DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan 4. Arah Kebijakan dan Strategis 5. Prinsip dan Tugas 6. Peran Serta Masyarakat 7. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Pembiayaan 10. Sistem Informasi 11. Sumber Daya Manusia 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal, sehingga harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan serta berhak untuk mendapatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak sebagaimana diamanahkan dalam

Mengingat

Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang mudah menular, · tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang dapat menimbulkan kejadian luar wilayah, wabah yang membahayakan kesehatan manusia seta berdampak dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan penyakit tu berkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun · 1999 ten tang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun f 2004 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 1 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5607);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Repu blik .. < Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 ten tang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS. B AB I KETENTUAN UMUM ...... ,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Maros.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati maros.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
10.Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 1 . Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/ atau masyarakat.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
13.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
15.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
16.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
17.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventivf, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang penanggulangan TB.
19.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Kader TB adalah warga yang terpilih secara sukarela keterampilan kesehatan melalui pelatihan pelayanan/puskesmas setempat yang selanjutnya penggerak atau pengelola dari upaya penanggulangan TB 2 1 . Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/ atau pihak lainnya.
22.Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
23.Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
24.Kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
25.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
26.Directly Observed Treatment Short Course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah strategi pengawasan langsung pengobatan jangka pendek.
27.Survailans TB adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalh kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
28.Mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana.

BAB II

MAK.SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan TB dimaksudkan untuk Pengendalian dan penanggulangan TB secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular.

Pasal 3

Penanggulangan TB bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari penularan TB;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit TB; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

KOORDINASI , JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan TB, dibangun koordinasi , jejaring kerja serta kemitraan antara instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dengan membentuk gerakan terpadu TB. dan diberi bekal oleh sarana menjadi motor
(2)Setiap jejaring fasilitas kesehatan yang melayani pengobatan TB wajib menerapkan strategi DOTS.
(3)Kemitraan program TB dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu menemukan dan mengawasi pengobatan pasien TB sehingga tuntas dalam pengobatan.
(4)Setiap jejaring pelayanan kesehatan dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ingin terlibat melaksanakan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan pasien TB wajib melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Pasal 5

Arah kebijakan penanggulangan TB berpedoman pada rencana pembangunan nasional jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang, serta rencana pembangunan daerah jangka menengah, panjang serta rencana strategi nasional pengendalian TB.

Pasal 6

Kebijakan penanggulangan TB adalah sebagai berikut:

a.dilakukan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya berupa dana, tenaga, sarana dan prasarana;
b.menggunakan strategi DOTS dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan TB;
c.penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah;
d.penguatan pengendalian TB dan pengembangan ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
e.penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi puskesmas, rumah sakit paru, balai besar / balai kesehatan paru masyarakat, klinik pengobatan serta dokter praktek mandiri; dan
f.pengobatan TB tanpa penyulit dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pengobatan TB dengan tingkat kesulitan yang tidak dapat diobati oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dilaksanakan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pasal 7

Strategi pengendalian TB merupakan strategi DOTS yang terdiri atas:

a.komitmen politis dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
b.penemuan kasus yakni melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;
c.pengobatan yang standar, yakni dengan supervisi dan dukungan pasien;
d.sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti TB yang efektif; dan
e.sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program. ' .

Pasal 8

DOTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperluas menjadi Strategi Stop TB yaitu:

a.mencapai dan mengoptimalkan serta mempertahankan mutu DOTS;
b.merespon masalah TB HIV Multi Drug Resistant-TB dan tantangan lainnya;
c.berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan;
d.melibatkan semua pemberian pelayanan kesehatan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta;
e.memberdayakan pasien dan masyarakat; dan
f.melaksanakan dan mengembangkan penelitian. B AB V PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 9

( 1 ) Dalam penanggulangan TB harus menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk memperhatikan dan memperkokoh ketahanan serta kesetaraan gender;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat Nasional, Provinsi dan Daerah;
e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita TB serta orang-orang terdampak;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TB;
h.mengembangkan sistem informasi; dan
i.melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan penanggulangan TB.

(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi penanggulangan TB mempunyai tugas :
1. a.perencanaan;
2. b.koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian TB;
3. c.pendanaan kegiatan pengendalian TB;
4. d.mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
5. e.monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanggulangan TB;
6. f.membantu pengadaan, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
7. g.koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian TB dengan Institusi terkait;
8. h.memantapkan mutu laboratorium TB; dan
9. i.pencatatan dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…