DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 340);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 341);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maras.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Maros yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Maros untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Maros yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Maros.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum Daerah;
3. c.Visi, Misi, dan program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
5. e.penutup.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Ditetapkan di Maros pada tanggal 09 September 2025 BUPATI MAROS, A.S. CHAIDIR SYAM Diundangkan di Maros pada tanggal 09 September 2025 SEKRETARIS DAERAH, A. DAVIED SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.069.25. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: “Maros Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan” Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………. ............................................................................................ 1 DAFTAR TABEL ………………………… ....................................................................................... 5 DAFTAR GAMBAR ………………………………………….. ................................................................. 18 DAFTAR GRAFIK ………………………… ..................................................................................... 19 BAB I PENDAHULUAN ….. ............................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakng ......................................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................... I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................................... I-6 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... I-7 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Maros .................................. I-8 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ............................................................................... II-1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................................... II-1 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah .................................................. II-1 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam ........................................................... II-8 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ...................... II-9 2.1.1.3.1 Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan ......................................................... II-9 2.1.1.3.2 Ambang Batas dan daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air ............................................................... II-11 2.1.1.3.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem ...................................... II-12 2.1.1.3.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ....... II-14 2.1.1.3.5 Lingkungan Hidup Berkualitas ......................................... II-23 2.1.1.3.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ........ II-29 2.1.1.3.7 Demografi ...................................................................... II-30 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................... II-41 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Ekonomi .......................................................... II-41 2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .......................................... II-41 2.1.2.1.2 Kondisi Kemiskinan Daerah ........................................... II-46 2.1.2.1.3 Tingkat kemiskinan (P0) ................................................. II-46 2.1.2.1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ............................... II-49 2.1.2.1.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ................................ II-51 2.1.2.1.6 Kemiskinan Ekstrem ...................................................... II-54 2.1.2.1.7 PDRB Per Kapita ............................................................. II-54 2.1.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ............................ II-55 2.1.2.1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ..................... II-56 2.1.2.1.10 Indeks Gini ................................................................... II-58 2.1.2.1.11 Indeks Pembangunan Manusia .................................... II-59 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua ............................................................... II-61 2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup ....................................................... II-61 2.1.2.2.2 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ... II-62 2.1.2.2.3 Jumlah kematian Ibu ...................................................... II-63 2.1.2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) ........................ II-64 2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1,000 Kelahiran Hidup .... II-65 2.1.2.2.6 Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%) ............................. II-65 2.1.2.2.7 Prevalensi Stunting ........................................................ II-66 2.1.2.2.8 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk .................. II-67 2.1.2.2.9 Jarak Perpuskesmas ....................................................... II-68 2.1.2.2.10 Kelahiran dI Tolong Tenaga Terlatih ............................ II-69 2.1.2.2.11 Kasus Tuberclosis ......................................................... II-70 2.1.2.2.12 Jaminan Kesehatan ...................................................... II-71 2.1.2.2.13. Angka Kesakitan (Morbiditas) ...................................... II-73 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 ii 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata ............................................. II-73 2.1.2.3.1 Literasi Membaca .......................................................... II-74 2.1.2.3.2 Literasi Numerasi ........................................................... II-75 2.1.2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah ................................................. II-75 2.1.2.3.4 Harapan Lama Sekolah .................................................. II-76 2.1.2.3.5 Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ................... II-77 2.1.2.3.6 Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ................... II-78 2.1.2.3.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat .................... II-78 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif .................................................. II-79 2.1.2.4.1 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ........................................................................... II-79 2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan . II-80 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ............................. II-81 2.1.2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keagamaan .................................................................... II-81 2.1.2.5.2 Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi ....................................................................... II-82 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ........................................................................................... II-82 2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Kuallitas Keluarga ....................... II-83 2.1.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak ............................................ II-84 2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IPG) ................................ II-84 2.1.2.6.4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) ........................... II-86 2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Gender ...................................... II-86 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah ........................................................................... II-87 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia ................................................ II-87 2.1.3.1.1. Angka Ketergantungan ................................................. II-87 2.1.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ......... II-88 2.1.3.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan ............................. II-89 2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi ..................................... II-90 2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan .................................... II-90 2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum II-91 2.1.3.2.3 Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif ............................... II-91 2.1.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah .................................................... II-92 2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .................... II-93 2.1.3.2.6 Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara .............................................. II-93 2.1.3.2.7 Indeks Kapabilitas Inovasi .............................................. II-94 2.1.3.2.8 Presentase Koperasi Sehat ............................................ II-95 2.1.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ............. II-95 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ............................................... II-96 2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau .................................................... II-96 2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru ...................................................... II-97 2.1.3.3.3 Indeks Kualitas Air (IKA) ................................................. II-97 2.1.3.3.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) ........................................... II-98 2.1.3.4 Transformasi Digital ...................................................................... II-99 2.1.3.4.1 Cakupan layanan telekomunikasi .................................. II-99 2.1.3.4.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet ............ II-100 2.1.3.4.3 Proporsi Rumah Atngga yang Memiliki Komputer Pribadi ........................................................................... II-101 2.1.3.4.4 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi ...................................... II-102 2.1.3.4.5 Jumlah dan Lokasi Blank Spot ........................................ II-103 2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ........................................ II-103 2.1.3.5.1 Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) ..................... II-103 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 iii 2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa .................................................. II-104 2.1.3.5.3 Indeks Kepuasan Aparatur Daerah ................................ II-105 2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .. II-106 2.1.3.6.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ......................... II-106 2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak .................. II-107 2.1.3.6.3 Presentase Desa Mandiri ............................................... II-108 2.1.3.6.4 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan ........................... II-109 2.1.3.6.5 Indeks Layanan Infrastruktur ......................................... II-111 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro .............................................................. II-112 2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ............................... II-112 2.1.3.7.2 Persentase Peningkatan Investasi Daerah ..................... II-112 2.1.3.7.3 Laju Inflasi ...................................................................... II-113 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................. II-114 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif .............. II-114 2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Daerah ............................................. II-115 2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik .......... II-115 2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik. ............................................... II-116 2.1.4.1.4 Indeks Reformasi Hukum ............................................... II-117 2.1.4.1.5 Indeks Survey Penilaian Integritas ................................. II-118 2.1.4.1.6 Indeks Persepsi Korupsi ................................................. II-119 2.1.4.1.7 Indeks Maturitas SPIP .................................................... II-119 2.1.4.1.8 Nilai SAKIP ...................................................................... II-120 2.1.4.1.9 Indeks Sistem Merit ....................................................... II-121 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial ................................................................... II-121 2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ........................................................................................ II-125 2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah ........................................... II-126 2.1.4.4.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan ...................................................... II-126 2.1.4.4.1.1 Urusan Pendidikan ...................................................... II-126 2.1.4.4.1.2 Urusan Kesehatan ....................................................... Ii-139 2.1.4.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .......... II-162 2.1.4.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ............................................................... II-173 2.1.4.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat ................................................................. II-177 2.1.4.4.1.6 Urusan Sosial .............................................................. II-179 2.1.4.4.1.7 Urusan Tenaga Kerja ................................................... II-185 2.1.4.4.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ........................................................................... II-191 2.1.4.4.1.9 Urusan Pangan ............................................................ II-200 2.1.4.4.1.10 Urusan Pertanahan ................................................... II-201 2.1.4.4.1.11 Urusan Lingkungan Hidup ......................................... II-202 2.1.4.4.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ........................................................ II-210 2.1.4.4.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .......... II-214 2.1.4.4.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .................................................. II-217 2.1.4.4.1.15 Urusan Perhubungan ................................................ II-235 2.1.4.4.1.16 Urusan Komunikasi Dan Informatika ........................ II-240 2.1.4.4.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah .......... II-243 2.1.4.4.1.18 Urusan Penanaman Modal Dan Investasi ................. II-244 2.1.4.4.1.19 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga .......................... II-246 2.1.4.4.1.20 Urusan Statistik ......................................................... II-250 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 iv 2.1.4.4.1.21 Urusan Persandian .................................................... II-251 2.1.4.4.1.22 Urusan Kebudayaan .................................................. II-252 2.1.4.4.1.23 Urusan Perpustakaan ................................................ II-253 2.1.4.4.1.24 Urusan Kearsipan ...................................................... II-256 2.1.4.4.1.25 Urusan Pariwisata ..................................................... II-257 2.1.4.4.1.26 Urusan Pertanian ...................................................... II-259 2.1.4.4.1.27 Urusan Perdagangan ................................................ II-262 2.1.4.4.1.28 Urusan Perindustrian ................................................ II-263 2.1.4.4.1.29 Urusan Transmigrasi ................................................. II-264 2.1.4.4.1.30 Urusan Kelautan Dan Perikanan ............................... II-264 2.1.4.4.1.31 Penunjang Urusan .................................................... II-267 2.4.4.6.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup ........... II-281 2.4.4.6.3.1 Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan .................................................... II-281 2.4.4.6.3.2 Ambang Batas dan daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air ........................................................... II-287 2.4.4.6.3.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem .................................. II-293 2.4.4.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal ............................................. II-298 2.4.4.8 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGS) ........................................ II-299 2.2 Gambaran Keuangan Daerah ................................................................................ II-308 2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ...................................................................... II-308 2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024 ................................ II-308 2.2.1.2 Neraca ........................................................................................... II-321 2.2.1.3 Aset Daerah ................................................................................... II-324 2.2.1.4 Kewajiban Daerah ......................................................................... II-324 2.2.1.5 Ekuitas Dana .................................................................................. II-324 2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .............................................. II-324 2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .................................................... II-326 2.2.2.2 Analisis Pembiayaan ...................................................................... II-327 2.2.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil .............................. II-327 2.2.2.1.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran ....... II-329 2.2.3 Analisis Keuangan Daerah .......................................................................... II-330 2.2.2.2 Analisis Fiskal Daerah .................................................................... II-330 2.2.2.3 Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB ..................................... II-335 2.2.3 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) .................................................... II-336 2.2.4 Kerangka Pendanaan .................................................................................. II-339 2.2.4.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah ....................... II-339 2.2.4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 .......................................................................... II-341 2.2.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah ......................................... II-341 2.2.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah ................................................ II-345 2.2.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah ........................................ II-348 2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan ............................................................. II-350 2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah .............................................................. II-353

1.Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................................. II-353
2.Isu-Isu Strategis Daerah .................................................................................... II-361 A. Isu Strategis Global ....................................................................................... II-361 B. Isu Strategi Nasional ..................................................................................... II-365 C. Isu Strategi Daerah ....................................................................................... II-367 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 v BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........................... III-1 3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ............................................................................... III-1 3.1.1 Visi .......................................................................................................... III-1 3.1.2 Misi .......................................................................................................... III-5 3.1.3 Tujuan Dan Sasaran .................................................................................... III-10 3.2. Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Prioritas Pembangunan ........................... III-20 3.2.1 Strategi ........................................................................................................ III-20 3.2.2 Arah Kebijakan ............................................................................................ III-32 3.2.3 Program Prioritas Pembangunan ................................................................ III-37 3.2.4 Arah Pembangunan Kewilayahan ................................................................ III-267 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .................................................................................................. IV-1 4.1 Rencana Program Perangkat Daerah ................................................................... IV-1 4.2. Indikator Makro .................................................................................................... IV - 102 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)………. ....................................................................... IV-102 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ……………. ................................................................ IV-106 4.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal .................................................................... IV – 149 4.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..................................................... IV - 152 BAB V P E N U T U P ....................................................................................................... V-1
1.Konsisten Perencanaan............................................................................................. V-1
2.Pendanaan Pembangunan ........................................................................................ V-1
3.Mitigasi Fiskal.......................................................................................................... V-2
4.Kerangka Pengendalian ............................................................................................ V-2
5.Mekanisme Perubahan RPJMD ................................................................................ V-3
6.Komunikasi Politik .................................................................................................... V-3
7.Masa Transisi .......................................................................................................... V-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 vi DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ........................................................................................................ II-4 Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Kabupaten Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................................................................................... II-5 Tabel 2.3 Suhu Udara dan Kelembabaan Udara Kabupaten Maros Tahun 2024 .............. II-5 Tabel 2.4 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Maros Tahun 2024 ............... II-6 Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Maros Tahun 2024 .......................................................................... II-6 Tabel 2.6 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 ...... II-10 Tabel 2.7 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 ........................................................................................................ II-10 Tabel 2.8 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 ............. II-11 Tabel 2.9 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2029 ... II-12 Tabel 2.10 Jasa Ekosistem Dominan .................................................................................... II-13 Tabel 2.11 Kapasitas Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2024 ............................................ II-17 Tabel 2.12 Tabel Potensi Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2024 ...................................... II-18 Tabel 2.13 SPAM Perkotaan Kab. Maros Tahun 2024 ......................................................... II-18 Tabel 2.14 SPAM Pedesaan Kab. Maros Tahun 2024 .......................................................... II-19 Tabel 2.15 Capaian Jumlah Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Sampah Masuk ke TPA Kab. Maros 2021 – 2024 ......................... II-27 Tabel 2.16 Capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Propinsi Suawesi Selatan Tahun 2024 .............................................. II-28 Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024................................... II-31 Tabel 2.18 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 - 2024 ...... II-38 Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros ............ II-45 Tabel 2.20 Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............ II-47 Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-48 Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-51 Tabel 2.23 Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-53 Tabel 2.24 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024 .......................................................... II-54 Tabel 2.25 PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................................... II-55 Tabel 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .................................................................................. II-57 Tabel 2.27 Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatmen Success Rate/Tsr) Semua Kasus Tuberkulosis Kab. Maros Tahun 2024 ................................................................ II-71 Tabel 2.28 Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-80 Tabel 2.29 Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Maros Tahun 202-2024 ................................................................................................. II-94 Tabel 2.30 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................... II-97 Tabel 2.31 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................... II-97 Tabel 2.32 Capaian Persentase RLH Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024 ...... II-110 Tabel 2.33 Capaian Indikator Pelayanan Publik Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........ II-117 Tabel 2.34 Indeks Integritas Nasional dan Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ................ II-118 Tabel 2.35 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 2020-2024 ........................... II-122 Tabel 2.36 Persentase Tindak Kriminal yang Tertangani 2020 – 2024 ................................ II-122 Tabel 2.37 Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ... II-126 Tabel 2.38 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Persentase Pendidikan Anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 vii Usia Dini Kab. Maros 2020 - 2024 ...................................................................... II-127 Tabel 2.39 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Per Kecamatan Tahun 2024 ........................................... II-127 Tabel 2.40 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Kelulusan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-132 Tabel 2.41 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-132 Tabel 2.42 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................................................... II-133 Tabel 2.43 Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ........................................................................................................ II-133 Tabel 2.44 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-134 Tabel 2.45 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................... II-135 Tabel 2.46 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru Terhadap Murid Di Kab. Maros Tahun 2020-2024 ........................................................................ II-135 Tabel 2.47 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 .......................................................................... II-136 Tabel 2.48 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................... II-137 Tabel 2.49 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..................................... II-137 Tabel 2.50 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................................... II-138 Tabel 2.51 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................... II-139 Tabel 2.52 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................................... II-141 Tabel 2.53 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................... II-141 Tabel 2.54 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-143 Tabel 2.55 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-143 Tabel 2.56 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................ II-145 Tabel 2.57 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................ II-145 Tabel 2.58 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ......................................... II-145 Tabel 2.59 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-146 Tabel 2.60 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................ II-147 Tabel 2.61 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............................. II-147 Tabel 2.62 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................ II-148 Tabel 2.63 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................. II-148 Tabel 2.64 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................. II-149 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 viii Tabel 2.65 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 II-150 Tabel 2.66 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................... II-150 Tabel 2.67 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....... II-151 Tabel 2.68 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-151 Tabel 2.69 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-152 Tabel 2.70 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-153 Tabel 2.71 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk ...................................................................................... II-153 Tabel 2.72 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-154 Tabel 2.73 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................. II-154 Tabel 2.74 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-155 Tabel 2.75 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-156 Tabel 2.76 Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................ II-156 Tabel 2.77 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-157 Tabel 2.78 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-157 Tabel 2.79 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................ II-158 Tabel 2.80 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan .................................................... II-159 Tabel 2.81 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................ II-160 Tabel 2.82 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan .................................................... II-160 Tabel 2.83 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (Km) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024.... II-162 Tabel 2.84 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................... II-163 Tabel 2.85 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-163 Tabel 2.86 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................. II-165 Tabel 2.87 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................ II-166 Tabel 2.88 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................... II-167 Tabel 2.89 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................... II-167 Tabel 2.90 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..................................... II-168 Tabel 2.91 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............................. II-169 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 ix Tabel 2.92 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-169 Tabel 2.93 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................. II-170 Tabel 2.94 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-170 Tabel 2.95 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............. II-171 Tabel 2.96 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...... II-172 Tabel 2.97 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................................................... II-172 Tabel 2.98 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................................................... II-173 Tabel 2.99 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................... II-173 Tabel 2.100 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................... II-174 Tabel 2.101 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............. II-174 Tabel 2.102 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-175 Tabel 2.103 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................... II-175 Tabel 2.104 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-176 Tabel 2.105 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU Tahun 2020 – 2024 ... II-177 Tabel 2.106 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................... II-178 Tabel 2.107 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Persentase penegakan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................. II-179 Tabel 2.108 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................................ II-180 Tabel 2.109 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-180 Tabel 2.110 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-181 Tabel 2.111 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-182 Tabel 2.112 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................................... II-182 Tabel 2.113 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............. II-183 Tabel 2.114 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-184 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 x Tabel 2.115 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................... II-184 Tabel 2.116 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................................................ II-185 Tabel 2.117 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................. II-186 Tabel 2.118 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-186 Tabel 2.119 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................. II-187 Tabel 2.120 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................. II-187 Tabel 2.121 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-188 Tabel 2.122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .. II-188 Tabel 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-189 Tabel 2.124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-189 Tabel 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 . II-190 Tabel 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-191 Tabel 2.127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............................................. II-191 Tabel 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-192 Tabel 2.129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-192 Tabel 2.130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-193 Tabel 2.131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-193 Tabel 2.132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............. II-194 Tabel 2.133 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-195 Tabel 2.134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xi Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-195 Tabel 2.135 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020 – 2024 ......................................................... II-196 Tabel 2.136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................................................................. II-197 Tabel 2.137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................... II-197 Tabel 2.138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................... II-198 Tabel 2.139 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-198 Tabel 2.140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-199 Tabel 2.141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........... II-199 Tabel 2.142 Tabel 2.142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................................................... II-200 Tabel 2.143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-200 Tabel 2.144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................. II-201 Tabel 2.145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2019-2023 ......................................................................... II-202 Tabel 2.146 Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Penyelesaian Kasus Tanah Negara Di Kab. Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................................................... II-202 Tabel 2.147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................. II-202 Tabel 2.148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............ II-203 Tabel 2.149 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........... II-203 Tabel 2.150 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .... II-203 Tabel 2.151 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-204 Tabel 2.152 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................................... II-204 Tabel 2.153 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-206 Tabel 2.154 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............ II-207 Tabel 2.155 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................. II-207 Tabel 2.156 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xii Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-208 Tabel 2.157 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................... II-209 Tabel 2.158 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Sampah yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................. II-209 Tabel 2.159 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........ II-210 Tabel 2.160 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................ II-210 Tabel 2.161 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Bayi Berakte kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-211 Tabel 2.162 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Berakte Nikah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024...... II-212 Tabel 2.163 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................. II-212 Tabel 2.164 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-212 Tabel 2.165 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Kartu Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-213 Tabel 2.166 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Akta Kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-213 Tabel 2.167 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-214 Tabel 2.168 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-215 Tabel 2.169 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .......................... II-215 Tabel 2.170 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-215 Tabel 2.171 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-216 Tabel 2.172 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Persentase LPM berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................... II-216 Tabel 2.173 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Persentase PKK Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................... II-217 Tabel 2.174 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-217 Tabel 2.175 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-220 Tabel 2.176 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-220 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xiii Tabel 2.177 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Kebijakana Daerah Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk 2020 – 2024 .................................................. II-221 Tabel 2.178 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........................ II-221 Tabel 2.179 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020 – 2024 ....... II-220 Tabel 2.180 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-220 Tabel 2.181 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............... II-223 Tabel 2.182 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................. II-224 Tabel 2.183 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-224 Tabel 2.184 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................... II-225 Tabel 2.185 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-225 Tabel 2.186 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................................................................. II-226 Tabel 2.187 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Tingkat Keberlasungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-227 Tabel 2.188 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................. II-227 Tabel 2.189 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-228 Tabel 2.190 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................ II-228 Tabel 2.191 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-229 Tabel 2.192 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................ II-229 Tabel 2.193 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....................... II-230 Tabel 2.194 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-231 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xiv Tabel 2.195 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .......................... II-231 Tabel 2.196 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-232 Tabel 2.197 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............ II-232 Tabel 2.198 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................................... II-233 Tabel 2.199 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-233 Tabel 2.200 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....................................... II-234 Tabel 2.201 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................... II-236 Tabel 2.202 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Izin Trayek Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................. II-236 Tabel 2.203 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................... II-137 Tabel 2.204 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bus Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ......................................... II-237 Tabel 2.205 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................................... II-238 Tabal 2.206 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................... II-238 Tabal 2.207 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-239 Tabel 2.208 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................ II-239 Tabel 2.209 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................ II-240 Tabel 2.210 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................... II-240 Tabel 2.211 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....................... II-242 Tabel 2.212 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-242 Tabel 2.213 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............. II-242 Tabel 2.214 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................... II-243 Tabel 2.215 Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................... II-243 Tabel 2.216 Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........ II-244 Tabel 2.217 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xv Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-245 Tabel 2.218 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-245 Tabel 2.219 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................... II-246 Tabel 2.220 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-246 Tabel 2.221 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .............. II-247 Tabel 2.222 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................... II-247 Tabel 2.223 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................. II-248 Tabel 2.224 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .......................................... II-248 Tabel 2.225 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ......................... II-249 Tabel 2.226 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................ II-249 Tabel 2.227 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................ II-250 Tabel 2.228 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................. II-250 Tabel 2.229 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku “ Kabupaten Dalam Angka “ Kabupaten Maros Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................. II-250 Tabel 2.230 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........................................ II-251 Tabel 2.231 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-251 Tabel 2.232 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................... II-252 Tabel 2.233 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............ II-252 Tabel 2.234 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............. II-253 Tabel 2.235 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....................... II-253 Tabel 2.236 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................... II-254 Tabel 2.237 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........................... II-254 Tabel 2.238 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................. II-255 Tabel 2.239 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-256 Tabel 2.240 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....... II-256 Tabel 2.241 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ....... II-257 Tabel 2.242 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................ II-257 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xvi Tabel 2.243 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata PAD Sektor Pariwisata (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-258 Tabel 2.244 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................... II-259 Tabel 2.245 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................... II-260 Tabel 2.246 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-262 Tabel 2.247 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................................. II-263 Tabel 2.248 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................ II-263 Tabel 2.249 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................... II-264 Tabel 2.250 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................ II-264 Tabel 2.251 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Persentase Produksi Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .............................................. II-265 Tabel 2.252 Produksi Perikanan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................. II-265 Tabel 2.253 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-265 Tabel 2.254 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................ II-266 Tabel 2.255 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................ II-266 Tabel 2.256 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-267 Tabel 2.257 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................... II-267 Tabel 2.258 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/ PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .............................................. II-268 Tabel 2.259 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-268 Tabel 2.260 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................... II-268 Tabel 2.261 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................. II-269 Tabel 2.262 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD Kabupaten Maros 2020 – 2024 ....................................................................................................... II-269 Tabel 2.263 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Maros 2020 – 2024 .......... II-270 Tabel 2.264 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase SILPA (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................................... II-271 Tabel 2.265 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-271 Tabel 2.266 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Pendidikan 20 % (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........ II-272 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xvii Tabel 2.267 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Kesehatan 10% (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .......... II-272 Tabel 2.268 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Penetapan APBD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................................... II-273 Tabel 2.269 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-273 Tabel 2.270 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-274 Tabel 2.271 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-275 Tabel 2.272 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-275 Tabel 2.273 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-276 Tabel 2.274 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................................................................. II-276 Tabel 2.275 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........................................... II-276 Tabel 2.276 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................................... II-277 Tabel 2.277 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................ II-277 Tabel 2.278 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Jumlah Temuan BPK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ........................................................ II-278 Tabel 2.279 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-278 Tabel 2.280 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-279 Tabel 2.281 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................................................. II-279 Tabel 2.282 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................................... II-280 Tabel 2.283 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-281 Tabel 2.284 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-281 Tabel 2.285 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 ...... II-286 Tabel 2.286 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 ........................................................................................................ II-287 Tabel 2.287 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 ............. II-292 Tabel 2.288 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 ... II-293 Tabel 2.289 Jasa Ekosistem Dominan .................................................................................... II-294 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xviii Tabel 2.290 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-300 Tabel 2.291 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-311 Tabel 2.292 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 . II-323 Tabel 2.293 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020-2024 . II-326 Tabel 2.294 Defiist Riil Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................ II-327 Tabel 2.295 Komposisi Penutup Defiist Riil Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 . II-327 Tabel 2.296 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-329 Tabel 2.297 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...... II-331 Tabel 2.298 Rasio Fiskal Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................. II-331 Tabel 2.299 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................. II-332 Tabel 2.300 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................. II-333 Tabel 2.301 Rasio Belanja Modal Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................ II-333 Tabel 2.302 Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ......... II-334 Tabel 2.303 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 (juta rupiah) .......................................................................... II-335 Tabel 2.304 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Pada Komponen Konsumsi Pemerintah ........................................................................................................ II-336 Tabel 2.305 Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-336 Tabel 2.306 Rasio Lancar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................. II-337 Tabel 2.307 Rasio Quick Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............................................. II-337 Tabel 2.308 Rasio Cash Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................... II-338 Tabel 2.309 Rasio Total Hutang dengan Total Aset Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-338 Tabel 3.310 Rasio Total Hutang dengan Total Ekuitas ........................................................... II-339 Tabel 2.311 Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 ........... II-340 Tabel 2.312 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 .................. II-343 Tabel 2.313 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 .......................... II-346 Tabel 2.314 Proyeksi Alokasi Belanja Pegawai dan Mandatory Spending Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 .................................................................................... II-347 Tabel 2.315 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 .................. II-349 Tabel 2.316 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maros untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030 ......................................... II-352 Tabel 2.317 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros ................. II-358 Tabel 3.1 Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi ................................................................... III-2 Tabel.3.2 Keselarasan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 .. III-3 Tabel 3.3 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 .................................................................. III-4 Tabel 3.4 Keselarasan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 ............................................................................................... III-5 Tabel 3.5 Misi Beserta Penjelasannya ............................................................................... III-6 Tabel 3.6 Keterkaitan Misi terhadap Pokok Visi ................................................................ III-7 Tabel 3.7 Keselarasan Misi RPJMD tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN tahun 2025-2029 ............................................................................................... III-7 Tabel 3.8 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 .......................................... III-9 Tabel 3.9 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 ............................................................................................... III-11 Tabel 3.11 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD ............ III-20 Tabel 3.12 Pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Maros ...................................... III-26 Tabel 3.13 Keselarasan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD ............ III-32 Tabel 3.14 Penyelarasan Janji Politik Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ...................................................................................................... III-37 Tabel 3.15 Program Prioritas Pembangunan Kab. Maros Tahun 2025 – 2029 .................... III-40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xix Tabel 3.16 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN di Kabupaten Maros tahun 2025-2029 ............................................................................................... III-267 Tabel 3.17 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros .......................... III-317 Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program beserta Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Maros Tahun 2025-2030................................................................................................ IV-2 Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 ........................ IV-102 Tabel 4.3 Indikator Kinera Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 ........................ IV-106 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xx DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .............................................................................. I-6 Gambar 2.1 Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2022 ............................................................. II-282 Gambar 2.2 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022 ................................................................. II-282 Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2030 ................................................................. II-283 Gambar 2.4 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2022 ......................... II-283 Gambar 2.5 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2030 ......................... II-284 Gambar 2.6 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2022 .... II-284 Gambar 2.7 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2030 .... II-285 Gambar 2.8 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022 .................................................. II-285 Gambar 2.9 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2030 .................................................. II-286 Gambar 2.10 Peta Ketersediaan Air Tahun 2022 .................................................................... II-288 Gambar 2.11 Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2022 ....................................... II-288 Gambar 2.12 Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2030 ....................................... II-289 Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2022 ................................ II-290 Gambar 2.14 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2030 ................................ II-290 Gambar 2.15 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Air Tahun 2022 ............ II-291 Gambar 2.16 Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Air Tahun 2030 .................... II-291 Gambar 2.17 Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2022 .......................................................... II-292 Gambar 2.18 Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2030 .......................................................... II-292 Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air ...................................................................... II-295 Gambar 2.20 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan ............................................................... II-295 Gambar 2.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air ................................................ II-296 Gambar 2.22 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim ............................................................... II-296 Gambar 2.23 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Banjir ..................................................... II-297 Gambar 2.24 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Longsor ................................................. II-297 Gambar 2.25 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ................. II-298 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxi DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Peta Jasa Ekosistem ........................................................................................... II-13 Grafik 2.2 Konsum Listrik Perkapita Kabupaten Maros dan Propinsi Sualwesi Selatan Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-14 Grafik 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ....................... II-15 Grafik 2.4 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .................................................................................. II-16 Grafik 2.5 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-17 Grafik 2.6 Persentase Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kab. Maros 2021 – 2024 .................................................................................... II-20 Grafik 2.7 Perbandingan % Akses Air Minum Perpipaan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ........................................................................................................ II-21 Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman hasil survey kualitas air minum di Propinsi Sulawesi Selatan ................................................ II-21 Grafik 2.9 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Maros Tahun 2024 ................................................................. II-22 Grafik 2.10 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-23 Grafik 2.11 Indesk Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ................................................................................. II-24 Grafik 2.12 Indesk Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................. II-25 Grafik 2.13 Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .................................................................... II-25 Grafik 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .............................................. II-26 Grafik 2.15 Rumah Tangga Dengan Pelayanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................................... II-27 Grafik 2.16 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .................................... II-29 Grafik 2.17 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............................................................................................. II-30 Grafik 2.18 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ................................................................................. II-32 Grafik 2.19 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................................................................................... II-33 Grafik 2.20 Rasio Ketergantungan Kab. Maros 2020 – 2024 ................................................ II-34 Grafik 2.21 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ................................................................................. II-34 Grafik 2.22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................................................................................... II-35 Grafik 2.23 Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .............................................................................................. II-35 Grafik 2.24 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ....................................................................................................... II-36 Grafik 2.25 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2025 .............................................................................................. II-37 Grafik 2.26 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ..... II-37 Grafik 2.27 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 ................... II-39 Grafik 2.28 Proyeksi Total Fertility rate (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 ........... II-39 Grafik 2.29 Proyeksi Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 ..... II-40 Grafik 2.30 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 ............. II-40 Grafik 2.31 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 .............. II-41 Grafik 2.32 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxii Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ... II-42 Grafik 2.33 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2024 ....... II-47 Grafik 2.34 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 ...................... II-48 Grafik 2.35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ............................................................ II-49 Grafik 2.36 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 ............... II-50 Grafik 2.37 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros Tahun 2024 ......................................................................................................... II-50 Grafik 2.38 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ............................... II-51 Grafik 2.39 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................ II-52 Grafik 2.40 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros Tahun 2024 ........................................................................................................ II-52 Grafik 2.41 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024 ............................... II-53 Grafik 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-55 Grafik 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-56 Grafik 2.44 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2024 ................................... II-57 Grafik 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ............................................. II-58 Grafik 2.46 Indeks Gini Kab. Maros Tahun 2020-2024 ......................................................... II-59 Grafik 2.47 Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-60 Grafik 2.48 Usia Harapan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................. II-62 Grafik 2.49 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Maros 2020-2024 .............................................................................................. II-63 Grafik 2.50 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Maros 2020-2024 .......................................... II-63 Grafik 2.51 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-64 Grafik 2.52 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-65 Grafik 2.53 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..................... II-66 Grafik 2.54 Prevalensi Stunting Kab. Maros bedasarkan E-PPGBM Tahun 2021-2024 ......... II-67 Grafik 2.55 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-68 Grafik 2.56 Jarak Puskesmas dari ibukota kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2024 ......... II-69 Grafik 2.57 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................ II-70 Grafik 2.58 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberclosis (treatment Coverage) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ................................................................. II-70 Grafik 2.59 Perkembangan Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Maros Tahun 2024 .......................................................................... II-72 Grafik 2.60 Angka Morbiditas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................... II-73 Grafik 2.61 Literasi Membaca Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 .................................... II-74 Grafik 2.62 Literasi Numerasi Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ..................................... II-75 Grafik 2.63 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................... II-76 Grafik 2.64 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................ II-77 Grafik 2.65 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024 ...................................... II-77 Grafik 2.66 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-79 Grafik 2.67 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-81 Grafik 2.68 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxiii Maros Tahun 2021-2024 .................................................................................... II-82 Grafik 2.69 Persentase Benda, Bangunan Struktur Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-82 Grafik 2.70 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-83 Grafik 2.71 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 .............. II-84 Grafik 2.72 Indeks Ketimpangan Gender (IPG) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......... II-85 Grafik 2.73 Persentase Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-86 Grafik 2.74 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................. II-87 Grafik 2.75 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-88 Grafik 2.76 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-88 Grafik 2.77 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-89 Grafik 2.78 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............. II-90 Grafik 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-91 Grafik 2.80 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................... II-92 Grafik 2.81 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 ............................. II-92 Grafik 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-93 Grafik 2.83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-94 Grafik 2.84 Presentase Koperasi Sehat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................... II-95 Grafik 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-96 Grafik 2.86 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................... II-98 Grafik 2.87 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..................... II-99 Grafik 2.88 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......... II-100 Grafik 2.89 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-100 Grafik 2.90 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .................................................................................... II-101 Grafik 2.91 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................. II-102 Grafik 2.92 Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-104 Grafik 2.93 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........................... II-105 Grafik 2.94 Indeks Kepuasan Aparatur Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 .......... II-106 Grafik 2.95 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-107 Grafik 2.96 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ............................................................................................... II-108 Grafik 2.97 Presentasi Desa Mandiri Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 ............................................................................................... II-109 Grafik 2.98 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kab. Maros 2020 – 2024 ............................................................. II-109 Grafik 2.99 Capaian Rumah Layak Huni Kab. Maros Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 ........................................................................................................ II-110 Grafik 2.100 Capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ................ II-111 Grafik 2.101 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................... II-111 Grafik 2.102 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........ II-112 Grafik 2.103 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020-2024 ........ II-113 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxiv Grafik 2.104 Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ................................................................................ II-114 Grafik 2.105 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .................... II-115 Grafik 2.106 Indeks Sistem Pemerintahan Kabupaten Maros (SPBE) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023 ............................................................................... II-116 Grafik 2.107 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 ......................... II-117 Grafik 2.108 Data MCP Kabupaten Maros ............................................................................. II-119 Grafik 2.109 Indeks Maturtitas Kabupaten Maros tahun 2020-2024 ..................................... II-120 Grafik 2.110 Nilai SAKIP Kab. Maros Tahun 2020 – 2024 ....................................................... II-120 Grafik 2.111 Indeks Sistem Merit Kabupaten Maros 2020 – 2024 ......................................... II-121 Grafik 2.112 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Periode (2014-2019)- (2020-2024) .................................................................... II-123 Grafik 2.113 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-123 Grafik 2.114 Perempuan yang menjadi Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros ................ Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-124 Grafik 2.115 Persentase Peraturan Daerah Yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Maros 2020 – 2024 ............................................................................................ II-125 Grafik 2.116 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kab. Maros dengan Provinsi Sulawesi Seatan Tahun 2022-2024 .................................................................... II-126 Grafik 2.117 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................ II-128 Grafik 2.118 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................ II-129 Grafik 2.119 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................... II-130 Grafik 2.120 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...................... II-130 Grafik 2.121 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ......................... II-131 Grafik 2.122 Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-139 Grafik 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kab. Maros Tahun 2020-2024 .................................................................... II-140 Grafik 2.124 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-142 Grafik 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Tahun 2020 – 2024 ........................................................................... II-144 Grafik 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-152 Grafik 2.127 Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani 2020 – 2024 ........................................................... II-161 Grafik 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2020 -2024 .................................................................................... II-161 Grafik 2.129 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Per Kecamatan Kab. Maros 2024 ................................................................................................ II-164 Grafik 2.130 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................ II-164 Grafik 2.131 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Bangunan Turap Di Wilayah Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................... II-166 Grafik 2.132 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaanKabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................................... II-168 Grafik 2.133 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ........... II-176 Grafik 2.134 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros 2020 – 2024 ............. II-178 Grafik 2.135 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxv Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Maros 2020 – 2024 ........ II-179 Grafik 2.136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ...................... II-205 Grafik 2.137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-205 Grafik 2.138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Timbunan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ................................ II-208 Grafik 2.139 Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kab. Maros Tahun 2023 – 2024 ............................................................................................ II-218 Grafik 2.140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Total Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ......... II-219 Grafik 2.141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Usia Kawin Pertama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................. II-235 Grafik 2.142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Pembiayaan Program Kependudukan 2020 - 2024 ........................................................................................................ II-235 Grafik 2.143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rata-rata Jumlah Pengunjung Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ......................... II-255 Grafik 2.144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .......................................................... II-258 Grafik 2.145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..................................... II-259 Grafik 2.146 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................... II-262 Grafik 2.147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................ II-274 Grafik 2.148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ............................................................................................. II-280 Grafik 2.149 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros Tahun 2024 ........................................................................................................ II-298 Grafik 2.150 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................................................................. II-309 Grafik 2.151 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-306 Grafik 2.152 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-313 Grafik 2.153 Perkembangan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-315 Grafik 2.154 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............ II-315 Grafik 2.155 Perkembangan Kinerja Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-316 Grafik 2.156 Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ................. II-317 Grafik 2.157 Kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ............................................................................................... II-318 Grafik 2.158 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .............. II-319 Grafik 2.159 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .......................... II-319 Grafik 2.160 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ...... II-321 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025-2029 xxvi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, eektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan bottom up dan top down Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial. Selain itu, dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 dokumen RPJMD harus memperhatikan prinsip inklusi, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, yang juga menjadi bagian dari Tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan dilantiknya Dr. H.A.S Chaidir Syam S.I.P., M.H sebagai Bupati Maros dan Andi Mue’tazim Mansyur, S.T., M.Si sebagai Wakil Bupati Maros pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan Periode 2025-2030, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029. Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk melibatkan secara aktif seluruh stakeholder pembangunan antara lain masyarakat, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang guna menjamin keterwakilan kepentingan yang adil dan transparansi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 2 Kabupaten Maros memiliki posisi yang cukup strategis, dimana Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan), dan menjadikan Kabuoaten Maros sebagai salah satu penyangga Kota Makassar. Dengan posisi yang cukup strategis, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat dan berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian Pembangunan Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2020-2024) telah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Gambaran struktur perekonomian Kabupaten Maros masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Kontruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2020-2024 menunjukkan pelambatan, puncaknya pada tahun 2020 akibat adanya COVID-19, PDRB Kabupaten Maros mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga mencapai angka negatif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros membaik hingga mencapai 1,36 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 bertumbuh sangat signifikan yakni sebesar 9,13 persen, angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kembali melambat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen dan di tahun 2024 kembali mengalami pelambatan menjadi 3,79 persen. Gambaran pencapaian makro berikutnya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama lima tahun terakhir. Dimana tahun 2021 capaian IPM berada pada titik 71,77 poin dan di tahun 2024 mencapai 74,04 poin, ini berarti mengalami peningkatan sekitar 2,27 poin. Melihat indikator makro lainnya yaitu Tingkat Kemiskinan, dimana Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan, Walaupun tingkat kemiskinan Kabupaten Maros selama 4 tahun terkahir telah mencapai angka dibawah 2 digit. Capaian Tingkat kemiskinan di tahun 2020 berada pada angka 9,74 dan di tahun 2024 berada pada angka 9,32. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka, secara umum angka pengangguran Kabupaten Maros menunjukkan tren menurun selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Selama kurun waktu tersebut capaian TPT Kabupaten Maros cenderung berfluktuasi. Tahun 2020 capaian TPT berada pada angka 6,28 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,34 persen. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian Indeks Gini pada tahun 2020 berada pada angka 0,368 dan di tahun 2024 berada pada angka 0,372. Selanjutnya untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 melalui 6 tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Penyusunan RPJMD (Orientasi Penyusunan); 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, Pembahasan Ranwal bersama DPRD dan Konsultasi Ranwal ke Provins); 3. Penyusunan Rancangan RPJMD; 4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD (Reviu APIP, Pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRDm Evaluasi Pemerintah Privinsi), 6. Penetapan RPJMD. Seluruh tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Maros memperhatikan dan mempedomani RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2029 merupakan tahap pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2045. Periode Pertama dari RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 diarahkan pada “Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan”. Tahap pertama ini diarahkan pada penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang disertai dengan penguatan landasan stabilitas dan kondusivitas daerah dan penguatan landasan ketahanan sosial, budaya dan ekologi masyarakat. Tahapan Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan ini didukung oleh Penguatan landasan pembangunan wikayah yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan landasan sarana prasarana yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan dan penguatan landasan daya saing daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Maros Tahun 2023-2042, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan rencana struktur ruang,rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi. Selain itu, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 juga memperhatikan langkah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan. Selain itu, dokumen RPJMD menjadi alat ukur kinerja Kepala Daerah dan perangkat daerah yang akan dievaluasi oleh DPRD dan BPK. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD selain sebagai dokumen perencanaan juga memiliki fungsi pengendalian dan akuntabilitas publik. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 4
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 382);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
12.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 5
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD.
