DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH; Bab 3. Penyusunan RPPLH; Bab 4. Sistematika RPPLH; Bab 5. Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerjasama; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Peran Serta Masyarakat; Bab 8. Pendanaan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Undang-Undang...
4.b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR dan BUPATI MANGGARAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

BAB I

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, posisi dan pera tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan pekerjaan serta dasar huk digunakan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
5.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
6.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
7.Sumber ...
7.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
8.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
9.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
13.Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
14.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
15.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
16.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
17.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
19.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur
20.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
21.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan RPPLH bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; dan
b.mewujudkan perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup RPPLH meliputi:

a.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
b.penyusunan RPPLH;
c.pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
d.sistematika RPPLH;
e.monitoring dan pelaporan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH Pada bab ini akan dibahas mengenai kondisi wilayah terkait po kondisi lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, kejadian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi di wilay serta kondisi kependudukan dan kegiatan sosial budaya. Selain itu pada ba membahas membahas hasil kajian daya dukung dan daya tampung ber kondisi wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Hasil analisa daya dukung tampung yang dibahas yakni meliputi daya dukung demografis dan ekon dukung lahan pertanian, konsep tekanan penduduk terhadap lahan pertan dukung peternakan, daya dukung permukiman, daya dukung wisata, day industri, daya dukung lahan dan air, daya dukung fungsi kawasan lindu daya dukung jasa lingkungan.

Pasal 4

(1)RPPLH merupakan dokumen perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Isu Pokok yang Akan Diselesaikan 3.1.1 Isu Nasional Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terdapat 2 (dua) hal ut secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berkaitan dengan me kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab menyusun RPPLH.
(2)RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.
(3)RPPLH disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.
(4)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(5)RPPLH memuat rencana:
1. a.pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(6).Rencana ...
(6)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
(7)Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.arahan kebijakan;
2. b.strategi implementasi; dan
3. c.indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Waktu pelaksanaan selama 30 tahun dibagi dalam 6 tahap pelaksa dimana masing-masing tahap dilaksanakan selama 5 tahun, sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dokumen RPPLH disusun dengan sistematika meliputi:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
3. c.BAB III Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.BAB IV Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJASAMA

Pasal 8

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup bertanggung jawab melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program Daerah.

Pasal 9

(1)Bupati bertanggungjawab melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melakukan kerja sama.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
3. c.pihak lainnya.
(3).Selain ...
(3)Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…