DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dipandang perlu sebagai dukungan signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/MKOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros.
4.Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insprektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.Electronic Government yang selanjutnya disebut e-Government adalah segala upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan e-Government.
11.Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
12.Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan yang terhubung dalam Sistem Informasi.
13.Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Informasi.
14.Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
15.Electronic Mail yang selanjutnya disebut e-Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet.
16.Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
17.Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

a.terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap informasi publik;
b.terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK;
c.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis TIK;
d.terwujudnya pelayanan publik yang optimal;
e.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan komunikasi dan informatika Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan/atau pengaturan komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang–undangan, yang berkaitan dengan:
1. a.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan aplikasi informatika.
(2)Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
(3)Aplikasi informatika, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain lingkup Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan e-government lingkup Pemerintah Daerah.
(4)Pengelolaan dan/atau pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.penyelenggara;
2. b.pembinaan;
3. c.perencanaan;
4. d.pembiayaan;
5. e.infrastruktur;
6. f.pelaksanaan;
7. g.pengendalian; dan
8. h.pengawasan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
2. b.keterbukaan informasi publik;
(2)Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan;
(3)Guna terselenggaranya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan pola:
1. a.koordinasi;
2. b.kerjasama; dan
3. c.fasilitasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
1. a.perencanaan penyebarluasan informasi;
2. b.pelaksanaan penyebarluasan informasi; dan
3. c.evaluasi hasil pelaksanaan penyebarluasan informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
1. a.pembinaan;
2. b.pengembangan; dan
3. c.pemberdayaan.
(4)Pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan melalui:
1. a.media massa;
2. b.lembaga komunikasi sosial; dan
3. c.lembaga kehumasan.

Pasal 7

(1)Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mencakup:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media online; dan
4. d.media lainnya.
(2)Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.surat kabar;
2. b.majalah;
3. c.buku;
4. d.bulletin;
5. e.tabloid;
6. f.leaflet;
7. g.booklet; dan
8. h.brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.radio;
2. b.televisi;
3. c.film;
4. d.faximile; dan
5. e.telepon.
(4)Media online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.website;
2. b.sms centre;
3. c.e-Mail; dan
4. d.social media.
(5)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
2. b.media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
3. c.media luar ruang seperti spanduk, baliho, billboard, banner.

Pasal 8

Dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi, dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Pasal 9

(1)Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dibentuk untuk masyarakat dan oleh masyarakat secara mandiri yang aktifitasnya melakukan kegiatan–kegiatan yang bersifat kreatif dalam hal pengelolaan, penyebarluasan informasi, dan pemantauan media massa.
(2)Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk:
1. a.lembaga komunikasi perdesaan;
2. b.lembaga media tradisional;
3. c.lembaga pemantau media; dan
4. d.lembaga komunikasi organisasi profesi.
(3)Lembaga komunikasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat.
(4)Lembaga media tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
(5)Lembaga pemantau media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kelompok yang didirikan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pemantauan terhadap media massa.
(6)Lembaga komunikasi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, merupakan lembaga yang ada dan dibentuk oleh suatu organisasi profesi yang secara khusus melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pengelolaan komunikasi dan informasi sesuai dengan bidang profesinya.

Pasal 10

(1)Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c terhadap lembaga komunikasi sosial oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.pengembangan model;
3. c.penyelenggaraan jaringan komunikasi;
4. d.sarana dan prasarana;
5. e.workshop, sarasehan, forum;
6. f.penyediaan bahan – bahan informasi;
7. g.pelaksanaan simulasi aktifitas;
8. h.kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
9. i.studi banding.
(2)Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan materi teknis yang terkait dengan:
1. a.manajemen;
2. b.sumberdaya manusia;
3. c.kelembagaan; dan
4. d.aktifitas lembaga komunikasi sosial.
(3)Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.sinergitas, yaitu prinsip saling melengkapi antara upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
2. b.terstruktur, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/kelurahan;
3. c.terintegrasi, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial Daerah;
4. d.berkelanjutan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
5. e.partisipatif, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
6. f.kemitraan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang dilakukan secara setara dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dipandang perlu sebagai dukungan signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/MKOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros.
4.Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insprektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.Electronic Government yang selanjutnya disebut e-Government adalah segala upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan e-Government.
11.Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
12.Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan yang terhubung dalam Sistem Informasi.
13.Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Informasi.
14.Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
15.Electronic Mail yang selanjutnya disebut e-Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet.
16.Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
17.Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

