DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturn Daerah ;
a.babwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 28 tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah kabupaten / Kota ; BUPATI MANOKWARI SELATAN, TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA NOMOR 20 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATI MANOKWARI SELATAN Mengingat Menimbang: II

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) ;
2.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5049) ;
1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ; Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b diatas, perlu membentuk dan

Menetapkan

menetapkan Perturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peratum Daerah ; Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah kabupaten / Kota ; BUPATI MANOKWARI SELATAN, TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA TAHUN 2017NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATI MANOKWARI SELATAN 2 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAl( ATAS TANAHDANBANGUNAN. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMANOKWARISELATAN dan BUPATI MANOKWARl SELATAN Dengan Persetujuan Bersama
1. 10.Peraturam Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penepatan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri OlehWajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
4. 7.Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 69 Tabun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peran gkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
7. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365) ; 1/ 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
8. 1.Daerah adalah Kabupaten ManokwariSelatan ;
9. 2.Bupati adalah Bupati ManokwariSelatan ;
10. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi ;
11. 4.Deawan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai unsur penyelenggaraPemerintah Daerah;
12. 5.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah PengelolaanKeungan dan Aset Daerah Kabupaten ManokwariSelatan;
13. 6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten ManokwariSelatan ;
14. 7.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan ;
15. 8.Perolehen hak atas tanah dan Zatau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehannya hak atas tanah dan Zatau bangunan oleh orang pribadi atau badan ;
16. 9.Hak atas tanah dan Zatau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan ;
17. 10.Badan adalah sekumpulan orang danZatau modal yang rnerupakan kesatuan, baik yang rnelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandinter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)atau badan usah milk daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
18. 11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SPTPD)adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakan Daerah ;

Pasal 1

12.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnyajumlah pajak terutang;
14.Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBTadalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
16.Surat Kepetapan Pajak Daerah Lebih Dibayar yang selanjutnya disingkat SKPDLBadalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya terutang ;
17.Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18.Surat Tagihan Pajak Kredit Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD.adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasif berupa bunga dan / atau denda.
19.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau keliru dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pepajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Sural Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak /) 5 Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

BAB I

KETENTUANUMUM 1/ 4

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan.
(2)Perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipiti :
1. a.Pemindahan hak karena : 1) Jual beli ; 2} tuka- menukar ;

Pasal 2

21.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Kebertan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23.Pemeriksaan adalah serngkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dari/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan I atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 6 3) hibah; 4) hibah wasiat ; 5) waris; 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan perahlian ; 8) Penunjukan pembelian dalam lelang ; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; 10)Penggabunganusaha; 11) Peleburan usaha ; 12) Pemekaran usaha ; atau 13) Hadia

b.Pemberian hak barn karena: 1) kelanjutan pelepasan hak ; atau 2) diluar pelepasan hak.

(3)Hak atas tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1)adalah :
1. a.hak milik ;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan ;
4. d.hak pakai ;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun ;
6. f.hak pengolaan.
(4)ObjekPajak yang tidak di kenakan Pajak adalah Objekyang di peroleh :
1. a.Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
2. b.Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan darr/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.Badan atau perwakilan organisasi internasional yang eli tetapkan dengan Peraturan Mentri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di Iuar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4. d.Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5. e.Orang pribadi atau Badan karena wakaf ; atau
6. f.Orang pribadi atau Badan yang di gunakan untuk kepentingan ibadah. I) 7 pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang rnempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. j.pcrnberian baru hak atas tanah eli luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  1. 1.peleburan usaha adalah nilai pasar;
12. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
13. n.hadiah adalah nilai pasar; dan / atau
14. o.penujukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercanturn dalam risalah lelang.
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalarn pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun

BAB II

NAMA,OBJEKDANSUBJEKPAJAK Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.warisan adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai
(1)Sujek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan.
(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan. Pasa14 ." 8 Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan / atau bangunan berada. BABlV WlLAYAHPEMUNGUTAN

BAB III

DASARPENGENAAN,TARIF, DANCARAPERHITUNGAN

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(7)atau ayat (8).

Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebesar 5% (persen). terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4)Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunandapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)adalah bersifat sementara.
(6)Surat KeteranganyNJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwewenangdi KABUPATENMANOKWARlSELATAN.
(7)Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap WajibPajak.
(8)Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk memperoleh hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamijisteri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah). 9
(2)Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat teIjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :
1. a.jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
2. b.tukar-menukar adalah sejak tanggaldibuat dan ditandatanganinya akta;
3. c.hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
4. d.hibah wasiat adalah sejak tanggaldibuat dan ditandatanganinya akta;
5. e.waris adalah sejak tanggal bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
6. f.pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
8. h.putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. i.pemberian hak barn atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggalditerbitkannya surat keputusan pemberian hak;
10. j.pemberian hak barn di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
11. k.penggabunganusaha adalah sejak tanggaldibuat dan ditandatanganinya akta;
  1. 1.peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
12. m.pemekaran usaha adalah sejak tanggaldibuat dan ditandatanganinya akta;
13. n.hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
14. o.lelangadalah sejak tanggal penunjukkan pemenanglelang. BABV SAAT PAJAK TERUTANG 10

Pasal 12

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (II dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Perturan Bupati.

Pasal 11

Pasall0

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan akta pemindaban hak alas tanah dan / atau Bangunan setelah Wajib Pajak penyerahan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan le1ang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…