DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal 1 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan ·. Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 belum mengakomodir penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maros serta perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros nienjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor ·s Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Menimbang BUPATIMAROS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 4 TJilIUN 2021 BUPATI MAROS PROVINSISULAWESISELATAN ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

10.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); •.. .
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mares Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mares Tahun 2016 Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mares Nomor 14 Tahun 201 7 ten tang Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 14);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 11, angka 12, dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATIMAROS dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 4). DENGAN·PERSETUJUAN BERSAMA

(1)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp47.642.056.094,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 4

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Pada BAB III, Judul Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyertaan modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum;
b.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar; dan
c.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bumi Maros Sejahtera.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan perseroan Daerah sebagai BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51°/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah pendiriannya.
12.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank Umum milik Pemerintah Sulawesi Selatan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
13.Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. Bumi Maros Sejahtera adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas.

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang telah disetor sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar hingga mencapaijumlah keseluruhan paling banyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh Iima miliar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

Pasal 5

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Modal dasar Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.modal penyertaan Pemerintah sebesar Rp2.172.520.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh duajuta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. b.modal Pemerintah Daerah sebesar Rp44.175.146.597,- (empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
3. c.modal hibah Pemerintah Daerah sebesar Rpl.294.387.497,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). ( 4) Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal . tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar PT. Bumi Maros Sejahtera seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rpl.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(4)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Bumi Maros Sejahtera serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bumi Maros Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal SA
7.diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal SA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi se bagai beriku t: Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINS! SULAWESI SELATAN: B.HK.04.079.21 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 4 Diundangkan di Maros pada tanggal 19 Agustus 2021 BUPATI MAROS, Ditetapkan di Maros pada tanggal 19 .agustus 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dividen atau laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum, PT. Bank Sulselbar, dan PT. Bumi Maros Sejahtera secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 7

9.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum, PT. Bank Sulselbar, dan PT. Bumi Maros Sejahtera dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/ atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar dan PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan ke dalam Sertifikat Saham.

Pasal 6

. . . Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pendayagunaan asset Daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli Daerah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah mengakomodir ketentuan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD milik Pemerintah Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung dan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu PT. Bank Sulselbar. Peraturan Daerah ini dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mempersyaratkan dilakukannya analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD dalam rangka penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera, didirikan BUMDdalam bentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. Bumi Maros Sejahtera. Melalui Perda tersebut pula ditetapkan modal dasar PT Bumi Maros Sejahtera sebesar Rpl.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun penyertaan modal berupa modal dasar tersebut belum diakomodir oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros, BUMD yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (PDAMTirta Bantimurung) menjadi Perusahaan Umum Daerah Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Perumda Air Minum) sehingga ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan modal PDAM Tirta Bantimurung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu direvisi. I. PENJELASAN UMUM TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHON 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3 Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut business plan. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "analisis investasi" adalah kajian terhadap prospek dan kelayakan penyertaan modal Daerah kepada BUMD. Angka 4

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kekayaan Daerah yang dipisahkan" adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah kepada BUMD. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Hurufb Cukup Jelas. Hurufc Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas. Pasall Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. II. PASAL DEMI PASAL . . . TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMAROS NOMOR 3 Pasal II Cukup Jelas. Angka 9

Pasal 7

Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 8

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan ·. Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 belum mengakomodir penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maros serta perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros nienjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

10.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); •.. .
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mares Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mares Tahun 2016 Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mares Nomor 14 Tahun 201 7 ten tang Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 14);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 11, angka 12, dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATIMAROS dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 4). DENGAN·PERSETUJUAN BERSAMA

(1)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp47.642.056.094,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 4

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Pada BAB III, Judul Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyertaan modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum;
b.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar; dan
c.penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bumi Maros Sejahtera.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan perseroan Daerah sebagai BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51°/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah pendiriannya.
12.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank Umum milik Pemerintah Sulawesi Selatan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
13.Perseroan Terbatas Bumi Maros Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. Bumi Maros Sejahtera adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas.

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang telah disetor sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar hingga mencapaijumlah keseluruhan paling banyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh Iima miliar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

Pasal 5

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Modal dasar Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.modal penyertaan Pemerintah sebesar Rp2.172.520.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh duajuta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. b.modal Pemerintah Daerah sebesar Rp44.175.146.597,- (empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
3. c.modal hibah Pemerintah Daerah sebesar Rpl.294.387.497,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). ( 4) Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal . tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar PT. Bumi Maros Sejahtera seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rpl.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera hingga mencapai jumlah keseluruhan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(4)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Bumi Maros Sejahtera serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bumi Maros Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal SA
7.diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal SA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi se bagai beriku t: Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD, sepanjang jumlah penambahan penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal melebihi jumlah keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINS! SULAWESI SELATAN: B.HK.04.079.21 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 4 Diundangkan di Maros pada tanggal 19 Agustus 2021 BUPATI MAROS, Ditetapkan di Maros pada tanggal 19 .agustus 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dividen atau laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum, PT. Bank Sulselbar, dan PT. Bumi Maros Sejahtera secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 7

9.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum, PT. Bank Sulselbar, dan PT. Bumi Maros Sejahtera dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/ atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar dan PT. Bumi Maros Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan ke dalam Sertifikat Saham.

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Cukup Jelas. Pasall Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. II. PASAL DEMI PASAL . . . TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMAROS NOMOR 3 Pasal II Cukup Jelas. Angka 9

Pasal 7

Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 8