DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Belanja Tunjangan Kegiatan DPRD 4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Ketentuan Lain-lain 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya �- ' ' dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah perda Kabupaten Maros.
9.Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Maros.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

( 1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

a.APBD, meliputi: 1 . uang representasi;
1. 2.tunjangan keluarga;
2. 3.tunjangan beras;
3. 4.uang paket;
4. 5.tunjangan jabatan
5. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
6. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 1 . tunjangan komunikasi intensif; dan
1. 2.tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representase anggota DPRD sebesar 75 o/o (tujuh puluh lima persen) dari Uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

( 1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 °/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjanganjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
1. a.ketua, sebesar 7,5 °/o (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil Ketua sebesar 5 °/o (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
4. d.anggota, sebesar 3 °/o (tiga persen). dari tunjanganjabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) hu r u f b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling tinggi 7 (Tujuh) kali;
2. b.sedang, paling tinggi 5 (lima) kali;
3. c.rendah, paling tinggi 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

( 1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.jaminan kesehatan; b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut.

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pimpinan DPRD disediakan tunjangan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Sadan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) juga termasuk istri dan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- . undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Pasal 1 1 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

( 1 ) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf d terdiri atas :

a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 · ( satu) tahun.

(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup.

Pasal 13

(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar sebagaimana · diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD.
(5)Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6)Apabila Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkaparmya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…