DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanpelaksanaanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2022. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerah-daerahTingkatIIdiSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor 74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 3.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraNegaraYangBersihdanBebasdari Korupsi,Kolusi danNepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234), sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor13Tahun2022tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor12Tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang- Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor6 Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123,Tam.bah.an LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165);

7.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor11Tahun2017 tentang PedomanEvaluasiRancanganPeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahdanRancangan PeraturanKepalaDaerahten tangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2017Nomor450); 9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2020 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahTahunanggaran2022(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor888); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentang PedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 11.PeraturanDaerahKabupatenMarosNomor9 Tahun2022 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranDaerah KabupatenMarosTahun2022Nomor9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MAROS dan Menetapkan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang, seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
7.Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya singkat LRA adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
8.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu. 10.LaporanOperasionalyangselanjutnyadisingkatLOadalahlaporanyang menyajikaninformasi mengenaiseluruhkegiatanoperasional keuangan entitaspelaporanyangtercermindalampendapatan-LO, bebandan surplus/defisitoperasional darisuatuentitaspelaporan yangpenyajiannyadisandingkandenganperiode sebelumnya. 11.LaporanArusKas selanjutnyadisingkatLAKadalahlaporanyang menyajikaninformasipenerimaandanpengeluarankasselamaperiode tertentuyang diklasifikasikanberdasarkan aktivitasoperasi,investasi asetnonkeuangan,pembiayaan,dan transaksinonanggaran. 12.LaporanPerubahanEkuitas yangselanjutnyadisingkatLPEadalah laporanyangmenyajikaninformasimengenai perubahanekuitas yang terdiridariekuitasawal,surplus/defisit-LO,koreksi danekuitasakhir. 13.CatatanatasLaporanKeuanganselanjutnyadisingkatCaLKadalah penjelasannaratif ataudaftar terinciatauanalisisatasnilai(angka)suatu posyangdisajikandalamLRA, NeracadanLAK. Catatan tersebutjuga berisiinformasitentangkebijakanakuntansidanpengungkapan- pengungkapanlainyangdiperlukan. 14.Pendapatan adalahsemuapenerimaanRekeningKasUmum Negara/Daerahyangmenambahekuitas danalancardalamperiode tahunanggaranyangbersangkutanyangmenjadihakpemerintahdan tidakperludibayar kembaliolehpemerintah. 15.BelanjaadalahsemuapengeluarandariRekeningKasUmum Negara/Daerahyangmengurangiekuitas danalancardalamperiode tahun anggaranbersangkutanyangtidakakandiperolehpembiayaannya kembaliolehpemerintah. 16.Behan adalahpenurunanmanfaatekonomiataupotensijasadalam periode pelaporanyang menurunkanekuitas,yang dapat berupapengeluaran atau konsumsiasetatautimbulnyakewajiban 17.Pendapatan-LRAadalahsemuapenerimaanRekeningKasUmumDaerah yang menambahSaldo AnggaranLebihdalamperiodetahunanggaran yang bersangkutanyang menjadihakpemerintahdaerahdantidakperlu dibayar kembaliolehpemerintahdaerah. 18.Pendapatan-LOadalah hakpemerintahdaerahyang diakui sebagai penambahekuitasdalamperiodetahunanggaranyang bersangkutandan tidakperludibayar kembali 19.Surplus adalahselisihlebih antarapendapatandanbelanjaselamasatu periode pelaporan. 20.Defisit adalahselisih kurangantarapendapatandanbelanjaselamasatu periode pelaporan. 21.Pembiayaan adalahseluruh transaksi keuanganpemerintahyang perlu dibayar atau akanditerimakembali,yang ditujukan untukmenutup defisitdan ataumemanfaatkansurplus anggaran. 22.PajakDaerahyang selanjutnyadisebutPajak,adalah konstribusiwajib kepadaDaerahyangterutangolehorang pribadiataubadanyang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang dengan tidakmendapatkan imbalansecaralangsung dandigunakan untuk keperluandaerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 23.RetribusiDaerahyang selanjutnyadisebutRetribusiadalahpungutan daerahsebagai pembayaranatas jasaataupemberianizintertentuyang khususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintahDaerahuntuk kepentinganorangpribadiatauBadan. 24.DanaPerimbangan adalahdanayangbersumberdariAnggaran PendapatandanBelanjaNegarayang dialokasikan kepadadaerahuntuk mendanaikebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentralisasi. 25.Asetadalahsumberdayaekonomiyangdikuasaidan/ataudimilikioleh pemerintahdaerahsebagai akibatdariperistiwamasalaludandarimana manfaatekonomi dan/atausosialdi masadepandiharapkandapat diperoleh,baikolehpemerintahdaerahmaupunmasyarakatsertadapat diukurdalamsatuan uang,termasuksumberdaya nonkeuanganyang diperlukanuntukpenyediaanjasabagimasyarakatumum dansumber- sumberdayayangdipeliharakarenaalasansejarahdanbudaya. 26.AssetLancaradalahkasdansumberdayalainnyayangdiharapkan segeradapatdirealisasikan,dipakaiataudimilikiuntukdijualdalam jangkawaktuduabelasbulanatausatutahun. 27.Asetnonlancaradalahasetyangbersifatjangkapanjang danasettak berwujud yangdigunakansecaralangsungatau tidaklangsunguntuk kegiatanpemerintahataudigunakanolehmasyarakat umum. 28.Kewajibanadalahutangyangtimbuldariperistiwamasalaluyang penyelesaiannyamengakibatkanalirankeluarsumberdayaekonomi pemerintah. 29.Ekuitasdanaadalah kekayaanbersihpemerintahyang merupakanselisih antara asetdankewajibanpemerintah.
30.SisaLebihPerhitunganAnggaranyangselanjutnyadisebutSiLPAadalah selisihlebihantara realisasipenerimaandanpengeluaranselama1(satu) periodepelaporan. 31.SisaKurang PerhitungasnAnggaranyang selanjutnyadisebutSiKPA adalahselisih kurangantara realisasipenerimaandanpengeluaran anggaranselamal(satu)periodeanggaran. BABII PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2022 BagianKesatu Umum Pasal 2

