DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS 3. PRINSIP 4. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 5. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS 7. STAF AHLI BUPATI 8. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
11.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangat Daerah berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensin daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah; dan
f.kecamatan.

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

a.sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A.
b.sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe B.
c.inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat dengan tipe A.
d.dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe B;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
6. 6.Dinas Sosial dengan Tipe A;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
13. 13.Dinas Perhubungan dengan Tipe B;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
15. 15.Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Tipe B;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dengan Tipe A;
18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A;
20. 20.Dinas Perikanan dengan Tipe B;
21. 21.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A.
e.badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe B;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Tipe B;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Bantimurung dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bontoa dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Camba dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Cenrana dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Lau dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mallawa dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Mandai dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Maros Baru dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Marusu dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan MoncongloE dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Simbang dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Tanralili dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Turikale dengan Tipe A.

Pasal 6

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
(2)Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten Maros; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…