Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.
menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4389);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
| 3
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
| 4 BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Bagian Kedua Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
| 5 Bagian Ketiga Biaya Transportasi dan Operasional
Bagian Keempat Biaya Operasional TPHD dan TKHD
Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;
| 6 BAB IV PEMBIAYAAN
BAB IV
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaros. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
Membuka PDF…