DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pajak hotel

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu rnembentuk dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pajak Hotel; BUPATI MAlfOKWARI SELATAlf, DENGAN RAHMAT TUIlAN YANG MARA ESA PAJAK HOTEL TENTANG TAHUN 2017NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BUPATI MANOKWARI SELATAN 4 .....•• '" 2 MEMUTUSKAN : BUPATI MANOKWARI SELATAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT :9AERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5049).
7.Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata eara pemberian dan pcmanfaatan insentif pungutan pajak daerah dan retribu si daerah ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pembentukan Organisasi Dinas Dacrah Kabupaten Manokwari Selatan; dan Propinsi Irian Jaya Barat , Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,dan Kola Sorong (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381) ;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirobangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan
2.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
4.Pernerintah Daerah adalah Bupati Manokwari dan perangkat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Manokwari Selatan.
6.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Manokwari Sclatan.
7.Dinas Perrdapatan PengeJolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan PengeJolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
8.Kas Dacrah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
9.Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. lO.Badan adalah sekumpulan orang dan Zatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak mclakukan usaha yang mel\puli perseroan terbatas, perseroan komanditer, pcrecroan \ainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau daJam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosiaJ politik atau organisasi yang sejcnis, Iembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 1 1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Dacrah yang lerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mcndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 12.Pajak Hotel, yang selanjutnya discbut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 13.Hotel adalah fasilitas penycdia jasa penginapanZperistlrahatan tcrmasuk jasa terkait Jainnya dcngan dipungut bayaran, yang rnencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisrna pariwisata, pesanggrahan.rurnah penginapan dan scjenisnya, serta rurnah k05 dengan jumlah karnar Iebih dan 10 [sepuluh). l4. Su bjek Pajak adalnh orang pribadi atau Badan yang dapat dikcnakan Pajak. Pasa11 KETENTUAN UI4UM

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTELMcnetapkan 4

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak alas peJayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran. BABll NAMAJ OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 27.Sural Keputusan Pembetulan adalah surat kepurusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danJatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah yang terdapat dalam Surat Pember itahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pernbetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 28.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31.Perneri ksaan adaJah serangkaian kegiatan menghim pu n dan mengoJah data, keterangan, dan Zatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Zatau untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. 32.Penyidikan tindak pidana di bidang pcrpajakan dacrah adalah serangkaian tiridakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dcngan bukti itu mcmbuat tcrang tindak pidana di bidang perpajakan dacrah yang tcrjadi serta menemukan tersangkanya. Jl 6

Pasal 8

Pajak yang tern tang dipungut eli wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasa17 Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cam mengalikan tarif scbagairnana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pcngenaan pajak scbagaimana climaksud dalam Pasal 5.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang scharusnya dibayar kcpada Hotel. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERPJTUNGAN PAJAK BABill Pasal 4

(1)Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(2)Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(2).Iasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto kopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 3) TIdak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.jasa ternpat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.jasa sewa aparternen, kondorninium, dan sejenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
4. d.keagamaan;
5. c.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis; dan
6. f.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 7 1) jika bcrdasarkan hasil pernerikaaan atau kctcrangan lain, pajak yang teru tang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalarn ianaka waktu terten tu dan setclah ditcgur secara terrulis udak cusarnpaikan pada waktunya scbagairnana ditentukan dalam sural teguran;

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat teru tangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a.SKPDKB dalarn hal: \Vajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak lerutangnya scndiri dr-ngan menggunakan SPTPD sebagaimaria dimaksud daJam fasal 11 ayat (1).