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 6
29.Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 341);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 4). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 merupakan dikumen yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sebagai sebuah produk perencanaan, dokumen RPJMD tidak terpisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah. Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 7 Berdasarkan gambar I.1, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Kabupaten Maros dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan disusun selaras dan berpedoman pada: beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros mempedomani dokumen RPJMN Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-
2045.Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 merupakan Periode Pertama dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Maros yang diarahkan pada kebijakan Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan.
3.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros Tahun 2023-2042. RTRW menjadi pedoman/acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten dalam dokumen perencanaan pembangunan.
4.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 juga mempedomani KLHS RPJMD, untuk menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.
5.Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD SDGs, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan dokumen sektoral lainnya. 1.4 Maksud dan Tujuan

a.Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menerjemahkan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 serta menjabarkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045.
b.Tujuan Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 8 Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
2. 2.Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perengkat Daerah (Renstra PD) untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.
3. 3.Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maros.
4. 4.Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. 5.Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
6. 6.Sebagai pedoman bagi stakholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Maros Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENDAHULUAN I - 9 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini terbagi atas 2 subbab, yang terdiri atas Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memuat Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Serta Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 serta Program – Program prioritas daerah daalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 1 . Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau, luas Kabupaten Maros seluas 1.443,788 km 2 . Kabupaten Maros terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan, dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10%) adalah kawasan pantai, 5 desa (5%) adalah kawasan lembah, 28 desa (27%) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58 %), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Maros Baru, Lau dan Bontoa. Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros: ● Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep; ● Sebelah selatan adalah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; ● Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan ● Sebelah barat adalah Selat Makassar. Salah satu ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara S4 o 42’ 49”– 5 o 06’ 42” dan E119 o 34’ 17”– 119 o 55’ 13”. Secara areal geologi, kawasan ini termasuk dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara umum terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat laut yang terpisahkan oleh lembah Sungai Walannae. Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas 43.750 ha, dan luas yang berada di wilayah Kabupaten Maros sekitar ± 22.800 ha. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia. Kawasan karst Maros-Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional, dan berkat kerjasama semua pihak pada 20 November 2017 secara resmi Kawasan Karst Maros Pangkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, kemudian oleh Pusat Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan Geoprak Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan keputusan yang diambil pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023. Geopark Maros-Pangkep menjadi global geopark ke-8 di Indonesia yang masuk daftar UNESCO Global Geopark. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros, wilayah kerja administrasi kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maros terdiri dari : RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 2
a.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mandai meliputi:
1. 1.Kelurahan Hasanuddin
2. 2.Kelurahan Bontoa
3. 3.Desa Tenrigangkae
4. 4.Desa Pattontongan
5. 5.Desa Bonto Mate’ne
6. 6.Desa Baji Mangngai
b.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Camba meliputi:
1. 1.Kelurahan Cempaniga
2. 2.Kelurahan Mario Pulana
3. 3.Desa Timpuseng
4. 4.Desa Cenrana
5. 5.Desa Sawaru
6. 6.Desa Patanyamang
7. 7.Desa Pattiro Deceng
8. 8.Desa Benteng
c.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bantimurung meliputi:
1. 1.Kelurahan Kalabbirang
2. 2.Kelurahan Leang-leang
3. 3.Desa Alatengae
4. 4.Desa Minasa Baji
5. 5.Desa Tukamasea
6. 6.Desa Mattoangin
7. 7.Desa Mangeloreng
8. 8.Desa Baruga
d.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Maros Baru meliputi:
1. 1.Kelurahan Baji Pa’mai
2. 2.Kelurahan Pallantikang
3. 3.Kelurahan Baju Bodoa
4. 4.Desa Borikamase
5. 5.Desa Mattirotasi
6. 6.Desa Majannang
7. 7.Desa Borimasunggu
e.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bontoa meliputi:
1. 1.Kelurahan Bontoa
2. 2.Desa Pajjukukang
3. 3.Desa Tunikamaseang
4. 4.Desa Tupabbiring
5. 5.Desa Botolempangan
6. 6.Desa Salenrang
7. 7.Desa Minasa Upa
8. 8.Desa Ampekale
9. 9.Desa Bonto Bahari
f.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mallawa meliputi:
1. 1.Kelurahan Sabila
2. 2.Desa Padaelo
3. 3.Desa Batu Putih
4. 4.Desa Wanua Waru
5. 5.Desa Telumpanuae
6. 6.Desa Samaenre
7. 7.Desa Bentenge
8. 8.Desa Mattampapole
9. 9.Desa Uludaya
10. 10.Desa Gattareng Matinggi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 3
11. 11.Desa Barugae
g.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tanralili meliputi:
1. 1.Kelurahan Borong
2. 2.Desa Allaere
3. 3.Desa Toddopulia
4. 4.Desa Kurusumange
5. 5.Desa Lekopancing
6. 6.Desa Damai
7. 7.Desa Sudirman
8. 8.Desa Purnakarya
h.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Marusu meliputi:
1. 1.Desa Temmapaduae
2. 2.Desa Nisombalia
3. 3.Desa Tellumpoccoe
4. 4.Desa Ma’rumpa
5. 5.Desa Bonto Mate’ne
6. 6.Desa Abbulosibatang
7. 7.Desa Pabbentengang
i.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Simbang meliputi:
1. 1.Desa Jenetaesa
2. 2.Desa Bonto Tallasa
3. 3.Desa Sambueja
4. 4.Desa Tanete
5. 5.Desa Samangki
6. 6.Desa Simbang
j.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cenrana meliputi:
1. 1.Desa Limampoccoe
2. 2.Desa Laiya
3. 3.Desa Labuaja
4. 4.Desa Lebbo Tengae
5. 5.Desa Rompegading
6. 6.Desa Baji Pamai
7. 7.Desa Cenrana Baru
k.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tompobulu meliputi:
1. 1.Desa Tompobulu
2. 2.Desa Benteng Gajah
3. 3.Desa Bonto Manai
4. 4.Desa Bonto Somba
5. 5.Desa Toddolimae
6. 6.Desa Pucak
7. 7.Desa Bonto Matinggi
8. 8.Desa Bonto Manurung
l.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Lau meliputi:
1. 1.Kelurahan Allepolea
2. 2.Kelurahan Maccini Baji
3. 3.Kelurahan Soreang
4. 4.Kelurahan Mattirodeceng
5. 5.Desa Marannu
6. 6.Desa Bonto Marannu
m.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Moncongloe meliputi:
1. 1.Desa Moncongloe
2. 2.Desa Moncongloe Bulu
3. 3.Desa Moncongloe Lappara
4. 4.Desa Bonto Bunga RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 4
5. 5.Deasa Bonto Marannu
n.Wilayah kerja administrasi Kecamatan Turikale meliputi:
1. 1.Kelurahan Pettuadae
2. 2.Kelurahan Boribellaya
3. 3.Kelurahan Alliritengae
4. 4.Kelurahan Turikale
5. 5.Kelurahan Taroada
6. 6.Kelurahan Raya
7. 7.Kelurahan Adatongeng Seperti yang telah disebutnya sebelumnya, Kabupaten Maros memiliki luas sebesar 1.443,80 km 2 dan terdiri dari 14 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas areal terbesar adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas wilayah sebesar 259,75 km 2 , kemudian diikuti oleh Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 231,15 km 2 . Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Turikale yang juga merupakan ibukota kabupaten, dengan luas wilayah 23,20 km 2 , kemudian luas wilayah terkecil kedua adalah Kecamatan Mandai dengan luas wilayah 38,14 km 2 . Nama-nama kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan, serta luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 NO KECAMATAN PUSAT PEMERINTAHAN LUAS WILAYAH (KM2) PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%) 1 Turikale Petuadae 23,20 1,61 2 Tompobulu Pucak 259,75 17,99 3 Tanralili Borong 77,12 5,34 4 Simbang Jene Taesa 101,43 7,03 5 Moncongloe Moncongloe Bulu 38,23 2,65 6 Marusu Temmapaduae 48,53 3,36 7 Maros Baru Baju Bodoa 39,62 2,74 8 Mandai Tete batu 38,14 2,64 9 Mallawa Ladange 231,15 16,01 10 Lau Macini Baji 41,73 2,89 11 Cenrana Bengo 206,35 14,29 12 Camba Cempaniga 121,92 8,44 13 Bontoa Panjalingan 64,66 4,48 14 Bantimurung Kalabbirang 151,97 10,53 MAROS 1.443,80 100,00 Sumber : Perda Penataan Wilayah, Pusat Pemerintahan, dan batas wilayah, 2012 Perda RTRW Kab. Maros, 2023 (diolah) Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terdapat dalam buku Maros Dalam Angka tahun 2023 yang diterbitkan oleh badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Kecamatan Camba merupakan kecamatan yang berada di wilayah pegunungan merupakan kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi, yaitu sebesar 75-881 Mdpl, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mallawa dengan ketinggian 100- 800 Mdpl. Sedangkan kecamatan yang memiliki ketinggian paling rendah adalah Kecamatan Maros Baru dengan ketinggian sebesar 0-10 Mdpl, kemudian diikuti oleh Kecamatan Turikale dengan ketinggian 0-20 Mdpl. Kecamatan yang paling jauh jaraknya dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Mallawa dengan jarak sebesar 60 km dari Ibukota kecamatan, kemudian diikuti oleh Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 5 Camba dengan jarak sebesar 47 km. Kecamatan yang paling dekat dengan ibukota kabupaten, selain Kecamatan Turikale adalah kecamatan Maros Baru dengan jarak sebesar 2 km, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai dan Kecamatan Lau dengan jarak sebesar 4 km dari ibukota Kabupaten. Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Kabupaten Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 NO KECAMATAN TINGGI WILAYAH (MDPL) JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN (Km) 1 Mandai 5-65 4 2 Moncongloe 10-122 22 3 Maros Baru 0-10 2 4 Marusu 5-35 8 5 Turikale 0-20 1 6 Lau 5-38 4 7 Bontoa 15-187 6 8 Bantimurung 50-700 7 9 Simbang 15-350 10 10 Tanralili 20-450 10 11 Tompobulu 50-340 18 12 Camba 75-881 47 13 Cenrana 654-639 32 14 Mallawa 100-800 60 Sumber : Maros Dalam Angka (BPS), 2025 Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 adalah 27,51⁰C tiap bulannya selama 1 tahun. Suhu bulanan paling rendah adalah 20,20⁰C yang terjadi di bulan September. Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 36,50⁰C yang terjadi pada bulan September . Sedangkankan kelembaban rata-rata sebesar 78,02 persen. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 46,00 persen, sedangkan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan kelembaban sebesar 100 persen. Tabel 2.3 Suhu Udara dan Kelembabaan Udara Kabupaten Maros Tahun 2024 Bulan Suhu (⁰C) Kelembaban (%) Min Rata-rata Max Min Rata-rata Max Januari 23,80 26,85 59,00 85,59 85,59 95,00 Februari 23,30 27,25 33,40 55,00 82,05 94,00 Maret 23,80 27,53 34,40 52,00 82,72 100,00 April 23,80 27,87 34,20 54,00 81,99 94,00 Mei 23,20 28,27 35,00 47,00 78,10 94,00 Juni 20,60 27,35 34,70 46,00 77,52 94,00 Juli 21,40 26,96 34,50 51,00 76,60 95,00 Agustus 20,50 27,62 35,70 57,75 65,88 77,50 September 20,20 28,51 36,50 56,00 65,68 73,50 Oktober 21,50 28,19 36,10 58,25 71,85 86,75 November 22,80 27,44 33,90 70,25 81,58 85,75 Desember 23,50 26,30 32,60 79,00 86,72 95,25 Sumber : BMKG Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 6 Kecepatan angin Kabupaten Maros tahun 2024 rata-rata sebesar 1,48 m/det, dengan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan September dengan kecapatan angin sebesar 10,20 m/det. Tekanan udara Kabupaten Maros pada tahun 2024 rata-rata sebesar 1008,98 mbar, dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan April s/d Mei dengan tekanan udara sebesar 1003,40 mbar, sedangkan tenakan udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1014,10 mbar. Tabel 2.4 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Maros Tahun 2024 Bulan Kecapatan angin (m/det) Tekanan Udara (mbar) Min Rata-rata Max Min Rata-rata Max Januari 0,00 1,52 5,10 1004,70 1008,75 1013,20 Februari 0,00 1,44 5,10 1004,50 1009,82 1014,10 Maret 0,00 1,41 5,10 1004,30 1008,82 1012,30 April 0,00 1,40 5,10 1003,40 1007,41 1011,10 Mei 0,00 1,35 5,10 1003,40 1007,47 1010,80 Juni 0,00 1,34 5,10 1005,70 1008,93 1012,50 Juli 0,00 1,41 4,12 1005,20 1009,42 1012,20 Agustus 0,00 1,66 4,12 1009,10 1010,56 1012,20 September 0,00 1,76 10,20 1007,40 1009,70 1011,20 Oktober 0,00 1,62 6,17 1008,60 1009,86 1011,70 November 0,00 1,40 6,17 1006,60 1008,85 1011,20 Desember 0,00 1,46 6,69 1006,40 1008,19 1011,00 Sumber : BMKG Kab. Maros, 2025 Jumlah curah hujan Kabupaten Maros selama tahun 2024 rata-rata sebesar 322,98 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 1.377,50 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah curah hujan sebesar 0,8 mm, Untuk jumlah hari hujan tahun 2024 rata-rata sebesar 26 hari. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 hari atau setiap hari. Pada bulan Mei, jumlah hari hujan terendah selama tahun 2024 yaitu sebesar 15 hari. Penyinaran matahari selama tahun 2024 sebesar 5,8 persen, dengan penyinaran tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan penyinaran sebesar 7,2 persen, kemudian pada bulan Agustus dengan penyinaran sebesar 7,7 persen. Penyinaran terendah terjadi pada bulan Desember dengan penyinaran sebesar 2,7 persen. Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Maros Tahun 2024 BULAN JUMLAH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYINARAN MATAHARI (%) Januari 693,40 30 3,2 Februari 491,40 26 5,3 Maret 415,50 27 4,4 April 82,30 22 5,3 Mei 65,00 15 6,7 Juni 111,40 16 7,2 Juli 99,00 27 6,1 Agustus 0,80 31 7,7 September 7,60 29 7,2 Oktober 194,40 31 7,2 November 337,40 29 6,1 Desember 1377,50 31 2,7 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 7 BULAN JUMLAH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYINARAN MATAHARI (%) Rata-rata 322,98 26 5,8 Sumber : BMKG Kab. Maros, 2025 Kabupaten Maros memiliki peran strategis yang sangat penting terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), baik dari sisi geografis, ekonomi, pariwisata, maupun infrastruktur. Berikut beberapa poin utama yang menjelaskan peran strategis Maros:
8. 1.Letak Geografis dan Aksesibilitas Maros berbatasan langsung dengan Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menjadikannya sebagai daerah penyangga utama Makassar. Akses ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berada di wilayah Maros, menjadikan Kabupaten Maros sebagai gerbang utama keluar masuk Sulawesi Selatan lewat jalur udara.
9. 2.Pusat Pertanian dan Peternakan Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Maros memiliki peran strategis sebagai penyedia air baku bagi wilayah sekitarnya, terutama Kota Makassar dan daerah urban di sekitarnya. Maros dikenal sebagai salah satu sentra produksi pertanian (padi, jagung, dan hortikultura) serta peternakan (sapi dan ayam). Kabupaten Maros merupakan penyuplai kebutuhan pangan tidak hanya untuk wilayah Sulawesi Selatan, tapi juga untuk luar daerah.
10. 3.Sektor Industri Terdapat kawasan industri di Maros, termasuk industri semen dan bahan bangunan. Kehadiran pabrik besar seperti PT Semen Bosowa dan pabrik-pabrik lainnya mendukung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.
11. 4.Potensi dan Daya Tarik Pariwisata Maros memiliki Geopark Maros-Pangkep yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Tempat-tempat wisata alam seperti Rammang-Rammang, Taman Nasional Bantimurung- Bulusaraung (TN Babul), dan gua prasejarah menjadi andalan pariwisata Sulawesi Selatan. Potensi ini mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata provinsi.
12. 5.Fungsi Ekologis Kabupaten Maros memiliki kawasan karst terbesar kedua di dunia yang berfungsi sebagai kawasan konservasi, cadangan air, dan penyeimbang lingkungan di wilayah Sulawesi Selatan. Kawasan karst Maros memiliki peran penting sebagai daerah tangkapan air.
13. 6.Konektivitas Wilayah Kabupaten Maros menjadi jalur utama lintas utara-selatan dan timur-barat Sulawesi Selatan. Proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Makassar–Parepare dan Rel Kereta Api Trans Sulawesi melewati Maros, yang memperkuat posisinya dalam konektivitas regional. Kabupaten Maros memiliki peran strategis sebagai gerbang utama Sulawesi Selatan melalui transportasi udara, penyangga pertumbuhan Kota Makassar, pusat produksi pangan, destinasi pariwisata berkelas dunia, serta kawasan unggulan industri dan logistik. Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Daerah ini berperan sebagai gerbang utama provinsi melalui transportasi udara, sekaligus menjadi penyangga utama pertumbuhan Kota Makassar, lumbung pangan, destinasi pariwisata berkelas dunia, serta kawasan unggulan industri dan logistik. Kedekatan wilayah dengan Kota Makassar menempatkan Maros sebagai bagian integral dari Kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), yang memperkuat fungsinya sebagai daerah penyangga perkembangan metropolitan Makassar. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros juga menjadi pendukung utama pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana, kawasan perumahan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Dari sisi geografis, Maros berperan penting dalam penyediaan air baku bagi wilayah sekitarnya, terutama Kota Makassar dan kawasan urban di sekitarnya. Kawasan karst Maros berfungsi sebagai daerah tangkapan air vital yang menopang keberlanjutan sumber daya air, sementara Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros menjadi sumber air utama yang tidak hanya memenuhi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 8 kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memasok sebagian kebutuhan air bersih Kota Makassar serta irigasi pertanian. Selain itu, keberadaan gua-gua dan sistem sungai bawah tanah di kawasan karst menghadirkan potensi mata air yang melimpah. Namun, potensi ini harus dikelola dengan bijak mengingat adanya aktivitas pertambangan yang berpotensi mengancam keberlanjutan ketersediaan air bersih di masa depan. Dengan berbagai potensi dan perannya tersebut, Kabupaten Maros tidak hanya menjadi penyangga Kota Makassar, tetapi juga memainkan peran vital dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan air, dan keberlanjutan pembangunan regional. 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Pengembangan wilayah Kabupaten Maros diarahkan dengan mengacu pada Rencana tata Ruang Kabupaten Maros. Gambaran potensi sumber daya alam Kabupaten Maros dicerminkan pada potensi Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan dan Kawasan Pariwisata.
a.Kawasan Pertanian Kawasan pertanian Kabupaten Maros digunakan untuk memenuhi kebutuhan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Maros dalam RTRW telah menetapkan Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 72,623 Ha yang terdiri atas; (1) Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang kebih 27.597 Ha yang terdapat diseluruh kecamatan, (2) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 8,960 Ha yang terdapat di Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Mallawa, Mandai, Moncongloe, Tanralili dan Tompobulu, (3) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.047 Ha yang terdapat di Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Lau, Mallawa, Simbang, Tanralili, Tompobulu dan Turikale, (4) Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 23.019 Ha yang terdapat pada semua kecamatan, (5) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah yang memiliki lahan pangan pertanian berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kendarian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. KP2B terdapat diseluruh kecamamatan
b.Kawasan perikanan Kawasan perikanan Kabupaten Maros terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan perikanan ditetapkan seluas kurang lebih 7968.5Ha yang terdiri atas; (1) Kawasan perikanan tangkap seluas 0,5 Ha yang terdapat di Kecamatan Turikale, (2) Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 7.968 Ha yang terdapat di kecamatan Marusu, Mandai, Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa dan Bantimurng
c.Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata Kabupaten Maros dalam RTRW ditetapkan seluas 220 Ha yang terdapat di kecamatan Marusu, Mandai, Tanralili, Simbang, Banrtimurung dan Bontoa Kawasan Karst Maros–Pangkep merupakan salah satu kawasan karst terbesar kedua di dunia setelah China Selatan. Keistimewaan kawasan ini terletak pada formasi tower karst yang menjulang megah, keberadaan ratusan gua prasejarah dengan lukisan dinding berusia puluhan ribu tahun, serta sistem hidrologi bawah tanah yang panjang dan unik. Kombinasi potensi alam dan nilai arkeologis menjadikan kawasan ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga warisan dunia yang sangat berharga. Taman Nasional Bantimurung–Bulusaraung dikenal luas sebagai “Kingdom of Butterfly”, karena menjadi habitat ribuan spesies kupu-kupu yang eksotik. Selain itu, kawasan ini juga menawarkan pesona air terjun yang menawan, gua-gua alam yang menakjubkan, serta panorama pegunungan yang menghadirkan pengalaman wisata alam yang lengkap. Rammang–Rammang, destinasi unggulan Kabupaten Maros, menyajikan pemandangan menakjubkan berupa gugusan karst, aliran sungai yang tenang, serta hutan batu yang memikat. Keindahan kawasan ini dapat dinikmati dengan menyusuri sungai menggunakan perahu, memberikan pengalaman wisata yang otentik dan berkesan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 9 Wisata gua prasejarah, seperti Gua Leang-leang, menyimpan nilai arkeologis yang sangat tinggi. Lukisan dinding berusia puluhan ribu tahun di dalamnya menjadi bukti jejak peradaban manusia purba sekaligus daya tarik utama bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan kebudayaan. Selain itu, Maros juga memiliki potensi ekowisata dan wisata air yang beragam. Air Terjun Lacolla dengan aliran bertingkatnya, pemandian air panas Rea Toa yang alami, serta keasrian pedesaan seperti Desa Tompobalang, menghadirkan pilihan wisata berbasis alam yang menenangkan sekaligus memperkuat citra Maros sebagai destinasi pariwisata yang kaya dan berkelanjutan.
d.Cagar Biosfer Bantimurung Bulusaraung Ma'rupanne Cagar Biosfer Bantimurung Bulusaraung Ma'rupanne secara resmi telah diterjma dalam jaringan MaB UNESCO pada tanggal 14 Juni 2023. Wilayah Cagar Btosfer mencakup empat Kabupaten: Maros, Pangkep, Barru, dan Bone dengan total luasan yang diusulkan sekitar 723.669,31 ha. Mempertimbangkan paparan narasumber serta hasn diskusi pelaksanaan sosialæsi ini, maka pada Harl Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (Rabu, 26 Februari 2025). Dirumuskan beberapa poin sebagal berikut:
1. 1.Cagar Blosfer Bantlmurung Bulusaraung Ma'rupanne merupakan kawasan terpadu yang mengharmonisasikan kepentlngan konservasi dengan [Embangunan sosial, ekonomi, yang telah diakui di tingkat bertujuan untuk mendukung kawasan konservasl dan areal Sulawesl Selatan; serta llmu peigetahuan dan teknologi Iokal, nasional, dan internasional yang pelestarian keanekaragaman hayati di bemilai penting dan strategis di Wilayah.
2. 2.Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada para pihak hingga ke tingkat tapak dan bersinergi melakukan pendekatan serta pendampingan kepada masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan manfaat darl Cagar Biosfer.
3. 3.Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Forum Komunikast Cagar Blosfer Bantimurung Bulusaraung Marrupanne untuk menyusun dan merumuskan strategi dalam menentukan skala prioritas;
4. 4.Pemerintah Daerah membangun komltmen bersama dan secara aktif mengarahkan kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat untuk peningkatan ekonomi. 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2.1.1.3.1. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Maros dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Turikale. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 10 Tabel 2.6 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Pangan (Kkal) Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal) Selisih (Kkal) Ambang Batas (Jiwa) Bantimurung 36.801,30 832.957.873.276,37 28.879.820.172,18 804.078.053.104,20 1.024.629,57 Bontoa 33.815,20 457.500.134.117,41 26.536.478.150,44 430.963.655.966,95 549.173,18 Camba 15.461,00 646.027.966.809,28 12.133.019.749,79 633.894.947.059,52 807.766,74 Cenrana 14.991,60 1.056.657.414.030,86 11.764.658.100,36 1.044.892.755.930,50 1.331.497,62 Lau 30.076,80 326.526.029.117,97 23.602.768.855,23 302.923.260.262,74 387.282,57 Mallawa 14.684,60 1.156.910.889.357,80 11.523.739.850,03 1.145.387.149.507,78 1.459.556,74 Mandai 73.133,80 245.003.481.191,60 57.391.749.561,13 187.611.731.630,50 250.180,38 Maros Baru 32.151,60 302.445.608.326,19 25.230.968.090,03 277.214.640.236,14 354.146,94 Marusu 44.660,80 345.045.775.795,44 35.047.562.801,68 309.998.212.993,80 396.709,79 Moncong Loe 31.775,40 259.763.975.086,96 24.935.745.161,95 234.828.229.925,02 299.239,54 Simbang 28.173,20 600.360.718.258,36 22.108.918.692,88 578.251.799.565,45 736.861,17 Tanralili 37.531,10 462.060.411.482,64 29.452.530.757,55 432.607.880.725,06 551.268,40 Tompobulu 17.266,00 1.338.855.614.449,90 13.549.493.478,61 1.325.306.120.971,33 1.688.825,89 Turikale 54.717,70 173.831.370.657,62 42.939.715.085,99 130.891.655.571,63 178.425,47 Grand Total 465.240,10 8.203.947.261.958,38 365.097.168.507,83 7.838.850.093.450,60 10.015.564,00 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan “Belum Melampaui” Tabel 2.7 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 Kecamatan STATUS KETERSEDIAAN PANGAN (HA) TAHUN 2030 Luas (ha) BELUM MELAMPAUI AMBANG BATAS TELAH MELAMPAUI AMBANG BATAS Bantimurung 15.166,77 - 15.166,77 Bontoa 6.439,29 - 6.439,29 Camba 12.192,93 - 12.192,93 Cenrana 20.840,81 - 20.840,81 Lau 4.123,96 50,00 4.173,96 Mallawa 23.103,60 - 23.103,60 Mandai 3.349,62 466,65 3.816,26 Maros Baru 3.891,46 70,63 3.962,10 Marusu 4.703,96 149,24 4.853,20 Moncong Loe 3.823,47 - 3.823,47 Simbang 10.143,35 - 10.143,35 Tanralili 7.710,92 - 7.710,92 Tompobulu 25.975,36 - 25.975,36 Turikale 1.906,10 414,10 2.320,20 Grand Total 143.371,60 1.150,62 144.522,22 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Maros sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 11 pangan tertinggi adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 1.338.855.614.449,90 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 13.549.493.478,61 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 1.325.306.120.971,33 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 1.688.825 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui. 2.1.1.3.2. Ambang Batas dan daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersedian air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5”x5” (±150 m x 150 m). Total ketersediaan air Kabupaten Maros bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023. Kemudian, dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap Kecamatan Kabupaten Maros dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,3 m3 /tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai safety factor. Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya. Tabel 2.8 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Air (m3) Kebutuhan Air Domestik (m3) Kebutuhan Air Lahan (m3) Selisih (m3) Ambang Batas (Jiwa) Bantimurung 36.801,30 579.426.539,25 29.441.040,00 46.350.889,40 503.634.609,85 687.481,87 Bontoa 33.815,20 298.839.506,90 27.052.159,95 20.620.705,21 251.166.641,75 339.854,32 Camba 15.461,00 479.945.423,60 12.368.800,00 90.379.584,43 377.197.039,16 584.470,78 Cenrana 14.991,60 814.455.525,55 11.993.280,00 105.975.134,56 696.487.110,99 1.003.077,81 Lau 30.076,80 208.786.272,70 24.061.440,06 20.364.921,03 164.359.911,62 234.509,35 Mallawa 14.684,60 845.898.409,04 11.747.680,00 180.098.683,71 654.052.045,33 1.042.688,41 Mandai 73.133,80 156.890.906,58 58.507.040,01 21.131.507,62 77.252.358,96 143.944,05 Maros Baru 32.151,60 194.038.401,21 25.721.279,99 14.080.673,22 154.236.448,00 212.717,83 Marusu 44.660,80 223.190.972,14 35.728.640,00 19.917.797,94 167.544.534,20 239.292,61 Moncong Loe 31.775,40 154.337.043,71 25.420.320,01 28.399.819,65 100.516.904,05 162.336,45 Simbang 28.173,20 408.042.388,04 22.538.559,99 44.810.393,54 340.693.434,51 481.971,45 Tanralili 37.531,10 293.013.957,76 30.024.880,03 62.897.214,20 200.091.863,53 328.973,12 Tompobulu 17.266,00 966.911.769,89 13.812.799,98 176.815.267,63 776.283.702,29 1.191.373,71 Turikale 54.717,70 110.798.205,71 43.774.160,01 13.872.501,27 53.151.544,42 103.734,62 Grand Total 465.240,10 5.734.575.322,08 372.192.080,03 845.715.093,40 4.516.668.148,65 6.756.426,38 Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 12 Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”. Tabel 2.9 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2029 KECAMATAN STATUS KETERSEDIAAN AIR (HA) TAHUN 2029 LUAS (Ha)BELUM MELAMPAUI AMBANG BATAS TELAH MELAMPAUI AMBANG BATAS Bantimurung 15.141,77 25,00 15.166,77 Bontoa 6.339,29 100,00 6.439,29 Camba 12.192,93 - 12.192,93 Cenrana 20.840,81 - 20.840,81 Lau 3.930,81 243,15 4.173,96 Mallawa 23.103,60 - 23.103,60 Mandai 2.912,65 903,61 3.816,26 Maros Baru 3.774,46 187,64 3.962,10 Marusu 4.453,96 399,24 4.853,20 Moncong Loe 3.624,57 198,90 3.823,47 Simbang 10.068,35 75,00 10.143,35 Tanralili 7.560,92 150,00 7.710,92 Tompobulu 25.975,36 - 25.975,36 Turikale 1.649,20 670,99 2.320,20 Grand Total 141.568,69 2.953,53 144.522,22 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Maros masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 966.911.769,89 m3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 190.628.067,60 m3/tahun , sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 776.283.702,29 m3/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.191.373 dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui. 2.1.1.3.3. Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Setiap Kecamatan memiliki jasa ekosistem yang lebih dominan dibandingkan jasa ekosistem lainnya. Untuk mengetahui jasa ekosistem dominan yang dihasilkan oleh setiap unit Kecamatan, dilakukan pemetaan jasa ekosistem maksimum. Jasa ekosistem maksimum ini diperoleh dari perkalian antara luas satu unit wilayah Kecamatan dengan setiap nilai indeks jasa ekosistem (IJE) dalam unit wilayah Kecamatan tersebut. Dari hasil perkalian tersebut didapatkan bahwa setiap satu wilayah Kecamatan memiliki satu nilai maksimum dari berbagai nilai jasa ekosistem yang dihasilkan. Nilai maksimum tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem yang dominan untuk satu wilayah Kecamatan. Melalui hasil analisis dan perhitungan, diperoleh grafik besar jenis jasa ekosistem di setiap Kecamatan di Kabupaten Maros. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 13 Grafik 2.1 Peta Jasa Ekosistem Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Tabel 2.10 Jasa Ekosistem Dominan Kecamatan Dominan 1 Dominan 2 Dominan 3 Bantimurung JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Pengaturan Tata Aliran Air Bontoa JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Pengaturan Tata Aliran Air Camba JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Cenrana JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Lau JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Mallawa JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Pengaturan Iklim Mandai JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Maros Baru JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Marusu JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air JE Pengaturan Tata Aliran Air Moncong Loe JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Simbang JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Pengaturan Tata Aliran Air Tanralili JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Tompobulu JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Turikale JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 14 Berdasarkan hasil perkalian antara luas Kecamatan dan indeks jasa ekosistem (IJE), Terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki jasa ekosistem yang paling luas meliputi Kecamatan Tompobulu, Mallawa dan Cenrana. Ketiga Kecamatan tersebut memiliki nilai hasil perkalian lebih tinggi dikarenakan memiliki luas wilayah Kecamatan yang lebih besar dibanding Kecamatan lainnya. Setiap Kecamatan pada Kabupaten Maros memiliki jasa ekosistem dominan pertama meliputi JE Penyedia Pangan dan JE mitigasi bencana Karhutla. Pada dominan kedua meliputi JE Mitigasi bencana karhutla, JE Penyedia Pangan dan JE Penyedia Air. Sedangkan, Pada dominan ketiga meliputi JE Pengaturan tata aliran air, JE penyedia air dan JE pengaturan iklim pada Kecamatan Mallawa. Adapun peta untuk masing masing jasa ekosistem dapat dilihat pada gambar di bawah. 2.1.1.3.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan energi dan kemandirian pangan tidak terlepas dari potensi geografi Kabupaten Maros. Ketahanan energi dan Kemandirian Pangan dapat dilihat dari Indikator Konsumsi Listrik Perkapita, Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan, Indeks Ketahanan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan, Kapasitas Air baku (M3/Detik), Akses Rumah tangga Terhadap Konsumsi Air Minum.
a.Indeks Ketahanan Energi Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan energinya listriknya dilihat dari jumlah konsumsi litrik perkapita. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah rata-rata listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah (biasanya dalam satu negara) selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Konsumsi listrik perkapita Kabupaten Maros menunjukkan tren penruunan selama tahun 2020-2024. hal ini disebabkan jumlah daya terpasang yang tidak mengalami penambahan, namun jumlah penduduk teru mengalami pertambahan setiap tahunny. Walaupun menunjukkan penurunan konsumsi, namun kapasitas listrik Kabupaten Maros masih dapat mencukupi kebutuhan listrik baik untuk industri, rumah tangga, dalam sektor lainnya selama selama kurang lebih 20 tahun ke depan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 konsumsi listrim perkapita Kabupaten Maros berada jauh dibawah konsumsi listrik perkapita Propinsi Sulawesi Selatan. Grafik 2.2 Konsum Listrik Perkapita Kabupaten Maros dan Propinsi Sualwesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : PLN Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 15
1. 2.Indeks Ketahanan Pangan Dalam rangka mengetahui Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor- faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan kondisi yang baik, dimana nilai IKP Kabupaten Maros berada diatas angka 80,00. Berdasarkan tabel 2.20, kondisi ketahanan pangan Kabupaten Maros berada pada kelompok 6, yaitu kabupaten yang memiliki kondisi ketahanan pangan sangat baik. Walaupun memiliki ketahanan pangan yang sangat baik, namun berdasarkan grafik 2.12, terlihat bahwa IKP Kabupaten Maros menunjukkan penurunan pada tahun 2022, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 hingga tahun 2021. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya semakin banyaknya lahan-lahan sawah yang beralih fungsi baik menjadi pemukiman, pergudangan ataupun fungsi lainnya, sehingga produksi bahan pangan menurun . Grafik 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025
2. 3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, sehingga semakin tinggi PoU maka akan semakin banyak individu atau masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 16 Grafik 2.4 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prop. Sulsel 2025 Data untuk Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2024 belum rilis, sehingga data terkahir yang digunakan adalah tahun 2023. Selama tahun 2020 hingga tahun 2023 angka prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan kabupaten maros menunjukkan angka yang berfluktutaif namun cenderung menurun. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Maros tidak berada dalam kondisi rentan pangan dan gizi. Namun demikian prevalensi selama periode athun 2020 hingga 2023 masih cukup tinggi akibat: Akses terbatas ke pangan bergizi dan berkualitas, ketergantungan pada sumber pangan tertentu (seperti beras), tingkat pendapatan dan pendidikan rumah tangga, pola konsumsi dan kesadaran gizi masyarakat. Dengan demikain masih diperlukan intervensi yang cukup besar dari pemerintah untuk memenuhi kemandirian pangan masyarakat. Selama tahun 2020 hingga tahun 2023 PoU kabupaten maros masih lebih baik dibandingkan Propinsi Selatan diakrenakan nilai PoU Kabupatane Maros lebih rendah dibandingkan Propinsi Sualwesi Selatan. Namun pada tahun 2024 PoU Kabupaten Maros lebih tinggi diabandingkan Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024 PoU Kabupaten Maros sebesar 7.23 %. Angka 7,23 % menggambarkan proporsi penduduk di Kabupaten Maros yang secara teratur tidak memenuhi kebutuhan energi minimum untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. Dengan demikian, sekitar 7 dari setiap 100 penduduk di Kabupaten Maros tergolong mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.