(1)PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD TahunAnggaran2022 berupa LaporanKeuanganmemuat: a.LRA; b.LPSAL
1. c.Neraca;
2. d.LO;
3. e.LAK· ' f.LPE;dan g.CaLK
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

(1)LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,sebagai berikut:
1. a.pendapatan Rp. l.492.907.619.114,29
2. b.belanja Rp. l.269.978.029.837,00
3. c.transfer RQ. 143.673.836.429100 surplus / defisit Rp. 79.255. 752.848,29
4. d.pembiayaan
  1. 1.Penerimaan Rp. 39.857.009.672,59
  2. 2.Pengeluaran RQ. 00100
  3. 3.Pembiayaan Netto Rp. 39.857.009.672,59
5. e.Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Saldo akhir Kas di kas Daerah Rp. 119.112. 762.520,88 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. RQ.
(2)Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut:
1. a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(24.350.329.499,71) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. l.517.257.948.614,00
  2. 2.realisasi RQ. l.492.907.619.114129 selisih lebih/(kurang) Rp. {24.350.329.499,71)
2. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.{138.120.243.649,00) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.408.098.273.486,00
  2. 2.realisasi RQ. 1.269.978.029.837,00 selisih lebih/(kurang) Rp. (138.120.243.649,00)
3. c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.(119.112. 762.520,29) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.surplus/defisit setelah perubahan Rp. (39.857.009.672,00)
  2. 2.realisasi RQ. 79.255.752.848129 selisih lebih/(kurang) Rp. {119.112.762.520,29)
4. d.selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(0,59) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 39.857.009.672,00
  2. 2.reali .sasi =R=l2.a..· 3=-9aa...:;..;:.8a..a5;..;;7..;...=-0=-09�.6a..a7'"""2=,=-5=-9 selisih lebih/(kurang) Rp. (0,59)
5. e.selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
  2. 2.realisasi selisih lebih/ (kurang) Nettosejumlahf.selisihanggarandenganrealisasiPembiayaan Rp.(0,59)denganrinciansebagaiberikut: 1.anggaranpembiayaannetto setelahperubahanRp. 39.857.009.672,00 2.realisasi=R.p.,_.--=39�·=8=5'"""'7-""".0"-'0"""'9'""'.67 2=-1....5.......9 selisihlebih/(kurang)Rp.(0,59) BagianKetiga LPSAL Pasal 4 LPSALsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufbuntuktahunyang berakhirsampaidengan31DesemberTahun2022sebagaiberikut: a.saldoanggaranlebihawalRp.39.857.009.672,59 b.penggunaanSALRp.39.857.009.672,59
6. c.SiLPA/SiKPARp.119.112.762.520,88 d.koreksi kesalahanpembukuanRp. 0,00 tahunsebelumnya e.saldoanggaranlebih akhirRp.119.112.762.520,88 BagianKeempat Neraca Pasal 5 3.514.332.697.847,07 3.552.089.388.867,67
