DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL 4. SUMBER DANA 5. DIVIDEN ATAU LABA ATAS PENYERTAAN MODAL 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tantang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4388);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bantimurung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8.Bank Sulawesi Selatan Barat yang selanjutnya disingkat Bank Sul-Selbar adalah Bank Umum milik Pemerintah Sulawesi Selatan yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungan sebagai modal Daerah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
(2)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli daerah;

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah meliputi :

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Bantimurung; dan
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp17.407.057.380,01 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah nol satu sen).
(2)Tahun 2016, Pemerintah Daerah menerima hibah daerah non kas dari Pemerintah sebesar Rp23.049.975.000,- (dua puluh tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Bantimurung.
(4)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp40.457.032.380,01 (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah nol satu sen).
(5)Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke PDAM Tirta Bantimurung hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
(6)Pemenuhan sisa penyertaan modal sampai dengan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
(7)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PDAM Tirta Bantimurung selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros yang telah disetor sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten Maros dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke PT. Bank Sul-Selbar hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(3)Pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PT. Bank Sul-Selbar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros kepada PDAM Tirta Bantimurung dan PT. Bank Sul-Selbar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dicantumkan ke dalam Sertifikat Saham.

BAB V

DIVIDEN ATAU LABA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dividen atau laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank SulSelbar atau PDAM Tirta Bantimurung secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen atau laba sesuai ketentuan setiap tahunnya.
(2)Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(3)Dividen atau laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 02) dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 08) dicabut dan dinyakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Ditetapkan di Maros pada tanggal 27 Oktober 2016 BUPATI MAROS, ttd M. HATTA RAHMAN Diundangkan di Maros pada tanggal 27 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS, ttd BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 8…. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.8.159.16

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004