DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pengelompokan Jalan dan Sarana Umum 4. Prinsip Penamaan Jalan dan Sarana Umum 5. Tata Cara Penamaan Jalan dan Sarana Umum 6. Tiang, Papan Nama dan Tulisan 7. Penyidikan 8. Ketentuan Pidana 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenal pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan namajalan dan sarana umum; c: · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan · I Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana, I Umum, . . . Mengingat :; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik · Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . ·3. Undang-Undang Nomor 8 Tahtin .1981 tentang Hukum · . A� Pidana (Lembaran · Negara· Republik Indonesia Tahun 1981 · Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu :. Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2009 Nom�r 96, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten�g Pemerintahan Daerah . (Lembaran. · .Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir .dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 ten�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ; - 7. 8. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor . · 1 1 /PRT/M/2011 tentang Pedornan Penyelenggaraan Jalan Khusus. · Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkanr PERATURAN . DAERAB TENT.ANG PEDOMAN PENAMAAN .· JALA.N DAN SARA.NA tJMUM.

BAB I

· · KETENTUAif UIIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.· Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemeriritahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah ·adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ra.kyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam · system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan . Perwakilan Rakyat· Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. 6 . . Jalart adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi · segala bagian jalan ter.masuk bangunan pelengkap dan · perlengkapannya yang cliperuntukan bagi lalu lintas. 7 � Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan ata.u kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9.· Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jar.ingan jalan primer yang ti.dale termasuk pada jalan naalonal dan jalan provinsi, yang rnenghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan Iokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder, dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kab�paten.
10.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, · serta menghubungkan antarpusat pennukiman yang berada di dalam kota. 1 1 . Jalan Desa adalahjalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, sertajalan lingkungan.
12.Nama Jalan adalah -identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan j� yang lain. ·
13.Samna Umum adalah samna yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah · Daera.h yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.· BABU MAKSUD DAN TUJUAN. P a sa1 2 . ·(1) Maksud penamaan jalan dan . sarana umum milik Pemerintah Daerah · dalam ra.ngka menertibkan setiap potensijalan dan sarana um.um.

(2)Tujuan penamaan jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) adalah: · ·
1. a.untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi; b, sebagai_ penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada . waktu revolusi fisik maupun pembangunan; dan
2. c.sebagai pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
3. a.jalan umum; dan
4. b.jalan khusus, . Pasa14 Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan statusnya terdiri dari :
5. a.jalan kabupaten;
6. b.jalan kota; dan
7. c.jalan desa,

BAB M

' PEBGELOMPOKAN JAL.AN DAB SARANA UMUM Pasa13 Jalan terdiri dari :

Pasal 6

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

a.jalan dalam kawasan perkebunan;
b.jalan dalam kawasan pertanian;
c.jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservaei;
d.jalan dalam kawasan peternakan;
e.jalan dalam kawasan pertambangan;
f.jalan dalam kawasan pengairan; . .
g.jalan dalam kawasan pelabuhan taut dan pelabuhan udara.;
h.jalan dalam kawasan militer; .
i.jalan dalam kawasan industri;
j.jalan dalam kawasan perdagangan;
k.jalan dalatn kawasan pariwisata;
1. 1.. jalan dalam kawasan perkantoran·
m.jalan dalain kawasan berikat; '
n.jalan dalam kawasan pendidikan·
o.jalan .dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada ._penyelenggarajalan umum; dan . ·
p.jal� sementara peiaksanaan konstruksi. ·

Pasal 6

Sarans. umum terdiri dari : · a. tempat olah raga; · .. · . b. · taman; dan

c.. sarana umum lainnya. . B AB N ·PRIRSIP PENAMAAB JALAR DAN SARANA UMUM I

Pasal 7

_(l) Setiapjalan dan sarana umum. aebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 dan . . · Pasal 6 hams mempunyai nama . . (2) Jalan yang sudah. memilild nama apabila memilild ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka romawi berdasarkan jumlah ruas,

(3)Ruas jalan sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode . angka arab berdasarkan jumlahnya.

