DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V TATAKERJA BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Maros. Mengingat · 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan · Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang � Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; · 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Maros.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Maros.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maros.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
9.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah ' pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. BABII KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai wilayah kerja pada seluruh wilayah di Kabupaten Maros.

BAB ILL

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas balai benih ikan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
2. b.pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian dan keuangan;
3. c.pengoordinasian, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi penyusunan program dalam penyelenggaraan balai benih ikan;
4. d.pengelolaan, pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tu gas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
4. d.memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. e.menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
6. f.mengoordinir penyusunan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan agar penyusunannya dilaksanakan dengan benar;
7. g.melaksanakan pembinaan pengelolaan UPfD sesuai dengan peraturan agar penyelenggaraannya dilaksanakan dengan benar;
8. h.menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPfD sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
9. i.melaksanakan pembinaan, pelatihan dan konsultasi, sesuai dengan dengan aturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaannya;
10. j.menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Balai Benih lkan serta mencari altematif penyelesaian masalah;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik sesuai aturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaannya; I. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPfD dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPfD serta penyusunan laporan.
(2)Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diuraikan sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan serta serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; �
3. c.menyusun SOP setiap kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan organisasi dan tatalaksana sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar penyelenggaraan terlaksana dengan baik dan benar;
5. e.melaksanakan urusan penyusunan administrasi umum dan rumah tangga sesuai aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
6. f.melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.melaksnakan urusan dokumentasi sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
8. h.melaksanakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi daerah sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
9. i.melaksanakan urusan keamanan kantor dan lingkungan sekitar sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
10. j.menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(3)Sub bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 6

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing - masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. BABV TATAKERJA

Pasal 7

(1)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
(2)Kepala UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima dari Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala serta menetapkan prinsip koordinasi, integrasi � dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja. BABVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwewenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. TTARAHMAN, MM KEPALA BAGfAN l-lUttUM N H A M -------- 1.bw_c.._··&_'AL_._.-__ �· - ASISTIN KAM..G l(AS\J,8AG Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. _,:� ·----"---------�--- p A R A F Ir. H. BAHARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19600909 198603 1 029 BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 4� --- oTundangkan di Maros- . pada tanggal , M&cl"tl .kJUo SEKRETARIS DAERAH, � LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 413> TPt-�UN Ul0 TANGGAL : � UA-#W'( /4,tf TENTANG : SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAROS. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAROS JABATAN FUNGSIONAL ··-- --·---- ··-·· ... L ! ... Sl!iTiN j j K A E\ .c. G ' : j( " � l:J l! A G KEPALAUPTD .................. I SUBBAGIAN TATAUSAHA P A R. A F � r ·L----�-- . L:��NCGJ�..�..L--..-

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…