DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam, dan Pekerja Bukan Penerima Upah meliputi program JKK, program JKM; dan/atau program JHT. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah, wajib mendapat perlindungan dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat, maka Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah, wajib didaftarkan dan dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK, JKM dan JHT oleh Pemerintah Kabupaten.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Manokwari Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor, Perangkat Kampung, Dan Badan Musyawarah Kampung Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 109);
20.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 110); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN dan BUPATI MANOKWARI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKAT KAMPUNG, BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan dan koordinasi perencanaan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8.Pegawai Honorarium Daerah adalah Pegawai Honorarium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
9.Perangkat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
10.Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotaannya adalah wakil Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
11.Peserta Penerima Upah adalah Pegawai Honorarium pada pemerintah Pemerintah Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung.
12.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi daerah.
13.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
14.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18.Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
19.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
20.Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21.Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
22.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
23.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
24.Tingkat risiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi Peserta Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.memberikan perlindungan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam dan Pekerjaan Bukan Penerima Upah.
b.mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam serta Pekerja bukan penerima upah; dan
c.mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sarna secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

a.kegotongroyongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas;
f.portabilitas;
g.kepesertaan bersifat wajib;
h.dana amanat; dan
i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III

SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Sasaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Pegawai Honorarium Daerah;
2. b.Perangkat Kampung;
3. c.Bamuskam; dan
4. d.Pekerja Bukan Penerima Upah.
(2)Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketua dan anggota.

BAB IV

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.program JKK;
2. b.program JKM; dan/atau
3. c.program JHT.
(3)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat wajib, sedangkan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENETAPAN PESERTA

Pasal 7

(1)Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Daerah;
2. b.Perangkat Kampung dan Bamuskam di Pemerintah Daerah; dan
3. c.Pekerja Bukan Penerima Upah.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah ditetapkan oleh Dinas.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan Pegawai honorarium Daerah ke dalam program JKK dan JKM dan/atau JHT.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Perangkat Kampung dan Bamuskam untuk dimasukkan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran Perangkat Kampung dan Bamuskam melalui program JKK, JKM dan/atau JHT.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melindungi Pekerja Bukan Penerima Upah dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian melalui program JKK dan JKM.
(2)Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…