DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IV : PENYELENGGARAAN SPALD BAB V : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VI : KELEMBAGAAN BAB VII : PERIZINAN BAB VIII : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB IX : SOSIALISASI DAN PROMOS! BAB X : KERJA SAMA BAB XI : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA BAB XII : INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV : PEMBIAYAAN BAB XV : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVII : KETENTUAN PIDANA BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh 'derajat kesehatan masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa air limbah domestik yang dibuang secara langsung. ke media lingkungan akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat

(1)huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang .merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P . 68 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 23);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2014 Nomor 9); TENTANG Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN: DAE RAHPERATURANMenetapkan PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Mandi Cuci Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
8.Pengelolaan air limbah domestik selanjutnya disingkat PALO adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
10.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD- S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD- T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13.Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
14.Sub-sistem Pengangkutan adalah sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub- sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem Pengolahan Iumpur Tinja.
15.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
16.Sub Sistem Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
17.Sub Sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub- sistem Pelayanan ke Sub-sistem P engolahan Terpusat.
18.Sub Sistem Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub- sistem Pengumpulan.
19.lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-Sistem Pengolahan Setempat.
20.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
21.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
23.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
24.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
27.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
28.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis SPALD, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan.
29.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Daerah.
30.Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat BLUD PALD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
31.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan SPALD.
32.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD.
33.Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
34.Insentif adalah upaya untuk memotivasi atau mendorong masyarakat, badan usaha atau perseorangan dalam melakukan inovasi dibidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
35.Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan air limbah domestik di daerah.
36.Permeabilitas tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk meresap air.
37.Efluen adalah air buangan hasil suatu proses dari IPALD.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPALD berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan hidup; dan
i.perlindungan sumber daya air.

Pasal 3

Penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang kegiatannya efektif, efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung peningkatkan derajat kesehatan;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

a.SPALD;
b.pelaksanaan SPALD;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.kelembagaan;
e.perizinan;
f.hak, kewajiban dan larangan;
g.sosialisasi dan promosi;
h.kerjasama;
i.peran serta masyarakat dan swasta;
j.insentif dan disinsentif;
k.pembinaan dan pengawasan; dan I. pembiayaan;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

Air limbah domestik terdiri dari:

a.air limbah kakus (black water); dan
b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

( 1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 9

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.Sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.Sub-sistem Pengangkutan; dan
c.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 10

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a1 merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 ( satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan, dan/atau
2. b.MCK.
(5)Teknologi yang digunakan pada skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, dapat berupa:
1. a.cubluk kembar;
2. b.tangki septik dengan bidang resapan;
3. c.biofilter; dan/ atau
4. d.unit pengolahan air limbah fabrikasi.
(6)Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa MCK permanen dan nonpermanen ( mobile toilet).
(7)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014