DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Pendirian 3. Maksud dan Tujuan 4. Kegiatan Usaha 5. Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha 6. Modal dan Saham 7. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 8. Pengurus Perseroan 9. Kepegawaian 10. Tahun Buku, Rencana Kerja, dan Anggaran 11. Penetapan dan Pembagian Laba Bersih 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 13. Pembubaran dan Likuidasi 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan . . sebagaimana . dimaksud · dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan . Daerah. tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Maros Seja.litera. · . . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara · .Republik Indonesia Tahun 1945; .

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun -- 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II · di Sulawesi [Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tam.bahan Lembaran Negara . Republik Indonesia-Nomo 1822); .
3.Undang-Undang Nomor. 28· Tah:un 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang. Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi · dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan · Lembaran Negara· Republik Indonesia .Nomor 3851); . 4. . Undang-Undang Nomor 33 · Tahun 2004 ·. tentang · Perimbangari Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan . Pemerintah Daerah · (Lembamn Negara Republik Indonesia · Tahun 2004 Nomor 126, · Tambahan . -·· -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor ·40 Tahun 2007 tentang · Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 'Indonesia . Tahun 200'7 Nomor 106, ftambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nom�r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 82, . Tambahari Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8� Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); :· . 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2007 Nomor 112; . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MAROS dan Menetapkan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAR TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BUMI MAROS SEJAHTERA.

BAB IV

KEGIATAN' USAHA

Pasal 4

· (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT.Bumi Mares Sejahtera antara lain :

a.perdagangan umum, barang danjasa; ·
b.pembarigunan dan pengembangan perumahan dan pergudangan;
c.pertambangan ;
d.pertanianj'perkebunan;
e.perikanan; '.
t.kawasan industri;
g.power plan;
h.stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu};
i.eksport-import; dan ·
j.usaha-usaha lain yang dianggap sah.

(2)Untukpengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bumi Mares Sejahtera dapat bekerjasama dengan pihak swasta di dalam iiegen dafi/ afiiU- luar fiegen a.ma persetujuan RUPS. ; BABV .TEMPAT KEDUDVKAN DAN KEGIATAN ·USABA Pasal S PT. Bumi Mares Sejahtera berkedudukan dan berkantor pusat di Turikale Maras Kabupaten Maras. . . . . · Pasal 6 PT.Bumi Marris Sejahtera dapat membuka/mendirikan cabang di luar kota. yang telah disebutkan dalam Pasal 5 di tanah air dan/atau kota di Iuar negeri apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ' BABVI MODAL DAN SARAM

Pasal 7

! . -

(1)Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Bumi Maros Sejahtera adalah Rpl.000.000.000,00 (satu illilyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). .
(3)Modal _dasar · beserta rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar. · __ (4) Perubahan modal dasar -sebagaimana yang climaksud pada ayat (1), ditetapkan da]am Peraturan Bupati. ·

Pasal 8

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bumi Maros Sejahtera adalah saham . ata.s nama. .
(2)· Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Penyert.aan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. ·

Pasal 9

(1)Ketentuari dan · peraturan tentang daftar pemegang saham, duplikat saham diatur dalam pemindahtanganan saham dan peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan pemtura.n perundang-undangan. (2J Setiap pemegang saham,· menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS. RAPAT UMUM P�MEGANG SA.HAM (RUPS)

BAB VD

.

Pasal 10

(1)RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
(2)RUPS terdiri·atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS dUtdllkatt sekutang-kUm:ttgny!t' Sekttli dHJ.wn �taltUtt.
(4)RUPS tahunan diadakan ·da.Iam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup. . . ·
(5)RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh Dewan Komisaris.Utama. . . . .
(7)Keputusan RUPS diambilkmt berdasarka.n: musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan pemtumn perundang-undangan.
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama; dengan berpedoman pada �ggara.n dasar.

BAB VID

- PENGURUSPERSEROAN

Pasal 11

P�Jl8\UlU� · PT! .S,ymf MW.Q§ §�j@ht�ri!· t�rdm ·g{Yi ·�4'�k§f g� I>�an Komisaris.

Pasal 12

( 1 ) . P'!'.Bu� Maras �ejahte� dipimpin oleh Direksi.

(2).Direks1 sebagaunana · dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur atau lebih. - (3) Dalam hal Direktur lebih dari 1 (satu) · orang, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · · ditetapkan melalui inekanisme RUPS., � · · ·
(5)Tata cara' pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas · . dan .wewenang, serta .Pe.righasilan dan hak-hak direksi diatur dalam anggara.n dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. · . · ·
(6)Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh Bupati. Pasal 13.
(1)PT. Bumi �aros Sejahtera berada dalam pengawasan Dewan Ko��s " ,
(2)Dewan Kemisaris sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri dan seorang atau lebih.
(3)Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 1 (sa�) o�g,. maka salah 1 (satu) orang diantaranya dapat diangka.t sebagat Kormsans Utama.
(4)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui mekani�me RUPS.
(5)Tata cara pengangkatan clan pemberhentian, lama masa jabatan, · tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak Dewan Komisaris diatur dalam angga.ran. dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh Bupati. '

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1)Pegawai adalah orangyangbekerja dibawah level Direksi. ·
(2)Pegawai ·· · diangkat dan diberhentikan oleh . Direksi sesuai dengan · k�tentuuh peraturmi p�rundmig-uttdwigwi.
(3)Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai . dengan peraturan perundang-undangan, . : i BABX TABUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN . Pasal 15
(1)Tahun Buku Pl\ Bumi Maras Sejahtera adalah tahun takwim.
(2). Rencana Kerja clan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan K6ffll§lifi§ unune ffl!ffl.15erot�li 1.Jeflge§filUifi ·RUPS.
(3)Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimakstid pada · ayat (2) :mtetapkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun · · · . . -�· buku ditutup . . PAUi 16 ( 1) Pada setlap penutupan tab� buku, Direksi membuat Iaporan keuangan · yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, dan Perhitungan Laba Rugi. · · (2) Dalam waktu selambat-lambatnya _5 . (lima) bulan setelah tahun buku . dittittip, Direlfsi memliuaf Iaporan taHUfian tiiit:iili dia.jtiKfili. daff dioanas dalamRUPS.
(1)Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai , dengan perundang-undangan yang berlaku. . . · · · · · · .
(2)Laba Bersih yang menjadi bagian · Pemerintah Daerah seltiruhilya disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB XII

PENGGABUNGAB, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIRAN

Pasal 18

(1)Penggabungan, peleburan · dan penganibil alihan Pf.Bumi Maras · Sejahtera: ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara penggabungan, peleburan dan penga.mbil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBUBARA.N DAR LIKUIDASI

Pasal 19

(1)Pembubaran dan likuidasi PT. Bumi Maros Sejahtera diputuskan oleh RUPS dan 'penetapan Pengadilan. · . · .
(2)Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…