  1. 37.756.691.020,60 Rp Rp. Rp. NeracasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufcper31Desember Tahun2022sebagai berikut: a.jumlah aset b.jumlah kewajiban c.jumlahekuitasdana BagianKelima LO Pasal 6 LOsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufduntuk tahunyang berakhirsampaidengan a.pendapatan-LO b.beban-LO surplus/defisit 31DesemberTahun2022sebagai berikut: Rp.1.442.130.241.556,74 Rpl.219.592.940.982,41 Rp. 222.537.300.574,33 BagianKeenam LAK Pasal 7 LAKsebagaimanadimaksud dalamPasal2ayat(1)hurufeuntuk tahunyang berakhirsampaidengan31DesemberTahun2022 sebagai berikut: a.saldoKasawalper1Januari2022 b.arus kasdariaktivitasoperasi c.arusKasdariaktivitasinvestasiasset Non-keuangan. d.arusKasdari aktivitas pembiayaan e.arusKasdari aktivitasNon-anggaran saldokasakhirper31Desember2022 BagianKetujuh LPE Pasal 8 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40.085.528.696,59 405.257.740.028,29 (326.001.987.180,00) 0,00 (228.519.024,00) 119.127.013.772,88 LPE sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)huruffuntuk tahunyang berakhirsampaidengan31DesemberTahun2022sebagaiberikut: a.ekuitasawalRp.3.298.550.452.154,81 surplus/defisit-LORp.218.413.847.899,61 b.koreksiekuitaslainnyaRp.(2.631.602.207,35) ekuitas akhirRp.3.514.332.697.847,07 BagianKedelapan CaLK Pasal 9 CALKsebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufgtahunanggaran2022 memuatinformasi baiksecara kuantitatif maupunkualitatifataspos-pos laporan keuangan. BagianKesembilan LampiranAtasLaporanKeuangan Pasal 10 PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD TahunAnggaran2022sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)tercantumdalamLampiranyang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanDaerah,initerdiridari: a.lampiranILaporanRealisasiAnggara(LRA)terdiriatas; lampiran1.1 lampiran1.2 lampiran1.3 lampiran1.4 RingkasanLRAmenurut urusanpemerintah daerahdanOrganisasi; RincianAPBDyang diklasifikasikanmenurutkelompok danjenis pendapatan,belanjadanpembiayaan; RincianAPBDmenuruturusanpemerintahandaerah, organisasi,program,kegiatan, subkegiatan,kelompok, dan jenis pendapatan,belanjadanpembiayaan; Rekapitulasirealisasi belanjamenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program,kegiatan dan sub kegiatan;
7. b.lampiran II
8. c.lampiran III
9. d.lampiran IV
10. e.lampiran V
11. f.lampiran VI
12. g.lampiran VII
13. h.lampiran VIII
14. i.lampiran IX
15. j.lampiranX
16. k.lampiran XI
  1. 1.lampiran XII
17. m.lampiran XIII
18. n.lampiran XIV
19. o.lampiranXV
20. p.lampiran XVI
21. q.lampiran XVII
22. r.lampiran XVIII
23. s.lampiran XIX
24. t.lampiran XX lampiran XX. l lampiran XX.2 Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas; Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Pasal 11 Ketentuanlebihlanjutmengenaipenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBDTahunAnggaran2022,diaturdenganPeraturanBupati.

Pasal 12

PeraturanDaerahinimulai berlakupada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerahini denganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenMaros. DitetapkandiMaros padatanggal24Agustus2023 BUPATIMAROS, DiundangkandiMaros padatanggal24Agustus2023 SEKRETARISDAERAH, LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MAROSTAHUN 2023NOMOR1 NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN MAROS PROVINS! SULAWESI SELATANB.HK.01.051.23

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…