Pasal 8

( 1) Penamaan jalan atau sarana umum dapat .berupa pemberian nama jalan . dan sarana umum. atau perubahan namajalan dan sarana umum.

(2)Pemberian nama jalan atau sarana umum dilakukan untuk jalan dan sarana umum yang belum. memiliki nama.
(3)Perubahan--nama·jalan atau sarana umum dilakukan untuk jalan dan sarana umum yang telah memiliki nama.
(4)Sebelum penamaan jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona tertentu menurut status jalan. . . . (5) Pengelompokan ke dalam zona dilakukan berdasarka.n jenis narna yang akan digunakan, . . · (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan dan juinlah zona diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

.. (1) Pemberian atau perubehan.nema Ialan dan sarana umum dapat diusulkan oleh: ,

a.Pemerintah Daerah;
b.tokoh rnasyarakat, pemuka agama dan pemangku adat; . c. kelua.rga/ahli waris dari tokoh pejuang dan/ atau tokoh masyarakat yang berjasa. kepada bangsa dan negara serta daerah;
d.kelompok ma.syarakat dan/atau Lembaga Swad�ya_Masy�at; den
e.perusahaan pengembang · perumahan bagi Jalan di kawasan · pemukiman yang dibangunnya. . . · . . · . .

(2)· Namajalan dan sa.rana umum yang dlusulkan dapat diamb1l dan ·
1. a.nama: pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun lokal; . b. nama : tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah; ·
2. c.nama flora dan fauna; dan
3. d.nama : lain sepanjang mencerminkan semangat kebersamaan dan kebudayaan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan.
(3)Pemberi� atau perubahan nama jalan dan sarana umum dilakukan . setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 10

Pemberi� atau perubahan namajalan dan sara.na umum diteta.pkan dengan Keputusan Bupati. · . ' ' BAB V . TATA CARA PENAMAAN JALAN DAN SARANA 1JMUM , . . . l Pasal 11 ·

(1)Nama jalan dan/ata.u sara.na umum yang diusulkan diajukan secara tertulis kepada Bupati disertai · alasan dan lata.r belakang usulan dimaksud.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan ta.ta cara. pengajuan nama jalan dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pera.turan Bupati. BAB.VI TIANG, PAPAN RAMA DAN TULISAN ·pasaJ 12 i . '
(1)Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama. .
(2)Tulisan namajalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
(3)Ketentuan . lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, · warna, ta.ta cara penulisan, penempata.n tiang dan · papan nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan papan nama · yang menjadi kewenangan · Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. . . . .
(2)Setiap namajalan harus diberi tiang dan papan nama pada UJUngJalan.
(3)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama yang berada di lingk.ungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang · selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daera.h . . - BAB VU PEN'iw.lKAN

Pasal 14

(1)Penyidikan atas pelanggaran . dalam Peraturan Daera.h �akukan oleh Penyidik Pegawai Ne�eri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemenntah Daera.h yang· pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan · perundang-undangan. · .
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil . sebagafamana dimaksud pada ayat (1), berwenang;
1. a.menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Iaporan berkenaan dengan tindak pidana;
2. b.meneliti, mencari dan · mengumpulkan · keterangan mengenai kebenaran · perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan tindak pidana; ·
4. d.meminta berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa; · · · ·
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
6. f.· memanggil orang untuk didengar keterangannya · dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
7. g.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
8. h.menghentikan penyidikan; dan
9. i.. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3} Dalam melaksanekan tugasnya, Penyiclik · Pegawai Negri Sipil · tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/ atau penggeledahan. · -(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan berkas _perkara kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturari perundang-undangan. . . . .

Pasal 15

(1)Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak atau mengambil tiang serta. papan nama jalan dan/ atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ·. dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). . · · · · . · ·
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…