3. 4.Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah, komposisi, dan ketersediaan pangan. PPH didasarkan pada proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, dengan mempertimbangkan daya terima, ketersediaan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH bertujuan untuk memastikan bahwa komposisi kelompok pangan utama dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skornya, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. PPH dapat dihitung dengan mengalikan persentase kontribusi energi aktual dengan bobot, membandingkan skor AKG dengan skor maksimum, dan menggunakan data primer dari survei konsumsi pangan dan data sekunder dari survei sosial ekonomi nasional. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 17 Grafik 2.5 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024 Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025 Pencapaian skor PPH menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga 2024, Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pola konsumsi pangan masyarakat Maros, mendekati skor ideal PPH yaitu 100. Peningkatan ini banyak disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan intervensi seperti; program yang mendorong konsumsi berbagai jenis pangan lokal, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran, selain itu kampanye dan penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang juga memiliki peran yang cukup penting, serta peningkatan infrastruktur dan distribusi pangan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai jenis bahan pangan. Pencapaian skor PPH Kabupaten Maros selama tahun 2021 hingga 2024 berada di atas skor PPH Propinsi Sualwesi Selatan.
4. 5.Indeks Ketahanan Kapasitas air baku adalah jumlah air yang dapat disediakan oleh sumber air baku. Sumber air baku dapat berupa sungai, waduk, embung, mata air, air tanah, atau air hujan. Potensi air baku Kabupaten Maros berasal dari 4 (empat) sumber air, yaitu Bendung Batu Bassi (Bantimurung), Saluran Bendung Lekopancing (Pattontongan), Sungai Maros (Dulang Tanralili), dan Sungai Bantimurung. Debit air secara keseluruhan sebesar 2.920 liter/detik dengan potensi untuk air minum yang dapat dimanfaatkan sebesar 660 liter per detik dan yang telah dimanfaatkan untuk pelayanan air minum sebesar 290 liter/detik. Dengan demikian masih tersisa air baku seebsar 370 liter/detik yang belum termanfaatkan. Tabel 2.11 Kapasitas Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : Perumda Tirta Bantimurung Maros, 2025 No. Nama Air baku induk Jenis Kapasitas (l/det) Kapasitas terpakai (l/det) 1 Sungai Bantimurung Sungai 2010 250 2 Saluran Bendung Lekopancing Sungai 2344 90 3 Sungai Lekopancing Sungai 300 60 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 18 Nama Jumlah Unit SPAM Terpasang ProduksiDistribusi Terjual Belum Terpakai Sambungan Rumah Administratif Teknis 1 MANDAI 49,756 90 73 72 49 17 7,697 30,788 61.88 61.88 MARUSU 8,933 387 1,548 5.94 17.33 2 LAU IKK LAU 27,880 20 11.49 11.2 7.55 9 2,589 10,356 37.14 37.14 3 BANTIMURUNG 14,276 120 120 119 80 0 1,170 4,680 14.25 32.78 MAROS BARU 14,703 773 3,092 11.74 21.03 BONTOA 7,514 51 204 0.69 2.71 SIMBANG 16,415 450 1,800 6.94 10.97 TURIKALE 48,558 6,958 27,832 57.32 57.32 4 TANRALILI SPAM IPA TANRALILI 25,281 60 60 60 41 0 1,205 4,820 17.18 19.07 213,316 290 264.49 262 178 26 21,280 85,120 28.84 39.9 Cakupan Pelayanan(%) SPAM IPA PATTONTO NGAN SPAM IPA BANTIMUR UNG Total No. Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Wil Pelayanan Kapasitas (liter/detik) Jumlah Penduduk Terlayani Tabel 2.12 Tabel Potensi Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : PDAM Kab. Maros, 2025 Sistem pengelolaan air minum selain terdiri dari unit air baku juga terdiri dari unit produksi, unit distribusi dan unit layanan. Guna memberikan layanan penyediaan air minum di Kabupaten maros, selain dari pada infrastruktur SPAM Perkotaan yang dikelola oleh Perumda Tirta Bantimurung juga terdapat SPAM perdesaan yang di kelola oleh unit pengelola SPAM (KP SPAM). Dibawah ini adalah data Unit SPAM Perkotaan yang dikelola oleh oleh Perumda Tirta Bantimurung dan SPAM Pedesaan. Tabel 2.13 SPAM Perkotaan Kab. Maros Tahun 2024 Sumber : Perumda Tirta Bantimurung Kab. Maros No Sumber Air Baku Debit Potensi Kapasitas Terpakai Sisa 1 Bendung Batu Bassi (Bantimurung) 1.270 L/dtk 200 L/dtk 120 L/dtk 80 L/dtk 2 Saluran Bendung Lekopancing (Pattontongan) 1.000 L/dtk 310 L/dtk 90 L/dtk 220 L/dtk 3 Sungai Maros (Dulang Tanralili) 500 L/dtk 100 L/dtk 60 L/dtk 40 L/dtk 4 Sungai Bantimurung 150 L/dtk 50 L/dtk 20 L/dtk 30 L/dtk TOTAL 2.920 L/dtk 660 L/dtk 290 L/dtk 370 L/dtk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 19 Tabel 2.14 SPAM Pedesaan Kab. Maros Tahun 2024 NO Nama Unit SPAM Kapasitas Air Baku Yang Digunakan (liter/detik) Kapasitas (liter/detik) TerpasangProduksiDistribusi TerjualBelum Terpakai 1 SPAM TANRALILI (PDAM) 60 60 60 60 41 0 2 SPAM Pattontongang (PDAM) 100 90 73 72 49 17 3 SPAM LAU (PDAM) 50 20 11.49 11.2 7.5 9 4 SPAM BANTIMURUNG 200 120 120 119 80 0 5 KPSPAMS PATTONTONGAN 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 0 6 KPSPAMS BONTO BUNGA 0.74 0.74 0.74 0.74 0.65 0 7 KPSPAMS BONTO MARANNU 0.99 0.99 0.99 0.99 0.1 0 8 KPSPAMS MONCONGLOE BULU 1 1 1 1 0.92 0 9 KPSPAMS MONCONGLOE LAPPARA 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 10 KPSPAMS MATTIRO TASI 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 0 11 KPSPAMS BORI KAMASE 1.96 1.96 1.96 1.9 1 0 12 KPSPAMS NISOMBALIA 1.08 1.08 1.08 1.08 0.93 0 13 KPSPAMS PABENTENGAN 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0 14 KPSPAMS TELLUMPOCCOE 2 2 2 2 2 0 15 KPSPAMS A`BULOSIBATANG 2.6 2.6 2.6 2.6 2.57 0 16 KPSPAMS BONTO MARANNU 1.27 1.27 1.27 1.27 1.15 0 17 KPSPAMS MINASA UPA 0.76 0.76 0.76 0.76 0.62 0 18 KPSPAMS SALENRANG 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 0 19 KPSPAMS BONTO LEMPANGAN 2 2 2 2 1.5 0 20 KPSPAMS ALATENGAE 1.3 1.3 1.3 1.3 1 0 21 KPSPAMS MINASA BAJI 1.41 1.41 1.41 1.41 1 0 22 KPSPAMS MATTOANGIN 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 23 KPSPAMS LEANG-LEANG 2 2 2 2 1.8 0 24 KPSPAMS TUKAMASEA 3 3 3 1.5 1 0 25 KPSPAMS BARUGA 3 3 3 2 1.5 0 26 KPSPAMS JENETAESA 1.11 1.11 1.11 1.11 1 0 27 KPSPAMS SAMANGKI 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 0 28 KPSPAMS SIMBANG 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 0 29 KPSPAMS TANETE 1.8 1.8 1.8 1.8 1 0 30 KPSPAMS SAMBUEJA 2.39 2.39 2.39 1.5 1.3 0 31 KPSPAMS DAMAI 0.73 0.73 0.73 0.73 0.62 0 32 KPSPAMS ALLAERE 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 33 KPSPAMS PURNA KARYA 1.59 1.59 1.59 1.59 1 0 34 KPSPAMS LEKO PANCING 2 2 2 1.7 1.2 0 35 KPSPAMS TODDO PULIA 2.06 2.06 2.06 2 1.5 0 36 KPSPAMS BONTO MANAI 1 1 1 1 1 0 37 KPSPAMS BONTOMATINGGI 1 1 1 1 1 0 38 KPSPAMS PUCAK 1 1 1 1 1 0 39 KPSPAMS TODDOLIMAE 1.52 1.52 1.52 1.5 1.2 0 40 KPSPAMS BENTENG GAJAH 1.59 1.59 1.59 1.59 1.5 0 41 KPSPAMS TOMPO BULU 1.64 1.64 1.64 1.64 1.5 0 42 KPSPAMS BONTO MANURUNG 1.64 1.64 1.64 1.64 1.5 0 43 KPSPAMS TIMPUSENG 1 1 1 1 1 0 44 KPSPAMS SAWARU 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1 0 45 KPSPAMS MARIO PULANA 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0 46 KPSPAMS PATTIRO DECENG 1.7 1.7 1.7 1.2 1 0 47 KPSPAMS CENRANA 2 2 2 2 1 0 48 KPSPAMS PATTANYAMANG 2 2 2 2 1.5 0 49 KPSPAMS BENTENG 2.5 2.5 2.5 2.5 1 0 50 KPSPAMS CENRANA BARU 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 20 NO Nama Unit SPAM Kapasitas Air Baku Yang Digunakan (liter/detik) Kapasitas (liter/detik) TerpasangProduksiDistribusi TerjualBelum Terpakai 51 KPSPAMS LAIYA 1 1 1 1 1 0 52 KPSPAMS LEBBOTENGNGAE 1.5 1.5 1.5 1 1 0 53 KPSPAMS LABUAJA 1.8 1.8 1.8 1.2 1.1 0 54 KPSPAMS ROMPE GADING 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 0 55 KPSPAMS LIMAM POCCOE 1.9 1.9 1.9 1.9 1.5 0 56 KPSPAMS BAJI PAMAI 2.5 2.5 2.5 1.5 0.1 0 57 KPSPAMS BARUGAE 1 1 1 1 1 0 58 KPSPAMS PADAELO 1 1 1 1 1 0 59 KPSPAMS BENTENGE 1.07 1.07 1.07 1.07 0.95 0 60 KPSPAMS SABILA 1.2 1.2 1.2 1.2 0.1 0 61 KPSPAMS BATU PUTIH 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0 62 KPSPAMS GATTARENG MATINGGI 2 2 2 2 1.5 0 Total 58 500.21 380.21 354.7 345.98 242.07 26 Sumber : RISPAM Kab. Maros/PUTRPP Kab. Maros 2023
5. 6.Capaian Pesentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Perpipaan Serta Jumlah Sambungan Rumah Perpipaan Perkotaan Dan Perdesaan. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Pada tahun 2024 persentase SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Maros sekitar 33, 94 %, dengan jumlah sambungan Rumah 27,076 SR. Grafik 2.6 Persentase Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kab. Maros 2021 – 2024 Sumber : Data SIMSPAM 2024 Dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan, Jumlah persentase capaian akses air minum perpipaan di Kabupaten Maros berada pada peringkat sepuluh dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 21 persentase akses 33,94 %, dibawah Kabupaten Toraja utara dengan persentase akses 40.23 % dan jauh di bawah Kota Palopo yang berada pada peringkat satu jumlah akses air minum terbanyak di Propinsi Sulawesi Selatan dengan persentase akses 95 %. Grafik 2.7 Perbandingan % Akses Air Minum Perpipaan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Sumber : Data SIMSPAM 2025 Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa dibutuhkan strategi Optimalisasi Kapasitas penyediaan Air Minum di Kabupaten Maros melihat jumlah kebutuhan dari potensi bertambahnya jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Air minum aman merupakan air yang memenuhi syarat kualitas kesehatan sesuai dengan permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum syarat kualitas air minum aman antara lain syarat mikrobilogi, kimiawi, dan fisik. Berdasarkan survey SKMART di propinsi Sulawesi Selatan persentase air minum rumah aman yang bebas dari E-coli, TDS, ph nitrat dapat dilihat dari data dibawah ini. Dari survey SKMART di Kabupaten Maros terdapat 16. 82 % Air aman di Kabupaten Maros Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman hasil survey kualitas air minum di Propinsi Sulawesi Selatan Sumber: Survey SKMART Dari data diatas Kabupaten Maros memiliki 16,82 % jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman berada diatas rata rata propinsi yang berada pada angka 15,32 %. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 22
6. 7.Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan paramater tambahan. Parameter wajib sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Parameter- paremeter tersebut dapat dikatakan sebagai baku mutu air minum (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010). Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2023 sebesar 23,33 persen, atau sekitar 23.354 rumah tangga. Masih rendahnya akses masyarakat terkait air siap minum perpipaan disebabkan belum maksimalnya pelayanan air minum di wilayah pesisir (Bontoa, Marusu, Lau) dikarenakan kondisi geografis pada ke- 3 kecamatan tersebut yang sangat jauh dari sumber air baku, sehingga untuk menjangkau kecamatan tersebut diperlukan pemasangan pipa yang sangat panjang, selain itu ke-3 kecamatan tersebut tidak memiliki sumber air tawar yang dapat dijadikan sebagai sumbr air minum. Fungsi bendungan lekopancing yang merupakan penyuplai utama air bersih bagi Kota Makassar juga merupakan salah satu permasalahan terkait supply air siap minum di Kabupaten Maros, dimana debit air semakin berkurang sedangkan jumlah rumah tangga yang akan dilayani semakin bertambah. Walaupun akses rumah tangga terhadap air siap minum Kabupaten Maros masih cukup rendah, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tahun 2024 akses rumah tangga Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 38.53 %, sedang Kabupaten Maros Sebesar 34,89 %. Grafik 2.9 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Maros Tahun 2024 Sumber : Bappelitbanda Prov. Sulsel, 2025 (diolah)
7. 8.Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan paramater tambahan. Parameter wajib sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Parameter- paremeter tersebut dapat dikatakan sebagai baku mutu air minum (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010). Akses Rumah tangga terhadap konsumsi airminum Kabupaten maros menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024 persentase akses rumah tangga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Penurunan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 23 ini disebabkan adanya pertambahan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Maros akibat migrasi penduduk dari Kota Makassar. Hal ini banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota makassar seperti Kecamatan Mandai, Moncongloe, dan Marusu. Pertambahan penduduk ini otomatis juga menambah jumlah pemukiman sedangkan kapasitas air baku sangat terbatas untuk penyediaan air minum. Selain itu belum maksimalnya pelayanan air minum di wilayah pesisir (Bontoa, Marusu, Lau) dikarenakan kondisi geografis pada ke-3 kecamatan tersebut yang sangat jauh dari sumber air baku, sehingga untuk menjangkau kecamatan tersebut diperlukan pemasangan pipa yang sangat panjang, kemudian pada kecamatan tersebut tidak memiliki sumber air tawar yang dapat dijadikan sebagai sumbr air minum. Fungsi bendungan lekopancing yang merupakan penyuplai utama air bersih bagi Kota Makassar juga merupakan salah satu permasalahan terkait supply air siap minum di Kabupaten Maros, dimana debit air semakin berkurang sedangkan jumlah rumah tangga yang akan dilayani semakin bertambah Grafik 2.10 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PUTRPKPP Kab. Maros, 2025 2.1.1.3.5. Lingkungan Hidup Berkualitas Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal, serasi, dan seimbang. Ini meliputi aspek-aspek seperti kualitas udara, air, tanah, keberadaan flora dan fauna, serta pengelolaan sampah yang baik. Gambaran kondisi lingkungan ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.
8. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTLH). Berdasarkan peraturan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka nilai IKHL Kabupaten Maros tahun 2020 hingga 2024 termasuk dalam kategori SEDANG, sehingga perlu disusun alternatif pengelolaan lingkungan agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Apabila dibandingkan antara IKLH RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 24 Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 diketahui bahwa IKLH Kabuaten Maros masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan dalam IKLH Provinsi Provinsi Sulawesi Setan telah dimasukkan inidktor kualitas laut sedangkan untuk Kabupaten Maros tidak menggunakan indikator tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah komposit yang digunakan dalam menggunakan IKLH Provinsi ebih banyak idbandingkan jumlah komposit IKLH kabupaten. Grafik 2.11 Indesk Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas LH Kab. Maros, 2025 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, IKHL tersusum atas 3 (tiga) komposit yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH). Pada peridoe tahun 2020 hingga tahun 2024, Kondisi IKA dan IKU Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan, sedangkan IKTLH menunjukkan tren penurunan. Kondisi kualitas air di Kabupaten Maros lebih banyak disebabkan oleh limbah cair atau padat yang berasal dari rumah tangga (domestik), industri serta pertanian. Dikarenakan tingkat pencemaran sedang, tingkat pencemaran sungai dapat normal dengan sedirinya sifat air sungai yang mengalir. Sedangkan kualitas udara di Kabupaten Maros banyak disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Namun demikian secara umum kondisi udara yang masih cukup baik didorong oleh masih luasnya areal hutan, serta RTH, kemudian sepanjang jalan masih dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan. Untuk kondisi tutupan lahan lebih disebabkan kondisi Luas wilayah, Luas Hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, RTH (Ruang Terbuka Hijau), Taman Kehati, Tutupan Vegatasi Revelan Lainnya, RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semakin berkurang akibat adanya pembukaan lahan untuk pemukiman, perdagangan, transportasi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Pada tahun 2024, Kabupaten Maros masih secara aktif menerapkan Indeks Pertanaman (IP) 300, artinya petani dapat melakukan tiga kali tanam-panen per tahun di lahan yang memiliki sistem irigasi memadai. Kecamatan-kecamatan yang sudah menerapkan sistem IP 300 meliputi: Bantimurung, Simbang, Camba, Cenrana, dan Mallawa, karena memiliki infrastruktur irigasi yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan luas tanam mencapai 62.002 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 25 hektare pada tahun 2025 sebagai bagian dari optimalisasi produksi padi melalui peningkatan indeks pertanaman. Grafik 2.12 Indesk Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas LH Kab. Maros, 2025 Jumlah produksi perikanan budidaya Maros tahun 2024, berdasarkan data dari Kabupaten Maros Dalam Angka 2025, sekitar 30.562,90 ton ikan (gabungan ikan Mas/Goldfish, Patin/Pangasius, dan Bawal Tambak).
9. 2.Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Rumah tangga bersanitasi aman adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pembuangan tinja, pembuangan air limbah. Terkait akses terhadap sanitasi aman, capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktutaif selama tahun 2020 hingga 2024, namun secara umum terdapat peningkatan, namun capaian Rumah tangga Sanitasi aman secara umum masih sangat kecil dibandingkan dengan jumah total rumah tangga. Grafik 2.13 Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PUTRPKPP Kab. Maros, 2025 Masih sangat rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman disebabkan beberapa hal, diantaranya : (1) Belum berfungsinya IPLT secar optimal sehingga limbah yang berasal dari rumah tangga belum seluruhnya dapat dibuang ke IPLT, (2) Daya tampung RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 26 IPLT yang hanya sebesar 6 m3/hari menyebabkan layanan hanya berada pada kawasan perkotaan (Kecamatan Turikale, Kecamatan mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau), (3) Armada truk penghisap tinja belum dapat beroperasi secara maksimal diakibatkan Kabupaten Maros hanya memiliki 1 unit truk yang beroperasi. Realisasi akses rumah tangga dengan sanitasi aman Kabupaten Maros masih berada dibawah reliasi Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga 2024, walaupun baik Kabupaten Maros maupun Propinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan pada 3 tahun terakhir.
10. 3.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan. Capaian pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Maros cenderung menurun pada tahun 2020 hingga 2023 disebabkan semakin tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu areal TPA (10 Ha) memerlukan penambahan luas untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk yang mencapai 50.000 ton setiap tahunnya. Faktor lain yang menyebabkan masih belum maksimalnya pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Maros disebabkan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi (pegunungan), seperti Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tompobulu belum dapat terlayani untuk pengelolaan sampah di TPA. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampai Kabupaten Maros masih lebih baik selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Grafik 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : SIPSN KLHK, 2025 Sebagai data pendukung dbawah ini adalah capaian Jumlah timbulan sampah, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah samapi masuk ke TPA tahun 2021 – 2024. 100,63 100,65 100,67 100,83 99,51 95,59 98,65 98,69 98,73 98,75 92 94 96 98 100 102 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab. Maros Rasio Jenis Kelamin Penduduk Prov. Sulsel RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 27 Tabel 2.15 Capaian Jumlah Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Sampah Masuk ke TPA Kab. Maros 2021 – 2024 Tahun Timbulan Sampah Tahunan (Ton/ Tahun) Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/ Tahun) % Penguranga n Sampah Penanganan Sampah Tahunan (Ton/ Tahun) % Penangana n Sampah Sampah Terkelola Tahunan (Ton/ Tahun) Sampah Masuk TPA (Ton/ Tahun) Timbulan Sampah Terolah difasilitas Pengolahan Sampah (%) Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/ Tahun) Sampah Terdaur Ulang (%) 2021 57,950.00 12,112.00 20.90 29,218.00 50.42 41,330.00 29,200.00 20.93 3.24 0.01 2022 58,951.00 13,437.24 22.79 30,112.00 51.08 43,549.24 29,930.00 23.10 3,292.65 5.59 2023 59,862.05 9,754.54 16.27 33,050.75 55.12 42,805.00 32,850.00 16.60 8,473.69 14.13 2024 60,385.60 10,632.43 17.61 32,539.75 53.89 43,172.18 32,302.50 18.00 9,251.34 15.32 Sumber : SIPSN 2025
11. 4.Rumah Tangga Dengan Pelayanan Penuh Pengumpulan Sampah Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga denga mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2020 masih sangat rendah dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan pelayanan pengumpulan sampah rumah tangga hanya dapat dilakukan pada wilayah kecamatan perkotaan (Turikale, Maros Baru, Lau dan Mandai) bahkan tidak seluruh wilayah kelurahan dan desa pada ke-4 kecamatan tersebut dapat terlayani, dikarenakan jumlah armada pengangkut sampah yang sangat terbatas baik roda empat maupun roda dua, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi geografis Kabupaten Maros yang terdiri dari pegunungan juga merupakan kendala dalam melakukan pelayanan. Kurang lebih 4 kecamatan berada pada wilayah pegunungan yang sangat sulit untuk terjangkau layanan penanganan sampah. Grafik 2.15 Rumah Tangga Dengan Pelayanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas LH Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 28 Adapun data terkait capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah tahun 2024 adalah : Tabel 2.16 Capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Propinsi Suawesi Selatan Tahun 2024 NO KABUPATEN/ KOTA Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Dukcapil) Jumlah Rumah Tangga Tahun 2024 Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahn ya Diolah di Bank Sampah Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampa hnya Diolah di TPS3R Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahny a Diolah di TPST Diluar TPA Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahn ya Diolah di PDU Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahn ya Diolah di Rumah Kompos Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahnya Diolah di Komposting Skala Kecil atau RT/RW Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sanpahnya Diolah di Biodigester Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga yang Sampahnya Diolah di RDF Tahun 2024 Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpula n Sampah Tahun 2024 % Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpula n Sampah Tahun 2024 a b c d e f g h i j k = c+d+e+f+g +h+i+j l = k/b*100 1 Kepulauan Selayar 143096 35774 860 200 0 0 0 0 0 0 1060 2.96 2 Bulukumba 480672 120168 1195 392 362 0 362 396 0 0 2707 2.25 3 Bantaeng 217267 54317 1419 1000 0 0 583 166 0 0 3168 5.83 4 Jeneponto 423005 105751 2266 2261 0 0 0 0 12 0 4539 4.29 5 Takalar 332863 83216 315 743 0 687 0 0 0 0 1745 2.10 6 Gowa 825369 206342 1059 0 0 0 0 0 0 0 1059 0.51 7 Sinjai 276269 85630 954 2457 0 0 0 0 0 0 3411 3.98 8 Maros 414406 82881 4750 350 0 0 0 250 0 0 5350 6.46 9 Pangkep 361791 90448 556 155 110 0 0 0 0 9754 10575 11.69 10 Barru 196001 49000 985 22 0 0 35 0 0 0 1042 2.13 11 Bone 827372 206843 9450 275 0 0 115 260 0 0 10100 4.88 12 Soppeng 240955 59090 158 800 0 0 200 85 0 0 1243 2.10 13 Wajo 400699 100175 166 200 39 0 25 0 0 0 430 0.43 14 Sidrap 332560 83140 3808 2708 0 0 1969 158 0 0 8643 10.40 15 Pinrang 423146 105787 1422 4064 0 0 0 185 0 0 5671 5.36 16 Enrekang 232865 58216 139 265 0 0 18 0 0 0 422 0.72 17 Luwu 385361 77072 121 30 0 0 0 0 0 0 151 0.20 18 Tana Toraja 258934 64734 0 0 0 0 52 0 0 0 52 0.08 19 Luwu Utara 333127 81003 20 1000 1750 0 0 0 0 0 2770 3.42 20 Luwu Timur 323422 80856 2004 0 0 0 401 0 0 0 2405 2.97 21 Toraja Utara 266513 53303 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0.09 22 Makassar 1482354 370589 10105 1559 0 0 0 0 0 0 11664 3.15 23 Parepare 163314 40829 546 95 0 0 0 132 50 0 823 2.02 24 Palopo 182898 56526 10 200 0 0 0 0 0 0 210 0.37 Sulawesi Selatan 9524259 235168 8 42358 1877 6 2261 687 3760 1632 62 9754 79290 3.27 Sumber: SIPSN 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 29 2.1.1.3.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan suatu daerah untuk menghadapi dan pulih dari dampak bencana dan perubahan iklim, serta terus berkembang. Ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi, mengelola risiko, dan membangun kapasitas untuk mengatasi dampak jangka panjang. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim digambarkan melalaui capaian Indeks Resiko Bencana dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
12. 1.Indeks Resiko Bencana Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Pencapaian IRB Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 secara umum menunjukkan tren yang membaik dan menunjukkan penurunan resiko. dimana nilai IRB Kabupaten Maros menunjukkan penurunan. Walaupun menunjukkan penurunan, resiko bencana di Kabupaten Maros dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih berada pada kategori SEDANG. Masih tingginya resiko bencana di Kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) Akibat pertambahan penduduk yang cukup tinggi, semakin banyak lahan penampung resapan air yang berubah fungsi menjadi areal pemukiman (2) Banyaknya pembukaan lahan penahan air di areal hulu untuk dijadikan kebun atau ladang oleh penduduk sekitar (3) Masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait resiko bancana yang dapat terjadi (4) Kelembagaan penanganan bencana yang masih memerlukan pembenahan dan penguatan dalam rangka deteksi dini dan penanggulangan awal bencana. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengn Indeks Resiko Bencana Propinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum Propinsi Sualwesi Selatan rentan mengalami bencana dibandingkan Kabupaten Maros secara umum. Grafik 2.16 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : InaRISK BNPB, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 30
13. 2.Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengatur pelibatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK. Kegiatan dilaporkan melalui aplikasi AKSARA sejak tahun 2018, namun Kabupaten Maros Baru melakukan penginputan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Berdasarkan pelaporan melalui AKSARA, potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 831,85 ton CO2 eq. Pada tahun 2021, potensi kumulatif mencapai 941,82 ton CO2 eq, namun tidak mengalami peningkatan hingga 2024 dikarenakan pelaporan kegiatan mitigasi melalui AKSARA tidak dilakukan. Koordinasi terkait emisi GRK, dalam hal ini penginputan AKSARA sempat vakum, baru aktif kembali pada tahun 2024. Berdasarkan nilai potensi kumulatif, Kabupaten Maros berkontribusi sebesar 0,03% terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca untuk Kabupaten Maros merupakan indikator proksi dari indikator persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dohiutng berdasarkan capaian dalam aplikasi AKSARA Bappenas. Potensi kumulatif penurunan emisi GRK Kabupaten Maros tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.17 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : AKsara GRK Bappenas, 2025 2.1.1.3.7. Demografi
a.Kondisi Demografi 2020 – 2024 Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah penduduk Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2020-2024. Setelah adanya sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk tertinggi pada periode tahun 2020 hingga RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 31 2024 berada di Kecamatan Mandai dengan jumlah total penduduk pada periode tersebut adalah 55.398 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 13.806 jiwa hingga tahun 2024. Tingginya jumlah penduduk pada Kecamatan Mandai pada tahun 2020, disebabkan pada tahun tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus penduduk, kemudian dari sensus tersebut diperoleh hasil tingginya migrasi penduduk masuk di Kabupaten Maros (14,91 persen) dan sebagian besar migrasi tersebut berada di Kecamatan Mandai, tingginya migrasi penduduk masuk tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya; (1) Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Kota makassar yang berpindah domisli ke Kabupaten Maros, dalam hal ini Kecamatan Mandai dikarenakan bekerja di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada di Kecamatan Mandai; (2) Adanya akses tol yang menghubungkan pusat kota makassar dengan Kabupaten Maros sehingga dapat menghemat waktu tempuh perjalanan; (3) Banyaknya pembangunan perumahan subsidi di Kecamatan Mandai. Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 RERATA 1 Mandai 51.793 53.406 55.277 57.505 59.008 55.398 2 Moncongloe 23.742 24.336 25.059 25.764 25.938 24.968 3 Maros Baru 28.364 28.613 28.984 29.303 29.339 28.921 4 Marusu 34.319 35.105 36.046 37.062 37.486 36.004 5 Turikale 48.541 48.963 49.568 50.188 50.231 49.498 6 Lau 27.542 27.686 27.941 28.135 28.262 27.913 7 Bontoa 30.598 30.799 31.119 31.449 31.474 31.088 8 Bantimurung 32.831 33.082 33.474 33.879 33.972 33.448 9 Simbang 25.544 25.697 25.960 26.190 26.409 25.960 10 Tanralili 30.950 31.448 32.067 32.706 32.800 31.994 11 Tompobulu 15.945 16.004 16.139 16.206 16.294 16.118 12 Camba 14.221 14.291 14.416 14.487 14.503 14.384 13 Cenrana 14.574 14.553 14.601 14.573 14.572 14.575 14 Mallawa 12.811 12.941 13.123 13.252 13.302 13.086 Maros 391.775 396.924 403.774 410.699 413.590 403.352 Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 32
1. 1.Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 rata-rata sebesar 1,36 persen. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,73 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,70 persen. Tingginya laju pertumbuhan pada tahun 2022 dan 2023 masih disebabkan oleh faktor migrasi penduduk ke Kabupaten Maros akibat cukup gencarnya pembangunan perumahan subsidi di sekitar kecamatan Tanralili, Mandai, Marusu dan Moncongloe. Faktor geogarfi Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar menjadi faktor utama tingginya imigrasi masuk, kemudian faktor biaya hidup yang cukup rendah juga mejadi kunci penting terjadinya migrasi. Pada tahu 2024 laju pertumbuhan penduduk berada dibawah 1 persen disebabkan lonjakan penambahan penduduk telah terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2024 tidak terlalu banyak lagi migrasi penduduk masuk ke Kabupaten Maros. Faktor pertambahan penduduk lebih disebabkan oleh angka kelahiran yang masih cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk khusus Kec. Cenrana tahun 2020-2025, angkanya nyaris stabil bila dibandingkan kecamatan lain yang biasanya mengalami kenaikan atau penurunan signifikan akibat migrasi, kelahiran, dan kematian. jumlah penduduk Kecamatan Cenrana stabil cenderung menurun karena keseimbangan alami antara kelahiran dan kematian, serta rendahnya mobilitas penduduk. Kondisi ini berbeda dengan kecamatan lain di Maros yang lebih dinamis karena faktor urbanisasi dan migrasi. Apabila dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Selatan, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros masih jauh berada di bawah Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Grafik 2.18 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatab Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prop. Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 33 Berdasarkan kecamatan, Kecamatan Mandai memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2024 kemudian diikuti oleh Kecamatan Moncongloe dan Marusu. Hal ini diakibatkan ke-3 kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga pada kecamatan tersebut paling tingkat migrasi penduduk juga yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Grafik 2.19 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber BPS Kab. Maros (Diolah), 2025 Sejak tahun 2020 di Kabupaten Maros terjadi penurunan angka penduduk non produktif hal tersebut berakibat dari semakin menurunnya rasio ketergantungan penduduk non produktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) terhadap penduduk produktif, hal ini data dilihat dari trend penurunan yang signikan dari angka 51, 25 pada tahun 2020 menjadi 45 pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 46 pada tahun 2024. Dari data dibawah ini dari dapat dilihat bahwa dari 100 jumlah penduduk produktif di Kabupaten Maros menanggung jumlah penduduk non produktif yang semakin menurun dari 51,25 menjadi 45 pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun ini terjadi peningkatan jumlah sumber daya ekonomi dalam hal ini penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan dengan efisien sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 46, artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (15–64 tahun) harus menanggung 46 orang penduduk usia non-produktif (yaitu anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia usia 65 tahun ke atas). Dengan kata lain, beban ketergantungan relatif rendah sampai sedang, karena jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding kelompok yang belum/tidak produktif. Implikasi yang akan timbul adalah bonus demografi Kabupaten RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 34 Maros masih mayoritas penduduk berada pada usia produktif sehingga potensi pertumbuhan ekonomi tinggi bila disertai lapangan kerja yang cukup. Grafik 2.20 Rasio Ketergantungan Kab. Maros 2020 – 2024 Sumber: BPS (Diolah)
2. 2.Rasio Penduduk Selama tahun Tahun 2020-2023 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut sebesar 100,69. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros hampir sama jumlahnya dengan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2024 rasio jenis kelamin menujukkan angka sebesar 99,51 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Terdapat perbedaaan rasio jenis kelamin antara Kabupaten Maros dan Propinsi Sualwesi Selatan, dimana rasio jenis kelamin Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga 2024 berada diatas 100 sehingga diketahui jumlah penduduk laki-laki lebih sedikti dibandingkan penduduk perempuan selama tahun 2020 hingga 2024. Grafik 2.21 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prop. Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 35 Pada tahun 2024 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin diatas 100, yaitu Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Maros baru, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Tompobulu. sedangkan kecamatan lainnya memiliki rasio jenis kelamin diabwah 100. Grafik 2.22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025
3. 3.Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Kabupaten Maros pada selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu adanya migrasi penduduk masuk yang cukup besar terutama pada tahun 2020 (berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS), serta adanya perubahan luas wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022, dimana sebelumnya luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 Km2, kemudian setelah dilakukan pengukuran kembali dalam rangka penyusunan RTRW baru, luas wilayah Kabupaten Maros menjadi 1.444,83 km2. Grafik 2.23 Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prop. Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 36 Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2020 – 2024, dimana pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Maros sebesar 242 jiwa/km2, kemudian meningkat hingga 287 jiwa/km2 pada tahun 2024. Kepadatan penduduk Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi Sulawesi Selatan Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mandai dengan kepadatan penduduk selama tahun 2024 sebesar 1.547 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Mallawa dengan kepadatan 58/jiwa km2. Walaupun Kecamatan Moncongloe memiliki jumlah penduduk terbesar ke dua pada tahun 2024, namun luas wilayah kecamatan tersebut masih lebih besar dibandingkan Kecamatan Turikale, sehingga kepadatan penduduk Kecamatan Turikale lebih tinggi dibandingkan kecamatan Moncongloe Grafik 2.24 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025
4. 4.Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa baik pembangunan di suatu wilayah memperhatikan aspek kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk. IPBK merupakan indeks komposit yang terdiri dari lima dimensi, yaitu Partisipasi, Keberlanjutan, Pemihakan, Integrasi, dan Kesetaraan. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Pembangunan yang memperhatikan aspek kependudukan, menempatkan penduduk sebagai pusat dalam proses pembangunan. Lima Dimensi IPBK:
5. 1.Partisipasi adalah mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.
