DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI 7. KETENTUAN PERUBAHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JAGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016-2021.

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X Penutup (Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan)

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
11.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan perangkat daerah.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Kajian Lingkungan Hidup Starategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
19.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yangmelaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
20.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
21.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan utuk mendukung terwujudnya visi.
24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelakudalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJMD, dimaksudkan :
1. a.menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. b.tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maros;
3. c.mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislative, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
(2)RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih menetapkan pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
1. a.visi dan misi Kepala Daerah Terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

(1)RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah yang berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan KLHS RPJMD.
(2)Sistematika penyusunan RPJMD disusun sebagai berikut :
(3)Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
(2)Musrembang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
(3)Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
(4)Rancangan akhir RPJMD dikonsultasikan dengan Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6

(1)Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD memperhatikan masukan dari elemen masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
(2)Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(3)Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antar-kecamatan dalam kabupaten.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
(5)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah- langkah yang diperlukan.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antar-kecamatan dalam kabupaten.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

(1)Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerahuntuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
(2)Evaluasi meliputi :
1. a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
2. b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyususnan rencana pembangunan daerahuntuk periode berikutnya.

Pasal 11

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…