Pasal 12

I BAB V1l PENETAPAN 1) t) Pasa1ll Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan pcnyarnpaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABVl SURAT PEMBERlTAHUAN PAJAK DAERAH Pasa1l0 ~aat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel. Pasa19 lajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan lain lleh Bupati. BABV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 8 Pasa114 .) Pcrnbayaran Pajak yang terutang harus rlilakukan sekaligus. ~) Pajak dilunasi paling lambat 30 toga pulun) nari kerja setelah saat tcrutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. I) SKPDKD, SKPDKBT, STPD, Sural Keputu san Pcrnbcrulan , Surat Keputu san Keberatan, dan Putusan Banding, yang menycbabkan jurnlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pcnagihan pajak dan harus dilunasi daJam jangka waktu paling lama 1 [satu] bulan sejak tanggal . diterbi tkan. l) Bupati alas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentu kan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk rncngangsur atau rnenunda pernbayaran pajak, dengan dikenakan bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan. 5) Ketcnruan lebih Janjut mengenai tata cara pcrnbayaran, penyetoran, pernbayaran dcngan angsuran, dan penundaan pcrnbayrunn pajak diatur dengan Peraturan BupaLi. BAB VITI TATA CARA PEMBAYARAN 3) jika kewajiban mengisi SPTPD udak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b.SKPDKBT jika ditemukan data barn dan Zatau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c.SKPON jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanks \ administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ctitambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terJambat dibayar unruk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 9 Pasal 18 Atas perrnohonan Wajib Pajak atau karcna jabatannya, Bupati dapat rnernbetulkan SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalarn penerbi tnnnya terdapat kcsalahan tubs dan / <1 tau kesalahan hi tu ng dan/alBu kekeliruan pener'apan ketenruan tertentu dalarn peratu ran per1.lndang-undangan perpajakan daerah. BABX PEMBETULAN, PEMBA1'ALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGP..APUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Pajak yang terutang bcrdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT. STPD, Sural Kepurusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat PakS3. Penagihan pajak dengan Surat l'aksa dilaksanakan ocrdasarkan pcratu ran perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis danj atau salah hitung;
c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan Zatau- denda. Jumlah kckurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif beru pa bunga sebesar 2% (dua persen] seliap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan olen Bupati. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 10 t:. Pcruoto ngan atau ptH1Unh1U tan 011'11 pihak keriga berdasarkan ketcruuan peraturan perundangundangan pcrpajakan dacrah. Keberatan diajukan_secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengar: disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka wak tu paling lorna 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), kccuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. ~) Kcberatan dapat diaju kan apabila Wajib Pajak tc\ah membayar paling sedikit 2 [du Ft persen].

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada BupaLiatau pcjabat yang ditunjuk atas suatu:

a.SKPDKB;
b.SKPDKBT;
c.SKPDLB;
d.SKPDN;dan Keberaran Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karen a kesalahannya;
b.Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDN atau SKPDLByang tidak benar;
e.Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d.membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata eara yang ditentukan; dan
c.Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 11 Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbaJan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Irnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. Dalarn hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa dcnda sebcsar 50°(0 [lima puluh pcrsen] dan jurnlah pajak bcrdusarkun kcpurusan keberatan drku rangi de ngan pajak ynng telah dibayar sebelum mcngajukan keberaum. Pasa122 Wajib Pajak dapat mengajukan permohorian banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhaclap kepurusan mengerrai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. Perrnohonan banding sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia, dcngan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan cliterima, dilarnpiri salinan dari surat kepurusan keberatan tersebut. Pengajuan perrnohonan banding mcnangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dcngan 1 (satu) bulan scjak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasa121 Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang ctiajukan tersebut dianggap dikabulkan. eberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud ada ayat (1), ayat (2). ay~t (3}, dan ayat (4) tidak clianggap sebagai Su rat eberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang ctiberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda. pen~an surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penenmaan surat keberatan. 12 Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwar sa setelah melampaui waktu 5 pima) tahu n tcrhitung sejak saat terutangnyn Pajak, kecuali apabila Wajih Pajak melaku kan tindak pidana eli bidang perpajakan dacrah. Pasa124 Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu] bulan. Apabila Wajib ?ajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipcrhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak iersebut. Per.gembalian kelebihan pcmbayaran Pajak sebagairnana dirnak sud pad a ayat

(1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Jika pengernbalian kelcbihan pernbayaran Pajak dilaku kan seteJah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% [dua person] sebulan atas keterlarnbatan pernbayaran kclcbihan pcrnbayaran Pajak. Tata cara pengernbalian kelebihan pcmbayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraru ran Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Pasal 23

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen] dan jumlah pajak ber?asarkan Putusan B~ding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. d) 13 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mcnguji keparuhan pernenuhan kcwajiban pcrpajakan daerah dalarn rangka melaksariakan pcraru I'Dn perundung undangan perpajakan daerah. 2) Wajib Pajak yang dipcriksa wajib:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009