6. 2.Keberlanjutan maksudnya adalah mengukur sejauh mana pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
7. 3.Pemihakan: Mengukur sejauh mana pembangunan memihak kelompok yang rentan atau marginal.
8. 4.Integrasi: Mengukur sejauh mana pembangunan mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 37
9. 5.Kesetaraan: Mengukur sejauh mana pembangunan menciptakan kesetaraan gender dan kelompok lain. Menilai apakah pemerintah telah menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Menilai seberapa baik pembangunan memperhatikan aspek kependudukan. Menilai keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah. Grafik 2.25 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2025 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabipaten Maros pada tahun 2020 sebesar 50,70 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,9.
10. 5.Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Median usia kawin pertama adalah usia di mana 50% dari perempuan dalam kelompok usia tertentu telah menikah untuk pertama kalinya. Ini berarti, jika median usia kawin pertama adalah 22 tahun, maka setengah dari perempuan dalam kelompok usia tersebut telah menikah sebelum usia 22 tahun, dan setengahnya lagi menikah setelah usia 22 tahun. MUKP digunakan untuk memahami tren usia pernikahan pertama pada perempuan dan dapat menjadi indikator untuk program-program keluarga berencana. Grafik 2.26 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 38 Median usia kawin pertama di Kabupaten Maros pada tahun 2024 untuk perempuan usia 25-49 tahun adalah 22,00 tahun. Ini berarti setengah dari perempuan di kabupaten tersebut menikah sebelum usia 22,00 tahun, dan setengahnya lagi menikah setelah usia tersebut. Perlu dicatat bahwa angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi untuk perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.
11. 6.Proyeksi Demografi 2025 – 2030 Proyeksi demografi adalah cara penggambaran kondisi penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk Kabupaten Maros 2025-2030 menggunakan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) yang dilakukan oleh BPS. Penduduk tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan BPS sebesar 419.148 jiwa dan pada tahun 2030 sebesar 445.149. Parameter tren demografi Penduduk Kabupaten Maros tahun 2020 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.18 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 - 2024 Parameter 2020 2025 2030 PENDUDUK Laki-Laki 195.830 214.934 238.737 Perempuan 194.520 213.025 236.618 Total 390.350 427.960 475.355 Rasio jenis Kelamin 101 101 101 Komposisi Umur (%) 0-14 26,17 24,96 24,23 15-64 68,32 68,53 67,90 65+ 5,51 6,51 7,87 Rasio Ketergantungan (%) 46,37 45,92 47,28 Fertilitas Total Fertility Rate (TFR) 2,29 2,20 2,13 Mortalitas Infant Mortality Rate (IMR) 17,76 17,23 15,28 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 475.355 orang, dengan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2025 hingga 2030 rata-rata sebesar 1,35 persen. Jumlah penduduk pertahun selama tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada grafik dibawah ini Proyeksi penduduk Kabupaten Maros 2025-2030 menggunakan data hasil proyeksi BPS, dimana proyeksi dilakukan berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 2025-2030. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2025 sebanyak 416,145 jiwa dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 424,959 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk pertahun (2025-2030) sebesar 7.01 persen dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1.36 % persen. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 445,149 jiwa. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 39 Grafik 2.27 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025 Pertambahan penduduk pada tahun 2025 hingga tahun 2030 sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran (Total fertility rate/TFR) dan faktor kematian (Infant Mortality Rate/IMR), dan Migrasi. TFR Kabupaten Maros selama tahun 2025 hingga 2035 berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan tren penurunan, dimana TFR Kabupaten Maros tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,20 kemudian pada tahun 2030 sebesar 2,13. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ibu akan melahirkan 2-3 orang anak, yang berarti bahwa pengendalian penduduk merupakan faktor utama pada angka kelahiran. Grafik 2.28 Proyeksi Total Fertility rate (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Selain TFR, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah Angka Kematian (IMR). Angka IMR Kabupaten Maros juga menunjukkan proyeksi penurunan selama tahun 2025 hingga tahun 2030. IMR Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 17,76, kemudian diproyeksikan menurun hingga mencapai 17,23 pada tahun 2025 dan 15,28 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat, utamanya ibu hamil dan ibu melahirkan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka IMR. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 40 Grafik 2.29 Proyeksi Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2030 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini disebabkan secara umum luas wilayah Kabupaten Maros mengalami perubahan setelah adanya RTRW Kabupaten Maros pada tahun 2023, dimana luas Kabupaten Maros sebesar 1.443,80 km2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 241 jiwa/km2, kemudian meningkat hingga mencapai 290 jiwa/km2 pada tahun 2025 dan 308 jiwa/km2 pada tahun 2030. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dapat menyebabkan dampak positif dan negatif, yaitu terciptanya pasar yang besar untuk barang dan jasa, menarik investasi, seperti pusat perbelanjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan, Efisiensi Infrastruktur, Transportasi umum, listrik, air bersih, dan layanan digital lebih layak dikembangkan karena jumlah pengguna tinggi, serta lebih mudah menjangkau layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dampak Negatif berupa kemacetan dan beban transportasi, keterbatasan lahan hiaju serta laih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman makin tinggi, tingginya resiko bencana banjir, dan beberapa dampak lainnya. Grafik 2.30 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Komposisi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk produktif (15-64) masih lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif (14 tahun kebawah dan 65 tahun keatas), dengan Rasio Ketergantungan sebesar RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 41 46,37 persen. Dengan demikian bahwa 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 46 orang penduduk usia tidak produktif. Namun berdasarkan hasil proyeksi, beban ketergantungan penduduk non produktif terhadap penduduk produktif akan semakin bertambah pada tahun 2030. Hal ini terlihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Maros tahun 2030 sebesar 47,28 persen. Grafik 2.31 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2030 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Ekonomi Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator- indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks di Kabupaten Maros. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantunagn suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal ini tergambar dari konstribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kabupaten Maros. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 42 Grafik 2.32 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025 Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (year-on-year), sedikit melambat dibandingkan dengan 5,05% pada tahun 2023, namun tetap menunjukkan kinerja yang solid. Beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 antara lain: Konsumsi Rumah Tangga: Meningkatnya belanja konsumen, didorong oleh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program sosial pemerintah. Investasi tumbuh sebesar 4,61% secara tahunan, mencatatkan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Peningkatan belanja pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan subsidi, turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan dan Proyeksi 2025, meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain: Ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi kebijakan tarif dari negara mitra dagang, dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian, meskipun Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter yang hati-hati. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan ketahanan dan prospek yang positif. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan stabilitas makroekonomi, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya pada tahun 2025. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan. pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 43 penggunaan dari nilai tambah tersebut. Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 696,252 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 43 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 652,648 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 377,208 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 396,142 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terkahir, struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 21,84%. Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan angka 5,39%, yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,02% . Pendapatan per Kapita: Meningkat dari Rp35,52 juta pada tahun 2023 menjadi Rp37,77 juta pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan sebesar 6,33% . Sektor-sektor Pendorong Pertumbuhan adalah sektor pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Gowa. Program "Beautiful Malino" dan pembangunan destinasi wisata baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, dan Malino Wonderland berhasil menarik investasi sebesar Rp400 miliar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . UMKM dan Inovasi Rumah Produktif: Inovasi "Proksi Rumah Produktif" yang diluncurkan oleh Pemkab Gowa berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan 167 desa/kelurahan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gowa berhasil masuk sepuluh besar dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Inovasi "Proksi Rumah Produktif" menjadi salah satu faktor utama yang diakui dalam penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan . Meskipun perekonomian Kabupaten Gowa menunjukkan kinerja yang positif, tantangan seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemkab Gowa terus mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Kota Makassar berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 147.989,20 milyar di tahun
12. 2024.Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 44 lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 20,03 persen. Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 243.062,72 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 16.159,93 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 226.902,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha memiliki pertumbuhan di atas 5 persen.Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif antara 3 dan 5 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 3 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen antara lain: lapangan usaha Real Estate sebesar 8,18 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 3 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,29 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,36 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,05 persen. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 terdapat sebanyak 52 tempat. Dimana terdiri dari 21 pasar dengan bangunan permanen, 16 Kelompok pertokoan dan 14 pasar dengan bangunan semi permanen. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Sehingga hal tersebut yang mendorong permintaan akan barang-barang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat juga. Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 45 terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros No. Sektor 2020 2021 2022 2023 2024 Rata- Rata 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,52 19,74 16,50 15,25 14,79 16.96 2 Pertambangan dan Penggalian 8,47 9,01 7,70 7,43 6,98 7.92 3 Industri Pengolahan 18,94 17,62 15,59 14,94 14,79 16.38 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0.05 5 Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,14 0,14 0,12 0,10 0,10 0.12 6 Konstruksi 11,55 11,92 10,47 9,94 9,51 10.68 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,53 3,63 3,15 2,99 2,93 3.25 8 Transportasi dan Pergudangan 25,79 24,88 35,56 39,29 40,92 33.29 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,37 0,38 0,34 0,32 0,31 0.34 10 Informasi dan Komunikasi 1,49 1,56 1,29 1,20 1,14 1.34 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,66 1,73 1,48 1,33 1,27 1.49 12 Real Estate 1,61 1,63 1,42 1,33 1,37 1.47 13 Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,03 0,00 0,03 0.03 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,74 4,51 3,66 3,31 3,37 3.92 15 Jasa Pendidikan 1,76 1,74 1,44 1,34 1,29 1.51 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,86 0,92 0,76 0,73 0,72 0.80 17 Jasa Lainnya 0,47 0,49 0,44 0,43 0,43 0.45 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 46 Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah. Menurut BPS dalam Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2025, Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. 2.1.2.1.2. Kondisi Kemiskinan Daerah Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkukuk martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdapat dalam aplikasi DTKS. 2.1.2.1.3 Tingkat kemiskinan (P0) Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 47 garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,74 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,32 persen. Data perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.20 Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (Persen) 1 2020 391.774 34.620 9,74 2 2021 396.924 34.110 9,57 3 2022 403.774 33.900 9,43 4 2023 410.699 34.960 9,65 5 2024 423.990 34.000 9,32 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Seperti yang terlihat pada Tabel diatas, terdapat penurunan angka tingkat kemiskinan pada Tahun 2024. Penurunan tahun 2024 disebabkan kondisi cuaca cenderung normal, produksi pertanian kembali meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan dan bibit pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Grafik 2.33 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 48 Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di urutan 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan,. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki capaian tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 12,41 persen. Sedangkan Kota Makassar memiliki capaian tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,97 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, terlihat bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota serta Propinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Grafik 2.34 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 No Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepulauan Selayar 12,48 12,45 12.24 12,27 10,79 2 Bulukumba 7,10 7,43 7.39 7,22 6,71 3 Bantaeng 8,95 9,41 9.07 9,18 8,26 4 Jeneponto 14,58 14,28 13.73 13,06 11,82 5 Takalar 8,44 8,25 8.25 8,29 7,75 6 Gowa 7,38 7,54 7.36 7,42 6,85 7 Sinjai 9,00 8,84 8.80 8,55 7,82 8 Maros 9,74 9,57 9.43 9,65 9,32 9 Pangkajene dan Kepulauan 13,96 14,28 13.92 13,4 12,41 10 Barru 8,26 8,68 8.40 8,46 8,31 11 Bone 10,68 10,52 10.58 10,53 9,58 12 Soppeng 7,59 7,53 7.49 7,48 6,9 13 Wajo 6,95 6,46 6.57 6,73 6,47 14 Sindereng Rappang 5,05 5,04 5.11 5,14 5,02 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 49 No Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 15 Pinrang 8,86 8,81 8.79 8,9 8,55 16 Enrekang 12,17 12,47 12.39 12,69 11,25 17 Luwu 12,65 12,53 12.49 12,71 11,7 18 Tana Toraja 12,10 12,27 12.18 12,48 10,79 19 Luwu Utara 13,41 13,59 13.22 12,66 11,24 20 Luwu Timur 6,85 6,94 6.81 6,93 6,55 21 Toraja Utara 12,01 11,99 11.65 12,12 10,73 22 Makassar 4,54 4,82 4.58 5,07 4,97 23 Parepare 5,44 5,40 5.41 5,34 5,27 24 Palopo 7,85 8,14 7.78 7,69 7,35 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (9,32 %), dan diatas capaian Nasional (9,03 %). Pada Tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Grafik 2.35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 2.1.2.1.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya antar kabupaten/kota. Indeks Kedalamankemiskinan (P1) Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berfluktuatif selama tahun 2022 hingga tahun 2024, walaupun secara umum cenderung menurun. Pada tahun 2022 realisasi P1 Kabupaten Maros sebesar 1,77 poin. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 50 Pada tahun 2023 P1 Kabupaten Maros naik hingga mencapai 1,89 poin, kemudian kembali turun pada tahun 2024 hingga 1,06 poin. Grafik 2.36 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin tinggi nilai P1 maka ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar atau dengan kata lain kesenjangan penduduk miskin semakin bertambah. Capaian P1 Kabupaten Maros menujukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023, walaupun tingkat kemiskinan (P0) terus menurun. Meningkatnya capaian P1 tersebut mempelihatkan bahwa penduduk miskin yang berkurang adalah penduduk miskin yang memliki pengeluaran mendekati garis kemiskinan (Rp 530.070), sedangkan penduduk miskin yang pengeluarannya berada jauh dari garis kemiskinan belum tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2024 nilai P1 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Sidrap memiliki nilai P1 terendah, yaitu sebesar 0,51 poin, sedangkan nilai P1 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara dengan capaian 2,10 poin. Grafik 2.37 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 51 Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 No KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepulauan Selayar 2,25 2,09 2,15 2,36 1,62 2 Bulukumba 0,71 1,00 0,99 1,16 0,85 3 Bantaeng 0,97 1,23 1,32 1,21 0,89 4 Jeneponto 2,6 1,64 2,54 2,23 1,48 5 Takalar 1,09 1,02 0,88 0,81 1,22 6 Gowa 1,18 1,38 1,13 0,72 0,67 7 Sinjai 1,34 1,45 1,19 0,98 1,16 8 Maros 1,45 1,61 1,77 1,89 1,06 9 Pangkajene dan Kepulauan 2,52 2,78 2,09 2,15 1,78 10 Barru 1,31 1,52 0,98 1,48 1,11 11 Bone 1,59 1,67 1,35 1,23 1,14 12 Soppeng 0,83 1,24 0,91 1,44 0,79 13 Wajo 0,98 0,79 0,86 1,34 1,02 14 Sindereng Rappang 0,82 0,64 0,86 0,54 0,51 15 Pinrang 1,27 1,77 1,06 1,22 1,37 16 Enrekang 1,61 1,35 1,97 1,96 1,89 17 Luwu 2,12 1,77 1,9 2,19 2,05 18 Tana Toraja 2,32 1,66 1,3 1,80 1,26 19 Luwu Utara 2,29 2,07 2,26 2,20 2,10 20 Luwu Timur 1,05 1,09 0,8 1,46 1,31 21 Toraja Utara 1,75 1,83 1,7 2,47 1,21 22 Makassar 0,58 0,76 0,8 0,62 0,81 23 Parepare 0,94 0,72 0,56 0,58 0,72 24 Palopo 0,95 1,17 1,43 1,10 0,94 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Capaian P1 Kabupaten Maros selama tahun 2022 hingga tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sedangkan pada tahun 2024 capaian P1 Kabupaten Maros berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Grafik 2.38 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 2.1.2.1.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 52 tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros secara umum menunjukkan tren penurunan selama tahun 2022 hingga tahun 2024, walapun dalam rentang tahun tersebut capaian indeks keparahan kemiskinan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 capaian P2 Kabupaten Maros sebesar 0,44 poin kemudian pada tahun 2023 menurun drastis hingga mencapai 0,47poin. Pada tahun 2024, capaian P2 sedikit meningkat menjadi 0,19 poin, dan pada tahun 2023 kembali meningkat hingga mencapai 0,47 poin. Pada Tahun 2024 P2 Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 0,19 poin. Semakin tingginya nilai P2 memperlihatkan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Maros menunjukkan jarak yang semakin jauh, dengan demikian penduduk miskin yang berada pada desill 1 (miskin ekstrem) semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Grafik 2.39 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Capaian P2 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat satu tingkat dibandingkan Tahun 2023 (posisi 18). Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang memiliki capaian P2 terendah dengan nilai 0,08 poin, diikuti oleh Kabupaten Pare pare dengan nilai P2 0,14 poin dan Kabupaten Soppeng dengan capaian P2 sebesar 0,14 poin. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang memiliki nilai P2 tertinggi yaitu sebesar 0,16 poin, diikuti oleh Kota Makassar dengan nilai P2 sebesar 0,18 poin, dan Kabupaten Maros dengan nilai P2 sebesar 0,19 poin. Grafik 2.40 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 53 Tabel 2.23 Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 NO KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepulauan Selayar 0,60 0,46 0,57 0,68 0,38 2 Bulukumba 0,14 0,20 0,22 0,24 0,16 3 Bantaeng 0,18 0,27 0,38 0,27 0,16 4 Jeneponto 0,68 0,29 0,70 0,62 0,29 5 Takalar 0,21 0,17 0,15 0,11 0,29 6 Gowa 0,30 0,36 0,32 0,12 0,11 7 Sinjai 0,36 0,30 0,25 0,16 0,25 8 Maros 0,34 0,41 0,44 0,47 0,19 9 Pangkep 0,71 0,78 0,49 0,5 0,38 10 Barru 0,36 0,39 0,15 0,45 0,22 11 Bone 0,36 0,42 0,26 0,26 0,19 12 Soppeng 0,16 0,28 0,21 0,4 0,15 13 Wajo 0,21 0,15 0,21 0,43 0,22 14 Sidrap 0,19 0,13 0,20 0,1 0,08 15 Pinrang 0,34 0,50 0,20 0,28 0,34 16 Enrekang 0,34 0,24 0,49 0,43 0,44 17 Luwu 0,49 0,46 0,39 0,55 0,53 18 Tana Toraja 0,74 0,36 0,22 0,4 0,25 19 Luwu Utara 0,61 0,49 0,55 0,63 0,58 20 Luwu Timur 0,24 0,26 0,16 0,41 0,39 21 Toraja Utara 0,37 0,39 0,36 0,7 0,24 22 Makassar 0,12 0,16 0,19 0,15 0,18 23 Pare Pare 0,24 0,13 0,09 0,12 0,14 24 Palopo 0,21 0,30 0,35 0,25 0,19 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Capaian P2 Kabupaten Maros pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (0,34) dan capaian nasional (0,32). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Grafik 2.41 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 54 2.1.2.1.6. Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United nations, 1996). Kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros menujukkan penurunan pada Tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Yang diperoleh dari kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kemudian di padankan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Maros. Seperti yang telah diketahui, kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 sebesar 1,21 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 4.979 jiwa, kemudian pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Maros maka kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros sebesar 1,61 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 549 jiwa. Namun apabila dibandingkan antara penduduk miskin ekstrem dengan total penduduk miskin, maka diperoleh perbandingan sebesar 1,61 persen, dengan jumlah penduduk miskin total sebesar 34.000 orang. Tabel 2.24 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024 No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 I Jumlah Penduduk 1 Jumlah Penduduk Miskin Esktrem (Desil 1) 8.173 4.979 549 2 Jumlah Penduduk Miskin 33.900 34.960 34.000 3 Jumlah Penduduk Maros 403.774 410.699 413.590 II Persentase 1 % Miskin Ekstrem Terhadap Miskin 24,11 14,24 1,61 2 % Miskin ekstrem terhadap penduduk 2,02 1,21 0,13 Sumber : Kemenko PMK, Dinas Sosial Kab. Maros, BPS Kab. Maros (Diolah), 2025 2.1.2.1.7. PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 64,69 juta rupiah. Kemudian, PDRB per kapita mengalami peningkatan menjadi 69,21 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 55 Tabel 2.25 PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai PDRB (Juta Rp) 18,621,030 19,005,610 23,533.00 26.388,97 28,62 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 391,774 396,924 402.168 407.923 413.594 3 PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa) 47,53 47,88 58.31 64.69 69,21 Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2025 2.1.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja. TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini. Perkembangan TPT Kabupaten maros menunjukkan tren yang cendrung menurun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Maros sebesar 6,28 persen, kemudian naik pada Tahun 2021 sebesar 6,30. Kemudian tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 6,04. Namun pada tahun 2023 dengan semakin mengurangnya pandemi serta percepatan akselerasi ekonomi yang digalakkan Pemerintah Daerah, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 3,64 persen dan Pada Tahun 2024 dengan semakin banyaknya lapangan kerja di buka baik oleh swasta maupun oleh Pemerintah, maka TPT Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 4,34 persen. Grafik 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros berada pada posisi ke- 19 tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat dibandingkan pada Tahun 2024 (posisi 15 dari 24 kabupaten/Kota). Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71 persen. Sedangkan capaian TPT terendah berada di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 1,51 persen. TPT Kabupaten Maros tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran capaian TPT kabupaten/kota di RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 56 Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Pada tahun 2024 TPT menunjukkan peningkatan hingga mencapai 4,34 persen. Hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Selain itu tingkat Pendidikan tenaga kerja masih berada pada level menegah kebawah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan 2.1.2.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja, terhadap total populasi usia kerja. Pembangunan berhasil jika tujuan pembangunan bisa tercapai. Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah satu faktor pembangunan harus dimaksimalkan. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Maros adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan, TPAK Kabupaten Maros menujukkan capaian yang berfluktuatif selama tahun 2020 sampai tahun 2024, Pada tahun 2020 TPAK mencapai 62,43 persen. Adapun tahun 2024 TPAK Kabupaten Maros menurun hingga 61,55 persen. Grafik 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Peningkatan TPAK pada Tahun 2024 memperlihatkan bahwa penyerapan tenga kerja di Kabupaten maros sudah cukup baik. Banyaknya lapangan kerja yang terbuka baik oleh swasta maupun oleh pemerintah melalui penerimaan Pegawai Dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Maros tidak perlu mencari pekerjaan di luar kabupaten Maros. Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros berada pada posisi ke 22 capaian tertinggi TPAK dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng dengan capaian TPAK 78,39 persen. Sedangkan capaian TPAK terendah berada RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 57 di Kabupaten Barru, yaitu sebesar 59,32 persen. Gambaran capaian TPAK kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.44 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Capaian TPAK Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kesempatan bekerja bagi angkatan kerja untuk bekerja di Kabupaten Maros masih lebih rendah atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja masih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Tabel 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 No KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kepulauan Selayar 68,18 69,07 69,93 71,88 2020 2 Bulukumba 68,26 65,46 65,27 70,78 68,18 3 Bantaeng 73,14 74,32 75,36 75,58 68,26 4 Jeneponto 68,87 67,39 75,26 66,44 73,14 5 Takalar 62,8 65,84 64,46 65,86 68,87 6 Gowa 67,62 68,89 73,16 69,63 62,8 7 Sinjai 69,9 71,91 63,34 67,16 67,62 8 Maros 62,43 59,61 61,37 61,45 69,9 9 Pangkajene dan Kepulauan 63,85 64,43 74,66 69,98 62,43 10 Barru 57,18 58,14 62,36 62,26 63,85 11 Bone 60,57 65,67 67,48 62,69 57,18 12 Soppeng 57,05 58,94 61,90 59,44 60,57 13 Wajo 65,99 64,58 61,13 65,78 57,05 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 58 No KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 14 Sindereng Rappang 56,92 58,7 57,63 55,49 65,99 15 Pinrang 59,11 57,78 57,72 60,51 56,92 16 Enrekang 70,8 72,64 72,05 68,09 59,11 17 Luwu 61,02 64,22 67,74 68,61 70,8 18 Tana Toraja 73,25 77,99 85,11 82,35 61,02 19 Luwu Utara 58,61 63,07 72,23 66,98 73,25 20 Luwu Timur 72,36 73,14 71,51 69,25 58,61 21 Toraja Utara 67,5 71,56 68,84 77,50 72,36 22 Makassar 58,05 59,70 59,27 58,72 67,5 23 Parepare 65,33 66,94 63,62 65,52 58,05 24 Palopo 61,23 59,95 63,65 65,75 65,33 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Apabila melihat tren perkembangan TPAK selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024, terlihat bahwa Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menujukkan peningkatan sedangkan Kabupaten Maros menunjukkan tidak signifikan TPAK yang cukup signifikan. Untuk TPAK nasional juga menunjukkan peningkatan pada Tahun 2024. Grafik 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 2.1.2.1.10. Indeks Gini Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur Tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur Tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Perhitungan Indeks Gini di Kabupaten Maros baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Maros sebesar 0,385. Capaian Indeks Gini Kabupaten Maros yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih tinggi kesenjangan antara pengeluaran penduduk antara 40 persen lapisan bawah, dan menengah. Indeks Gini turun tipis karena RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 59 tidak ada perbaikan pengeluaran kelompok masyarakat miskin, bahkan pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menjadi buruh di perusahaan daripada menjadi petani, dengan penghasilan yang tidak lebih baik. Hal ini linear dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros, dimana walaupun Tingkat kemiskinan terus menurun namun, kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat. Data terakhir yang tersedia adalah untuk tahun2024, yang tercatat sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yang sebesar 0,388. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Maros. Grafik 2.46 Indeks Gini Kab. Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 2.1.2.1.11. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. sebelumnya yang sebesar 74,39. persen per tahun. Peningkatan ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan terjadi di seluruh dimensi pembentuk IPM seperti umur panjang dan hidup sehat: harapan hidup saat lahir meningkat. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meningkat. Standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat. IPM Indonesia tahun 2024 berada di peringkat ke- 112 dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selata tahun 2024 mencapai 75,18, meningkat 0,58 poin (0,78 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Selama 2020-2024, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pendidikan mengalami perlambatan sedangkan percepatan pertumbuhan terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 60 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,54 tahun menjadi 13,55 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 8,76 tahun menjadi 8,86 tahun pada 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 434 ribu rupiah (3,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah kabupaten/kota pada masing-masing status pembangunan dari sedang hingga sangat tinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh kota madya memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM≥80). Selanjutnya, terdapat 20 kabupaten lainnya dengan status pembangunan tinggi (70 ≤ IPM < 80). Sementara itu, hanya Jeneponto yang status pembangunan manusianya masih berada pada level sedang dengan nilai indeks 69,45. Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,64 poin. 4 kabupaten dengan peningkatan paling tinggi adalah Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar dan Soppeng dengan peningkatan sebesar 0,82 poin sampai dengan 0,93 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah Kota Makassar sebesar 0,38 poin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar pada tahun 2024 mencapai 83,52, meningkat dari 83,12 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,18, juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 mencapai 73,71. IPM ini menunjukkan sejauh mana masyarakat Gowa dapat mengakses hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Gowa berada di kategori tinggi menurut standar UNDP. Perkembangan IPM Nasinal, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terkahir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.47 Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 61 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua Indikator kesehatan baik secara kolektif maupun tersediri memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap terhadap tingkat kemiskinan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros telah didukung oleh oleh peningkatan sarana prasarana yang ada, baik infrastruktur maupun alat kesehatan. Program yang dijalankan Pemerintah kabupaten Maros antara lain rehabilitasi puskesmas, akreditasi puskesmas, pelayanan rujukan jaminan persalinan, program JKN, pelayanan posbindu penyakit tidak menular, rehabilitasi rumah sakit, penambahan kamar rawat inap, ruang operasi, dan beebrapa kegiatan lainnya. Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Adalah relevan apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumahs akit dan puskesmas. Rumah sakit yang terdapat di Kabupaten maros sebanyak 2 Unit, yang terdiri dari rumah sakit tentara (TNI AU) dan rumah sakit daerah (RSUD). Selain rumah sakit, puskesmas juga merupakan prasarana kesehatan yang tidak kalah penting. Kabupaten maros memiliki 14 puskesmas yang tersecar di 14 kecamatan, 26 puskesmas pembantu, sedangkan puskesling sebanyak 2 unit dan posyandu sebanyak 422 unit. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program prnggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu KB juga bertujuan untuk pemabngunan kelaurga kecil dan sejahtera dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya manusia. Beberapa indikator bidang kesehatan yang dia analisis terkait dengan tingkat kemiskinan antara lain: 2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata usia seseorang yang diperkirakan akan dicapai berdasarkan kondisi kesehatan, kematian, dan faktor sosial-ekonomi di suatu wilayah atau negara. Sering disebut juga sebagai Angka Harapan Hidup (AHH), indikator ini menunjukkan seberapa lama seseorang, yang baru lahir atau belum mencapai usia tertentu, dapat diperkirakan hidup, mengingat tingkat kematian yang terjadi pada periode waktu tertentu. Usia harapan hidup dihitung dengan mempertimbangkan struktur kematian di masyarakat selama suatu periode waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih. Misalnya, di negara atau daerah dengan sistem kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidupnya cenderung lebih tinggi karena adanya fasilitas medis yang memadai, gizi yang lebih baik, dan program kesehatan yang efisien. Faktor yang Mempengaruhi Usia Harapan Hidup, antara lain adalah kondisi kesehatan masyarakat yakni akses ke layanan kesehatan yang baik dan fasilitas medis yang memadai dapat meningkatkan usia harapan hidup. Faktor lainnya adalah pencegahan penyakit (seperti vaksinasi) dan penanganan penyakit kronis yang efektif berperan besar. Kualitas lingkungan dan sanitasi juga merupakansalah satu faktor. Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi yang baik, dan udara yang sehat sangat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 62 berpengaruh pada panjang usia.Pencegahan penyebaran penyakit menular juga berkontribusi. Pola makan, kebiasaan hidup (seperti merokok dan alkohol), serta gaya hidup sehat dapat mempengaruhi harapan hidup. Grafik 2.48 Usia Harapan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Maros pada tahun 2024 adalah sekitar 73,77 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Maros memiliki harapan hidup yang relatif baik, meskipun tentu masih ada variasi di dalamnya, tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan. 2.1.2.2.2. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Dimana didorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Pada tahun 2020 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar 94,72%. Hampir seluruh ibu bersalin sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan, namun masih ada sebagian kecil yang melahirkan dirumah atau di luar faskes. Pada tahun 2021 cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar 100,00%. Semua persalinan tercatat dilakukan di fasilitas kesehatan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan ketat saat pandemi COVID-19, di mana persalinan lebih diarahkan ke faskes untuk alasan keselamatan ibu dan bayi. Pada tahun 2022 sebesar 95,71 %. Setelah pandemi mulai melandai, terjadi sedikit penurunan. Kemungkinan ada sebagian kecil masyarakat yang kembali memilih persalinan di rumah dengan bidan mandiri atau dukun beranak. Pada tahun 2023 sebesar 94,90 %.Angka relatif sama dengan 2020, menunjukkan tren stabil namun belum mencapai target universal. Perbedaan antar RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 63 kecamatan cukup besar (ada yang di atas 100% karena mobilitas, ada yang rendah di daerah terpencil). Pada tahun 2024 sebesar 95,57 %. Terjadi kenaikan tipis dari 2023. Menunjukkan ada perbaikan dalam akses layanan persalinan di faskes, meski belum menyamai capaian “sempurna” tahun 2021. Grafik 2.49 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Maros 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan, Time series (diolah) 2.1.2.2.3. Jumlah kematian Ibu Kematian ibu (maternal death) menurut WHO: kematian seorang wanita yang terjadi selama kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, apapun durasi dan tempat kehamilan itu, dan karena sebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kehamilan atau perawatannya — bukan karena sebab kecelakaan atau insiden sekunder. Pregnancy-related death: kematian wanita selama kehamilan atau dalam 42 hari setelahnya, terlepas dari penyebabnya. Jumlah kematian ibu di Maros sempat rendah (2020–2021), melonjak tinggi (2022–2023), lalu mulai menurun di 2024. Meski ada perbaikan, angka ini masih jadi alarm penting untuk memperkuat kualitas layanan persalinan dan rujukan di seluruh kecamatan. Grafik 2.50 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Maros 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan, Time series (diolah) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 64 2.1.2.2.4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator yang mengukur jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKHB merupakan kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB), dan memberikan gambaran tentang efektivitas sistem kesehatan dalam menjaga kesehatan bayi selama tahun pertama kehidupan mereka. Peningkatan AKHB menunjukkan perbaikan dalam kondisi kesehatan dan perawatan bayi, sementara penurunan AKHB menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan ibu dan anak. Data ini penting untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat serta kebijakan kesehatan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ibu dan bayi. Grafik 2.51 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber: Dinkes Maros, 2025 Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator yang sangat menentukan dalam pencapaian komposit harapan hidup yang lebih baik. Pada tahun 2020 sampai 2024 angka kematian bayi menujukkan peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 3,11 per seribu kelahiran, tahun 2021 angka kematian bayi sebesar 3,38 per seribu kelahiran, tahun 2022 angka kematian bayi sebesar 7,14 per seribu kelahiran, tahun 2023 angka kematian bayi sebesar 9,18 per seribu kelahiran, tahun 2024 angka kematian bayi sebesar 11,49 per seribu kelahira Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan AKHB di Maros antara lain, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian bayi. Untuk mengatasi tren penurunan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, program gizi yang lebih baik untuk ibu dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program vaksinasi dan penanganan penyakit menular juga harus terus ditingkatkan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 65 2.1.2.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1,000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu wilayah. AKI mengukur jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2020 hingga Tahun 2023 namun pada tahun 2024 AKI menunjukkan penurunan. Kenaikan AKI paling tinggi terjadai pada Tahun 2023. Pada Tahun 2020 AKI sebesar 56,49 per 100000 kelahiran. Tahun 2021 AKI sebesar 73,56 per 100000 kelahiran, tahun 2022 AKI 182,34 per 100000 kelahiran, tahun 2023 186,74 per 100000 kelahiran dan tahun 2024 AKI 185,29 per 100000 kelahiran. Tingginya AKI selama 5 tahun terkahir banyak disebabkan oleh masih banyaknya pernikahan usia dini yang berakibat semakin tingginya resiko ibu hamil, dikarenakan pada umumnya ibu-ibu yang hamil dan berumur di bawah 20 tahun memiliki resiko kekurangan energi dan protein yang cukup besar. Grafik 2.52 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBA Kabupaten Maros menunjukkan tren kenaikan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 angka kematian balita sebesar 3,11 per 1000 kelahiran, kemudian tahun 2021 meningkat hingga mencapai 3,97 per 1000 kelahiran. Pada tahun 2024 angka kematian bayi meningkat cukup pesat hingga mencapai 11,86 per 1000 kelahiran. 2.1.2.2.6. Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%) Prevalensi gizi buruk pada balita adalah indikator penting yang mengukur persentase anak di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi buruk atau sangat buruk. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi kesehatan anak-anak di suatu wilayah dan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Status gizi balita di Kabupaten Maros pada umumnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan rendahnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Pada tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Maros sebesar 0,01 persen, kemudian pada tahun 2021 prevalensi balita gizi buruk kembali menurun hingga sebesar 0,77 persen, kemudian pada tahun 2022 meningkat kembali hingga mencapai 5,35 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 66 persen. Pada Tahun 2023 prevalensi balita gizi buruk menurun drastis hingga mencapai 0,20 persen. Tahun 2024 prevalensi balita gizi buruk kembali naik mencapai 0,63 persen. Kenikan prevalensi pada Tahun 2024 yang cukup siginifikan diakibatkan setelah dilakukan pendataan pada Tahun 2023 dan diperoleh hasil banyak nya balita dengan gizi buruk, kemudian dilakukan penanganan secara komprehensif dan tuntas terhadap balita-balita tersebut. Penanganan yang dilakukan diantaranya pendampiangan terhadap ibu-ibu yang memiliki balita gizi buruk, pemebrian vitamin penambah darah, pemberian makanan tambahan selain ASI, program bapak dan ibu asuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap balita gizi buruk dan memiliki keluarga tidak mampu. Grafik 2.53 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 2.1.2.2.7. Prevalensi Stunting Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah telah menetapkan Stunting sebagai program prioritas nasional. Komitmen ini diwujudkan dengan masuknya Stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 14 % pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Presiden memberi mandat kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 ini telah ditetapkan 5 (lima) strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Kelima strategi dimaksud adalah I). peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 2). peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 4). peningkatan ketahanan pangan dan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 67 gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 5). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Menindaklanjuti peraturan tersebut, BKKBN telah mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai perencanaan aksi dalam penanganan Stunting yang akan dilakukan oleh pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan serta multipihak. Grafik 2.54 Prevalensi Stunting Kab. Maros bedasarkan E-PPGBM Tahun 2021-2024 Sumber: Data Eppgbm Dinkes Kab. Maros Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Maros mengalami fluktuasi atau naik dan turun prevalensi stunting yaitu dari 9,47 % pada tahun 2021 naik menjadi 12,82 % pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 turun menjadi 10,40 Pada pengukuran antropometri bulan Juni 2025 (penarikan data ter tanggal 5 Juli 2024) prevalensi stunting di Kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan menjadi 12,84%. Hal ini disebabkan karena pada Bulan Juni 2024 dilakukan kegiatan Intervensi Serentak dengan target 100% sasaran ke posyandu, dan hasilnya adalah sasaran balita yang belum pernah ke posyandu juga akhirnya tercover penimbangan sehingga angka prevalensi stunting di periode Juli 2024 mengalami peningkatan. 2.1.2.2.8. Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tenaga medis yang dimaksud dalam hal ini adalah Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi. Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun tahun 2020 rasio tenaga medis menurun hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000 penduduk. Dan pada Tahun 2021 menurun sangat drastis hingga mencapai 0,11 tenaga medis per 1.000 penduduk atau sebanyak 44 orang. Pada tahun 2022 jumlah tenaga medis meningkat hingga mencapai 102 orang dengan rasio sebesar 0,25 tenaga medis untuk 1.000 penduduk lalu pada Tahun 2023 kembali meningkat hingga 0,49 tenaga medis per 1.000 penduduk dan Tahun 2024 menurun hingga 0,45 per 1.000 penduduk. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 68 Berdasarkan rasio tenaga medis per jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 untuk setiap 1 orang tenaga medis melayani sekitar 2.267 penduduk. Meningkatnya tenaga medis pada tahun 2023 dan 2024 dikarenakan adanya penerimaan PPPK untuk tenaga kesehatan yang cukup besar. Namun demikian apabila berdasarkan Keputusan Menteri Kesahatan Nomor 81/MENKEST/SK/I/2004 maka jumlah kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Maros sangat kurang, dimana seharunya berdasarkan aturan diatas raso standar untuk tenaga medis per jumlah penduduk di kabupaten maros adalah 1 orang tenaga medis melayani 40 orang penduduk. Grafik 2.55 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 2.1.2.2.9. Jarak Perpuskesmas Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Berdasarkan peraturan yaitu Permenpera/No.32/Permen/M/2006 mengenai standar jarak ideal untuk fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas adalah 2 km. Letak Puskesmas di seluruh kecamatan berada di ibukota kecamatan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Untuk beberapa wilayah desa yang berada di pegunungan telah disiapkan puskesmas pembantu. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 69 Grafik 2.56 Jarak Puskesmas dari ibukota kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 Jumlah puskesmas pembantu Kabupaten Maros tahun 2024 sebanyak 27 unit yang tersebar di 14 kecamatan kecuali Kecamatan Lau tidak memiliki puskesmas pembantu. Diharapkan dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 27 unit tersebut, seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu per Satuan Penduduk untuk mengukur rasio fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan posyandu per satuan penduduk adalah penting untuk memahami ketersediaan layanan kesehatan di suatu wilayah. 