DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 289

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Ruang Lingkup 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 4. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 5. Pengadaan 6. Penggunaan 7. Pemanfaatan 8. Penilaian 9. Pemindahtanganan 10. Pemusnahan 11. Penghapusan 12. Penatausahaan 13. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan 14. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 15. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara 16. Ganti Rgi dan Sanksi 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b.menetapkan 'penggunaan, pemanfaatan, atau ·pemindahtanganan barang milik daerah; I
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan bamng milik . · daerah; d, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang ·memerlukan persetujuan DPRD; i . .
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang m.ilik daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan; dan .
h.rnenyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediasn Infrastruktur, ! . - 1 0 - ' i i . · I . . . , I . ·.
a.meneliti dan ni.enyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;.
b.meneliti dan : menyetujui rencana icebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; . I .
d.mengatur ·pelaksanaan penggunaan, . pemanfaatan, · pemusnahan, dan penghapuean be.rang millk daerah;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh .-1:3upati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan · inventarisasi barang milik daerah; dan i . i .
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang mi1ik daerah.

(1)Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Pen�ta.usahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · ditetapkan ·dengan Keputusan Bupati. : i . '
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), I mempunyal ',Vewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalain penyusunan rencana kebutuhan barang .milik daerah kepada Pengelola Barang; ; : . I . . b, membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah .kepada Pengelola Barang; . " . . - 1 1 -
2. c.. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemlndahtanganen barang milik daerah yang memerlula6t persetujuan Bupati; . d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur . pelakeanaan penggunaan, pemanfaata.n, pemusnahan, dan : I .' .· . penghapu�an barang milik daerah;
3. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelakeanaan pemlndahtanganan barang milik dacrah yang tclah disetujui oleh Bupati atau DPRD; . ! i .
4. f.membantu · Pengelola Ba.rang dalam pelaksanaan koordinasi · inventarisasi barang milik 'daerah; · g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan, ! yang telah diserahkan dari Pen�na Baiang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat .Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Bara.ng, serta barang milik daerah yang ! berada pada Pengelola Barang; h, mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
5. i..membantu Pengelola .Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
6. j.�enyusun ,_laporan barang milik daerah. ·
(4). Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam . : melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dapat membentuk Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah • . . i . Bagian Keempat i . . Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pasal 13 ·
(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang. '(2) Pengguna Barimg sebagaimana dimaksud pada ayat ll) ditetapkan dengan . Keputusan Bupati,
(3)Pengguna B�g sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), berwenang dan • i ! • 1 2 - . bertanggung jawab: . I
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah b�gi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan pennohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c, . melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang • • • I berada dalam penguasaannya; i
3. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yimg dipimpinnya;
4. e.mengam� dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaahnya;
5. f.· mengajuka'.ri usul pemanfaatan d� pemindahtanganan barang milik ' . daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan pereetujuan DPRD dan barang milik _daerah selain tanah dan/ atau bangunan:
6. g.. menyerahkan barang milik aS:erah berupa tanah dan/atau bangunan yang tid� digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya . dan sedang tidak · dimanfaatka.n pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
7. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas . . ; . . . . penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan •
9. j.menyusunl dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan bamng pengguna tahunan yang berada dalam penguaaaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan : sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna aaiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh : . Bupati atas uJut Pengguna Barang.
(3)Penetapgn ku�sa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdas#]can pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, - 1 3 - lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif . l I ' ! . '

Pasal 15

( 1) Penggune, Be:x!ang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite�pkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. ·(3) Pejabat Penataueahaen Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik I daerah pada Pengguna Barang. • 1·
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti :usulan permohonan penetapan status penggunaan barang . . yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; • t .
3. c.meneliti i pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang -dilaksan� oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; .
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak . . : I memerlukan persetujuan DPRD dan ·barang milik daerah selain tanah : i · dan/ atau : bangunan;
5. e.mengusulkan 'rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau. bangunan yang tidak digunakan untuk · kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak . ' dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. r.menyiapkim usulan pemusnahan dan penghapusan barang millk daerah; . ·
7. g.meneliti .laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu; lainnya. ! i . ! - 1 4 - . . ! I