a.terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap informasi publik;
b.terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK;
c.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis TIK;
d.terwujudnya pelayanan publik yang optimal;
e.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan komunikasi dan informatika Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan/atau pengaturan komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang–undangan, yang berkaitan dengan:
1. a.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan aplikasi informatika.
(2)Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
(3)Aplikasi informatika, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain lingkup Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan e-government lingkup Pemerintah Daerah.
(4)Pengelolaan dan/atau pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.penyelenggara;
2. b.pembinaan;
3. c.perencanaan;
4. d.pembiayaan;
5. e.infrastruktur;
6. f.pelaksanaan;
7. g.pengendalian; dan
8. h.pengawasan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
2. b.keterbukaan informasi publik;
(2)Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan;
(3)Guna terselenggaranya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan pola:
1. a.koordinasi;
2. b.kerjasama; dan
3. c.fasilitasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
1. a.perencanaan penyebarluasan informasi;
2. b.pelaksanaan penyebarluasan informasi; dan
3. c.evaluasi hasil pelaksanaan penyebarluasan informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
1. a.pembinaan;
2. b.pengembangan; dan
3. c.pemberdayaan.
(4)Pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan melalui:
1. a.media massa;
2. b.lembaga komunikasi sosial; dan
3. c.lembaga kehumasan.

Pasal 7

(1)Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mencakup:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media online; dan
4. d.media lainnya.
(2)Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.surat kabar;
2. b.majalah;
3. c.buku;
4. d.bulletin;
5. e.tabloid;
6. f.leaflet;
7. g.booklet; dan
8. h.brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.radio;
2. b.televisi;
3. c.film;
4. d.faximile; dan
5. e.telepon.
(4)Media online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.website;
2. b.sms centre;
3. c.e-Mail; dan
4. d.social media.
(5)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
2. b.media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
3. c.media luar ruang seperti spanduk, baliho, billboard, banner.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dibentuk untuk masyarakat dan oleh masyarakat secara mandiri yang aktifitasnya melakukan kegiatan–kegiatan yang bersifat kreatif dalam hal pengelolaan, penyebarluasan informasi, dan pemantauan media massa.
(2)Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk:
1. a.lembaga komunikasi perdesaan;
2. b.lembaga media tradisional;
3. c.lembaga pemantau media; dan
4. d.lembaga komunikasi organisasi profesi.
(3)Lembaga komunikasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat.
(4)Lembaga media tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
(5)Lembaga pemantau media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kelompok yang didirikan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pemantauan terhadap media massa.
(6)Lembaga komunikasi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, merupakan lembaga yang ada dan dibentuk oleh suatu organisasi profesi yang secara khusus melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pengelolaan komunikasi dan informasi sesuai dengan bidang profesinya.

Pasal 10

(1)Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c terhadap lembaga komunikasi sosial oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.pengembangan model;
3. c.penyelenggaraan jaringan komunikasi;
4. d.sarana dan prasarana;
5. e.workshop, sarasehan, forum;
6. f.penyediaan bahan – bahan informasi;
7. g.pelaksanaan simulasi aktifitas;
8. h.kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
9. i.studi banding.
(2)Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan materi teknis yang terkait dengan:
1. a.manajemen;
2. b.sumberdaya manusia;
3. c.kelembagaan; dan
4. d.aktifitas lembaga komunikasi sosial.
(3)Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.sinergitas, yaitu prinsip saling melengkapi antara upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
2. b.terstruktur, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/kelurahan;
3. c.terintegrasi, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial Daerah;
4. d.berkelanjutan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
5. e.partisipatif, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
6. f.kemitraan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang dilakukan secara setara dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.