2.1.2.2.10. Kelahiran dI Tolong Tenaga Terlatih Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak. Tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencakup bidan, dokter umum yang memiliki pelatihan kebidanan, dan dokter spesialis kandungan. Persentase ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan walupun setiap tahunnya menujukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 capaian angka kelahiran ditolong tenaga terlatih menurun hingga 94,72 persen. Pada tahun 2021 persentase persalinan ditolong tenaga terlatih sebesar 100 persen. Pada tahun 2022 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 99,96 persen. Pada tahun 2023 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 100 persen, 2024 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 100 persen. Peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan- pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 70 terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu sosialisasi yang cukup maish dilakukan oleh kader-kader posyandu dan puskesmas terkait pentingnya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah juga cukup berpengaruh terhadap pertolongan persalinan. Grafik 2.57 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 2.1.2.2.11. Kasus Tuberclosis Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Grafik 2.58 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberclosis (treatment Coverage) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024, bahkan pada tahun 2024 seluruh pasien TBC baru yang ditemukan dapat diobati. (100 persen). Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan puskesmas pembantu dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 71 melakukan perawatan dan pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya. Walaupun secara umum seluruh penderetia TBC dapat terobati, tetapi penemuan jumlah kasus TBC menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah kasus baru TBC sebanyak 428 kasus kemudian meningkat hingga mencapai 954 kasus pada tahun 2024. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC yang diukur dari persentase kasus yang ditemukan pada penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Setelah tahun 2020 tingkat keberhasilan pengobatan TBC mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 96,23 persen pada tahun 2024 atau dari 954 kasus TBC yang terkani sebanyak 918 kasus. Tabel 2.27 Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatmen Success Rate/Tsr) Semua Kasus Tuberkulosis Kab. Maros Tahun 2024 No. Kecamatan Laki-laki Perempuan L + P Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Mandai 58 79.45 46 57.50 104 67.97 2 Turikale 91 102.25 56 70.00 147 86.98 3 Marusu 34 91.89 24 82.76 58 87.88 4 Moncongloe 26 123.81 10 58.82 36 94.74 5 Tanralili 36 61.02 30 125.00 66 79.52 6 Simbang 15 75.00 33 126.92 48 104.35 7 Maros Baru 16 43.24 19 126.67 35 67.31 8 Bantimurung 61 119.61 58 116.00 119 117.82 9 Lau 47 83.93 58 128.89 105 103.96 10 Bontoa 78 150.00 54 154.29 132 151.72 11 Tompobulu 12 92.31 9 81.82 21 87.50 12 Cenrana 6 150.00 5 250.00 11 183.33 13 Camba 7 70.00 6 100.00 13 81.25 14 Mallawa 12 120.00 11 550.00 23 191.67 JUMLAH 499 93.80 419 99.29 918 96.23 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 2.1.2.2.12. Jaminan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan di Indonesia untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Maros, Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap warga negara dengan cara membayar iuran secara berkala untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan primer maupun sekunder. Implementasi JKN di Kab. Maros , seperti ketersediaan fasilitas kesehatan. JKN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jenis Layanan yang ditanggung, berupa Program JKN di Kab. Maros mencakup berbagai layanan medis seperti konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan indikasi medis. Melalui JKN, warga Maros bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan tanpa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 72 asuransi. Ini membantu mengurangi beban biaya bagi keluarga yang membutuhkan. Kepesertaan dalam program JKN di Kab. Maros bisa melalui beberapa kategori seperti pekerja penerima upah, bukan penerima upah, atau peserta mandiri. Warga Maros yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan akan menerima kartu JKN yang digunakan saat berobat ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Maros turut berperan dalam sosialisasi dan peningkatan kepesertaan JKN. Mereka juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan akses layanan kesehatan lebih luas dan merata di masyarakat. Pada tahun 2023, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun kesembilan. Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, begitujuga di Tahun 2024 terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansil, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, sebagaimana pengalaman berbagai daerah yang telah mencapai Jaminan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC), pelaksanaan JKN di Kabupaten Maros pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah peralihan dari Jamkesda ke JKN dan adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan Sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN. Beberapa isu yang sering mengemuka antara lain adalah ketidak akuratan sasaran kelompok PBI, peningkatan cakupan kepesertaan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mempunyai risiko kesehatan yang besar tetapi dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya cakupan manfaat dibandingkan dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran tarif INA-CBG untuk RS swasta, dan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer serta isu mengenai fraud/kecurangan. Perkembanagan cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini : Grafik 2.59 Perkembangan Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 73 2.1.2.2.13. Angka Kesakitan (Morbiditas) Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Selama tahun 2020 hingga tahun 2024 angka morbiditas Kabupaten Maros menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 22,38 persen. Pada tahun 2021 angka morbiditas Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 12,40 persen, namun pada tahun 2022, angka morbiditas kembali meningkat hingga sebesar 17,41 persen lalu pada Tahun 2023 Angka Morbiditas sedikit menunjukkan penurunan hingga mencapai 17,25 persen. pada tahun 2022, angka morbiditas kembali meningkat hingga sebesar 17,41 persen lalu pada Tahun 2024 Angka Morbiditas sedikit menunjukkan penurunan hingga mencapai 13,42 persen. Walaupun menujukkan penurunan pada Tahun 2024, namun kondisi Angka Morbiditas Kabupaten Maros masih termasuk dalam katgeori tinggi. Hal ini meperlihatkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Maros masih belum mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi perumahan dan pemukiman tidak layak, kondisi kesehatan lingkungan pemukiman, pola hidup masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Maros Grafik 2.60 Angka Morbiditas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Prop Sulsel, 2025 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan dari buruknya akhlak dan keimanan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 74 Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan salah satu tujuan besar dalam pembangunan nasional di Indonesia tentunya juga di Kabupaten Maros. Pendidikan berkualitas yang merata berarti memberikan akses pendidikan yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosial. Hal ini mencakup pendidikan yang tidak hanya mengutamakan akses, tetapi juga kualitas proses belajar mengajar, serta hasil yang diraih oleh para siswa di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di daerah terpencil. Kabupaten Maros untuk pendidikan berkualitas yang merata sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan kualitas pengajaran. Program-program seperti Program Indonesia Pintar yang menjangkau daerah-daerah di Kab. Maros, bantuan untuk siswa yang kurang mampu, dan peningkatan pelatihan bagi guru-guru di Kab. Maros dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut. 2.1.2.3.1 Literasi Membaca Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk- bentuk bahasa tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan/ atau dihargai oleh individu. Masyarakat secara umum dan luas sangat bisa menggunakan kegiatan membaca dalam berbagai kegiatan termasuk untuk kesenangan. Persentase literasi membaca Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga tahun 2022. Tahun 2021 literasi membaca sebesar 2,17 persen, kemudian meningkat hinga mencapai 3,44 persen pada tahun 2022 dan 12,58 6 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 persentase literasi membaca Kabupaten Maros sebesar 23,54 persen. Apabila melihat dari Standar Kompetensi Minimum Pada Asesment Tingkat Nasional, maka Literasi membaca Kabupaten Maros berada pada Level sedang dengan skala 0-100. Grafik 2.61 Literasi Membaca Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2025 Apabila melihat dari skor literasi membaca dari setiap jenjang pendidikan, maka terlihat siswa yang berada pada tingkat dasar memiliki skor literasi yang paling tinggi dengan rata-rata skor adalah 43,59 persen RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 75 2.1.2.3.2 Literasi Numerasi Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Grafik 2.62 Literasi Numerasi Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2025 Skor Numerasi Kabupaten Maros seperti halnya literasi membaca menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2021 skor numerasi sebesar 10,60 persen, kemudian meningkat hingga 15,37 persen pada tahun 2022 dan 20,26 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Skor Numerasi Kabupaten Maros sebesae 26,25 persen. Dalam Standar Kompetensi Minimum Assesment Tingkat nasional skor numerasi Kabupaten Maros berada pada level sedang dengan skala 0-100. Apabila melihat dari skor numerasi setiap jenjang pendidikan, maka terlihat siswa yang berada pada Tingkat dasar memiliki skor numerasi yang paling tinggi dengan rata-rata skor adalah 53,59 persen. 2.1.2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah komponen IPM yang tidak mengalami perubahan, baik IPM dengan metode perhitungan lama (Tahun dasar 2000) maupun dengan menggunakan metode perhitungan yang baru (Tahun dasar 2010). Realisasi RLS Kabupaten Maros pada jangka waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang membaik, walaupun peningkatannya tidak singnifikan. Pada tahun 2020, realisasi RLS Kabupaten Maros sebesar 7,73 tahun, kemudian pada tahun 2024 meningkat hingga mencapai 8,05 tahun. Dari data RLS tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Tingkat pendidikan tertiinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Maros rata-rata adalah Sekolah Dasar (SD) atau yang seTingkat. Sedangkan pada tahun 2024, rata-rata pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Maros adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setingkat. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 76 Walaupun menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun secara umum RLS Kabupaten Maros masih dikatakan masih rendah. Dikarenakan dalam waktu yang cukup lama, rata-rata penduduk Kabupaten Maros hanya memiliki pendidikan setingkat SMP. Walaupun pemerintah telah melaksanakan banyak program dan kegiatan terkait pendidikan di tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Maros, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maros secara umum. Grafik 2.63 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Sulsel, 2025 Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maros adalah masih adanya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat dari SD dan SMP. Hal tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Pada faktor ekonomi, anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diakibatkan harus membantu orang tua bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan pada faktor sosial terjadi umumnya pada siswa perempuan, dimana pada saat tamat SD dan SMP anak-anak tersebut membantu orang tua bekerja, kemudian pada saat sudah mencapai usia akil balik, akan dinikahkan. 2.1.2.3.4 Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Harapan lama Sekolah merupakan komonen baru IPM yang digunakan sejak tahun 2015, dimana seperti yang diketahui bahwa metode perhitungan IPM dirubah pada tahun 2015 dengan menggunakan data tahun dasar 2010. Angka HLS menggantikan AMH yang dianggap sudah tidak relevan untuk presentasikan kondisi pendidikan secara umum pada suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2020 angka HLS Kabupaten Maros sebesar 13,04 tahun yang artinya penduduk yang lahir pada tahun 2020 diharapkan dapat menempuh pendidikan minimal selama 10-11 tahun atau seTingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2024 angka HLS Kabupaten Maros sebesar 13,51 tahun, yang berarti penduduk yang lahir pada tahun 2024 diharapkan dapat menempuh pendidikan minimal 13-14 tahun atau seTingkat SMA. Permasalahan yang dihadapi terkait indikator HLS ini sama dengan permasalahan yang dihadapi dengan komponen RLS, terkait masalah sosial ekonomi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 77 yang dihadapi penduduk Kabupaten Maros. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.64 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Sulsel, 2025 2.1.2.3.5 Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Penduduk Kabupaten Maros yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja masih di dominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan rata-rata persentase selama tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar ???? persen, kemudian Penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan rata- rata sebesar 35,85 persen. Untuk tingkat pendidikan setingkat universitas, persentase penduduk yang bekerja rata-rata sebesar 14,24 persen. Persentase penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja dengan Tingkat pendidikan tertinggi SD pada tahun 2020 sebesar 43,07 persen kemudian menurun hingga mencapai 8,78 persen pada tahun 2024, untuk pekerja dengan pendidikan SMP pada tahun 2020 sebesar 12,73 persen kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 17,16 persen pada tahun 2024. Pada tingkat SMA penduduk yang bekerja sebesar 37,50 persen pada tahun 2020 lalu meningkat hingga mencapai 14,06 persen pada tahun 2024. Pada Tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (PT), persentase penduduk yang bekerja tahun 2020 sebesar 13,37 persen kemudian meningkat hingga 50,00 persen pada tahun 2024. Grafik 2.65 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Sulsel, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 78 Apabila melihat dari Tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan, maka Kabupaten Maros menjukkan tren peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dimana penduduk yang bekerja selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan untuk tenaga kerja dengan Tingkat pendidikan SMA dan PT, sedangkan tenaga kerja dengan Tingkat pendidikan SD menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan Tingkat kualitas tenaga kerja yang berada di Kabupaten Maros semakin membaik apabila ditinjau dari segi pendidikan. 2.1.2.3.6 Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Penduduk Kabupaten Maros yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja masih di dominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan rata-rata persentase selama tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar ???? persen, kemudian Penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan rata- rata sebesar 35,85 persen. Untuk tingkat pendidikan setingkat universitas, persentase penduduk yang bekerja rata-rata sebesar 14,24 persen. 2.1.2.3.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarkat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Indeks Pembangunan Litreasi masyarakat dihitung dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator, yaitu; (1) Pemerataan layanan perpustakaan, (2) Ketercukupan koleksi, (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) Tingkat kunjungan masyarakat, (5) Perpustakaan yang dibina sesuai SNP, (6) Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan (7) Anggota perpustakaan . Perhitungan IPLM baru dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi IPLM Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 71,70 poin, kemudian meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 83,57 poin dan 91.04 poin dengan kategori IPLM TINGGI. Kenaikan nilai IPLM selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa pembenahan untuk meningkatkan literasi masyarakat, yaitu pembangunan perpustakaan khusus ibu dan anak, pengadaan koleksi buku, pengadaan beberapa sudut baca di fasilitas umum, seperti bandara, puskesmas, serta kantor-kantor pemerintah lainnya. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan terkait peningkatan literasi masyarakat, diantaranya jumlah tenaga pustaka yang masih sangat terbatas, layanan perpustakaan belum dapat dilakukan secara maksimal pada wilayah-wilayah desa yang berada di pegunungan, koleksi buku baik di perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah masih memerlukan penambahan yang cukup banyak. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBA Kabupaten Maros menunjukkan tren kenaikan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 angka kematian balita sebesar 3,11 per 1000 kelahiran, kemudian tahun 2021 meningkat hingga mencapai 3,97 per 1000 kelahiran. Pada tahun 2024 angka kematian bayi meningkat cukup pesat hingga mencapai 11,86 per 1000 kelahiran. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 79 Grafik 2.66 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dispersip Kab. Maros, 2025 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah indeks komposit yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mengukur sejauh mana literasi berkembang dalam kehidupan masyarakat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. IPLM tidak hanya melihat seberapa banyak orang bisa membaca, tetapi lebih luas lagi bagaimana ekosistem literasi terbentuk dan berfungsi dalam mendukung kualitas hidup, pembangunan manusia, serta daya saing daerah. 2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah pendekatan perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons secara efektif terhadap risiko dan guncangan yang tidak terduga, seperti bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, atau perubahan iklim. Ini merupakan pengembangan dari sistem perlindungan sosial konvensional yang biasanya bersifat statis dan kurang responsif terhadap situasi darurat. Komponen Utama Perlindungan Sosial yang Adaptif (PSA), seperti sistem perlindungan sosial reguler. Program jangka panjang seperti bantuan tunai, subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan pensiun. Menyasar kelompok rentan secara rutin. Dapat ditingkatkan atau diperluas selama krisis Bisa mencakup penerima baru yang terdampak sementara. Kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Integrasi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. 2.1.2.4.1 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal menunjukkan tren peningkatan sela tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada Tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 3 orang, kemudian meningkat hingga mencapai 12 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 80 orang atau sekitar 1,58 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros telah menerapkan konsep inklusi pada setiap pelayanan masyarakat, salah satunya pada sektor tenaga kerja. Pelayanan terhadap kaum difabel juga telah memiliki landasan hukum yang jelas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, selian itu Kabupaten Maros juga telah membuka formasi khusus untuk kaum difabel pada penerimaan Pegawai dengan perjanjian Kontrak kerja (PPPK) Pada Tahun 2023 dan 2024 Tabel 2.28 Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah pekerja disabilitas Orang 3 4 10 12 12 Jumlah disabilitas Orang 950 101 1.089 1.036 759 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) Persen 0,32 3,96 0,92 1,16 1,58 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025 Masih kecilnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal lebih banyak disebabkan difabel itu sendiri yang belum memiliki kepercayaan diri untuk bekerja seperti masyarakat normal lainnya. 2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Maros masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2024 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 15.045 orang dari 180.630 tenaga kerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosisal ketenagakerjaan Tahun 2021 sebesar 6,11 persen kemudian meningkay hingga mencapai 8,75 persen pada Tahun 2024. Masih kecilnya cakupan kepersetaan jaminan sosial ketenagakerjaan disebabkan masih banyaknya perusahaan yang belum mendafrtan karyawan atau pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada Sektor Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan anggaran agar seluruh Pegawai baik ASN maupun Non ASN dapat menjadi anggota BPSJ Ketenagakerjaan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 81 Grafik 2.67 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas PMPTSPK Kab. Maros, 2025 2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Gambaran kondisi keagamaan dan kebudayaan Kabupaten Maros dapat dilihat dari Persentase Benda, bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, Indeks Pembangunan Literasi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap layanan keagamaan. 2.1.2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keagamaan Layanan terhadap keagamaan meruapakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamnya masing-masing. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk mengukur kualitas pelayanan terkait keagamaan yang dilakukan pemerintah maka digunakan inidkator Indeks Kepausan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan mengukur Tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan terkait keagamaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur Tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terkait keagamaan. Realisasi IKM Layanan Keagamaan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 3,50 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 3,52 poin pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 nilai IKM Layanan Keagamaan sebesar 3,54 poin. Pada Tahun 2024 nilai IKM Layanan Keagamaan sebesar 3,77 poin.Realisasi IKM layanan keagaaman di kabupaten Maros Tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Maros telah mndapatkan layanan keagamaan dengan baik oleh pemerintah, dan masyarakat telah puas dengan layanan yang diberikan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 82 Grafik 2.68 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 2.1.2.5.2 Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi sebesar 38,20 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 60,36 persen pada Tahun 2023. Jumlah benda, bangunan dan situs yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 sejumlah 141 unit dari 233 unit yang ada. Pada tahun 2024 Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi sebesar 69,72 persen Grafik 2.69 Persentase Benda, Bangunan Struktur Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2025 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 83 Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan. Sekurangnya memuat data dan analisis indikator . 2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Kuallitas Keluarga Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kualitas keluarga di suatu wilayah. IKK mengukur kualitas keluarga melalui beberapa dimensi, seperti legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya. Indeks ini juga berfungsi sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di berbagai tingkatan pemerintah. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kualitas kehidupan keluarga dalam berbagai aspek. Indeks ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai bagian dari upaya pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Maros menunjukkan selama 5 tahun terkahir (2021-2024) berada pada kategori cukup baik (berkembang). Walaupun demikian terdapat tren penurunan selama tahun 2021 hingga
13. 2024.Pada Tahun 2021 IPKK Kabupaten Maros sebesar 65,78 poin, kemudian menurun hingga mencapa 62,39 poin pada Tahun 2024. Grafik 2.70 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB KAB Kab. Maros, 2025 Di Maros, capaian IPA pada 2023 mengalami penurunan dibanding 2022, lalu stagnan di 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan struktural maupun situasional. Faktor Penyebab Penurunan pada tahun 2023, beberapa faktor yang sering jadi penyebab turunnya capaian. Data laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di banyak daerah menunjukkan tren kenaikan kasus kekerasan fisik, psikis, hingga pelecehan seksual pasca-pandemi. Belum semua sekolah, desa, dan puskesmas memiliki fasilitas ramah anak. Pada 2024 nilainya stagnan hal ini disebabkan adanay program yang belum signifikan. Kendala lain adalah pemerintah daerah bersama KemenPPPA sudah meluncurkan program, tetapi peningkatannya lambat karena butuh koordinasi lintas sektor. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 84 2.1.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak di suatu wilayah. IPA mencakup berbagai aspek, termasuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak telah dipenuhi dan perlindungan khusus anak telah terlaksana. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan perlindungan anak, meskipun tidak ditemukan data spesifik mengenai Indeks Perlindungan Anak (IPA) untuk kabupaten ini dalam laporan resmi KemenPPPA terbaru.Pada tahun 2023, Kabupaten Maros berhasil meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penganugerahan ini dilaksanakan pada 22 Juli 2023 di Semarang, sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional. Penghargaan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Grafik 2.71 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025 Data Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Maros hanya tersedia pada Tahun 2021 yaitu sebesar 59,19 poin dan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 61,69. Apabila melihat dari dara Tahun 2021 dan 2022 maka diketahui bahwa nilai Indeks perlindungan anak Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan, namun tidak signifikan. Tahun 2021 IPA Kabupaten Maros sebesar 61,19 poin kemudian meningkat 0,09 poin pada Tahun 2022 hingga mencapai 61,19 poin. Capaian IPA Kabupaten Maros Tahun 2023 dan 2024 yakni 60,60 point. 2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IPG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang mengukur kesenjangan antara pria dan wanita dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 85 pemberdayaan, dan partisipasi pasar tenaga kerja. IKG dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam menghitung Gender Inequality Index (GII). Indeks Ketimpangan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. IPG menghitung perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Indeks ini adalah salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih besar, yang juga memantau ketimpangan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat berdasarkan gender. Indeks Ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG maka semakin tinggi pula ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan. Komposit perhitungan IKG terdiri atas 5 (Lima) Indikator, yaitu; (1) Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen), (2) Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin (Persen), (3) Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun, (4) Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan, (5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen). Realisasi IKG Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 nilai IKG Kabupaten Maros 0,43 kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 0,45. Pada tahun 2022 nilai IKG Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 0,40. Peningkatan capaian IKG Kabuoaten Maros disebabkan ada peningkatan perans erta perempuan pada indikator persentase anggota legislatif, Persentase penduduk usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA keatas, serta Tingkat Partisipasi Angaktan Kerja Perempuan. Grafik 2.72 Indeks Ketimpangan Gender (IPG) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas DPPPAPPDALDUKKAB Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 86 2.1.2.6.4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi, baik itu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, maupun hak partisipasi. IPHA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan juga mencakup Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA mencakup berbagai aspek hak anak, termasuk hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak partisipasi. IPHA dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan hak anak di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. IPHA Kabupaten Maros tahun 2021 mencapai 59,15, berada di kisaran tengah penggunaan skala 0–100. Sektor kesehatan anak relatif kuat, tetapi pendidikan, budaya, dan kebebasan anak masih menjadi area yang memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2024 IPHA Kabupaten Maros menurun dengan indeks sebesar 60,60 persen. Grafik 2.73 Persentase Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas DPPPAPPDALDUKKAB Kab. Maros, 2025 2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia (yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia/ IPM) dapat dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Fungsi IPG antaralain adalah sebagai alat ukur keadilan gender dalam pembangunan manusia. Dasar evaluasi kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan. Indikator global dan nasional untuk memantau capaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender. Pada tahun 2020 sebesar 89,23, persen. Awal periode menunjukkan capaian yang relatif baik, namun belum mencapai 90. Masih ada ketimpangan terutama pada aspek ekonomi (tingkat partisipasi kerja perempuan lebih rendah). Pada tahun 2021 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 87 89,20 persen. Terjadi sedikit penurunan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah dampak pandemi COVID-19 yang lebih banyak membebani perempuan, misalnya karena kehilangan pekerjaan informal atau meningkatnya beban domestik. Pada tahun 2022 sebesar 89,46 persen. Mulai ada perbaikan seiring pemulihan ekonomi. Perempuan lebih banyak kembali ke pasar kerja, serta ada penguatan program pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2023 sebesar 89,50 persen. Angka terus meningkat meskipun perlahan. Hal ini mencerminkan perbaikan akses perempuan terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya partisipasi dalam pendidikan. Pada tahun 2024 sebesar 89,61 persen. Mencapai nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir, meskipun peningkatannya hanya tipis. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender semakin mengecil, tetapi masih ada PR besar, terutama di bidang kesempatan kerja formal, representasi politik, dan kepemimpinan perempuan. Grafik 2.74 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia Daya saing sumber daya manusia (SDM) mengacu pada kemampuan individu atau kelompok SDM untuk bersaing di pasar kerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Secara umum, daya saing SDM diukur melalui kemampuan individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. 2.1.3.1.1. Angka Ketergantungan Komposisi penduduk mencerminkan angka beban ketergantungan, yaitu perbandingan jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (Umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas). Apabila jumlah penduduk usia produktif dalam suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif, seperti lansia dan anak-anak maka wilayah tersebut telah masuk dalam kondisi bonus demografi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 88 Grafik 2.75 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Angka Ketergantungan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang membaik selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 angka ketergantungan sebesar 51,25 persen, hal ini menunjukkan 100 penduduk usia produktif menanggung 51-52 orang penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2024 Angka Ketergantungan Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 45,00 persen, dengan demikian diketahui bahwa 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif. 2.1.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Grafik 2.76 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Maros Dalam angka 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 89 Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 rata pengeluaran konsumsi ruma tanggah perkapita sebesar Rp. 1.118.798, kemudian meningkat hingga mencapai Rp. 1.203,572 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali menurun sampai angka Rp. 1.154.743. Semakin meningkatnya rata-rata pengeluaran penduduk kabupaten Maros belum dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga semakin meningkat. PDRB perkapita di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan pada tahun 2023 (64,69%) dan 2024 (69,21%), yang berarti kondisi kemakmuran masyarakat mengalami penurunan meskipun masih terkendali, Data ini tidak secara langsung mengindikasikan konsumsi rumah tangga, tetapi memberikan gambaran tentang perubahan kemakmuran masyarakat yang mungkin terkait dengan konsumsi. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kriteria peningkatan kesejahteraan, pengeluaran dari konsumsi makanan harus lebih rendah dari pengeluaran konsumsi non makanan. 2.1.3.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan). Pengeluaran konsumsi non pangan meliputi pendidikan, pakaian, perumahan, dan beberapa kebutuhan non pangan lainnya. Pengeluaran konsumsi non pangan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun
14. 2024.Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita sebesar 51,58%, kemudian pada tahun 2024 persentase pengeluran menurun hingga mencapai 48,96 %. Persentase tertingi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 52.33%. Berdasarkan data pada grafik 2.75, diketahui bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk di kabupaten Maros tidak jauh berbeda antara pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan, walaupun pengeluaran konsumsi non pangan berada dibawah 50%, namun persentasenya tidak mencapai 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Maros tidak terlalu tinggi. Grafik 2.77 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Maros Dalam Angka 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 90 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, dan produktifitas ekonomi memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Kemajuan Iptek mendorong inovasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Iptek merupakan dasar dari banyak kemajuan dalam sektor ekonomi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita memproduksi barang dan jasa. Pengembangan Iptek memberikan fondasi bagi inovasi dan peningkatan produktivitas. 2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan adalah persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan kontribusi industri pengolahan dalam perekonomian daerah tersebut. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, PDRB Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh 3 sektor lapangan usaha, yaitu Sektor Tansportasi dan Pergudangan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian dan kehutanan. Pada tahun 2020-2024 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros sebesar 18,94. Pada tahun 2024 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros sebesar 14,79. Ada penurunan rasio sebesar 4.15. Sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang sangat dipengaruhi oleh kinerja Pabrik Semen dan Pabrik CS2 Pola Sehat, dimana apabila kedua pabrik tersebut dapat mempertahankan atau meningkatkan produksinya, maka sektor Industri Pengolahan akan berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Maros, begitupun sebaliknya. Grafik 2.78 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Rasio ini adalah porsi sumbangan sektor industri pengolahan terhadap total PDRB daerah pada suatu tahun. Ekonomi daerah (PDRB total) Kabupaten Maros, tumbuh lebih cepat daripada industri pengolahan, maka pangsa industri pengolahan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 91 bisa turun meskipun nilainya belum tentu turun secara absolut. Penyebab menurunnya Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 adalah rebound jasa pasca-pandemi (2021–2024). Perdagangan, transportasi-pergudangan, akomodasi- makan minum, dan layanan lain sering tumbuh lebih cepat sehingga menggerus pangsa industri. Dorongan konstruksi dan infrastruktur. Bila konstruksi melaju (proyek jalan, perumahan, fasilitas publik), pangsa industri pengolahan bisa terdesak meski nilainya stabil. 2.1.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif kecil, dimana pada tahun 2020 rasio penyediaan Akomodasi makan dan minum 0,37 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 0,38 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2024 menurun hingga mencapai 0,32 persen. Walaupun selama 5 tahun terakhir usaha makan minum di Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan, mulai dari UMKM hingga restoran yang memiliki kelas nasional, namun hal tersbut belum dapat meningkatkan rasio PDRB penyediaan Akomodasi Makan dan minum. Hal tersebut disebabkan struktur PDRB Kabupaten Maros yang sangat tergantung terhadap sektor Transportasi dan Pergudangan, sehingga walaupun sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang pesat namun rasio sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Maros tetaplah kecil. Grafik 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 2.1.3.2.3. Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Sektor ekonomi kreatif merupakan sektor industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut . Untuk menghitung PDRB dari sektor ekonomi kreatif, maka sektor yang digunakan adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa rasio PDRB sektor kreatif Kabupaten Maros tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif kecil dengan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 rasio PDRB sebesar 0,50 persen, kemudian menurun hingga mencapai 0,45 persen pada tahun 2024. Seperti halnya sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya juga tidak memiliki peran yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Maros, dikarenakan peran dari Sektor Transportasi dan Pergudangan yang sangat dominan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 92 Grafik 2.80 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 2.1.3.2.4. Indeks Inovasi Daerah Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maros dihitung pada tahun 2022 dan 2023. Sebelum tahun 2022, Indeks Inovasi Kabuaten Maros berstatus discalimer. Pada tahun 2022 Indes Inovasi Daerah Kabupaten Maros sebesar 16 poin dengan kategori kurang inovatif, kemudian pada Tahun 2024 Indeks Inovatif Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 50,98 dengan kategori Inovatif. Pada tahun 2022 Indeks Inovatif berada pada poin 16 disebabkan tidak adanya data terkait inovasi yang telah dilaksanakan baik oleh masayarakat maupun oleh Perangkat Daerah. Sedangkan pada tahun 2024, setelah adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Maros yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah minimal memiliki 1 (satu) inovasi, maka Indeks Inovasi Kabupaten Maros meningkat signifikan. Grafik 2.81 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 93 2.1.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja . TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros sebesar 62,43 persen kemudian meningkat hingga mencapai 63,62 persen pada tahun
15. 2023.Pada tahun 2016 data untuk tenaga kerja tidak tersedia, kemudian pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 61,55 persen, Grafik 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025 Walaupun secara tren menunjukkan peningkatan, namun apabila dilihat dari realisasinya, maka TPAK Kabupaten Maros selama 20 tahun terkahir masih termasuk dalam kategori sedang, dikarenakan realiasi TPAK masih berkisar pada angka 60 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; (1) Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maros yang termasuk tenaga kerja berada pada Tingkatan menengah ke bawah, (2) Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Maros yang mendapatkan pekerjaan di luar Kabupaten Maros, seperti di Kota Makassar, dan Gowa. 2.1.3.2.6. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Jumlah tamu wisatawan domestik adalah jumlah orang yang datang berwisata ke suatu wilayah/akomodasi dan berasal dari dalam negeri (warga negara sendiri atau penduduk negara yang sama). Jumlah tamu wisatawan mancanegara adalah jumlah orang yang datang berwisata ke wilayah/akomodasi dan berasal dari luar negeri (wisatawan internasional).. Perencanaan pariwisata & infrastruktur — mengetahui volume dan proporsi domestik vs internasional membantu menentukan jenis layanan, bahasa, fasilitas, jam operasi, dan kapasitas. Pendapatan dan pemasaran yang sering terjadi adalah wisatawan internasional sering punya pola belanja berbeda; proporsi ini mengarah ke strategi promosi. Hal lain yang juga sering timbul adalah Dampak ekonomi — menghitung pengeluaran RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 94 wisatawan, lapangan kerja, dan kontribusi terhadap PDRB. Manajemen musim adalah memetakan puncak kunjungan dan menyiapkan kapasitas. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Maros dari tahun 2022 sampai 2024 terjadi peningkatan. Pada tahun 202 Tamu Wisatawan Domestik dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara sebesar 584.01, kemudian di tahun 2024 meningkat signifikan dengan jumlah 594.026 orang. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Maros hingga tingkat hunian Akomodasi itu meningkat. Dalam peningkatan aktifitas pariwisata di kabupaten Maros diharapkan bertambahnya Infrastruktur di Kawasan Destinasi hingga Wisatawan dapat menikmati Liburan dan akan datang kembali berlibur di Kabupaten Maros. Peningkatan tersebut dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Maros. Terlihat tren positif wisatawan asing yang datang semakin banyak. Hal ini bisa dipengaruhi akses transportasi udara, promosi destinasi karst, atau meningkatnya minat wisatawan luar negeri terhadap Maros. Tabel 2.29 Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Maros Tahun 202-2024 No. Jumlah Tamu Wisatawan 2022 2023 2024 1 Wisatawan Nusantara 581,878 587,653 833,092 2 Wisatawan Mancanegara 2.138 6,373 8,860 Jumlah 584.016 584,016 594,026 Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Maros, 2025 2.1.3.2.7. Indeks Kapabilitas Inovasi Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI) adalah sebuah komposit (indeks gabungan) yang mengukur kemampuan suatu wilayah/organisasi/negara untuk mencipta, menyerap, dan mengkomersialkan inovasi. Bukan hanya menghitung berapa banyak paten atau publikasi, tetapi juga menilai input (mis. sumber daya, investasi), proses (jaringan, kolaborasi) dan output (produk baru, spin-off). Grafik 2.83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber: Bapperida Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 95 Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI) menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan memanfaatkan inovasi. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat kapasitas daerah tersebut dalam mengembangkan sumber daya manusia, mendukung penelitian dan pengembangan, membangun jejaring kolaborasi, serta menghasilkan output inovasi. Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Maros mengalami lompatan besar dari kondisi stagnan (2021–2022) menjadi tumbuh pesat (2023–2024). Dengan skor 50,98 di 2024, Maros sudah menunjukkan kapasitas inovasi yang cukup baik, dan berpotensi menjadi pusat inovasi regional jika tren peningkatan ini terus dijaga. 2.1.3.2.8. Presentase Koperasi Sehat Koperasi sehat adalah koperasi yang dikelola dengan baik, akuntabel, memiliki usaha produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Dengan status sehat, sebuah koperasi bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat maupun pemerintah, termasuk kesempatan untuk memperoleh dukungan modal, pelatihan, dan program penguatan kapasitas. Grafik 2.84 Presentase Koperasi Sehat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber: Diskoperindag, 2025 Data menunjukkan bahwa Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Maros meningkat signifikan dari kondisi stagnan (18% pada 2020–2022) menjadi sekitar 28% pada 2023–2024. Artinya, ada perbaikan nyata dalam tata kelola koperasi, meskipun masih banyak ruang untuk peningkatan agar koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal. 2.1.3.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh perempuan usia kerja. Perempuan Usia Kerjaadalah semua RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 96 perempuan berusia 15 tahun ke atas, baik bekerja, menganggur, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun tidak bekerja karena alasan lain. Grafik 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber: DP3ADaldukKB, 2025 Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Kabupaten Maros mengalami tren menurun cukup drastis dari 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kesetaraan gender dalam dunia kerja, serta belum optimalnya program pemberdayaan tenaga kerja perempuan di Kabupaten Maros. 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Keduanya sangat relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam. Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Fokus utamanya adalah mengurangi emisi karbon, meminimalkan polusi, dan menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Ekonomi biru adalah pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya laut dan perairan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pelestarian ekosistem laut. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan lingkungan laut dengan kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. 2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan, praktik, dan kinerja ekonomi mereka. Indeks ini mencakup berbagai faktor RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 97 yang berhubungan dengan keberlanjutan, efisiensi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Tujuan utama dari indeks ekonomi hijau adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan suatu negara mendukung keberlanjutan dan ekonomi rendah karbon. Selain itu, indeks ini membantu dalam: Kabupaten Maros melakukan perhitungan indeks ekonomi hijau pada tahun
16. 2024.Hal ini disebabkan penerapan ekonomi hijau belum ada pada tahun sebelumnya. Nilai Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 33,47. Tabel 2.30 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros Tahun 2024 Tahun 2024 Indeks Ekonomi Hijau 33,47 Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru Indeks Ekonomi Biru adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana suatu negara, wilayah, atau sektor mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini berfokus pada integrasi perlindungan ekosistem laut dengan kegiatan ekonomi yang dapat mendukung perekonomian jangka panjang tanpa merusak laut dan sumber daya perairan. Tujuan Indeks Ekonomi Biru ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja negara atau wilayah dalam mengelola ekonomi biru mereka. Pada tahun 2023 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros sebesar 57,64 (Sumber: Bappenas). Kabupaten Maros melakukan perhitungan indeks ekonomi biru pada tahun 2024. Hal ini disebabkan penerapan ekonomi biru belum ada pada tahun sebelumnya. Nilai Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 65,56. Tabel 2.31 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros Tahun 2024 Tahun 2023 2024 Indeks Ekonomi Biru 57.64 65,56 Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 2.1.3.3.3. Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air dilakukan di sungai-sungai yang melintasi kecamatan dalam satu kabupaten. Umumnya sungai yang dijadikan tolok ukur memiliki tiga titik pantau dan dilakukan dua kali periode pemantauan. Setiap titik pemantauan diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air. Pembobotan indeks kualitas air diberikan batasan sebagai berikut; a). memenuhi baku mutu = 70; b). Tercemar ringan = 50; c) Tercemar sedang = 30 ; dan d) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 98 Tercemar berat = 10. Semakin tinggi skor indeks yang diperoleh, maka kualitas air pada wilayah tersebut semakin baik. Realiasi IKA Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan kategori kualitas air tercemar ringan hingga tercemar sedang. Pada tahun 2020, kondisi kualitas air Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IKA hingga mencapai 50 poin (tecemar sedang). Pada tahun 2021 nilai IKA Kabupaten Maros kembali menigkat hingga mencapai 56,37 poin (tecemar sedang). Namun pada tahun 2022 nilai IKA sedikit menurun hingga mencapai 55,45 poin (tercemar sedang). Pada tahun 2024, nilai IKA kembali menurun hingga mencapai 60,00 poin (tercemar sedang). Grafik 2.86 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2025 Kondisi kualitas air di Kabupaten Maros lebih banyak disebabkan oleh limbah cair atau padat yang berasal dari rumah tangga (domestik), industri serta pertanian. Dikarenakan tingkat pencemaran sedang, Tingkat pencemaran sungai dapat normal dengan sedirinya sifat air sungai yang mengalir 2.1.3.3.4. Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Udara (IKU) didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Kategori Indeks Kualitas Udara adalah sebagai berikut : Sangat baik = 90 ≤ x ≤ 100, Baik = 70 ≤ x < 90, Sedang = 50 ≤ x < 70, Kurang = 25 ≤ x < 50, Sangat Kurang = 0 ≤ x < 25. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan kategori kualitas udara baik hingga sangat baik. Pada tahun 2020 IKU Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 83,89 poin, namun pada tahun 2021 dan 2022 IKU Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 87,78 poin pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kondisi IKU Kabupaten Maros mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 88,74 poin dengan kategori pencemaran BAIK. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 93,04 poin. Peningkatan kualitas udara di Kabupaten Maros banyak disebabkan oleh penerapan pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan metode pertanian organik, serta mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat berkontribusi pada polusi udara. penggunaan bahan bakar dari RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 99 transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Namun demikian secara umum kondisi udara yang masih cukup baik didorong oleh masih lauasnya areal hutan, serta RTH, kemudian sepanjang jalan masih dipenuhi dengan pepohonan, sehingga Tingkat pencemaran udara masih dapat di tekan. Grafik 2.87 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2025 2.1.3.4. Transformasi Digital Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital dalam semua aspek kehidupan dan bisnis untuk menghasilkan perubahan mendasar dalam cara organisasi bekerja dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya, struktur, dan proses operasional organisasi untuk memanfaatkan peluang digital secara optimal. Transformasi digital bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses bisnis, produk, dan layanan.Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah cara berpikir dan bertindak dalam bisnis. Transformasi digital mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. 2.1.3.4.1. Cakupan layanan telekomunikasi Cakupan layanan telekomunikasi adalah area atau wilayah yang dapat dijangkau oleh layanan komunikasi seperti telepon, internet, dan layanan data lainnya. Layanan ini disediakan oleh perusahaan telekomunikasi dan infrastruktur yang menghubungkannya. Cakupan layanan telekomunikasi DI Kabupaten Maros selama tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami angka yang berfluktuatif. Pada tahun Cakupan layanan telekomunikasi sebesar 77.74 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 48,38. Salah satu penyebab utama penurunan cakupan layanan telekomunikasi adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Penyebaran jaringan fiber optic, menara BTS (Base Transceiver Station), dan kabel bawah laut sering kali terhambat oleh faktor geografis atau biaya yang tinggi. Tidak semua operator telekomunikasi mampu atau bersedia untuk berinvestasi dalam memperluas jaringan mereka ke wilayah yang lebih terpencil atau kurang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 100 menguntungkan secara ekonomi. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam cakupan layanan antara kota besar dan daerah terpencil. Grafik 2.88 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2025 2.1.3.4.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet merujuk pada persentase rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara yang memiliki akses ke internet, baik itu melalui sambungan kabel, nirkabel, atau teknologi lainnya. Data ini sering digunakan untuk mengukur penetrasi internet dan kesetaraan digital di sebuah masyarakat, yang memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. Keterbatasan akses internet menciptakan ketimpangan digital antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak. Mereka yang tidak memiliki akses berisiko tertinggal dalam hal pendidikan, peluang ekonomi, dan akses ke informasi. Dalam dunia yang semakin digital, akses internet penting untuk mengikuti pendidikan jarak jauh, bekerja secara online, atau bahkan mencari pekerjaan. Ketidakmampuan untuk mengakses internet membatasi peluang individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Grafik 2.89 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 101 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di kabupaten maros selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2020-2024 mengalami angka yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Maros sebesar 0,66 sedangkan pada tahun 2024 nilainya berkurang sebesar 0.58. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah rumah tangga di Kabupaten Maros sudah dapat mengakses internet, baik melalui sambungan kabel, nirkabel, atau perangkat mobile seperti smartphone. 2.1.3.4.3. Proporsi Rumah Atngga yang Memiliki Komputer Pribadi Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi merujuk pada persentase rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki setidaknya satu unit komputer pribadi, yang bisa berupa PC desktop, laptop, atau tablet. Komputer pribadi ini sering digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga akses internet. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi merupakan indikator penting dari tingkat inklusi digital dan pengembangan teknologi di suatu negara atau wilayah. Meskipun di negara maju sebagian besar rumah tangga memiliki komputer pribadi, di negara berkembang, angka ini masih cukup rendah. Peningkatan kepemilikan komputer pribadi dapat membantu memperkuat pendidikan, ekonomi, dan inklusi sosial di era digital saat ini. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan mengurangi kesenjangan digital di masyarakat. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Maros sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 masih relative rendah. Pada tahun 2020 nilinya sebesar 0,14 dan pada tahun 2024 nilainya sebesar 0,10. Rendahnya Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Maros disebabkan oleh Rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Maros bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan ekonomi. Harga perangkat komputer yang tinggi: Komputer pribadi, baik desktop maupun laptop, masih relatif mahal bagi sebagian besar rumah tangga, terutama di daerah-daerah dengan pendapatan rendah seperti Kabupaten Maros. Meskipun harga komputer semakin terjangkau, biaya perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta pemeliharaan dan penggantian dapat menjadi beban yang sulit ditanggung oleh rumah tangga. Bagi banyak keluarga, komputer pribadi bukanlah kebutuhan primer seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan. Sebagai akibatnya, mereka lebih memilih untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari, dan komputer pribadi mungkin dianggap sebagai pembelian yang tidak mendesak. Grafik 2.90 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 102 2.1.3.4.4. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Persentase layanan publik online adalah ukuran seberapa banyak layanan pemerintah (misalnya administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, perpajakan daerah, dll.) yang sudah bisa diakses masyarakat melalui sistem digital/online dibandingkan dengan total layanan publik yang tersedia. Integrasi berarti layanan-layanan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung antar instansi sehingga data dan proses bisa berjalan otomatis tanpa masyarakat harus bolak-balik ke banyak kantor. Grafik 2.91 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2025 Kabupaten Maros berhasil melakukan transformasi digital layanan publik secara penuh dalam kurun waktu 4 tahun (2020–2023). Dari 62,22% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2023, capaian ini menempatkan Maros sebagai salah satu daerah yang serius dalam mewujudkan pemerintahan digital dan pelayanan publik terintegrasi. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan TerintegrasiKabupaten Maros Tahun 2020 sebesar 62,22%. Pada tahap awal, sekitar 6 dari 10 layanan publik di Maros sudah bisa diakses secara online. Namun belum semuanya terintegrasi lintas dinas/instansi. Layanan digital masih bersifat parsial (perizinan, Dukcapil, pajak daerah). Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan TerintegrasiKabupaten Maros Tahun 2021 sebesar 77,78%. Terjadi peningkatan signifikan hampir 16 poin. Ini menunjukkan ada perluasan jenis layanan online dan awal integrasi antar instansi. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh dorongan transformasi digital pasca pandemi COVID-19, di mana kebutuhan layanan jarak jauh meningkat. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan TerintegrasiKabupaten Maros Tahun 2022 sebesar 84,62%. Hampir semua layanan publik dasar sudah berbasis online. Integrasi data antar dinas mulai berjalan lebih baik, misalnya data kependudukan terhubung dengan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan TerintegrasiKabupaten Maros Tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100,00%. Seluruh layanan publik sudah tersedia secara online dan terintegrasi. Artinya, masyarakat tidak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 103 perlu lagi bolak-balik antar kantor, karena data sudah otomatis sinkron antar instansi. Ini menjadi pencapaian penuh transformasi digital layanan publik di Maros. Pada tahun 2024 Angka tetap stabil di 100%. Fokus utama bukan lagi memperluas cakupan, tetapi meningkatkan kualitas layanan online, seperti kecepatan, keandalan, keamanan data, serta kenyamanan pengguna. Faktor Pendorong Peningkatan adalah kebijakan nasional SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mendorong digitalisasi layanan public. 2.1.3.4.5. Jumlah dan Lokasi Blank Spot Blank spot adalah wilayah yang tidak terlayani sinyal telekomunikasi (seluler/Internet) atau terlayani sangat minim sehingga kualitas layanan tidak memenuhi standar minimum (misalnya panggilan sering putus, data nyaris tidak berjalan). Dalam praktik pemetaan, istilah ini sering di sebutkan sebagai no coverage yakni benar-benar tanpa sinyal atau partial/poor coverage yakni ada sinyal, tetapi mutu sangat buruk (suara tak jelas, data hanya beberapa kbps) dan service gap spesifik yaitu hanya 2G (suara/SMS) tanpa data layak; atau data ada siang, hilang malam (kendala daya/backhaul). Pada tahun 2024 di Kabupaten Maros masih memiliki 25 desa yang masuk kategori blank spot (belum terjangkau jaringan internet atau telekomunikasi). Blank spot tersebut tersebar di 4 kecamatan. Menurut data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, blank spot di Maros umumnya berada di wilayah pegunungan, perbukitan, dan pedesaan terpencil yang sulit dijangkau jaringan seluler. 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi ekonomi domestik dan global merujuk pada proses di mana ekonomi suatu negara atau wilayah terhubung dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional, investasi, aliran modal, teknologi, dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya. Hal ini mencakup bagaimana pasar domestik (dalam negeri) terlibat dan terintegrasi dengan pasar internasional yang lebih besar, serta bagaimana kebijakan ekonomi domestik dan global saling memengaruhi satu sama lain. Integrasi ekonomi global memungkinkan negara untuk memperluas akses ke pasar internasional. Negara mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, dan juga mengimpor barang dari negara lain yang mungkin lebih murah atau lebih efisien untuk diproduksi. 2.1.3.5.1. Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pembetukan Modal tetap Bruto Kabupaten Maros menunjukkan tren menurun selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Tahun 2020 PMTB Kabupaten Maros sebesar 30,30 persen kemudian meningkat hingga mencapai 31,19 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 PMTB Kabupaten Maros menurun hingga 27,60 persen, kemudian menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 24,20 persen. PMTB dimanfaatkan sebagai salah satu variabel penghitungan ICOR. Dengan tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 104 mempermudah investor untuk berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya. Grafik 2.92 Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kab. Maros, 2025 Data menunjukkan PMTB Kabupaten Maros mengalami tren menurun tajam dari 2020–2024, dengan titik terendah di 2024 (hanya 2,20%). Kondisi ini mencerminkan melemahnya investasi fisik dan pembangunan jangka panjang, yang jika tidak segera diantisipasi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing daerah. Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2020 sebesar 30,30% dan tahun 2021 sebesar 31,19%. PMTB sempat naik tipis (+0,89 poin). Hal ini mungkin dipengaruhi oleh mulai adanya pemulihan pasca awal pandemi COVID-19, dengan beberapa proyek infrastruktur pemerintah dan swasta yang berjalan kembali. Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2022 sebedsar 27,60%. Terjadi penurunan signifikan (−3,59 poin). Bisa dikaitkan dengan menurunnya investasi swasta akibat ketidakpastian global (rantai pasok, inflasi), serta adanya realokasi anggaran pemerintah dari pembangunan fisik ke penanganan sosial-ekonomi. Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 25,85%. PMTB kembali turun (−1,75 poin). Ini menunjukkan investasi fisik masih melemah, kemungkinan karena beberapa proyek besar tertunda dan investor lebih berhati-hati. Pada tahun 2024 sebesar 2,20%. Penurunan sangat tajam (−23,65 poin). Angka ini menandakan hampir berhentinya investasi fisik. Bisa jadi ada faktor luar biasa (extraordinary event), seperti Realokasi anggaran besar-besaran untuk kebutuhan lain (misalnya pemilu, bencana, prioritas sosial). Penurunan minat investor swasta akibat kondisi global (inflasi tinggi, suku bunga naik, ketidakpastian geopolitik). Proyek infrastruktur besar yang selesai di tahun sebelumnya, sehingga 2024 tidak banyak pembangunan baru. 2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa Ekspor barang dan jasa adalah aktivitas menjual atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bisnis. Ekspor barang melibatkan pengiriman fisik barang, sementara ekspor jasa lebih pada penyerahan jasa, seperti konsultasi atau layanan teknis. Ekspor barang merujuk pada penjualan barang-barang fisik atau produk yang diproduksi dalam negeri dan dikirimkan ke luar negeri. Ekspor jasa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 105 merujuk pada penjualan layanan yang disediakan oleh suatu negara kepada pelanggan atau perusahaan di negara lain. Ekspor barang dan jasa di Kabupaten Maros mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar -1,79. Namun pada tahun 2024 ekspor barang dan jasa di Kabupaten Maros terjadi peningkatan dengan nilai sebesar 13.97. Peningkatan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Maros pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 13,97% bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi pada peningkatan ini adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk local. Sektor-sektor tertentu di Kabupaten Maros, seperti pertanian, perikanan, atau industri pengolahan mungkin telah mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah lebih tinggi, sehingga lebih kompetitif di pasar internasional.emerintah atau sektor swasta mungkin telah melakukan perbaikan dalam hal standar kualitas produk, terutama untuk produk unggulan daerah seperti hasil pertanian, komoditas kelautan, dan industri kreatif. Misalnya, kualitas produk kelapa sawit, perikanan, atau produk olahan lainnya bisa meningkat sehingga lebih diterima di pasar global. Infrastruktur yang lebih baik seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya yang lebih lancar dapat mempermudah distribusi barang ekspor. Kabupaten Maros, yang terletak dekat dengan Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, kemungkinan mendapatkan keuntungan dari peningkatan konektivitas transportasi, baik melalui laut, udara, maupun darat. Penguatan fasilitas pengolahan produk dan penyimpanan yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan volume ekspor karena produk dapat diproduksi lebih banyak dan lebih cepat memenuhi standar kualitas internasional. Grafik 2.93 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kab. Maros, 2025 2.1.3.5.3. Indeks Kepuasan Aparatur Daerah Indeks Kepuasan Aparatur Daerah dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, IKAD dipakai sebagai alat ukur kepuasan aparatur pemerintah (ASN maupun perangkat desa/daerah) terhadap kebijakan, pelayanan, dan lingkungan kerja yang mereka rasakan. Indikator ini merupakan kinerja non-keuangan yang mengukur tingkat kepuasan aparatur terhadap sistem pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dukungan kebijakan, dan fasilitas kerja. IKAD biasanya dihitung dari hasil RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 106 survei yang melibatkan aparatur daerah/desa dengan instrumen kuesioner yang terstandarisasi. Grafik 2.94 Indeks Kepuasan Aparatur Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 Sumber: Bapperida Kab. Maros (diolah) Data Indeks Kepuasan Aparatur Daerah Kabupaten Maros Tahun menunjukkan bahwa IKAD Kabupaten Maros meningkat signifikan dari tahun 2022 sebesar 3,23 dan angka sebesar 3,52 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 sebesar 4.42. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan nyata dalam manajemen aparatur, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan dan pengembangan SDM. Dengan nilai 4,42, tingkat kepuasan aparatur sudah masuk kategori sangat baik, dan jika konsisten dipertahankan, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Lonjakan besar (+0,90 poin) menunjukkan aparatur daerah merasa sangat puas. Ini bisa terjadi karena Penerapan layanan digital terintegrasi yang memudahkan kerja ASN, adanya program insentif atau peningkatan kesejahteraan pegawai, kepemimpinan dan budaya kerja yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan karier. 2.1.3.6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi yang merata menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 2.1.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui Tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 107 komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu : (1) Ketersediaan Fisik (availability), (2) Kualitas Fisik (quality), (3) Kesesuaian (Appropriateness), (4) Efektifitas Pemanfaatan (Utility), (5) Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation), (6)Kontribusi pada Perekonomian. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, terlihat bahwa IKLI menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2021-2024 dengan nilai skor rata-rata 3,39 dengan kategori opini masyarakat PUAS. Pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang diprogramkan oleh pemerintah sangat memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Begitu pun dengan pelayanan telekomunikasi yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai bahwa layanan infrastruktur transportasi (darat dan laut), sanitasi, perumahan, dan persampahan tersedia dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pemberian infrastruktur telekomunikasi dan listrik, masyarakat menilai bahwa infrastruktur sudah sangat memadai dan cukup mudah diakses. Pada sembilan kategori tersebut, masyarakat memberikan nilai kinerja sangat baik dan baik atas usaha layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam hal layanan infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi, masyarakat menilai bahwa pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mendorong ketersediaan dan kemudahan akses untuk infrastruktur tersebut. Grafik 2.95 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Bapperida, 2025 2.1.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 108 Persentase rumah layak huni selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan tren penigkatan yang cukup baik. Pada Tahun 2020 persentase Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni sebesar 22,03 persen kemudian meningkat hingga mencapai 74,18 persen pada Tahun 2024. Tren peningkatan Rumah Tangga yang memiliki rumah layak huni disebabkan prioritas Pemerintah Kabupaten Maros yang mengutamakan program-program terkait pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah pennyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hal ini dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD maupun bantuan anggaran dari pusat seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari APBN. Selain itu dibukanya kemudahan berinvestasi bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan perumahan bersubsidi, juga merupakan salah satu intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros untuk menigkatkan penyediaan rumah layak huni. Grafik 2.96 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025 2.1.3.6.3. Presentase Desa Mandiri Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Desa Mandiri adalah desa yang telah mencapai kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, maupun infrastruktur. Desa ini mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan luar. Tujuan utama dari konsep Desa Mandiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, tidak terdapat desa dengan status mandiri, namun pada tahun 2022 terdapat 13 desa mandiri (16,25 persen) dan tahun 2023 sebesar 43 desa mandiri (53,75 persen) . Untuk status desa maju, selama tahun 2022 hingga tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023 jumlahnya berkurang hingga mencapai 13 desa (16,25 persen). Jumlah Desa tertinggal pada tahun 29 desa (36,25 persen), kemudian menurun hingga mencapai 1 desa pada tahun 2023 (1,25 persen). Pada tahun 2024 persenatase desa mandiri sebesar68,75 persen. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 109 Grafik 2.97 Presentasi Desa Mandiri Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 Sumber : KDPDTT, 2025 2.1.3.6.4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Salah satu isu penting dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dimana hal tersebut tidak hanya menyentuh permasalahan kesejahtraan akan tetapi juga terkait dengan kualitas lingkungan hunia yang sehat, salah satu indikator yang mendukung hal tersebut adalah capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Sejak tahun 2020 jumlah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan mengalami trend kenaikan dari 6,95 % menjadi sekitar 14,54 % pada tahun 2024, hal terjadi tidak lepas dari peningkatan jumlah program bantuan hunian layak kepada masyarakat baik yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN, Serta dukungan dari pihak swasta dalam hal ini program CSR. Data Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat dari grafik dibawah ini : Grafik 2.98 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kab. Maros 2020 - 2024 Sumber : Susenas/Bappenas, 2025 Rumah layak huni merupakan kriteria dengan beberapa komponen standar yang harus dipenuhi antara lain : katahanan bangunan, kecukupan luas, air minum layak dan sanitasi layak . capaian akses rumah layak huni menurut komponen kelayakan tahun 2024 kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini : RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 110 Grafik 2.99 Capaian Rumah Layak Huni Kab. Maros Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 Sumber : BPS/BAPENAS 2024 Tabel 2.32 Capaian Persentase RLH Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024 No Kabupaten / Kota Komponen Rumah Layak Huni Jumlah Penduduk (Jiwa) *Dukcapil Jumlah Rumah (Unit) Rumah Layak Huni (unit) % Rasio 1 Kepulauan Selayar 143,096 35,685 33,495 93.86 0.234 2 Bulukumba 480,672 118,392 112,188 94.76 0.233 3 Bantaeng 217,267 52,735 50,464 95.69 0.232 4 Jeneponto 423,005 100,001 77,981 77.98 0.184 5 Takalar 332,863 80,402 72,742 90.47 0.219 6 Gowa 825,369 191,501 180,917 94.47 0.219 7 Sinjai 276,269 60,321 59,623 98.84 0.216 8 Maros 414,406 92,090 53,643 58.25 0.129 9 Pangkep 361,791 85,328 73,951 86.67 0.204 10 Barru 196,001 47,458 43,601 91.87 0.222 11 Bone 827,372 189,330 185,651 98.06 0.224 12 Soppeng 241,333 62,039 55,902 90.11 0.232 13 Wajo 400,699 97,731 95,304 97.52 0.238 14 Sidrap 332,560 79,942 75,226 94.1 0.226 15 Pinrang 423,146 99,330 93,970 94.6 0.222 16 Enrekang 234,470 52,220 51,319 98.27 0.219 17 Luwu 385,361 83,411 81,340 97.52 0.211 18 Tana Toraja 258,934 55,788 54,583 97.84 0.211 19 Luwu Utara 335,161 79,047 77,922 98.58 0.232 20 Luwu Timur 323,422 77,374 75,475 97.55 0.233 21 Toraja Utara 266,513 58,446 57,947 99.15 0.217 22 Makassar 1,482,354 343,934 336,069 97.71 0.227 23 Pare Pare 163,314 36,782 34,059 92.6 0.209 24 Palopo 182,898 39,081 38,278 97.95 0.209 Sulawesi Selatan 9,528,276 2,218,368 2,071,650 93.10 0.217 Sumber : BPS/BAPPENAS, 2025 Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Sulaesi Selatan % Rumah layakhuni di Kabupaten Maros berada pada posisi menengah, capaian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 111 persentase tertinggi diperoleh oleh Kota Palopo dengan capaian 85.73 %, sementara yang terenda adalah Kabupaten Jeneponto dengan capaian 31.7 %. Grafik 2.100 Capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Sumber : Kabupaten/Kota Dalam angka, 2025 Guna melihat tingkat kekampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak adalah dengan melihat tingkat pengeluaran rumah tangga akan fasiltas perumahan, diagram ini memberikan informasi terkait tingkat pengeluaran perbulan perumahan dan fasiltas rumah tangga di Kabupaten Maros dan Kabupaten Kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan 2.1.3.6.5. Indeks Layanan Infrastruktur Indeks Layanan Infrastruktur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang disediakan pemerintah maupun swasta. Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Maros, berdasarkan survei opini publik, menunjukkan tingkat kepuasan yang baik untuk infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, dan listrik, namun masyarakat menilai pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas layanan untuk infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi. Indeks ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dan penyedia layanan publik lainnya. Grafik 2.101 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Bapperida, 2025 Pada Tahun 2020 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Maros sebesar 1.97 dan sebesar 2.14. Terjadi peningkatan kecil (0,17 poin). Ini menggambarkan awal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 112 perbaikan layanan infrastruktur, kemungkinan difokuskan pada akses listrik dan kondisi jalan, namun masih pada tahap dasar. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Maros tahun 2023 sebesar 2.91 dan tahun 2024 sebesar 3.89. Terjadi lonjakan paling sebesar 0,98 poin. Menandakan percepatan pembangunan infrastruktur besar-besaran, misalnya yakni pengembangan jalan strategis dan jembatan, ekspansi jaringan listrik hingga pelosok, peningkatan penetrasi layanan internet dan digitalisasi layanan public. Terjadi juga peningkata pada nfrastruktur penunjang pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. 2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas ekonomi makro merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara memiliki kestabilan dalam berbagai indikator ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Dengan kata lain, stabilitas ekonomi makro menunjukkan bahwa perekonomian beroperasi secara konsisten tanpa fluktuasi yang besar dan tidak stabil. Stabilitas ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga daya beli masyarakat. 2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik selama Tahun 2020 hingga tahun 2024, tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,60 persen kemudian meningkat hingga mencapai 0,65 persen pada tahun
17. 2024.Peningkatan ini dsebabkan adanya peningkatan penerimaan daerah (PAD) setiap tahunnya yang cukup signifikan. Grafik 2.102 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Bapenda dan BPS Kab. Maros, 2025 2.1.3.7.2. Persentase Peningkatan Investasi Daerah Nilai investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021 nilai investasi sebesar 31 trilyun kemudian pada tahun 2023 jumlah investasi di Kabupaten Maros meningkat sebesar 90 trilyun. Apabila RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 113 dilihat dari persentase pertumbuhan investasi maka pada tahun 2022 terdapat penurunan investasi sebesar 2,85 persen, kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan invetasi sebesar 191 persen Walaupun terdapat pertumbuhan investasi dari tahun 2022 sampai 2023 dan investasi yang ditanamkan oleh investor sifatnya multiyear, namun apabila dilihat dari nilai investasi maka jumlah investasi tersebut masih sangat kecil. Pada tahun 2024 nilai investasi sebesar 112,033,458,259,695.00 atau meningkat sebesar 46.61 persen. Grafik 2.103 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PMPTSPK Kab. Maros, 2025 Masih kecilnya nilai investasi di Kabupaten Maros dikarenakan kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan yang belum terpadu masih sangat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. 2.1.3.7.3. Laju Inflasi Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2024 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 2,5%±1. Capaian inflasi tahun 2024 tersebut tercatat sebesar 1,84% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2.61%. Rincian Inflasi 2024 adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), meningkat dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 106,80 pada Desember 2024. Kelompok Pengeluaran yang Meningkatkan Inflasi antaralain, makanan, minuman, dan tembakau, mencatat inflasi sebesar 1,90%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,13%) dan minyak goreng (0,11%). Emas Perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,35%. Nasi dengan Lauk memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.. Faktor Penyebab Inflasi Rendah adalah penurunan harga pangan, harga komoditas pangan yang sebelumnya mengalami lonjakan pada 2022 dan 2023 mulai stabil, berkontribusi terhadap rendahnya inflasi. Kebijakan Pemerintah, kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh PT Pertamina, turut menekan laju inflasi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 114 Kebijakan Moneter Bank Indonesia: Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi 2024 mencapai 3,2%, namun realisasinya lebih rendah dari perkiraan tersebut, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi. Grafik 2.104 Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025 Perbandingan ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan relatif terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menjaga inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh pengendalian harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan salah satu kontributor utama inflasi. Pada tahun 2024, inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,23%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Makassar yang berada di angka 1,23% pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar berhasil menjaga stabilitas harga sama dengan rata-rata provinsi. Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.976 unit. Berdasarkan jenisnya terdapat 8 unit KUD, 228 unit KPRI, 198 unit KOPKAR, 12 unit KOPPAS, dan 1.530 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, terdapat 1.059 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Rappocini, sedangkan yang tidak memiliki koperasi aktir adalah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di daerah tersebut. Inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Desember yakni 0,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,49. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari dengan deflasi sebesar 0,25 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66. Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki fasilitas perbankan yang cukup lengkap. Hingga 2024, tercatat sejumlah 67 kantor pusat dan kantor cabang bank umum dan 15 kantor pusat dan cabang bank perkreditan rakyat di Kota Makassar. 2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Secara umum Pelayanan publik pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini meliputi berbagai jenis yang ajib dilaksankan oleh RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 115 pemerintah, seperti penerbitan dokumen identitas, pelayanan administratif, dan berbagai layanan publik lainnya yang disediakan oleh instansi pemerintah. pelayanan umum yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan, Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Kabupaten Maros tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator-indikator pelayanan pemerintahan. 2.1.4.1 .1. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap roadmap nasional. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai RB Kabupaten Maros menunjukkan trend peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 nilai RB Kabupaten Maros sebesar 50,2 Poin, kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga 60,02 poin. Pada tahun 2022 nilai RB Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 62,85 poin dengan kategori “ B “. Pada tahun 2023 penilaian IRB mengalami perubahan metode perhitungan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023, dimana komposit ORB terbagi atas RB general dan RB Tematik. nilai RB Kabupaten Maros masih naik menjadi 69,62 pada tahun
18. 2024.Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram sebagai berikut Grafik 2.105 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Kemenpan RB 2.1.4.1 .2. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Adapun pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE, berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE. Pada penilaian ini terdapat 47 indikator penilaian pada domain kebijakan, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 116 Kabupaten Maros nilai indeks SPBE menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2023 sebesar 2,55 atau kategori baik, dari capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 2,19. dan kembali naik di tahun 2024 menjadi 3,15, hal tersebut terjadi karena didukung pada penerapan aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Penyelenggara SPBE, Audit TIK, Layanan Publik Berbasis Elektronik. Berdasarkan data capaian kinerja indikator nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kabupaten Maros, terdapat trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berkesinambungan dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Maros Grafik 2.106 Indeks Sistem Pemerintahan Kabupaten Maros (SPBE) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023 Sumber : Kemenpan RB 2025 2.1.4.1 .3. Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan masyarakat puas dengan layanan publik, IPP bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. Nilai Indeks Nilai Pelayanan Publik mengalami trend peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dari 4.00 menjadi 4.26. Namun capaian tersebut turun menjadi 2.50 pada tahun 2023. hal ini menunjukkan Kabupaten Maros masih perlu melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan publik. 2022Data Capaian Indikator Pelayanan Publik Kabupaten Maros menunjukkan bahwa Indikator Pelayanan Publik Kabupaten Maros menurun tajam dari 4,26 (2022) menjadi 2,50 (2023) dan hanya naik sedikit ke 2,54 (2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam menjaga konsistensi kualitas layanan publik, terutama terkait digitalisasi, infrastruktur, dan kepuasan masyarakat. Aspek teknis: masih adanya blank spot, keterbatasan sistem digital, antrian layanan manual, aspek lainnya adalah kelembagaan yakni koordinasi antar-OPD belum optimal, perubahan regulasi yang belum diikuti adaptasi cepat. Aspek SDM yaitu kemampuan aparatur dalam mengoperasikan layanan digital masih perlu ditingkatkan. Aspek 2,19 2,04 2,55 3,15 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 117 anggaran yakni prioritas belanja mungkin dialihkan sehingga pelayanan publik tidak mendapat alokasi optimal. Tabel 2.33 Capaian Indikator Pelayanan Publik Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 INDIKATOR TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Pelayanan Publik NA 4.00 4.26 2.50 2.54 Sumber : Bapperida, 2025 Bapperid ata menunjukkan bahwa Indikator Pelayanan Publik Kabupaten Maros menurun tajam dari 4,26 ( Jika tidak segera diperbaiki, penurunan ini dapat memengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah., dan kepuasan masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, Kab2025 2.1.4.1 .4. Indeks Reformasi Hukum Reformasi adalah proses pembaharuan hukum yang dilakukan dengan memeriksa undang-undang yang berlaku, serta menganjurkan dan melaksanakan perubahan pada sistem hukum. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi atau keadilan Reformasi hukum adalah meningkatkan efisiensi atau keadilan . instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur kemajuan dan kualitas reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian IRH bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengevaluasi regulasi, dan deregulasi, serta untuk meningkatkan kualitas sistem regulasi nasional dan daerah. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros menunjukkan penurunan pada tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022 Indeks Reformasi Hukum sebesar 56,45 kemudian menurun hingga 55,42 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan dari indeks reformasi Hukum di Kabupaten Maros dari 55,42 pada tahun sebelumnya naik 69.00 poin di tahun 2024. Grafik 2.107 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 Sumber : Bag. Hukum Setda Maros 2025 Naiknya Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros ditunjang oleh upaya perbaikan sistem yang selama ini telah dilakukan antara lain makin meningkatnya pengharmonisasian produk hukum sehingga mendukung terbentunya produk hukum yang berkualitas serta penataan data base produk hukum yang menjamin kelancaran pelayanan pembentukan produk hukum dan perundang undangan yang yang efisien dan efektif . RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 118 2.1.4.1.5. Indeks Survey Penilaian Integritas Indeks Survei Penilaian Integritas (ISPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas, kejujuran, dan etika aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Indeks survey penilaian integritas merupakan survey penilaian integritas merupakan indikator proksi dari Indeks Integritas Nasional dikarenakan Indeks tersebut tidak dihitung hingga level kabupaten. Indeks Survei Penilaian Integritas (ISPI) adalah alat untuk mengukur risiko korupsi di lingkungan pemerintahan, pendidikan, dan institusi lainnya. Indeks SPI ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks ISPI diukur pada skala 0-100 dimana semakin nilai Indeks ISPI maka semakin rendah resiko korupsi suatu daerah. Untuk Kabupaten Maros terjadi trend kenaikan Survey Penilaian Integritas dari tahun 2021 sebesar 74.67 ke tahun 2022 menjadi 78.18, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 73.2, capaian tersbut kembali naik pada tahun 2024 menjadi 77.59.Hal ini menunjukkan bahwa integritas di Kabupaten Maros relatif stabil tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola dan pengawasan Tabel 2.34 Indeks Integritas Nasional dan Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 INDIKATOR 2021 2022 2023 2024 ISPI Nasional 72.43 71.94 70.97 71.53 ISPI Kabupaten Maros 74.67 78.18 73.20 77.59 Sumber: Indeks Survei Penilaian Integritas, 2025 Analisis dan Perbandingan Dari data yang tersedia, terlihat bahwa nilai SPI Kabupaten Maros memiliki tren fluktuatif stabil di angka 70-an pada 2021 dan 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Dan kembali naik menjadi 77,59 Beberapa kemungkinan penyebab penurunan di 2023 adalah: 1) Masih Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi internal. 2) Minimnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. 3) Kurangnya edukasi dan kampanye anti-korupsi yang berkesinambungan. Adapun penyebabnya sesuai substansi diadakan survey ke seluruh perangkat daerah, lembaga/mitra kerja, secara umum yang memberikan survey menganggap; 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Kurang Optimal. Sistem tata kelola yang belum memenuhi standar integritas, termasuk kelemahan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia, seringkali menjadi faktor penurunan nilai SPI. Masalah ini mencerminkan perlunya reformasi dan pengawasan. 2) Risiko Korupsi yang Meningkat. Indeks SPI secara umum juga menunjukkan tren penurunan di beberapa wilayah, yang sering dikaitkan dengan konflik kepentingan, misalnya melalui pengaruh sponsor politik dalam pengelolaan proyek pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kualitas layanan publik dan persepsi masyarakat. 3) Kepatuhan Pegawai terhadap Aturan. Penelitian SPI juga mencatat bahwa banyak pegawai yang melanggar aturan dalam pelaksanaan tugas, termasuk penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Pelanggaran ini menunjukkan masih rendahnya budaya integritas dalam beberapa sektor. 4) Partisipasi dan Transparansi. Penurunan angka ini mungkin juga terkait dengan rendahnya partisipasi responden dalam pengisian survei dan tingkat keterbukaan instansi terkait. Semakin rendah partisipasi dan kejujuran dalam pengisian survei, semakin sulit menggambarkan tingkat integritas. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 119 2.1.4.1.6. Indeks Persepsi Korupsi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) juga merupakan indikator proksi dari Indeks Integritas Nasional. IPAK adalah survei yang menilai persepsi masyarakat terhadap tingkatkorupsi dalam pemerintahan. IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadapperilaku antikorupsi, seperti penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan nepotisme. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. IPAK bertujuan untuk: Mencerminkan persepsi anti-korupsi di suatu wilayah, Mengakomodasi harapan masyarakat, Menilai kepuasan terhadap kinerja pemerintah, Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalahsurvei yang mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. IPK menggunakan skala 0-100, dengan 0 berarti paling korup dan 100 berarti palingbersih. Untuk Kabupaten Maros indeks tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini : Grafik 2.108 Data MCP Kabupaten Maros Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025 Selama tahun 2020 hingga tahun 2023, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)/MCP Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 IPAK/MCP sebesar 77,00 kemudian menurun hingga 54,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai IPAK/MCP meningkat signifikan hingga mencapai 89,00 namun pada tahun 2024 menurun hingga 80,00. 2.1.4.1.7. Indeks Maturitas SPIP Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian pendahuluan tingkat maturitas SPIP dilakukan berdasarkan persepsi pihak yang mewakili terhadap indikator pada setiap unsur penilaian maturitas SPIP. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Nilai SPIP Kabupaten Maros secara umum menujukkan trend yang berflutuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 nilai SPIP sebesar 2,95 kemudian meningkat hingga mencapai 3,32 poin pada tahun 2021. meski sempat menurun pada tahun 2022 indeks Maturitas Kabupaten Maros kembali naik pada tahun 2023 menjadi 3,43 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 3,07 . Peningkatan nilai SPIP Kabupaten Maros pada tahun 2023 disebabkan manajemen risiko indeks telah mencapai level 3, cascading perencanaan telah terbangun dan memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis, program dan kegiatan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 120 Gafik 2.109 Indeks Maturtitas Kabupaten Maros tahun 2020-2024 Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2025 Indeks Maturitas Kabupaten Maros 2020–2024 menunjukkan bahwa fluktuasi awal tahun 2020–2021 karena hambatan pandemi dan adaptasi sistem baru. Kemajuan signifikan pada 2022–2023 karena digitalisasi dan integrasi layanan. Penurunan 2024 menandakan perlunya perhatian berkelanjutan agar kematangan sistem tidak menurun. Secara umum, Maros berada pada tahap matang (3–4), tetapi masih ada ruang untuk menuju tingkat unggul/leading (4–5) jika perbaikan berkelanjutan diterapkan. 2.1.4.1.8. Nilai SAKIP Tata kelola birokarasi yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Slah satau indicator dalam meningkatkan tata kelola birokrasi adalah Penilaian SAKIP, dimana dari penilaian tersebut dapat diketahui performa akuntabilitas kinerja dari masing masing level pemerintahan. Nilai SAKIP di Kabupaten Maros dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan trend peningkatan. Setelah memperoleh nilai 62.59 di tahun 2020 yaitu predikat CC. Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan upaya perbaikan terutama dalam hal mendorong perbaikan kinerja melalui penguatan integrasi perencanaan kinerja , pelaporan dan peniaian kinerja melalui penguatan komitmen pimpinan serta perencaan yang efektif. Hal tersebut menghasilkan nilai sakip di Kabupaten Maros naik pada tahun 2024 menjadi 64.83 Grafik 2.110 Nilai SAKIP Kab. Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Kemenpan RB, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 121 2.1.4.1.9. Indeks Sistem Merit Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Sistem merit itu sendiri merupakan kebijakan pengelolaan berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Indeks ini sendiri bertujuan guna menilai efektifitas penerapan sistem merit dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Di Kabupaten Maros sendiri menunjukkan trend kenaikan indeks sistem merit dari 131 pada tahun 2020 menjadi 299 pada tahun 2023, meski mengalami penurunan sedikit pada tahun 2024 menjadi 298,5 indeks sistem merit Kabupaten Maros masih berada pada kategori BAIK. Trend kenaikan indeks sistem merit di Kabupaten Maros tidak terlepas dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros dalam manajemen ASN selama ini mulai dari perencanaan kebutuhan asn, Pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi, penggajian serta manajemen kinerja yang efektif. Grafik 2.111 Indeks Sistem Merit Kabupaten Maros 2020 – 2024 Sumber : Badan Kepegawaian Negara 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.
