Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 20 Tahun 2017
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
BUPATI MANOKWARI SELATAN, TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA NOMOR 20 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATI MANOKWARI SELATAN Mengingat Menimbang: II
Mengingat
menetapkan Perturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah kabupaten / Kota ; BUPATI MANOKWARI SELATAN, TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA TAHUN 2017NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATI MANOKWARI SELATAN 2 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAl( ATAS TANAHDANBANGUNAN. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMANOKWARISELATAN dan BUPATI MANOKWARl SELATAN Dengan Persetujuan Bersama
1/ 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUANUMUM 1/ 4
BAB I
1) Jual beli ; 2} tuka- menukar ;
BAB II NAMA,OBJEKDANSUBJEKPAJAK Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6 3) hibah; 4) hibah wasiat ; 5) waris; 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan perahlian ; 8) Penunjukan pembelian dalam lelang ; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; 10)Penggabunganusaha; 11) Peleburan usaha ; 12) Pemekaran usaha ; atau 13) Hadia
1) kelanjutan pelepasan hak ; atau 2) diluar pelepasan hak.
I) 7 pasar;
BAB II
Pasa14 ." 8 Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan / atau bangunan berada. BABlV WlLAYAHPEMUNGUTAN
BAB III
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7)atau ayat (8).
Tarif pajak di tetapkan sebesar 5% (persen). terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap WajibPajak.
9
BABV SAAT PAJAK TERUTANG 10
Pasall0
BABVI KETENTUANBAGI PEJABAT 11
Membuka PDF…