DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya tuntutan kebutuhan Daerah untuk melakukan penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Timur berupa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi Perangkat Daerah, mengharuskan dilakukannya penyesuaian susunan Perangkat DaerahKabupaten Manggarai Timur;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam hurud b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3.Undang-Undang ... 1 ---------------------·----- Dipindai dengan ; ( camscanner; . . - . . . . - - . . . . . - - . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR dan BUPATI MANGGARAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur N 170) diubah sebagai berikut: omor
1.Ketentuan .. 1 Dipindai dengan ; G camscanner

l.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  4. 4.Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  15. 15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemermtahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  16. 16.Dinas... 7 ; Dipindai dengan i ·CR camscanner]
  17. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  18. 17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  19. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
  20. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan sub urusan perkebunan; dan
  21. 20.Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. e.Badan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Borong Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Lamba Leda Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Lamba Leda Selatan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Lamba Leda Utara Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Lamba Leda Timur Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Sambi Rampas Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Elar Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Elar Selatan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Rana Mese Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Kota Komba Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Kota Komba Utara Tipe A; dan
  12. 12.Kecamatan Congkar., Tipe A.
  13. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata k · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 . " ; bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Dae,,';""" Pasal II., Dipindai dengan ; G camscanner Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur. J Diundangkan di Borong, pada tanggal 11 September 2024 U P . SEpsis,a,, H KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, '/'', : i ' i .. ' . > , k {£/ REMIGIUS G~NSA TOMBOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 N O M O R 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 3/2024. ; Dipindai dengan ( camscanner ··-······------------------- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR I. UMUM Untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan lnovasi Daerah, perlu dilakukan pembentukan Badan Riset dan lnovasi Daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-219/1/OT.00.00/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Hal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 0008.5/86/BO1.2, tanggal 09 Juli 2024, hal Rekomendasi Kelembagaan BAPPERIDAKabupaten Manggarai Timur maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timurdisetujui untuk dapat membentuk Badan Riset dan lnovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A. Sebagai tindaklanjut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berupa penyesuaian nomenklatur badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 189 ; Dipindai dengan ; ( camscanner

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016