Pasal 16

h.membe� persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbltkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk I _- - - mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; . . · [ . · i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) · setiap . i : . semester clan setiap tahun; i : · j. · melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas . i . perubahan kondisi fisik barang milik daera.h; dan
k.meneliti taporan muta�i barang setiap bulan yang disampaikan oleh Penguru� Barang Penggunadanj' atau Pengurus Barang Pembantu. I : : 1 : : ! i

(1)Pengurus Be.rang Pengelola ditetapkan oleh Bupatl atae usul Pejabat Penatausahaan Barang. . I .
(2)Pengurus B�ang Pengelola sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah . I . . pejabat yang . membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada I Pejabat Penataueahaan Barang. I ;
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benvenang dan bertanggungfawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan _ . i dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada I • . Pejabat �enatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan I ; . . - dalam penyusunan rencana kebutuhan .pemeliharaan/perawatan barang �ilc daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan . I pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; i
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan I , - penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh I , Pejabat i·Penatausahaan Barang dalam pengaturan · pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, - dan penghapusan barang . I . milik daerah; i ' i • .. is -
5. e.menyiapkan bahan _ pencatatan · barang mflik daerah berupa tanah - . ' . j . . dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang . I · . . - . tidak digtinakan untuk kepentingan penyetenggaraan tugas dan fungsi Perangkati Daerah .dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalu! Pengelola Barang;
6. f.menylmpan dokumen asli kepemilikan barang milik "daerah; ·g . . menyimp� salinan · dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa I : . . Pengguna Barang; · · !
7. h.melakukan rekonslliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan : I
8. i.merekapitulasi dan · menghimpun - Laporan Barang Pengguna : 1 semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan . . _ . . . penyusurian Laporan barang milik daerah. . - 1 ·
(4)Pengurus B�g Pengelola secara ·administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hat nielekaanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola da�at dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan ol�h Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. . - . - I . - .
(6)Pengurus B�g Pengelola dilarang melakukan . kegiatan perdagangan, pekerjaan · 'pemborengan · dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin ata� kegiata.n/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya . : I dibebankan pada APBD. i I . r r . . i . ' ! :

Pasal 17

. .

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan -oleh Bupati atas usul Pengguna i . . - Batang. ! ; . I i -
(2)Pengurus Bararig Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), . i - benvenang dan bertanggungfawab:
1. a.membantu ·menyiapkan dokumen Tencana kebutuhan dan i . . penganggaran barang milik daerah; I
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik da�rah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya I - I . , yang sah; - 1 6 -
3. c.melaksa�akan pencatatan dan fnventarlsasi barang milik daerah;
4. d.membantu menga.mankan barang millk daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiaplcan dokumen pengajuan usulan pemanfaata.n dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah . dan/ atau i , . bangun� yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah &J1� tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah . I . . . dan/ atau · bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaa� pihak lain; !
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghap 1� barang milik daerah; .
8. h.menyusu�:laporan barang semestera.n dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota . i . permin� barang; !
10. j.mengaju� Surat Pennintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penataueahaan Barang Pengguna; k, menyer�kan barang berdasarkan Surat Perintah Penyalursri Barang (SPPB) yan� dituan� dalam berita acara penyerahan barang; ·1
  1. 1.membuat' Kartu Inventaris Rtiangan (KIR) semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label barang milik daerah;
12. n.mengaju�an permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan . I Pengguna'. lsarang ataa perubahan kondisi fisik barang milik daerah . . : . berdasarkan pengecekan fisik barang; . I ; .
13. o.melakukari stock opname barang persediaan; •
14. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barangmilik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan · I dokumen'penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang PenggunJ Barang dan laporan barang milik daerah; dan
16. r.membuat. ; laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada P�ngelola Barang melalui Pengguna ·Barang setelah diteliti oleh I . . Pejabat Penataueahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Ba!rang Pengguna sebagaimana dimaksud ·pada ayat (2) secara administratif: i bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara : I • ' - 1 7 - fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang metaiui Pejabat Penatausahaan Harang. t . .
(4)Dalam hal nielaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan o�e� Bupati atas usul Pengguna Barang.
(5)Pengurus B�g Pengguna dUarang melakukan kegiatan perdagangan, . . . pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai I . . . penjamin ataa kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya I • . dibebankan pada APBD." ! i I : . .
(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa ' ; Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelota, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. . .
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dkn. bertanggungjawab: I . . .
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang . I millk daerah:
2. b.�enyiap3F1 usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoteh dari beban APBD dan perolehan lainnya . : ' ' yang sah; i i : .
3. c.melaksariakan -penca:tatan dan inventarisasi barang 'rnilik daerah; I l · ·
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pa�a Kuasa • i Pengguna Barang; . '
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan I : pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah &i,tain tanah dan/atau bangunan; I ' Pasal 1'8 ! ; : i · : I : I i i : i
6. f.menyiapkan · dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah : i ; . . . den/ atau i bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan : I . penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang . . I tidak dinianfaatkan ihak lain· . . : I ' p t I '
7. g.men�pkah dokumen pengajuan usulan . pemusnahan dan . . . I penghapusan barang milik daerah; l : . .
8. h.menyus�� laporan barang ·semesteran dan tahunan; I. menyiap� Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna ' I I • ' Harang; '. · . : i . .
10. k.rnenyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang . , I : . (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; · . I
  1. 1.membuat Kartu Inventarls Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; I . · ,
11. m.memberi label barang milik daerah;
12. n.mengajti� permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan l ' Pengguna Barang melalui Kuasa Peilgguna Barang atas perubahan kondfsi:fi�ik barang rnilik daerah pengecekan fisik barang; : t i . ' .
13. o.melakukan stock opname barang persedfaan;
14. p.menyimpki dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen I . kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan i ! : . ' . . " dokumenjpenataueahaen;
15. q.melaku� rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan bamng Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
16. r.· membuatl laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada . Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh ; ! ! . Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan ·Pengurus' Barang . , : . . : I Pengguna:. . . • ! . ' :,
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung . '· I dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan peniualan ! jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/�eJrjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan I padaAPB1;>· - 1 8 - - 1 9 -

