DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4845);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN | 2 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros. | 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Maros yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
6.Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji.
7.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari pesawat terbang.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, TNI dan/atau Polri.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan dan pemanduan kepada jemaah haji di kloter.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter.
14.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
(2)Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar. | 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
2. b.Pembiayaan transportasi, operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah; dan
3. c.Biaya operasional TPHD dan TKHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.
(2)Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ibu Kota Kabupaten Maros.

Pasal 4

Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.Bupati selaku Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
b.Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah denganmelibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
c.Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati berdasarkan hasil seleksi dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri atas:
1. a.Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
2. b.Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
(2)Seleksi calon petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(5)Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota jemaah haji. | 5

Pasal 6

(1)Biaya transportasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah dikelola oleh PPIHD;
2. b.biaya transportasi PPIHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah;
3. c.pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah; dan
4. d.pemberian pelayanan pengawalan jemaah haji dari embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah.
(2)Besaran dan rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan data jemaah haji dari Kantor Kementerian Agama.
(3)Pelaksanaan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait dan dapat melalui kontrak kerja dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jemaah haji atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
(2)Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus dan/atau sistem sewa dan bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau reguler, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
(3)Pelaksana sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jemaah haji.
(4)Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;

a.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan
b.Pemberian honorarium. | 6

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaros.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4845);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN | 2 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros. | 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Maros yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
6.Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji.
7.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari pesawat terbang.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, TNI dan/atau Polri.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan dan pemanduan kepada jemaah haji di kloter.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter.
14.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
(2)Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar. | 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
2. b.Pembiayaan transportasi, operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah; dan
3. c.Biaya operasional TPHD dan TKHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.
(2)Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ibu Kota Kabupaten Maros.

Pasal 4

Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.Bupati selaku Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
b.Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah denganmelibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
c.Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati berdasarkan hasil seleksi dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri atas:
1. a.Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
2. b.Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
(2)Seleksi calon petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(5)Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota jemaah haji. | 5

Pasal 6

(1)Biaya transportasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah dikelola oleh PPIHD;
2. b.biaya transportasi PPIHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah;
3. c.pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah; dan
4. d.pemberian pelayanan pengawalan jemaah haji dari embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah.
(2)Besaran dan rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan data jemaah haji dari Kantor Kementerian Agama.
(3)Pelaksanaan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait dan dapat melalui kontrak kerja dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jemaah haji atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
(2)Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus dan/atau sistem sewa dan bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau reguler, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
(3)Pelaksana sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jemaah haji.
(4)Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;

a.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan
b.Pemberian honorarium. | 6

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaros.