DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pembentukan, Nama, Tempat Kedudukan, dan Logo 4. Tugas Pokok dan Fungsi 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 6. Tarif 7. Kegiatan Usaha Perumda Air Minum 8. Jangka Waktu Berdiri 9. Modal 10. Organ Perumda Air Minum 11. Satuan Pengawas Intern 12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 13. Pegawai Perumda Air Minum 14. Dana Pensiun 15. Rencana Bisnis 16. Rencana Kerja dan Anggaran 17. Pelaporan 18. Penggunaan Laba 19. Unit Usaha 20. Pembubaran 21. Pembinaan dan Pengawasan 22. Ketentuan Peralihan 23. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perusahaan Daerah Air Mirium Kabupaten Maros sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nasional dan daerah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2011 Nomor 82, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); · 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun �· .r 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 73);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Min um;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Afr Mfnum; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 1 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 2018tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan U saha Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, KerjaSama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah:
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATIMAROS MEMUTUSKAN : Tahun Anggota Anggota Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Maros.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupatiadalah Bupati Maros.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Pendiriannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang selanjutnya Disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
9.Direksi Perumda Air minum yang selanjutnya disebut direksi adalah Organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab ataspengurusan perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda air minum serta mewakili perumda air minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda air Minum. 1 1 . Satuan Pengawas Intern adalah Unit yang dibentuk oleh direksi untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.
12.Rencana pembangunan jangka menegah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (limat tahun
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD dan snmber lainyang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
15.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan anta:r pemangku kepentingan.
16.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan. 1.8. P.eny.ertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan PeraturanDaerah.
19.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan deviden, dana cadangan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 20,. .Air Baku untu.kAir MinumRnmab Taogga, yang se.la.njutny.a. disebutAir Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk AirMinum. 2 1 . Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian yang menyelenggarak:an dibidang kesehatan.
22.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediak:an air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarak:at agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
23.Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupak:an suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Mak:sud pendirian Perumda Air Min um untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarak:at melalui penyediaan air minum.

(2)Tujuan pendirian Perumda Air Min um untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarak:an kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarak:at sesuai kondisi, karak:teristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 3

{ l )P-erumda Air Minum dalam peraturan daerah ini merupakan Badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Maros Nomor 7 Tahun 1993 Seri D tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros N.omor .04 Tahun 2.011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.

(2)KPM diberikan wewenang untuk memproses pendirian Perumda Air Min um sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

{ l} Deng-an Peraturan da-erah ini di bentuk P-erumda Air Minum.

(2)Perumda Air Minum berkedudukan di Daerah Maros.
(3)Perumda Air Minum dapat mendirikan cabang atau unit diluar Daerah Maros, dengan mengikuti ketentuan Perundang-undangan dalam Wilayah kabupaten Maros.

Pasal 5

{ l} Logo Perumda Afr Minum mengandung arti -dan makna sesuai visi dan misi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembuatan dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV T.UGAS POKOK DAN FUNGSl

Pasal 6

Perumda Air Minum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Air Minummempunyai fungsi :

a.melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Maros di bidang pengelolaan Perumda Air Minum; dan
c.melaksanakan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial. Pasal B Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Air Minum mempunyai tanggungjawab:
a.menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e.memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaaan yang baik;
f.menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya;dan
g.mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat. B AB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat wewenang dan tanggungjawab yang menjadi ranah pemerintah daerah; f 2} Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat { I} yaitu :
1. a.menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai pijakan Perumda Air Minum dalam penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP); dan
2. b.menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui regulasi: 1 . pemanfaatan sumber air yang tersedia; dan
  1. 2.pemanfaatan air minum Perumda Air Minum oleh perusahaan swasta.
(3)Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan / atau pengusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh Perumda Air Minum. BABVI . TARIF

Pasal 10

( 1) Tarif ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

(2)Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
1. a.keterjangkauan dan keadilan;
2. b.mutu pelayanan;
3. c.pemulihan biaya;
4. d.efisiensi pemakaian air;
5. e.transparansi dan akuntabilitas; dan
6. f.perlindunganair baku.
(3)Direksi mengajukan usulan penyesuaian tarif dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan beberapa bunga pinjaman.
(4)Penyesuaian tarif bisa dilakukan secara bertahap.
(5)Peninjauan tarif dapat dilakukan secara periodik {6) Untuk .kesinambungan pelayanan Perumda AiJ' Minum paling Jam.bat l{satu) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
(7)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh direksi kepada KPM melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.
1. a.pengambilan air baku;
2. b.proses produksi air minum;
3. c.transmisi dan distribusi air minum;
4. d.penagihan rekening air minum; e, Iayanan pemeriksaan kualita.s air;
5. f.pengelolaan air limbah; dan
6. g.usaha lain yang merupakan pengembangan dari usaha inti perumda yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII

JANG KA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

.Jangka waktu be:rdirinya Pe:rumda Ai:r Minum untuk waktu yang tidak ditentukan

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…