pelar.anan BLUD sesuai dengan ketentuan pe.raturan perundang-undangan . mengenai BLUD. t3) Ketentuan l-ebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat (1J dan ayrt [2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupa'ui dapat memberikan kemurlahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b.pemberian fasilitas ang,suran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
(2)Perpanjangan batas waktu penrbayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Waiib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagain, ana dimaksud pada ayat (1) .huruf a dapat diberikan Bupati se ara jabatin atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilita; angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Waiib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunva.'Z "/r // I
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 fdual tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [5), dapat berupa: a" menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; . b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
1. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana ' dimaksud pada ayztt (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk iangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Pemtrayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,60/o [nol koma enam persen) per ltulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, unLuk jangka wakttr paling lama 24 fdua puluh empat) bular, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(1O)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat [4) meliputi:
1. a.bencana alam; b.kebakaran;
2. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
3. d.wabah penyakit; dan/atau
4. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cira pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t. :n ayat (2J adalah:
1. a.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
2. b.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan penneriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4)Untuk kepentingan Dherah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana . dimaksud pada ayat (2), agar memberil,ian keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau te rtang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5)Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidala atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan .hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada peiabat sebagaimana dimalsud pada ayat [1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6)Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat [5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta, t- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pi'dana di bidang'Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; g' menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang meninggalkan -uangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sed: ing berlangsung dan memeriksa idenl"itas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
1. h.memotret seseerang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. i.m smanggil orang untuk didengar keterangannya dan r'iperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. j.menghentikan Penyidikan; dan/atau
4. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pen,,'.likan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (11 memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSpD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, r"hinggu merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ke1:entuan Pasal 181 ayat (1J undang-undang Nomor 1, Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi sspD BPHTB dan/atau sprpD dengan tidak benar atau tid:rk lengkap atau :nelampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sr:hingga merugikan xeuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) undang-undang Nomor I Tahun zazz tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangau. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
5. a.Hak dan kewajiban Wajib Paj ak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. b.Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berllaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
7. c.Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perj anj ian. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tangg;al 5 ]anuari 2025. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai pt:ngha.silan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kt:las jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pada saat Peratur:an Daerah ini mulai berlaku:
8. a.Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun ZOO? tentang Retribusi ,,zin Usaha Perikanan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OO9 Nomor 37 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3BJ;
9. b.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O1,L tentang Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor 4, I'ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 56);
10. c.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O'LL tentang Pajak Mineral Bukan Log;am dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OL1, Nomor 5, Tambahan Lembarian Daerah Kabul:aten Manggarai Timur Nomor 57);
11. d.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OTl tenterng PajakAir Tani h [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun zolt Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 58);
12. e.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2A1L tentang Pajak Hotel [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5,));
13. f.Peraturan Daerah Nomor 8I'ahun ZOLL tentang Pajak Restoran fl.embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun20L1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 60);
14. g.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ZOLa tentang Pajak Penerangan |alan fl,embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun zOlL Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai TimurNomor 61J;
15. h.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 201,1, tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Leml.raran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 62); .
16. i.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2071, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum fl,embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun ZOLL Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomo 6a)t
17. i.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201,1teni;ang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2077 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 . r:
18. k.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2A71- tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2071, Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 66);
19. l.Pera;uran Daerah Nomor I5 Tahun 2O1,L tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (L6mbaran Daerah Kabupraten Manggarai Timui Tahun ZOL| Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 67);
20. m.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2All tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Ler,nbaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 20'1,1, Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 68); q 'f il I
21. z.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Tirnur Nomor 4 Tahun 201-3 tentang Pajak Bumi rlan Elangunan Perdesaan dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 201,7 No.mor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Manggarai Timur Nornor 736); aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terntang Retribusi )engendalian Menara Telekomunikasi (Lerrrbaran"Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2OL7 Nom,:r 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor132); bb.Pera;uran Daerah Nomor 1 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 T?trun ZOLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar fl.embaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 201,9 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15l-J; cc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 201,9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nornor L4 Tahun 201,2 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 201"9 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur lrlomor 752); dd.Peracuran Daerah Nomor 6 Tahun 2A27 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan fl-embaran Daerah Tahun Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2A21, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 1.73); dicabut d an dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenei Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undrrng Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum digarrti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerahi ini mulai berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinyfl, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggar aiTimur.fl lf t/ Y Ditetapkan di Borong, tanggal 25 Januari 2024 Diundangkan di Borong pada tang,gal 25 fanuari2O24 ..,:t : t:.: I. UMUM Keberhasilan pelak:;anaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dapat berhasil dengan baik' jika diikuti dengan kejelasan pengaturan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada claerah otonom. Kewenangan fiskal meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki Daerah urttuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas Daerah. Kehadiran Undang-Undairg Nomor 1 'Iahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah fUndang- Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air meialui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (local taxing power), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang- Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan rnetode omnibus law yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (administrattve and complience cost) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah. Berdasarkan pemik.iran di atas maka Pemerintah' Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengkajian secara mefl1 eluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktrur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalaLm satu Peraturan Daerah. g // // r

Pasal 1

Cukup jelas. PasiLl 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pa:al 9 Cukup jelas. Pasal L0 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…