BAB IV

PER�N:CANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 19

: i .

(1)Perencanaan' i kebutuhan barang milik daerah disusun · dengan I • memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah se� ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(2)Ketersediaati barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada · aya� ( 1) · merupakari �arang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna B�g. ; I .
(3)Perencanaan' barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan rill barang milik daerah i ; ! . : pada Perarigkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. : 1 ! i i I • i Pasal 20 . . I
(1)Perencanaan' kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah re�+ kerja (Renjil) Perangkat Daerah ditetapkan. ·
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah . I satu dasar' ba� Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan :rencana kerja dan anggaran. ' I I - •

Pasal 21

i . ' ( 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat D�erah. . . . . . I .

(2)Perencanaan : kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud • I l ! • · dalam Pas� ;19 ayat ·( 1), kecuati untuk penghapusan, berpedoman pada: • ; I
1. a.stander barang;
2. b.sta.ndar kebutuhan; dan/ atau I • I c, standar �arga. I i i ; I , t : ! ; .. 20- . (3) Standar. bar�g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a . adalah spesifikasi ! barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan' barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. f ; : • • I
(4)Standar k�b�tuhan barang · sebagaimana dimaksud pada ayat (2) _huruf b adalah satua;n jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan , I ' . kebutuhan b�g milik daerah pada Perangkat Daerah. : • i ; . .
(5)Standar harga sebagaimana . dimaksud · · pada ayat (2) huruf c adalah . I . . besaran ·h�a. yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milfk . , I . daerah dalam perencanaan kebutuhan. . · . I . . . .
(6)Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dlmaksud p�da ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dttetapkan oleh Bupati. i 1 1 . .

Pasal 22

(1)Penetapan; sf;andar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan sta.ndar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pa�. 21 ·ayat (2) huruf a dan huruf b dllakukan setelah berkoordilia�t dengan dinas teknis terkait. : i '

Pasal 23

Pengguna B�g dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan barahg milik daerah mempedomani · standar barang dab standar f 1r · • • kebutuhan. .;

