Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas ketentuan Pasal 2
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas ketentuan Pasal 2
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Dan BUPATI MANOKWARI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut : Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN: (4/9/2024) Ditetapkan di Ransiki pada tanggal 27 Februari 2024 BUPATI MANOKWARI SELATAN, CAP + TTD MARKUS WARAN Diundangkan di Ransiki pada tanggal 27 Februari 2024 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, CAP + TTD ADOLOP KAWEY Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP NIP. 198108252006051001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN I. UMUM Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional,efektif,dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Plihan.Urusan pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, Perangkat Daerah mengelola unsur menajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani. Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam perkembangannnya, Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan diuraikan, diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi instrument dalam mewujudkan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Adapun materi muatan dalam peraturan daerah ini mengubah beberapa ketentuan yakni:
Membuka PDF…
Dokumen