DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk memotong dan/atau menebang pohon yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUTT. Selain itu, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, memberikan pelayanan terhadap penyediaan listrik, dan menjamin kelancaran distribusi listrik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk merealisasikan peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik yang cukup, merata, dan bermutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan ruang yang bebas pada Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udarah Tegangan Tinggi dan Saluran Udarah Tegangan Ekstra Tinggi untuk pennyaluran tenaga listrik;
c.bahwa kebijakan pemerintah daerah diperlukan dalam menata pohon dan tanaman tumbuh untuk keamanan pada ruang bebas pada Saluran Udarah Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran SALINAN Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk pennyaluran tenaga listrik;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penataan Pohon dan Tanaman Tumbuh untuk pengamanan jaringan listrik. mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Ppapua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 155, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang usaha penyediaan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada saluran Udara Tegangan Tinggi, saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN dan BUPATI MANOKWARI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN POHON DAN TUMBUHAN UNTUK PENGAMANAN JARINGAN LISTRIK DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Organisai Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Distrik dan Kampung;
7.Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjangan tenaga listrik;
8.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat;
9.Usaha penyediaan tenaga listrik adala pengadaan tenaga tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
10.Pengusaha adalah pemegang saham Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
11.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
12.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusu dari/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;
13.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transimisi atau dari pembangkitan ke konsumen;
14.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
15.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
16.Masyarakat adalah konsumen, baik orang perorangan atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
17.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udarah bertegangan niminal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
18.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktur) di udarah bertegangan nominal 230 kV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan;
19.Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub);
20.Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat dengan SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) diudara bertegangan 220 Volt sampai dengan 1000 Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
21.Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
22.Pengamanan adalah segala kegiatan, sistem dan perlengkapannya, untuk mencegah bahaya terhadap keamanan SUTT atau SUTET, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh SUTT atau SUTET itu sendiri maupun oleh lingkungan;
23.Jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainya serta juga keamanan SUTT.
24.Ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan keggiatan lainnya.
25.Lapangan Terbuka atau Daerah Terbuka adalah tanah lapang yang tidak terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lainnya dan/atau terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lain yang tingginya tidak melebihi 3 (tiga) meter;
26.Daerah Dengan Keadaan Tertentu adalah daerah di dalam kota atau di luar kota yang secara permanen atau sementara dipergunakan untuk sarana pelayanan umum maupun khusus yang memerlikan ruang dengan tinggi dan kegiatan dengan jangkauan diatas permukaan tanah yang tingginya lebih dari 3 (tiga) meter, seperti daerah perumahan, daerah industri, pabrik, daerah pertokoan,pasar, terminal bus, angkutan umum, perkantoran, gudang, pepohonan, hutan, perkebunan, lalulintas jalan/jalan raya, rel kereta biasa, penghantar kereta listrik, lalulintas air, instalasi lain seperti jembatan besi, rangka besi penahan, saluran udarah tegangan rendah (SUTR), saluran udarah tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udarah telekomunikasi, antena radio,antena televisi;
27.Permukaan tanah adalah permukaan tertinggi dari tanah itu sendiri, permukaan rel kereta api, permukaan jalan dan permukaan air tinggi pada saat pasang atau banjir, yang dipergunakan sebagai patokan untuk menetapkan Batas Jarak Minimum;
28.Penghantar adalah pilinan kawat telanjang yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik;
29.Pohon adalah tumbu-tumbuhan dengan lebih dari 3 (tiga) meter.
30.Pohon produktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu menghasilkan produk secara ekonomis dan berkelanjutan menguntungkan;
31.Pohon nonproduktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi tidak menghasilkan produk lagi atau menghasilkan produk namun secara ekonomis atau segi pengelolaan tidak menguntungkan lagi.
32.Rute adalah jalur yang dilalui oleh SUTT.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pohon pada Ruang Bebas SUTM, SUTT menganut asas:
1. a.manfaat;
2. b.optimalisasi ekonomi dalam pemanfatan sumberdaya energi;
3. c.keamanan dan keselamatan;
4. d.kelestarian;
5. e.fungsi lingkungan; dan
6. f.berkelanjutan.
(2)Pengaturan pada Ruang Bebas SUTM, SUTT bertujuan untuk menciptakan keadaan lingkuan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Pengaturan Daerah ini meliputi;

a.hak dan kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.tanggung jawab dan koordinasi Pemerintah Daerah;
d.larangan;
e.penggantian biaya penebangan pohon;
f.peningkatan kesadaran masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sanksi administratif;
i.ketentuan penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk memotong dan/atau menebang pohon yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebsa SUTR, SUTM, SUTT.

Pasal 5

(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib;
1. a.memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
2. b.memberikan pelayanan terhadap penyediaan listrik;
3. c.menjamin kelancaran distribusi listrik.
(2)Ketentuan keselamatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
2. b.pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
3. c.pengamanan pemanfaatan tenaga listrik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat di daerah berhak untuk:

a.mendapat pelayanan yang baik;
b.mendapat tenaga listrik terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik;
c.memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
d.mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
e.mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaam tenaga listriksesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 7

(1)Masyarakat di daerah berkewajiban:
1. a.melaksanakan pengamanan bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. b.menjaga keamanan instali tenaga listrik milik konsumen;
3. c.memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya;
4. d.membayar tagihan pemakayaian tenaga listrik;
5. e.menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan; dan
6. f.memberikan informasi terkait dengan pemasangan liar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Bupati melalui PLN.
(2)Persyaratan teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi teknis penanaman pohon pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUIT atau SUTET.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Penyediaan dan penyebarluasan informasi pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUIT, dan SUTET kepada masyarakat; dan
2. b.Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUIT, dan SUTET dalam rangka mencega berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perintah kabupaten yang berbatasan langsung dan instansi lainya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang di daerah dilarang:

a.Menanam pohon di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan atau Ruang Bebas SUTM, SUIT, atau SUTET.
b.Menanam pohon yang akarnya dapat menggangu kestabilan tiang;
c.Menanam pohon di daerah tiang penyangga SITR dengan radius 1 (satu) meter;
d.Menanam pohon di bawah jaringan SUTR yang menyebabkan terganggunya jaringan SUTR.
e.Membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan/atau menempel pada SUTR, SUTM, SUIT atau SUTET.
f.Membiarkan pohon miliknya mengganggu jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dinas terkait dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…