Pasal 24

(1)Pengguna· B�g menghimpun usulan RKBMD yang diajuka.n ·oleh Kuasa . ,. I Pengguna' Barang yang berada di· lingkungan Perangkat Daerah yang ' I . . . dipimpinnya,
(2)Pengguna' Barang menyampaikan usulan · RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l}'. kepada Pengelola Barang . .
(3)Pengelola'Barang melakuka.n penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana . • i . • ·dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang j pada Pengguna Barang · dan/ atau Pengelola Barang . .
(4)Data barim� pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, seb�J dimaksud pada ayat (3) antara lain: I I . ' . - 2 1 -
1. a.Iaporari Daftar Barang Pengguna bulanan; . ; I .
2. b.laporan lj>aftar Barang Pengguna semesteran;
3. c.lapora.n'. Qaftar Barang Pengguna tahunan; I
4. d.laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; . . I . . e, laporari �aftar Barang Pengelola semesteran; • i !
5. f.lapo� Daftar Barang Pengelola tahunan; ·g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
6. h.laporan J:?aftar Barang milik daerah tahunan.
(5)Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud : i pada ayat i (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Perigelola.
(6)Pejabat Penatausahaan Barang sebagatmena dimaksud pada ayat (5) 'merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. J7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 'pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan[RKBMD. Pasal 25. . RKBMD yang: telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh : i Pengguna Baraiig sebaga.i dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran . i . Perangkat Dae�E¥1· ' Pasal 26
(1)RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh • I Pengguna B�g dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: · · a. barang :nhlik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; . b. barang �lik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara; ;. I .
1. c.barang 1 nillik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak 1�; dan/atau . . . .
2. d.· barang Jmk daerah yang sedang ·menjadi objek pemanfaatan. .
(2)RKBMD pen\eliharaati barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan semen� �Ju.ang milik daerah.
(3)RKBMD · p�uieliharaan bar�g :milik daerah sebagaimana dimaksud pada . I . ayat (1) hu�f d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai . I dengan jangka waktu kurang darl 6 · (enam) bulan . • I ! l • ; i i ' ; . B_agian Kedua Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah ; I · Pasal 27 . I . . .
(1)Perencanaan kebutuhan barang mllik daerah meliputi:
1. a.peren� pengad� barang milik daerah; . I. r ·b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah; !
2. c.perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; I
3. d.perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
4. e.perencanaan penghapusan barang milik daerah.
(2)Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan da1am dokumen RKBMD Pengadaan.
(3)Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
(4)Perencanaan pemanfaatan . barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(5)Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahta.nganan.
(6)Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada �yat (lf huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. . Bagian Ketiga i Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan : s:arang Milik Daerah Pada Pengguna Barang i '.. ! '

Pasal 28

{l) Kuasa Perigguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang ' milik daerah'd! lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya . . j

(2)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat- ' lambatnyarninggu kedua bulan Mei . . I

Pasal 29

(1)Pengguna Barang melakukan penelaahan ata.s usulan RKBMD Pengadaan yang disam�aikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal �8 .ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. I -23 • I
(2)Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh · Kuasa Penmiuria Bararig sebagaimana -dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang m�Jgikutsertakan. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan , I . . Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran i dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.
(3)Penelaahan atae usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Birang aebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk I • . me�as� lkebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD ·Pengadaan:yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. a.kesesuEil,k progra� perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud I . i dalam Pa�al 21 ayat (1) dan ayat (2); dan
2. b.ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang. ' I
(4)Hasil penelaaban atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Penk.tuna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diguriakan . • I oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik . daerah pada! tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat ! iriformasi:
1. a.nama �uasa Pengguna Barang;
2. b.nama Pengguna Barang; ' ;
3. c.· program;! ' i
4. d.kegiatan;' . : ._ ' · I . . .
5. e.data da� barang pada .Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
6. f.rencan� kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. f • : : . ' . ! Pasal 30 ' i .
(1). Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang . disampaikan' oleh Kuasa · Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pa� 29 ayal (4) _dit:andatangani Pengguna Barang.
(2)Kuasa Pe��na Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah berdasarkan basil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan · kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat btitkn Mei. . : I - 2 4 - ! ! Tata Cara Penyusunan RKBMD Penieliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang . , . Pasa131 : t . ( 1) Kuasa Pengguna Barang · menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah ;di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. I
(2)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimanJ dimak�ud pada ayat ( 1) kepada Pengguna Barang selambat- 1 lambatnya rninggu kedua bulan M«:!i. ' ;

Isi peraturan

Teks289PDFHirarki

Memuat teks peraturan…