DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENDIRIAN 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. KEGIATAN USAHA 5. TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA 6. MODAL DAN SAHAM 7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 8. PENGURUS PERSEROAN 9. KEPEGAWAIAN 10. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 11. PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH 12. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 13. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 14. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MAROS SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan perseroan daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas.
(2)Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Maros Sejahtera selanjutnya disingkat PT. Maros Sejahtera.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pendirian PT. Maros Sejahtera dimaksudkan :
1. a.memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
2. b.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
3. c.turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.
(2)PT. Maros Sejahtera bertujuan untuk :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan potensi daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Maros Sejahtera antara lain :
1. a.perdagangan umum, barang dan jasa;
2. b.pembangunan dan pengembangan perumahan dan pergudangan;
3. c.pertambangan ;
4. d.pertanian/perkebunan;
5. e.perikanan;
6. f.kawasan industri;
7. g.power plan;
8. h.stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu);
9. i.eksport-import; dan
10. j.usaha-usaha lain yang dianggap sah.
(2)Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Maros Sejahtera dapat bekerja sama dengan pihak swasta di dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT. Maros Sejahtera berkedudukan dan berkantor pusat di Turikale Maros Kabupaten Maros.

Pasal 6

PT. Maros Sejahtera dapat membuka/mendirikan cabang di luar kota yang telah disebutkan dalam Pasal 5 di tanah air dan/atau kota di luar negeri apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris melalui RUPS sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Maros Sejahtera adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3)Modal dasar beserta rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Maros Sejahtera adalah saham atas nama.
(2)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan .
(2)Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 10

(1)RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
(2)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(4)RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup.
(5)RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh Dewan Komisaris Utama.
(7)Keputusan RUPS diambilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…