DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Fungsi Dan Tujuan 3. Penyelenggaraan 4. Pengelolaan PAUD 5. Hak Dan Kewajiban 6. pendanaan PAUD 7. Pembinaan Dan Pengawasan 8. Evaluasi 9. Sanksi Administratif 10. Kerja Sama Dan Kemitraan Pendidikan 11. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayaninya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USAI DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
8.Anak Usia Dini Adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9.Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10.Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
11.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
12.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, namun apabila di wilayah pemukiman masyarakat setempat tidak memiliki lembaga Taman Kanak-Kanak atau sederajat lainnya, maka KB diperbolehkan melayani pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pendidikan, pengasuhan dan perawatan bagi anak usia dini.
15.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan waktu belajar yang lebih fleksibel dan terstruktur bagi anak usia dini usia 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2)PAUD bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program PAUD terpadu.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan PAUD pada jalur formal di setiap kecamatan.
(3)Penyelenggaraan PAUD di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
(4)Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)PAUD jalur formal yang diselenggarakan berbentuk TK, RA, BA memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(2)TK, RA, BA dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
(3)TK, RA, BA dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis PAUD jalur nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)TK, RA, BA dapat menerima peserta wajib PAUD dari satuan PAUD lain.
(5)Peserta didik TK, RA, BA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(6)Peserta didik TK, RA, BA dapat diterima dari satuan PAUD jalur nonformal.
(7)Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, RA, BA dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

(1)PAUD jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk KB, TPA atau SPS.
(2)KB, TPA atau SPS dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis PAUD jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Program PAUD sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
(4)Satuan PAUD yang menyelenggarakan KB, TPA atau SPS memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Pasal 6

(1)Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, RA, BA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan/atau terkoordinasi.
(2)Pelaksanaan program PAUD Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program PAUD (TK, RA, BA, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program PAUD Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENGELOLAAN PAUD

Pasal 7

(1)Pengelolaan PAUD meliputi :
1. a.Pengelolaan PAUD oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pengelolaan PAUD oleh Satuan PAUD yang didirikan masyarakat.
(2)Pengelolaan PAUD berdasarkan pada prinsip:
1. a.nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
2. b.akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan;
4. d.transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu; dan
5. e.akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 8

(1)Pengelolaan PAUD oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
(2)Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan PAUD kepada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(4)Kebijakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. c.rencana strategis pendidikan daerah;
4. d.rencana kerja pemerintah daerah;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
(5)Kebijakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan pedoman bagi:
1. a.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
2. b.satuan pendidikan di daerah;
3. c.pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.peserta didik;
5. e.orang tua peserta didik yang bersangkutan;
6. f.warga;
7. g.masyarakat; dan
8. h.pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Pasal 9

(1)Pengelolaan PAUD pada tingkat satuan PAUD yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
(2)Tanggungjawab penyelenggara satuan PAUD yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan;
2. b.menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
3. c.menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan ayat (5) merupakan pedoman bagi:
1. a.penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
2. b.satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. c.peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
5. e.lembaga reprentasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
6. f.pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Setiap peserta PAUD, berhak untuk :
1. a.anak usia dini yang berusia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah berhak mengikuti program PAUD;
2. b.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
3. c.mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
4. d.mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan;
5. e.mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
6. f.memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang- wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…