DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas ketentuan Pasal 2

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatern Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali untuk memperkuat urusan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di dalam Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970).
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Dan BUPATI MANOKWARI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut : Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan sekretariat Daerah Manokwari Selatan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Sekretariat DPRD Manokwari Selatan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Inspektorat Manokwari Selatan Tipe C;
d.Dinas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. 8.Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan serta pelayanan nonperizinan;
9. 9.Dinas Sosial, Penggendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan penerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Dinas Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
14. 14.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi, serta bidang usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Daerah berbentuk Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
18. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari Selatan menjadi tipe C dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan trasmigrasi.
19. 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan dengan tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
e.Badan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan aset daerah;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Badan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. 6.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN: (4/9/2024) Ditetapkan di Ransiki pada tanggal 27 Februari 2024 BUPATI MANOKWARI SELATAN, CAP + TTD MARKUS WARAN Diundangkan di Ransiki pada tanggal 27 Februari 2024 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, CAP + TTD ADOLOP KAWEY Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP NIP. 198108252006051001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN I. UMUM Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional,efektif,dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Plihan.Urusan pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, Perangkat Daerah mengelola unsur menajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani. Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam perkembangannnya, Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan diuraikan, diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi instrument dalam mewujudkan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Adapun materi muatan dalam peraturan daerah ini mengubah beberapa ketentuan yakni:
a.Pemisahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi 2 (dua) dinas yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
b.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
c.Perubahan Tipe Perangkat daerah:
1. 1.Sekretariat Daerah dari Tipe C menjadi Tipe B
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Tipe C menjadi Tipe B
3. 3.Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tipe C menjadi tipe B
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang semula Tanpa Tipe, mengalami perubahan menjadi tipe C
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari Selatan yang semula Tanpa Tipe mengalami perubahan menjadi tipe A
d.Penambahan Perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe C II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupatern Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupatern Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2021