DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Yang menjadi objek pajak adalah segala pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak KabupatenjKota;
b.bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pajak Restoran; BUPATI MANOKWARI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA PAJAK RESTORAN TENTANG NOMOR 21 TAHUN 2017 Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATlMANOKWAJUSELATAN PROVONSIPAPUABARAT 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undanag;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh WajibPajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5179);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemenfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 232, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Propinsi
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
1.Daerah adalah Kabupaten ManokwariSelatan.
2.DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
3.Bupati adalah Bupati ManokwariSelatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari Selatan dan perangkat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai unsur pen..yelenggaraan Pemerintahan Kabupaten ManokwariSelatan.
5.Kepala, Daerah adalah Bupati Manokwariselatan,
6.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Manokwari Selatan.
7.Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
9.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang danj atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan Lainya, Badan Usaha MiliK Negara (BUMN) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

PENDAHULUAN MEMUTUSKAN : BUPATI MANOKWARI SELATAN Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Dengan Persetujuan Bersama J) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

11.Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lafigsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
12.Pajak Restopar, yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan danjatau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa bogaj katering.
14.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
16.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
17.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buka yang tidak sama dengan tahun kalender.
18.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun pajak, atau daJam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ket.entuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyelengaraannya,
20.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak: digunakan untuk melaporkan penghitungan danj'atau pembayaran pajak darr/atau bukan pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
21.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, danjumlah pajak yang masih harus dibayar.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah serat keterangan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapakan.
24.Serat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,adalah surat ketentuan Pajak yang mentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25.Surat Ketetapan Pajak. Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kama jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau sebarusnya tidak terutang.
26.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danl atau sanksi administratif berupa bunga danl atau denda.
27.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetu1kan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danl atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajak Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembatalan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28.Suarat Keputusan Keberatan adalah suarat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29.Putus Banding adalah putus badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WajibPajak.

(1)Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan Iatau minuman dari Restoran.
(2)Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal 4

(1)Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan /atau minuman yang dikorrsumsioleh pembeli, baik dikonslimsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana climaksid pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 3

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 2

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BABII

30.Pembukuan adalah surat proses pencatatan yang dilakuakan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang melipu ti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyeranhan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan lab a rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keteranagan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasar suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danjatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32.Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang perpajakan daerah yang teIjadi serta menemukan tersangka. Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan eli Restoran. PasallO Masa Pajak dalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau dengan jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjaelidasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 9

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BABV Pajak yang terutang elipungut eli wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Pasal 8

WlLA YAH PEMUNGUTAN BABIV Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaiman dimaksud dalam Besaran Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran adalah paling tinggi. sebesar 10% (sepuluh persen). Pasa16 Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang eliterimaatau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 5

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat memberikan :
1. a.SKPDKBdalam hai: 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) .Jika kewajiban rnengisi SPTPD tidak diperiuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan ..
2. b.SKPDKB jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang teru tang.

Pasal 13

Wajib Pajak wajib rnenghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12

PENETAPAN

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (I), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3)SPTPD yang dimaksud pada ayat (I), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhimya Masa Pajak.
(4)Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasalll SURAT PEMBERITAHUANPAJAK DAERAH BABVI JJ (L] Pembayaran Pajak yang terutang harus di1a.kukan sekaligus.
(2)KepalaDaerah menentukan tanggaljatuh tempopembayarandan
(3)penyetoran pajak yang terutang pelinglama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutang pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPToleh wajibpajak.
(4)SPPT, SKPD, SKPDKB,STPD)surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harns dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 21 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009