a.Persentase Penegakan PERDA Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Seperti halnya penanganan gangguan trantibun, penegakan Perda juga menunjukkan capaian 100 persen selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan stake holder terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda. 131,00 123,00 284,55 299,50 298,5 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 122 Tabel 2.35 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 2020-2024 Sumber Satpol PP. Maros 2025 Rasa Aman Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, seperti yang dijelaskan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia membutuhkan rasa aman untuk dapat berkembang secara optimal. Rasa aman juga berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, adalah seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan mampu menggambarkan pembangunan bidang keamanan terutama dalam mengukur rasa aman bagi Masyarakat. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau buah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan jumlah kejadian kriminal dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil persentase tindak kriminal yang ditangani berarti kinerja urusan keamanan dan ketertiban semakin baik. Persentase tindak kriminal yang ditangani oleh pihak berwajib di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,17 persen . Pada tahun 2022 angka kriminalitas yang tertangani menurun menjadi 0,15 dan kembali menurun menjadi 0,02 % Berdasarkan data kasus kriminal pada tahun 2020 – 2024, dapat dilihat bahwa jumlah kasus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rendahnya kejadian kriminal yang terjadi di Kabupaten Maros selama kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat keamanan di Kabupaten Maros masih sangat baik, sehingga masyarakat, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya dapat melakukan aktivitas dan kegiatan dengan kondisi aman dan tertib Tabel 2.36 Persentase Tindak Kriminal yang Tertangani 2020 – 2024 Sumber : Satpol PP (2025)
b.Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD INDIKATOR SAT TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penegakan Hukum Perda % 100 100 100 100 100 INDIKATOR SAT TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Tindak Kriminal Tertangani Angka 0.17 0.17 0.15 0.14 0.02 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 123 Beberapa aspek yang menentukan dalam penegakan demokrasi adalah aspek kesetaraan dan kebebasan, dalam praktik demokrasi modern keduanya dimanifestasikan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik apakah itu legislatif maupun di partai politik, sebab keterwakilan perempuan di dalam lembaga pengambilan keputusan politik memberikan jaminan bahwa aspirasi dari golongan rentan (perempuan) dapat diakomodir dalam setiap kebijakan publik. Selama periode 5 tahun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tetap menjadi perhatian, ini terbukti dengan keberadaan 9 0rang perempuan dalam lembaga DPRD atau sekitas 25,71 % dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten maros yang berjumlah 35 orang. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD merupakan indikator proksi dari Indeks Demokrasi Indonesia. Pada periode anggora DPRD Kabupaten Maros 2014-2019, persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD sebesar 18,42 persen dengan jumah perempuan anggota DPRD sebanyak 7 orang dari total 35 orang anggota DPRD, kemudian pada periode tahun 2020-2024 meningkat hingga menjadi 25,71 persen dengan jumlah perempuan anggota DPRD sebanyak 9 orang dari total 35 orang anggota DPRD Grafik 2.112 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Periode (2014-2019)- (2020-2024) Sumber : Dinas P3A dalduk KB Kab. Maros, 2025 Sementara bila dilihat dari aspek keterwakilan perempuan dalam organisasi partai politik di kabupaten Maros cenderung mengalami peningkatan dimana dari data yang ada pada tahun 2020 hanya terdapat 3 % perempuan yang menjadi pengurus partai politik, sementara pada tahun 2023 sudah terdapat 33,3 % jumlah perempuan yang menjadi pengurus partai politik. Meskipun terjadi penurunan ditahun 2024 menjadi 25,71 %, makin banyaknya perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kabupaten Maros menunjukkan makin meningkatnya kesadaran berpolitik perempuan yang merupakan dampak dari makin terbukanya kebebasan berpolitik serta kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dalam setiap kebijakan publik. Grafik 2.113 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas P3A dalduk KB Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 124 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020- 2024Konsistensi Angka (Stagnan di 25,71%). Selama periode 2020 hingga 2024, proporsi perempuan di DPRD Maros tetap sama, yaitu 25,71%. Angka ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena jumlah kursi DPRD dan perwakilan perempuan tidak berubah selama periode 2020-2024. Grafik 2.114 Perempuan yang menjadi Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Kesbangpol Kab. Maros Perempuan yang menjadi Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros Tahun 2020 sebesar 13,36%. Keterlibatan perempuan di kepengurusan partai politik masih rendah. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 1 dari 10 pengurus partai politik adalah perempuan. Pada tahun 2021 sebesar 21,52%. Terjadi peningkatan cukup signifikan sebesar 8,16 poin. Hal ini bisa mencerminkan hasil dorongan regulasi dan kebijakan afirmatif, karena UU Partai Politik dan UU Pemilu mensyaratkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tahun 2022 sebesar 33,33%. Angka ini mencapai puncak tertinggi dan melampaui target kuota 30%. Ini menunjukkan komitmen partai politik di Maros dalam memenuhi regulasi sekaligus memberi ruang lebih besar bagi perempuan di dunia politik. Pada tahun 2023 angkanya sebesar 20,48%. Terjadi penurunan tajam -12,85 poin. Penurunan ini kemungkinan terjadi akibat restrukturisasi pengurus partai, konflik internal, atau kurangnya kaderisasi perempuan yang berkesinambungan. Perempuan yang menjadi Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 25,71%. Angka kembali naik, meskipun belum kembali ke level pada tahun 2022. Ini menandakan ada usaha untuk memperbaiki keterwakilan perempuan menjelang tahun politik 2024. semakin banyak perempuan menjadi pengurus partai, semakin besar pula kemungkinan lahirnya kebijakan yang lebih peka gender dan inklusif.
c.Persentase Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD. Salah satu esensi utama dari proses demokrasi adalah keterwakilan publik dalam pengambilan kebijakan di lembaga politik, peran tersebut berada pada anggota legislatif yang merupakan representasi dari suara publik dalam ranah kebijakan. Sehingga dari hal tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana produk kebijakan publik apakah itu undang – undang, atau peraturan daerah dihasilkan dan diinisiasi oleh para anggota legislatif. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 persentase produk perda yang merupakan inisiasi DPRD Kabupaten Maros cenderung berfluktuatif. Pada tahun RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 125 2021 mengalami penurunan dari 23,00 % di tahun 2020 menjadi 6,25% di tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2023 yang berjumlah 30,00 % dari 18, 75 % di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa peran anggota DPRD dalam ranah pengambilan kebijakan Publik semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan akan kebijakan publik yang memperhatikan aspirasi masyarakat. Pada tahun 2024 persentasenya sebesar 11,11 persen. Data terkait persentase Perda yang menjadi Inisiasi DPRD dapat dilihat pada diagram di bawah ini Grafik 2.115 Persentase Peraturan Daerah Yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Maros 2020 – 2024 Sumber : Setwan DPRD Kab. Maros 2025 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan :
a.Indeks Daya Saing Daerah Secara makro untuk melihat daya saing daerah maka dapat digunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pengukuran IDSD 2022 dan 2023 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 dan 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSDmenggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Maros tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun nilai IDSD sebesar 2,87 poin kemudian meningkat hingga 3,30 poin pada tahun 2023. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai IDSD yang lebih tinggi diandingkan Kabupaten Maros dengan nilai IDSD tahun 2022 sebesar 3,35 poin kemudian pada tahu 2023 sebesar 3,70 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 126 poin. Pada tahun 2024 indeks daya saing Kabupaten Maros kembali naik dari 3.30 menjadi 3.66 lebih tinggi dari indeks daya saing Provinsi Sulawesi Selatan. Grafik 2.116 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kab. Maros dengan Provinsi Sulawesi Seatan Tahun 2022-2024 Sumber : BRIN 2024
b.Jumlah Kerjasama Kabupaten /Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City) Selain indeks daya saing daerah, indikator lain yang dapat digunakan adaah Jumlah kerja sama propinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (sister province/sister city). Pemerintah kabupaten Maros telah memiliki kerja sama dengan Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, kemudian dilanjutkan kerja sama dengan Kabupaten Bandung pada tahun 2023. Masih minimnya upaya kolaborasi antar daerah serta penguatan penggunaan sumberdaya yang efektif mengindikasikan perlunya meningkatkan program program kerjasama dengan daerah lain guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tabel 2.37 Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Maros Tahun2020-2024 Jumlah Kerjasama 2020 2021 2022 2023 2024 Total Kerjasama Kerjasama Sinergitas Program Daerah dan Pusat 0 0 2 1 0 3 Sumber : Bag. Pemerintahan Kab. Maros 2023 2.1.4.4. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1.4.4.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan 2.1.4.4.1.1 URUSAN PENDIDIKAN
a.Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 127 sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pada tahun 2020 jumlah siswa PAUD di Kabupaten Maros sebesar 53,23 % dengan jumlah siswa sebanyak 11.432 orang, kemudian pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 72,06 % dengan jumlah siswa sebanyak 15.685. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan persentase anak yang mengikuti pendidikan usia dini, jumlah siswa pada tahun 2022 sebanyak 13.015 orang dengan persentase sebesar 85.32 %. trend kenaikan kembali terjadi dari tahun 2023 sebesar 96.28 % menjadi 96,93% pada tahun 2024. Tabel 2.38 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Maros 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/PA 11,432 15,685 13,015 14,820 15,346 2 Jumlah anak usia 5 - 6 tahun 21,475 21,767 15,272 15,392 15,832 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 53.23 72.06 85.22 96.28 96.93 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 Secara umum partisipasi anak-anak pada pendidikan anak usia dini sangat tinggi, rata-rata anak yang mengikuti hanya 14 ribu anak dari 21 ribu penduduk usia 4-6 tahun. Hal ini disebabkan makin banyaknya fasilitas sekolah yang telah dibangun serta makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sementara untuk capaian SPM Pendidikan anak usia dini pada tahun 2024 adalah 99.40% Tabel 2.39 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Per Kecamatan Tahun 2024 NO KECAMATAN JUMLAH PESERTA DIDIK TK & KB (NEGERI & SWASTA) LK PR TOTAL 1 MANDAI 1,025 993 2,018 2 CAMBA 171 179 350 3 BANTIMURUNG 592 620 1,212 4 MAROS BARU 588 587 1,175 5 BONTOA 600 596 1,196 6 MALLAWA 145 160 305 7 TANRALILI 667 752 1,419 8 MARUSU 741 763 1,504 9 SIMBANG 398 435 833 10 CENRANA 206 219 425 11 TOMPOBULU 266 276 542 12 LAU 562 565 1,127 13 MONCONGLOE 466 436 902 14 TURIKALE 942 870 1,812 JUMLAH 7,369 7,451 14,820 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 128
b.Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat Pendidikan, sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Grafik 2.117 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025 Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia penduduk tersebut. APK dihitung sebagai rasio antara jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tersebut, kemudian dikalikan dengan 100%. Perkembangan APK Kabupaten Maros menujukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2020 APK Kabupaten Maros sebesar 89.56 persen. Pada tahun 2023 meningkat dengan persentase sebesar 106,70 persen. Kemudian pada tahun 2024 menurun sedikit menjadi 102,91 %. Data ini mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan yang cukup tinggi di jenjang dasar, namun mengalami penurunan pada jenjang menengah atas. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses, masalah ekonomi, dan lainnya yang mungkin menghambat keberlanjutan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.
c.Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM mengukur partisipasi penduduk standar usia dijenjang pendidikan tertentu dengan standar usia siswa dijenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK terhitung 1 januari 2018 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi pendidikan pada usia sekolah tertentu. Di Indonesia, meskipun APM pada tingkat SD cukup tinggi, masih ada tantangan dalam mempertahankan partisipasi pada tingkat SMP dan SMA. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan setara. Informasi lebih rinci dan data terbaru tentang APM dapat diakses melalui publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 129 Grafik 2.118 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025 Perkembangan APM Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 - 2024, walaupun peningkatannya tidak terlalu signfikan. Angka APM pada tahun 2020 untuk tingkat sekolah SD/MI sebesar 93,67 persen kemudian meningkat pada tahu 2024 sebesar 102.92 persen. Untuk tingkat pendidikan SMP/Mts juga mengalami trend kenaikan dari 74,57 % pada tahun 2020 menjadi 102,34 % pada tahun 2024. Upaya Meningkatkan APM di Kabupaten Maros anatara lain dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan memperbaiki fasilitas yang ada. Program beasiswa, bantuan sekolah, dan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meringankan beban biaya pendidikan. Serta program kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.
d.Angka Partisipasi Sekolah Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain : Angka Partispasi Sekolah Di Kabupaten Maros Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan trend yang naik pada tahun 2020 sampai 2021 , untuk tingkat SD/MI terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 100 % menjadi 106,5 % pada tahun 2021, begitupun pada tingkat SMP/Mts naik signifikan dari 46 % pada tahun 2020 menjadi 108 % pada tahun 2021. Angka APS RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 130 Kabupaten Maros menunjukkan trend yang konsisten dari tahun 2022 sampai 2024, dari 102,8 pada tahun 2022 menjadi 102, 9 pada tahun 2024. Grafik 2.119 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025
e.Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) adalah indikator yang mengukur proporsi siswa yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dalam sistem pendidikan. APS dinyatakan dalam persentase. APS yang tinggi menunjukkan banyaknya siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan mereka, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, sosial, atau lingkungan. Grafik 2.120 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025 0,29 0,47 0,07 0,06 0,03 0,11 0,28 0,18 0,09 0,06 2020 2021 2022 2023 2024 APTS SD/MI APTS SMP/MTs RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 131 Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan. Pada tahun 2020, APS SD Kabupaten Maros sebesar 0,29 % kemudian meingkat hingga 0,47% pada tahun 2021 kemudian menurun Kembali pada tahun 2024 sebesar 0,03%.Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,11% kemudian mencapai 0,28% pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2024 kembali menurun dengan angka sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya baik pada tingkat SD maupun pada tingkat SMP, meski trendnya mengalami penurunan.
f.Angka Melanjutkan (AM) Angka Melanjutkan (AM) adalah jumlah siswa yang lulus ujian jenjang tertentu terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama sekolah antar jenjang pendidikan. Angka melanjutkan (AM) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2021 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 106 %, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 98,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat siswa sekolah SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sementara pada tahun 2024 persentase siswa SD/Mi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjunya naik menjadi 103, 71 %. Sedangkan AM dari tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga menunjukkan angka yang berfluktiatif, dimana pada tahun 2021 AM SMP/MTs sebesar 104,84 % kemudian pada tahun 2022 menurun hingga mencapai 99%. Pada tahun 2024 AM SMP/MTs mencapai 101,84%,. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa baik itu sisa jenjang SD sampai SMP dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya.Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros selama tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.121 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025
g.Angka Kelulusan Angka kelulusan adalah persentase siswa pada tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka kelulusan untuk tingkat pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana pada tahun 2020 menunjukkan persentase 99,69 %. Kemudian menurun sedikit menjadi 98,16 % pada tahun 2021. trend kelulusan yang stabil mulai terjadi dari tahun 2022 sampai dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 132 2024 dengan persentase kelulusan 100 %. Sementara untuk persentase kelulusan tingkat SMP/MTs menunjukkan trend yang menggembirakan. dari 99,94% ditahun 2020 naik menjadi 100% pada tahun 2021, meski sempat menurun di tahun 2022 sejumah 99,86 %, namun kembali naik menjadi 100 % pada tahun 2024 . Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa dapat memahami materi pendidikan yang diberikan, walaupun pada tahun 2020 akibat adanya pendemi COVID-19, ujian kelulusan untuk seluruh tingkatan pendidikan dasar ditiadakan. dimana tingkat kelulusan hanya berpatokan kepada nilai angka tertinggi yang diperoleh siswa tersebut. Tabel 2.40 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Kelulusan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025
h.Angka Pendidikan Yang ditamatkan. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 65.14 %, kemudian menurun hingga mencapai 59,42 % pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat penurunan APT dengan persentase sebesar 52,93 %. Dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 52,70%. Tabel 2.41 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelulusan pada jenjang SD/MI 6,820 6,922 6,473 5,909 4,420 2 Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya 6,841 7,052 6,473 5,909 4,420 3 AL SD/MI 99.69 98.16 100.00 100.00 100.00 4 Jumlah kelulusan pada jenjang SMP/MTs 6,430 6,403 6,453 4,978 3,105 5 Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya 6,434 6,403 6,462 4,978 3,105 6 AL SMP/MTs 99.94 100.00 99.86 100.00 100.00 7 AL MAROS 99.82 99.08 99.93 100.00 100.00 NO Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan 166,512 160,724 158,831 182,688 163,099 2 Jumlah Penduduk 15 keatas 255,609 270,474 300,085 308,278 309,510 3 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 65.14 59.42 52.93 59.26 52.70 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 133
i.Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar Ketersediaan sarana prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat Pendidikan Dasar. Data ketersediaan sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Maros tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.42 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik 281 212 263 264 269 2 Jumlah sekolah seluruh SD/MI 292 268 271 271 276 3 Sekolah SD/MI dalam kondisi baik 96.23 79.10 97.05 97.42 97.46 4 Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik 117 101 119 119 123 5 Jumlah sekolah seluruh SMP/MTs 122 119 121 121 125 6 Sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik 95.59 84.87 98.35 98.35 98.40 7 Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik 95.91 81.99 97.70 97.88 97.93 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 Tabel 2.43 Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 No KECAMATAN Jumlah Sekolah Kondisi Baik SD SMP 1 MANDAI 23 13 2 CAMBA 19 8 3 BANTIMURUNG 28 11 4 MAROS BARU 16 8 5 BONTOA 23 8 6 MALLAWA 18 4 7 TANRALILI 18 6 8 MARUSU 14 8 9 SIMBANG 21 9 10 CENRANA 21 6 11 TOMPOBULU 17 11 12 LAU 14 12 13 MONCONGLOE 9 7 14 TURIKALE 28 12 JUMLAH 269 123 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 134
j.Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa untuk setiap gedung sekolah menampung sekitar 173 jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dengan rata-rata 23 orang per kelas. Rasio ini menunjukkan trend yang fluktuatif selama tahun 2020 - 2024. Hingga tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) sebesar 1 : 145, dengan rata-rata 24 orang per kelas. Rasio ketersediaan SD tahun 2024 sedikit lebih tinggi dikarenakan adanya regrouping yang dilakukan pada tahun 2024, dimana terdapat beberapa sekolah yang dipisahkan dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Secara umum ketersediaan SD tahun 2024 di Kabupaten Maros masih cukup memadai meski begitu terdapat kenakan trend rasio sekolah dari tahun 2020 sampai 2024 yang mengindikasikan perlunya penambahan jumlah sekolah dasar. Hal yang sama untuk sekolah SMP, meski mengalami penurunan di tahun 2020 namun pada tahun 2023 mengalami trend dari 179 menjadi 183 di tahun. Secara umum trend rasio sekolah di kabupaten Maros stabil dari tahun 2020 yang sebesar 1 : 173 menjadi 1 : 174,11 di tahun 2024 . Tabel 2.44 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 NO Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD/MI 1.1 Jumlah Gedung Sekolah 292 268 271 271 276 1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun 42,368 44,248 44,592 46,225 46,950 1.3 Rasio 145 165 165 171 170 2 SMP / MTs 2.1 Jumlah Gedung Sekolah 122 119 121 121 125 2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun 24,745 21,269 21,614 22,120 22,263 2.3 Rasio 203 179 179 183 178 2.4 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Pendidikan Dasar 173.96 171.92 171.59 176.69 174.11 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
k.Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik Selain ketersediaan Gedung sekolah, kondisi fasilitas pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan. Sekolah SD/MI maupun SMP/MTs dalam kondisi baik, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah kondisi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dalam keadaan baik sebesar 95,91% untuk tingkat SMP/MTS dan 96,23 % untuk tingkat SD/MI. kemudian pada tahun 2024 meningkat hingga mencapai 97,93% untuk tingkat SMP/MTs dan 97,46 % untuk tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan utamanya sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten Maros RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 135 selama sepuluh tahun terakhir. Kondisi sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.45 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik 281 212 263 264 269 2 Jumlah sekolah seluruh SD/MI 292 268 271 271 276 3 Sekolah SD/MI dalam kondisi baik 96.23 79.10 97.05 97.42 97.46 4 Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik 117 101 119 119 123 5 Jumlah sekolah seluruh SMP/MTs 122 119 121 121 125 6 Sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik 95.59 84.87 98.35 98.35 98.40 7 Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik 95.91 81.99 97.70 97.88 97.93 Jumlah Sekolah 414 387 392 392 401 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
l.Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 0,055 artinya terdapat 1 orang guru menangani 18 orang murid. Pada tahun 2024, rasio guru terhadap murid mencapai 0,0454 artinya terdapat 1 guru menangani 22 orang murid. Secara umum kondisi rasio guru terhadap murid di Kabupaten Maros tergolong ideal (baik), dikarenakan rasio guru terhadap murid yang seimbang adalah 1 orang guru berbanding 20 murid. Rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.46 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru Terhadap Murid Di Kab. Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I SD 1 Jumlah Guru 2,361 3,415 2,893 2,692 2,205 2 Jumlah Murid 42,368 47,140 45,841 48,845 48,320 3 Rasio 18 14 16 18 22 II SMP RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 136 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Guru 1,095 1,091 2,001 1,165 1,005 2 Jumlah Murid 19,576 24,442 20,391 22,797 22,784 3 Rasio 18 22 10 20 23 3 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar 18 18 13 19 22 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025 Tabel 2.47 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 NO KECAMATAN Jumlah Guru SD Jumlah Siswa Rasio Guru dan Siswa SD SD SMP 7-12 13-15 SD SMP 1 MANDAI 194 135 6,150 3,012 32 22 2 CAMBA 134 67 1,287 1,121 10 17 3 BANTIMURUNG 210 94 3,808 1,816 18 19 4 MAROS BARU 159 62 3,455 1,393 22 22 5 BONTOA 193 63 3,557 1,426 18 23 6 MALLAWA 118 37 1,421 569 12 15 7 TANRALILI 211 38 4,069 1,443 19 38 8 MARUSU 165 72 4,619 1,682 28 23 9 SIMBANG 152 65 2,833 1,380 19 21 10 CENRANA 128 51 1,514 676 12 13 11 TOMPOBULU 104 35 2,132 1,544 21 44 12 LAU 141 106 3,818 2,406 27 23 13 MONCONGLOE 102 61 2,981 1,209 29 20 14 TURIKALE 194 119 6,676 3,107 34 26 JUMLAH 2,205 1,005 48,320 22,784 22 23 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
m.Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru, siswa dengan jumlah kelas atau kelompok belajar. Indikator ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui rata- rata daya tampung guru dan siswa dalam satu kelas. Rasio guru/murid terhadap kelas rata-rata di Kabupaten Maros menunjukkan angka yang terbilang ideal,meskipun terdapat kenaikan rasio dari 1:19 di tahun 2023 menjadi 1 : 22 di tahun 2024.sementara rasio murid kelas juga menunjukkan angka yang ideal dari tahun 2020 yang berjumah 31 dan 2024 yang berjumlah 35 , ini menunjukkan peningkatan jumlah ruangan kelas mampu mengimbangi peingkatan jumlah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 137 murid. Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah guru sekolah pendidikan dasar 3,456 4,506 4,894 3,857 3,210 2 jumlah murid pendidikan dasar 61,944 71,582 66,232 71,642 71,104 3 Jumlah Kelas 1,980 2,468 1,724 2,299 2,031 Rasio Guru / Murid 18 16 14 19 22 Rasio Murid / Kelas 31 29 38 31 35 4 Rasio Guru/Murid Per Kelas rata-Rata Sekolah Dasar 0.57 0.55 0.35 0.60 0.63 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
n.Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 99,8%, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia tersebut telah mengenyam pendidikan terkahir setingkat SD, dimana pada tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.49 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Banyaknya penduduk usia 15-24 yang melek huruf 64,652 64,863 56,811 61,829 62,977 2 Banyaknya penduduk usia 15-24 64,733 64,974 56,908 61,875 62,977 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 138 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki) 99.88 99.83 99.83 99.93 100.00 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
o.Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun adalah jumlah penduduk berumur diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan lancar dan jelas. Seperti halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Maros juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka melek huruf sebesar 99,80% kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 98,49%. Penurunan ini disebabkan terdapat beberapa orang penduduk usia 75 tahun keatas yang tidak memiliki kemampuan baca tulis dan tidak dapat lagi mengikuti pendidikan kesetaraan disebabkan umur dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. angka melek huruf untuk penduduk diatas usia 15 tahun di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan sampai persentase 99,97 % di tahun 2024 . Perkembangan angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.50 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah capaian kinerja penduduk berusia > 15 tahun melek huruf se Kabupaten maros 254,604 271,907 278,627 287,887 290,129 2 Jumlah penduduk berusia > 15 tahun melek huruf se Kabupaten maros 255,114 276,062 285,645 288,625 290,228 3 Penduduk Usia > 15 Tahun melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 99.80 98.49 97.54 99.74 99.97 Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025
p.Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah tingkat pendidikan setiap guru yang telah menempuh jenjang S1 dan D-IV. Pada tahun 2020 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV sebesar 90,25 %. Sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga 88,29 %. Meskipun terdapat pengurangan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi, akan tetapi secara rata rata sebagian besar Guru di Kabupaten Maros telah memenuhi kualifikasi , meskipun begitu kedepan guna meningkatkan kualitas pembelajaran perlu memaksimalkan jumlah guru berkualifikasi S1 sampai dengan 100 % RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 139 Tabel 2.51 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2020 1 Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV 3119 2,979 4,654 3,701 Na 2 Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) 3,456 4,315 5,330 4,192 Na 3 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 90.25 69.04 87.32 88.29 Na Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2024 2.1.4.4.1.2. URUSAN KESEHATAN Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktakkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
1. 01.Angka Kematian Bayi Per Per 1,000 Kelahiran Hidup Angka Kematian bayi AKB Kabupaten Maros menunjukkan tren kenaikan yang cukup selama kurun waktu 2020-2024,. Pada tahun 2020, AKB Kabupaten Maros sebanyak 3.11, sedangkan pada tahun 2022 naik hingg 7,14 %. Pada tahun 2024, AKB Kabupaten maros sedikit meningkat hingga mencapai 11,49 %. Meningkatnya AKB ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, kondisi sosial ekonomi, gizi ibu dan anak, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Upaya untuk menurunkan AKB memerlukan intervensi yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, edukasi kepada ibu hamil, serta peningkatan gizi dan sanitasi. Grafik 2.122 Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinkes 2025 3,11 3,83 7,14 9,18 11,49 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 140
2. 02.Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan persentase bayi yang lahir hidup dan bertahan hidup hingga usia satu tahun. AKHB dihitung sebagai kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB). Jadi, jika AKB adalah jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, maka AKHB adalah 1.000 dikurangi AKB, dinyatakan dalam persentase. Grafik 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kab. Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan 2025 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per 1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 996,89 bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian menurun sedikit menjadi 988,51 kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah mengoptimalkan intervensi terhadap kondisi kesehatan ibu mengandung. Beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan peningkatan gizi, baik pada ibu yang mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat kecukupan bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di tingkat kecamatan terus mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka kelangsungan hidup bayi selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik diatas.
3. 03.Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita (AKBa) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan, nutrisi, dan kondisi sosial-ekonomi di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 11,86 balita per 1000 anak umur 0-4 tahun, denga n jumlah balita yang meninggal sebanyak 64 orang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari angka kematian bayi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020, Angka Kematian Balita sekitar 7 balita/1000 kelahiran hidup, dengan jumlah balita yang meninggal sekitar 34 orang. 996,89 996,17 992,86 990,82 988,51 984,00 986,00 988,00 990,00 992,00 994,00 996,00 998,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 141 Kenaikan mengindikasikan perlunya program pemberian gizi dan imunisasi yang lengkap kepada balita berjalan dengan baik, dimana ibu dan balita tersebut diberikan akses yang seluas- luasnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendapatkan imunisasi lengkap serta gizi tambahan melalui pelayanan di puskesmas maupu di posyandu. Gambaran perkembangan angka kematian bayi Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.52 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
4. 04.Angka Kematian Neonatal (AKN) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. AKN adalah salah satu indikator penting untuk menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setalah dilahirkan. Umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kelahiran dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 12 bulan. Di samping itu bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram juga beresiko mengalami kematian neonatal. Untuk mengurangi resiko terjadinya kematian neonatal perlu dilakukan pembinaan dan intervensi pada ibu hamil yang berpendidikan rendah, serta pembinaan untuk mengatur jarak kelahiran lebih dari 12 bulan. Angka Kematian Neonatal Kabupaten Maros menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 AKN sebesar 2 balita setiap 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 21 bayi. Sedangkan pada tahun 2024, AKN Kabupaten Maros sekitar 10 balita per 1.000 kelahiran, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 57 bayi. Perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.53 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 Bulan) pada satu tahun tertentu 21 22 41 59 57 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian balita (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu 23 27 43 63 64 2 Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu 7,511 6,797 6,581 6,426 5,397 3 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 3.11 3.97 6.53 9.80 11.86 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 142 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu 7.511 6.797 5,630 6,426 5,397 3 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup 2,82 3,24 7.28 9.18 10.56 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
5. 05.Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu wilayah. AKI mengukur jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan data yang meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian AKI Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan. Grafik 2.124 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025 Pada tahun 2020 realiasi AKI Kabupaten Maros sebesar 3 orang per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2020 jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan sebanyak 4 orang per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 AKI Kabupaten Maros mengalami peningkatan hingga mencapai 5 orang per 1.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 hingga mencapai 12 orang per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024, AKI di Kabupaten Maros mencapai 12 orang per 1.000 kelahiran hidup.
