DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN IBUKOTA KABUPATEN 3. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Turikale adalah salah satu eks distrik tertua di Kabupaten Maros yang telah menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pemerintahan sehingga sangat dikenal oleh masyarakat Maros;
c.bahwa secara sosial ekonomi, seiring dinamika perkembangan kekinian yang menuntut adanya keakuratan data dan informasi, penyebutan nama Ibukota Kabupaten dapat meningkatkan dan menguatkan posisi Turikale Maros di mata masyarakat, sekaligus mengaktualisasikan identitas daerah di tingkat regional, nasional dan internasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kota Turikale Maros Sebagai Ibukota Kabupaten Maros. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TURIKALE MAROS SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6.Ibukota Kabupaten adalah wilayah pusat pelayanan dan pusat kegiatan pemerintahan dilaksanakan.
7.Turikale Maros adalah wilayah Kecamatan Turikale.

BAB II

PENETAPAN IBUKOTA KABUPATEN

Pasal 2

Menetapkan Turikale Maros sebagai Ibukota Kabupaten Maros.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Turikale sebagai Ibukota Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Ditetapkan di Maros pada tanggal 27 Oktober 2016 BUPATI MAROS, ttd M. HATTA RAHMAN Diundangkan di Maros pada tanggal 27 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS, ttd BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.161.16

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN IBUKOTA KABUPATEN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN IBUKOTA KABUPATEN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945