DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Asas Pengawasan Kualitas Air Minum 3. Ruang Lingkup Pengawasan 4. Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum 5. Keracunan Pangan, Kondisi Khusus dan Kondisi Darurat 6. Tanggung Jawab Pengawasan 7. Pembiayaan 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembinaan 10. Publikasi 11. Perizinan 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akses masyarakat terhadap · air minum yang berkualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air sekaligus memberi · · dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
c.bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan landasan hukum untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efesien secara berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c · perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air Minum. Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5887};sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 1 1 . Peraturan Menteri Kesehatan 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Pengawasan Kualitas Air Minum;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1 1 1 1 ) ;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maras nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2019 Nomor 3). Nomor Laksana Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIRMINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Maros.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di min um.
6.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/ atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum di daerah.
7.Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
8.Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan,terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
9.Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung pada konsumen.
10.Pengawasan ekstern.al adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan. 1 1 . Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
12.Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung teradap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
13.Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
14.Spesimen adalah bagian yang diambil dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil dari sesuatu untuk pemeriksaan laboratorium.
15.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
16.Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. 1 7. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
18.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
19.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
20.Setiap orang adalah masyarakat pengguna atau yang mengkomsumsi air min um

BAB II

ASAS PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Pasal 2

Pengawasan kualitas air minum berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan; dan
c.akuntabilitas.

BAB III

RUANO LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengawasan kualitas air minum meliputi:
1. a.pengawasan eksternal; dan
2. b.pengawasan internal
(2)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(3)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 4

Setiap orang dan/ atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum, wajib melaksanakan pengawasan internal.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Pasal 5

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, meliputi:

a.pengawasan berkala; dan
b.pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7

Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk Air Minum Dengan Sistem Jaringan Perpipaan, DAM, dan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.

Pasal 8

(1)Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk Air Minum Dengan Sistem Jaringan Perpipaan dilakukan pada unit distribusi, titik tengah dan titik terjauh pada unit distribusi.
(2)Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/wadah Air Minum.
(3)Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dilakukan pada setiap sarana Air Minum.

Pasal 9

Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal atas indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan Air Minum.

Pasal 10

( 1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum secara eksternal, meliputi :

a.Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
b.pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan;
c.pengujian kualitas air minum yang dilakukan di laboratorium;
d.analisis hasil pengujian laboratorium;
e.rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada penyelenggara sarana air minum; dan
f.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara air minum.

(2)Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan. Pasal 1 1 ( 1 ) Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penetapan lokasi titik dan frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan;
2. b.pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan sarana air minum; dan
3. c.menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…