6. 06.Rasio Posyandu Per Satuan Balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembianaan teknis dari petugas kesehatan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Keberadaan Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat, maka diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani tidak lebih dari 100 balita. Jumlah posyandu di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 506 unit, kemudian menurun hingga mencapai 425 unit pada tahun 2024. Meningkatnya rasio posyandu disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK aktif melakukan pendirian posyandu-posyandu di daerah pedesaan, utamanya yang cukup sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas. Selain melakukan pendirian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 143 Posyandu, Pemerintah bersama PKK juga aktif melakukan perekrutan kader posyandu yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel diatas. Tabel 2.54 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah posyandu 506 421 422 422 425 2 Jumlah balita 42,238 30,517 29,782 27,062 30,076 3 Rasio Posyandu Per Satuan Balita 11.99 13.80 14.17 15.59 14.13 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025
7. 07.Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk adalah untuk memperoleh gambaran tentang ketersediaan layanan kesehatan di suatu daerah, sering kali digunakan rasio fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik per satuan penduduk. Berikut adalah pengertian dari masing-masing fasilitas kesehatan tersebut. Rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Meningkatnya rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan semakin meningkat. Berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Maros, baik melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun melalui poliklinik yang dikelola oleh swasta dapat menjangkau hampir seluruh penduduk Kabupaten Maros. Tabel 2.55 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Puskesmas, Pustu, Poliklinik 54 40 66 66 70 2 Jumlah Penduduk 391.774 396.924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik Per Satuan Penduduk 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 Sumber : Dinas Kesehatan 2025 Pada tahun 2020 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik sebesar 0.16 dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 54 unit, artinya untuk 1 unit puskesmas/pustu/poliklinik melayani sekitar 7.255 orang penduduk. Pada tahun 2024 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik kemudian meningkat menjadi 0,17, dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 70 unit. Angka ini menunjukkan bahwa untuk 1 unit melayani 6.057 orang penduduk. Perkembangan rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel diatas. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 144
8. 08.Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Jumlah rumah sakit di Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2 unit. Disisi lain jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, secara umum jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap rumah sakit yang tersedia semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2024 sedikit meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, maka terlihat bahwa 1 rumah sakit melayani 205.335 penduduk Kabupaten Maros. Dengan banyaknya penduduk yang harus dilayani, maka diperlukan peningkatan kapasitas atau tipe rumah sakit sehingga jumlah penduduk yang terlayani dapat lebih ditingkatkan. Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.56 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 2 2 2 Jumlah Penduduk 391.774 396.924 403,774 410,669 353.121 3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
9. 09.Rasio Dokter Persatuan Penduduk Di Kabupaten Maros rasio Dokter persatuan penduduk mengalami trend kenaikan dari hanya 0,10 pada tahun 2020, naik perlahan menjadi 0,11 pada tahun 2021, dan puncak kenaikan pada tahun 2023 sebesar 0,39 % , hal ini menunjukkan makin meningkatnya kebutuhan akan layanan medis jasa dokter di Kabupaten Maros seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, meskipun menunjukkan trend kenaikan rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kabuapten Maros masih jauh dari ideal sesuai dengan standar WHO yaitu 1:1000 penduduk. Grafik. 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Tahun 2020 - 2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025 0,10 0,11 0,11 0,39 0,31 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 145
10. 10.Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 156 orang dengan rasio 1 tenaga medis untuk 2.368 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 3.130 penduduk pada tahun 2022, pada tahun 2024 rasio tenaga medis meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 2.267 penduduk. Tabel 2.57 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tenaga medis 156 144 129 202 187 2 Jumlah Penduduk 391.774 396.924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Dokter tenaga medis per Satuan Penduduk 1:2384 1:2384 1:3130 1:2033 1: 2267 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
11. 11.Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dan menerima penanganan medis yang tepat dan memadai. Komplikasi kebidanan dapat mencakup berbagai kondisi yang membahayakan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, seperti perdarahan, preeklampsia, infeksi, dan komplikasi persalinan lainnya. Indikator ini biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah total ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah total ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dalam periode tertentu. Tabel 2.58 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 1.312 1.312 1,162 1,800 1195 2 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 1.312 1.312 1,162 1,800 1195 3 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang memiliki komplikasi kebidanan pada tahun tertentu yan kemudian ditangani oleh tenaga kesehatan. Cakupan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 146 komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100% kemudian tahun 2024 sebesar 100%. Peningkatan ini disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
12. 12.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 7.328 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 7.511 orang. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 94,72 %. Cakupan tersebut kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 102,00% pada tahun 2022 dengan jumlah ibu bersalin yang dapat ditolong sebanyak 6.589 orang dari 6.434 sasaran. Pada tahun 2024 sebanyak 5.831 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 5.397 orang. Seperti halnya indikator cakupan komplikasi kebidanan yang dapat ditangani, peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tabel 2.59 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 7.328 7.968 6,589 6,418 5,831 2 Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 7.736 7.968 6,434 6,418 5,397 3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 94,72 100,00 102.41 100.00 108.04 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
13. 13.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (usia 0-11 bulan), ibu hamil, wanita subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 67,96%. Dimana dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, belum seluruhnya telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar). Namun pad tahun 2021 naik hingga mencapai 69,90%, bahkan pada tahun 2024 cakupan UCI hanya sebesar 95 %. Pada tahun 2023 cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros sebesar 100% berarti dari 103 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 147 Desa/Kelurahan yang ada, seluruhnya telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar). Penurunan cakupan ini disebabkan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2023 dan 2024 tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia sehingga tidak semua bayi yang lahir pada tahun tersebut dapat diimunisasi. Tabel 2.60 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah desa/kelurahan UCI 70 72 79 103 98 2 Jumlah seluruh desa/kelurahan 103 103 103 103 103 3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) 67,96 69,90 76.70 100.00 95.15 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
14. 14.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan adalah indikator kesehatan yang menunjukkan persentase anak-anak yang mengalami gizi buruk dan menerima perawatan atau intervensi yang sesuai. Gizi buruk pada anak dapat berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan intervensi yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100 %. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah ditangani dan mendapatkan perawatan sesuai kondisi yang ada. Tabel 2.61 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan pada kurun waktu tertentu 3 3 97 179 189 2 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 3 3 97 179 189 3 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 148
15. 15.Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur cakupan imunisasi campak pada anak-anak. Imunisasi campak adalah salah satu upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi kejadian penyakit campak dan komplikasi yang ditimbulkannya.. Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 93.82. Sedangkan pada tahun 2024 persentase cakupan anak usai 1 tahun yang telah diimunisasi campak naik sebesar 107,33%. Tabel 2.62 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak pada suatu wilayah selama 1 tahun 13,800 15,145 6,114 6,153 7763 2 Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama 14,709 14,786 6,157 6,841 7233 3 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak 93.82 102.43 99.30 89.94 107.33 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025
16. 16.Persentase Non Polio Rate Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah pengamatan yang dilakukan pada semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada usia < 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Untuk mengukur sensifitas penemuan kasus AFP, maka ditetapkan indikator Non Polio AFP Rate per 100.000 anak berusia kurang dari 15 tahun per tahun. Non polio rate Kabupaten Maros per 100.000 penduduk berumur kurang dari 15 tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mengalami banyak perubahan. Dimana kasus non polio yang ditemukan dilaporkan hingga tahun 2021 sebanyak 1 kasus kemudian 4 kasus pada tahun
17. 2023.angka tersebut naik pada tahun 2024 menjadi 13 kasus . Tabel 2.63 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan 1 1 3 4 13 2 Jumlah penduduk <15 tahun 100,586 100,699 100,811 87934 87772 3 Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk 0.001 0.001 0.003 0.005 0.015 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 149 Hal ini disebabkan hampir seluruh bayi di Kabupaten Maros telah diberikan imunisasi yang lengkap, sehingga bayi-bayi tersebut memiliki antibodi yang cukup dan kuat terhadap virus polio. Selain itu penyuluhan oleh kader posyandu dan puskesmas juga memegang perananan penting, dengan adanya informasi yang diterima masyarakat, maka kesadaran masyarakat juga akan semakin tinggi untuk melakukan imunisasi.
18. 17.Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Pneumonia adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara disalah satu atau kedua paru-paru. Pada balita pneumonia biasanya didahului gejala selesma berupa demam yang disertai batuk dan pilek, sakit kepala dan hilang nafsu makan. Pada tahun 2020 jumlah penderita pneumonia yang ditemukan di Kabupaten Maros sebanyak 182 kasus dengan cakupan sebesar 13,50 %. Kemudian menurun pada tahun 2021 dengan jumlah penderita sebanyak 157 orang (11,84%). Pada tahun 2022 cakupan balita pneumonia yang ditangani naik hingga mencapai 11,48% dengan jumlah penderita sebanyak 287 orang. Pada tahun 2024 cakupan balita pneumonia yang ditangani mencapai 30 persen. Tingginya kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Maros lebih banyak dialami oleh masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Pra Sejahtera) dan berada di kawasan kumuh, dimana masyarakat tersebut berada pada lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, tempat tinggal yang berdempetan, sehingga tidak adanya udara sirkulasi udara yang baik. Tabel 2.64 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun 182 157 281 356 418 2 Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 1,350 1,326 281 97 1384 3 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 13.50 11.84 100.00 367.01 30.20 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025
19. 18.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Secara umum jumlah penyakit baru TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten Maros menujukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 251 kasus kemudian meningkat hingga mencapai 954 kasus pada tahun 2024. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2020 sebesar 27,30 % dan pada tahun 2024 sebesar 100,00%. Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 150 Tabel 2.65 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyakit baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun 251 487 594 773 954 2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 921 837 968 773 954 3 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 27.30 58.26 61.36 100.00 100.00 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
20. 19.Tingkat Prevalensi Tuberklosis Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Prevalensi tuberklosis Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 456 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 116 kasus. Kasus TBC pada tahun 2024 mencapai 954kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 594 orang. Seperti halnya pneumonia, penyakit TB sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat tinggal dan pola hidup masyarakat. Masih tingginya kasus TB di Kabupaten Maros disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat terhadap penyakit TB yang dapat menular dan kurangnya kewaspadaan terhadap kejadian TB, sehingga banyak masyarakat yang yang menderita TB yang tidak diketahui atau terlambat diketahui. Walaupun demikian, telah dilakukan pendeteksian secara dini oleh petugas kesehatan untuk menghambat penularan serta merujuk penderita dan pengawasan terhadap penderita TBC tersebut. Tabel 2.66 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Banyaknya kasus penderita TB (Baru dan lama) 456 447 594 773 954 2 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama 391.174 396.924 403,774 410,669 365369 3 Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) 116,46 112,65 147.11 188.23 261.11 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 151
21. 20.Tingkat Kematian Tuberklosis Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh Tuberkulosis (TBC) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian per 100.000 penduduk yang disebabkan oleh penyakit TBC dalam periode waktu tertentu. TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang berbagai organ tubuh, terutama paru-paru. Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh TBC menunjukkan tren yang yang meningkat selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena tuberklosis sebesar 6,9 orang untuk setiap 100.000 orang penduduk yang diperiksa dengan jumlah TB yang meninggal sebanyak 15 orang. Sedangkan tahun 2024 jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 52 orang dengan tingkat kematian sebesar 12 orang untuk setiap 100.000 penduduk. Seperti yang telah disebutkan pada tingkat prevalensi TB, tingkat kematian pada penderita TB cukup tinggi dikarenakan deteksi yang kurang cepat terhadap penderita serta pemahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap bahaya penyakit TB tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penderita yang terlambat mendapat pertolongan serta perawatan yang intensif. Tabel 2.67 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien TB yang meninggal 27 25 20 29 52 2 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama 391.174 396.924 403,774 410,699 423,990 3 Tingkat kematian karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk) 6,99 6,21 4.95 7.06 12.26 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
22. 21.Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberklosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan tuberkolosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit.. Tabel 2.68 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien tuberklosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS 458 460 594 773 198 2 Jumlah pasien baru TB paru dan BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut 944 862 968 773 954 3 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS 48,52 53,39 61.36 100.00 20.75 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 152 Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2020 sebesar 48,52 %. Dimana dari 944 jumlah pasien yang diperkirakan, terdapat 458 pasien TB yang mendapat pengobatan melalui DOTS. Kondisi tahun 2022 dimana pasien yang diobati sebanyak 594 dari 968 pasien orang dengan proporsi 61,36%. Pada tahun 2024 jumlah kasus yang telah mendapatkan pengobatan menjadi 198 dari 954 pasien angka ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai persentase 100 %. Grafik 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
23. 22.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Penyakit DBD atau Dengngue Hemorhagic Fever adalah penyakit yang dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus. Jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 255 kasus, kemudian naik pada tahun 2024 sebanyak 498 kasus. Banyaknya kasus yang ditemukan diakibatkan gencarnya deteksi dini dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pemukiman wilayah kumuh. Tabel 2.69 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun 255 255 159 183 498 2 Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 255 255 159 183 498 3 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 18,84 22,50 26,77 20,57 20,75 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 153 Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada selama kurun waktu 2020-2024 mencapai 100%.
24. 23.Penderita Diare yang Ditangani Penderita diare yang ditangani adalah indikator yang mengukur persentase atau jumlah penderita diare yang menerima perawatan medis yang memadai. Indikator ini penting untuk menilai kinerja sistem kesehatan dalam menangani kasus diare, terutama pada anak-anak, yang rentan terhadap dehidrasi dan komplikasi serius akibat diare. Tabel 2.70 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun 4,134 2,289 2,511 5,358 5,557 2 Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10 % dari angka keskitan diare x jumlah penduduk) 10,433 9,684 2,211 9,977 9,865 3 Penderita Diare Yang Ditangani 39.62 23.64 113.57 53.70 56.33 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang lembek atau cair. Selama tahun 2020 jumlah penderita diare yang ditemukan sebanyak 10.433 kasus, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 9.865 kasus. Dari jumlah kasus penderita diare yang ditemukan tersebut penderita yang dapat ditangani pada tahun 2020 sebesar 39,62%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 56,33 %. Masih tingginya kasus diare di Kabupaten Maros disebabkan perilaku hidup masyarakat yang kurang baik serta sanitasi lingkungan yang buruk.
25. 24.Angka Kejadian Malaria Angka kejadian malaria adalah indikator yang mengukur jumlah kasus malaria yang terjadi dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan sebagai jumlah kasus per 1.000 atau 100.000 penduduk per tahun. Angka ini penting untuk memantau prevalensi malaria dan efektivitas program pengendalian penyakit malaria di suatu daerah. Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau hewan lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit kuning, kejang, koma bahkan kematian. Tabel 2.71 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu 78 62 100 94 86 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 154 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 391.174 396.924 403,774 410,699 423,990 3 Angka Kejadian Malaria 20,00 15,62 24.77 22.89 20.28 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Angka kejadian malaria pada tahun 2020 di Kabupaten Maros menunjukkan raio sebesar 20 kasus per 100.000 penduduk (78 penderita), kemudian pada tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 20,28 untuk setiap 100.000 penduduk (86 orang penderita). Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria belum terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang yang sudah sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan pencegahan seperti menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak berobat.
26. 25.Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Proporsi anak balita demam yang diobati dengan ACT (Artemisnin Combination Therapy) pada tahun 2020 hingga tahun 2024, penangan sudah 100%. Pada tahun 2024, keseluruhan penderita malaria sebesar 170 kasus telah mendapatkan pengobatan dengan metode ACT sehingga cakupannya sebesar 100%. Tabel 2.72 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun 180 180 100 156 170 2 jumlah Penderita positif dalam 1 tahun 180 180 100 156 170 3 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
27. 26.Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi adalah indikator yang menunjukkan persentase dari populasi total yang hidup dengan HIV/AIDS pada suatu periode tertentu. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penyebaran HIV/AIDS dalam masyarakat dan untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tabel 2.73 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 20 40 0 43 37 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 155 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi 0.005 0.010 0.000 0.010 0.009 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Jumlah pasien HIV/AIDS Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 20 orang, Pada tahun 2021 jumlah kasusnya sama yaitu 40 orang. Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2021 sebesar 0,005% dari total penduduk. Pada tahun 2024 jumlah penderita 37 orang dengan tingkat prevelensi 0,009% dari jumlah penduduk.
28. 27.Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang Bahaya HIV/AIDS Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS adalah indikator yang menunjukkan persentase remaja dan dewasa muda yang memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang penularan, pencegahan, dan bahaya HIV/AIDS. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas program edukasi dan kampanye kesadaran tentang HIV/AIDS di kalangan muda. Tabel 2.74 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu 4.812 3.880 3,791 6,669 3.257 2 Jumllah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama 67.677 66.258 66,854 61,875 4.812 3 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS 7,11 5,86 5.67 10.78 67.677 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS pada tahun 2020 di Kabupaten Maros sebesar 4.812 orang dari 67.093 orang total penduduk usia 15-24 tahun. Dengan demikian proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 7,1%. Kondisi pada tahun 2024 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2023, dimana dari 67.093 jumlah penduduk usia 15-24 orang, terdapat 6,669 orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS atau sebesar 10,78%. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 156 Walaupun terjadi peningkatan secara proporsi, namun secara umum jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mengetahui pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS sangat sedikit. Hal ini disebabkan kegiatan penyuluhan dan informasi tentang HIV/AIDS di Kabupaten Maros sangat terbatas dan hanya dilakukan pada wilayah kecamatan yang dianggap rawan akan penyakit tersebut, seperti kecamatan yang berada di wilayah perkotan dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan infomasi belum dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang berada di pelosok wilayah Kabupaten Maros.
29. 28.Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah indikator yang menunjukkan persentase bayi yang mendapatkan kunjungan kesehatan rutin dalam tahun pertama kehidupannya. Kunjungan ini penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, memastikan imunisasi yang tepat waktu, serta mendeteksi dan menangani masalah kesehatan sejak dini. Tabel 2.75 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 7.484 8,392 5,867 7,638 6.226 2 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 7.817 8,392 5,812 6,366 5.397 3 Cakupan Kunjungan bayi 95,74 100 100.95 119.98 115.36 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada tahun 2020 cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Maros sebanyak sebesar 95,74%. Cakupan pada tahun 2021 meningkat menjadi 100 % , angka cakupan kunjungan bayi terus meningkat sampai tahun 2024 menjadi 115,36%. Kenaikan jumlah cakupan ini disebabkan makin meningkatnya kesadaran ibu-ibu yang memiliki bayi untuk membawa anaknya ke posyandu dan puskesmas.
30. 29.Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di suatu daerah. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang merupakan komponen penting dari sistem kesehatan nasional. Tabel 2.76 Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Puskesmas 14 14 14 14 14 2 Jumlah Seluruh Kecamatan 14 14 14 14 14 3 Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 157 Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang berada di setiap kecamatan dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan puskesmas Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100%. Dengan demikian setiap kecamatan di Kabupaten Maros telah memiliki puskesmas, namun jenis pelayanan yang dapat diberikan puskesmas tersebut berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah kecamatan dimana puskesmas tersebut berada.
31. 30.Cakupan Puskesmas Pembantu Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh Puskesmas Pembantu di suatu daerah. Puskesmas Pembantu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari jaringan puskesmas, biasanya didirikan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau. Pada tahun 2020 dibangun 31 unit puskesmas pembantu sehingga cakupannya mencapai 30% kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan puskesmas pembantu sebanyak 11 unit sehingga total puskesmas pembantu sebanyak 42 unit, dengan cakupan sebesar 40,78%. Pada tahun 2024 jumlah puskemas pembantu sebanyak 27 dengan cakupan sebesar 26,21%. Tabel 2.77 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025
32. 31.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kunjungan Antenatal K4 (K4) adalah indikator yang mengukur persentase ibu hamil yang telah melakukan setidaknya empat kali kunjungan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) selama masa kehamilan mereka. K4 adalah salah satu indikator penting dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin, serta dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tabel 2.78 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu 7.206 7.369 5,409 6,502 5,606 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Puskesmas pembantu 31 42 26 27 27 2 Jumlah Seluruh Desa 103 103 103 103 103 3 Cakupan Puskesmas pembantu 30,10 40,78 25.24 26.21 26.21 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 158 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 7.868 8.283 5,409 6,752 5,397 3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 91,59 92.22 100.00 96.30 103.87 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025 Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan dua kali trimester ketiga. Cakupan kunjungan ibu hamil Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 91,59%, dengan sasaran ibu hamil 7.868 orang, kemudian pada tahun 2022 cakupan kunjungan K4 ibu hamil mencapai 100 % dengan sasaran ibu hamil sebanyak 5,409 orang. Pada tahun 2024 cakupan sebesar 103,87% dengan sasaran ibu hamil sebanyak 5,397 orang.Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah cukup baik dilakukan, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.
33. 32.Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan pelayanan nifas adalah indikator yang mengukur persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa nifas (postpartum) dalam periode waktu tertentu setelah Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan nifas sesuai standar di Kabupaten Maros sebesar 99,93%. Cakupan pada tahun 2022 naik menjadi 100 %. Dan kembail meningkat menjadi 107,36 pada tahun 2024 . Masa nifas adalah periode penting yang berlangsung selama enam minggu setelah persalinan, di mana ibu memerlukan pemantauan dan perawatan kesehatan untuk memastikan pemulihan yang baik serta mendeteksi dan menangani komplikasi pasca melahirkan. Tingginya cakupan pelayanan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah dilakukan cukup baik, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini. Tabel 2.79 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Peserta Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wialayah kerja pada kurun waktu tertentu 8,001 8,534 5,359 6,229 5,794 2 Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 8,007 8,537 5,359 6,458 5,397 3 Cakupan Pelayanan Nifas 99.93 99.97 100.00 96.45 107.36 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 159
34. 33.Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Makanan Pendamping (MP) ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-ASI diberikan pada anak usia 4 bulan sampai 24 bulan. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI tahun 2020 sebanyak 99,16 dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 tahun keluarga miskin sebanyak 1.102 orang.. Pada tahun 2024 cakupan pemberian makanan pendamping asi sebesar 90,29 %, dengan jumlah sasaran sebanyak 1.441 orang. Tabel 2.80 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI 1,057 1,080 298 166 1.441 2 Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 1,124 1,080 298 166 1.596 3 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 99,16 94.02 100.00 100.00 90.29 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 Cukup tingginya cakupan pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten Maros disebabkan telah dilaksanakannya penyuluhan dasar-dasar Pemberian MP ASI dan Pelatihan pembuatan MP ASI rumahan kepada penduduk miskin. Kegiatan ini dilakukan oleh PKK dan Posyandu dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Namun demikian masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak utamanya dari dinas sosial dan dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka penetapan jumlah sasaran masyarakat miskin sehingga diharapkan seluruh sasaran dapat terlayani (100%).
35. 34.Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah indikator yang mengukur persentase siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin dalam kurun waktu tertentu. Program penjaringan kesehatan bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, memberikan intervensi yang diperlukan, dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan anak-anak usia sekolah. Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Penjaringan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Cakupan peserta didik yang diperiksa kesehatannya pada tahun 2020 sebesar 19,83% dengan jumlah sasaran sebanyak 7.871 orang, kemudian pada tahun 2024 hingga mencapai 97.20 % dengan jumlah sasaran 55.908 orang murid SD. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 160 Penyebab belum maksimalnya capaian penjaringan kesehatan siswa SD adalah kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah dasar yang ada di desa dalam upaya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Sehingga dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih siswa sekolah dasar SD di Kabupaten Maros dalam hal ini di 14 puskesmas, maka puskesmas telah melakukan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di wilayahnya masing-masing. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas satu sampai dengan kelas enam. Tabel 2.81 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 7,871 3,329 6,392 7,017 55,908 2 Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 39,688 43,974 45,841 48,845 57,521 3 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 19.83 7.57 13.94 14.37 97.20 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
36. 35.Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Tabel 2.82 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu 3 2 9 7 15 2 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama 10 2 9 7 15 3 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 30 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 161 Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan oleh kabupaten pada tahun 2020 sebesar 30%, dengan jumlah desa yang diselidiki/ditangani sebanyak 8 desa. Pada Tahun 2024 dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh desa dan kelurahan mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi.
37. 36.Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani Neonatus merupakan fase periode pasca kelahiran dengan kondisi bayi yang kritis dan rentan, pada fase ini banyak didapatkan kasus kematian serta memerlukan perlakuan yang khusus di Kabupaten Maros jumlah penanganan nenatus dengan komplikasi 100 % sejak tahun 2021 sampai 2024, ini menunjukkan response yang baik dari tim medis yang melakukan penanganan pada saat bayi memasuki periode kritis. Grafik.2.127 Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani 2020 – 2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025
38. 37.Cakupan Pelayanan Anak Balita Di kabupaten Maros cakupan pelayanan anak balita mengalami trend penurunan dari 100 % pada tahun 2020 turun menjadi 86,29 % pada tahun 2021. Trend penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 78,15 %. adanya program penurunan stunting turut meningkatkan jumlah cakupan pelayanan balita pada tahun 2024 menjadi 86,72% . Grafik. 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2020 -2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 162 2.1.4.4.1.3.URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39. 01.Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Berdasarkan kondisi jalan, maka jalan dibagi atas beberapa kategori jalan yakni kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang berada pada kewenangan negara, provinsi maupun kabupaten sebesar 1.174,00 km pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 1,361.57 km pada tahun 2024. Pada tabel di bawah ini, data panjang jalan dalam kondisi baik yang disajikan adalah data kondisi jalan kewenangan kabupaten, dikarenakan data untuk kondisi jalan negara dan provinsi tidak tersedia. Pada tahun 2020 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (km) sebesar 0,72 kemudian menurun hingga mencapai 0,71 pada tahun 2021. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik kembali menurun menjadi 0,66 pada tahun 2023, dan naik sedikit menjadi 0,68. naiknya panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Maros. Tabel 2.83 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (Km) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) 846.24 834.50 795.83 895.63 923.48 2 Panjang jalan seluruhnya (Km) 1,174.13 1,174.13 1,153.33 1,361.60 1,361.60 3 Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Km) 0.72 0.71 0.69 0.66 0.68 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025 Kondisi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan di Kabupaten Maros, semakin tahun terlihat menurun. Pada tahun 2024 kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan sebesar 923 Km .
40. 02.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk Rasio panjang jalan per jumlah penduduk adalah indikator yang mengukur ketersediaan infrastruktur jalan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk memahami seberapa baik aksesibilitas transportasi dan mobilitas penduduk di daerah tersebut. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam meter (atau kilometer) panjang jalan per jumlah penduduk (misalnya, per 1.000 atau 10.000 penduduk). Panjang jalan di Kabupaten Maros (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten) sejak tahun 2020 sebesar 1.032 km, kemudian meningkat menjadi 1.239 km pada tahun 2024. Dikarenakan perubahan panjang jalan yang tidak terlalu besar, maka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar perubahannya setiap tahun. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,0026 kemudian pada tahun 2024 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0029. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 163 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi panjang jalan yang ada belum cukup pada untuk melayani akses penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan, utamanya jalan-jalan poros trans kabupaten/provinsi. Tabel 2.84 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah panjang jalan 1,032 1,032 1,032 1,294 1,239 2 Jumlah Penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk 0.0026 0.0026 0.0026 0.0032 0.0029 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros 2025
41. 03.Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) adalah indikator yang mengukur proporsi panjang jalan kabupaten yang memenuhi standar kualitas tertentu, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata lebih dari 40 kilometer per jam. Indikator ini penting untuk menilai kualitas infrastruktur jalan di tingkat kabupaten dan sejauh mana jalan-jalan tersebut mendukung mobilitas dan transportasi yang efisien. Tabel 2.85 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 846.24 834.50 795.83 895.63 923.48 2 panjang seluruh jalan kabupaten 1032.13 1032.13 1032.13 1,293.83 1,238.57 3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) 81.99 80.85 77.11 72.31 74.56 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025 Pada tahun 2020 rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah 81.99 % dari 1032,13 panjang jalan kabupaten, mengalami penurunan menjadi 80,95% pada tahun 2021. Di tahun 2024 kembali menurun menjadi 74,56 % Penurunan dari sisi persentase jalan menunjukkan, kedepan perlunya mengoptimalkan pembiayaan daerah dalam pemliharaan infrastruktur jalan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 164 Grafik 2.129 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Per Kecamatan Kab. Maros 2024 Sumber : Dinas PUTRPP
42. 04.Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/ saluran pembuang air (min 1,5 m) Guna memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga dalam penggunaan akses layanan publik terutama jalan, maka setiap jalan hendaknya memilki trotoar serta saluran drainase yang bermanfaat penting untuk keselamatan, kenyamanan, dan kelestarian jalan. Di Kabupaten Maros kondisi jalan yang layak masih sangat terbatas hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuang air yang mengalami penurunan dari 1,54% pada tahun 2020 menjadi 0,36 % pada tahun 2024. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Maros dimana penyediaan fasilitas jalan yang layak turut memberikan dampak terhadap kenyamanan dan ketahanan infrastruktur publik. Grafik.2.130 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PUTRPKP 2025 1,54 1,54 1,54 0,36 0,36 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2020 2021 2022 2023 2024 Tompobulu; 62,56 Mallawa; 59,61 Camba; 51,14 Cenrana; 46,06 Tanralili; 102,65 Bantimurung; 87,03 Simbang; 78,27 Turikale; 94,92 Mandai; 92,04 Moncongloe; 74,37 Bontoa; 95,73 Maros Baru; 94,17 Marusu; 93,40 Lau; 96,03 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 1 Lau Marusu Maros Baru Bontoa Moncongloe Mandai Turikale Simbang Bantimurung Tanralili Cenrana Camba Mallawa Tompobulu RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 165
43. 05.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tinggal yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan yang memadai. Indikator ini penting untuk menilai tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah tangga, yang berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi diantaranya; fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah/air bekas dan pembuangan sampah. Rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros menunjukkan adanya peningkatan terhadap rumah yang dapat mengakses sanitasi selama 5 tahun. Pada tahun 2020 tercatat presentase rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal sebesar 92.41%, meski sempat naik menjadi 100 % pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 menurun menjadi 97.51 % . Cukup tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dengan fasilitas yang sesuai standar kesehatan sudah cukup tinggi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memprogramkan kegiatan pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) masyarakat melalui sambungan rumah (SR) penduduk, utamanya rumah-rumah yang berada di wilayah kumuh dan pedesaan. Tabel 2.86 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 80,056 81,802 89,314 101,826 89,392 2 Jumlah rumah tinggal 86,636 88,145 89,628 101,826 91,673 3 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 92.41 92.80 99.65 100 97.51 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025
44. 06.Persentase Bangunan Turap Di Wilayah Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Jumlah bangunan turap di wilayah penghubung di Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 yakni sekitar 25 % dari keseluruhan wilayah longsor . Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Luas jaringan irigasi teknis Kabupaten Maros sebesar 9,094 ha pada tahun 2020. Pada tahun 2024 sebesar 6,459. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 7,159 Ha pada tahun 2020 kemudian meningkat hingga menurun 4,713 Ha pada tahun 2024. Dengan demikian persentase RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 166 jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 78,77% dan menurun pada tahun 2024 mencapai 72,97%. Grafik 2.131 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Bangunan Turap Di Wilayah Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros 2025
45. 07.Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Maros masih memerlukan perhatian yang khusus, dimana masih banyaknya irigasi yang belum berfungsi dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi utamanya irigasi tersier yang langsung menuju sawah masyarakat masih berupa saluran tanah sehingga terjadi banyak kebocoran pada saluran. Tabel 2.87 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha) 7,159 4,821 4,953 5,328 4,713 2 Luas irigasi Kabupaten Maros (ha) 9,094 6,081 6,081 6,081 6,459 3 Persentase irigasi kabupaten dalam Kondisi baik 78.72 79.28 81.45 87.62 72.97 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025
46. 08.Rasio Jaringan Irigasi Rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian. Data ini digunakan untuk melihat sebesar besar cakupan lahan pertanian yang dapat diairi oleh saluran irigasi yang ada. Rasio jaringan irigasi Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung naik selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 rasio jaringan irigasi sebesar 0,004 km/ha kemudian menurun menjadi 0,008 km/ha pada tahun 2024. Walaupun angka rasio jaringan irigasi menunjukkan kenaikan namun luas lahan budidaya pertanian mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun 2020 luas lahan budidaya pertanian sebesar 44,125 ha, kemudian menurun hingga mencapai 25,276 ha pada tahun 2024. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. 18,16 25,08 25,08 25,08 25,08 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 167 Selain itu, panjang saluran irigasi juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan panjang saluran irigasi tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI) yang kewenangannya diambil alih oleh Propinsi. Tabel 2.88 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Saluran irigasi (km) 171.32 171.32 190.43 153.40 190.85 2 Luas lahan budidaya pertanian (ha) 44,125 41,938 39,860 37,885 25,276 3 Rasio jaringan irigasi (km/ha) 0.004 0.004 0.005 0.004 0.008 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025
47. 09.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum adalah indikator yang mengukur proporsi populasi yang memiliki akses ke sumber air minum yang aman dan layak. Indikator ini penting untuk menilai kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, karena akses terhadap air minum yang bersih dan aman sangat krusial untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan kolera. Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah air minum yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal. Tabel 2.89 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk berakses air minum 355,927 367,274 373,342 405,074 325,108 2 jumlah penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Persentase penduduk Berakses Air Minum 90.85 92.53 92.46 98.64 76.68 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 90.85 %, di tahun 2021 naik menjadi 92,53 %, makin meningkatnya program penyediaan air bersih menyebabkan kenaikan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2023 menjadi 98,64%. angka ini menurun menjadi 76.68% pada tahun 2024. minimnya ketersediaan air baku serta menurunnya kapasitas pengolahan air minum perumda tirta Bantimurung diduga menjadi salah satu penyebab penurunan ini.
48. 10.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Salah satu indikator dari layanan air minum yang layak dan aman adalah kontinuitas pelayanan air minum baik di desa maupun di perkotaan. Dalam 3 tahun terakhir, terjadi penurunan proporsi rumah tangga dengan akses air minum yang berkelanjutan dimana setelah sempat naik di tahun 2021 sebesar 67 % menurun menjadi 51,72 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 168 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 46,32 % pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena makin menurunnya debit kapasitas produksi dari Perumda Tirta Bantimurung selama jam operasi. Grafik 2.132 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaanKabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros 2025
49. 11.Persentase Areal Kawasan Kumuh Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Diberbagai kawasan kumuh penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Kurangnya pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Luas areal kawasan kumuh pada tahun di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 105,56 ha yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maros No 1169/KPTS/050.13/XI/2020 tahun 2020. Pada tahun 2020, dikarenakan kegiatan penanganan kawasan kumuh baru sehingga persentase areal kawasan kumuh sebesar 6,28% kemudian menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 5,50%. Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut. Tabel 2.90 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Kawasan kumuh 105.56 101.97 91.05 87.05 78.88 2 Luas wilayah 1,619 1,619 1,619 1,444 1,443 3 Persentase Areal Kawasan Kumuh 6.52 6.30 5.62 6.03 5,50 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 169 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025
50. 12.Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Salah satu cara untuk mengelola sampah adalah dengan menyediakan fasilitas pengurangan sampah di suatu wilayah. Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia di Kabupaten Maros, rasionya cukup kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio fasilitas pengurangan sampah sebesar 0.02, naik pada tahun 2024 sebesar 0,26. Tabel 2.91 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Volume sampah di perkotaan mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA 651.53 610.00 612.00 9,755 1,808.55 2 Total volume sampah 26,632 18,135 18,494 59,962 7,039.83 3 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan 0.02 0.03 0.03 0.16 0.26 Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2025
51. 13.Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Rasio tempat pemakaman umum adalah jumlah tempat pemakaman umum (TPU) yang disediakan dan berada di bawah pengawasan, pengelolaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah atau suatu wilayah tertentu. Jumlah daya tamping tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros hingga tahun 2024 sebanyak 110 tempat pemakaman umum dengan jumlah daya tampung kurang lebih 600 . Dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 423,990 jiwa, maka rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros sebesar 0,0003. Tabel 2.92 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 2 Jumlah Penduduk (n) 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025 Apabila dilihat jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa daya tampung tempat pemakaman umum masih sangat kecil. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 170 Hal ini disebabkan sulitnya menemukan lokasi yang cukup luas sebagai tempat pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Maros lebih banyak tersebar dengan luasan yang kecil.
52. 14.Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah seluruh umat beragama terhadap jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah menunjukkan penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pda tahun 2020 rasio tempat ibadah persatuan penduduk sebesar 2,23 kemudian menurun hingga mencapai 2,12 pada tahun 2021. Walaupun rasio menurun, namun apabila dilihat dari jumlah tempat ibadah terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah, dimana pada tahun 2020 jumlah tempat ibadah sebesar 829 unit kemudian menurun menjadi 828 unit pada tahun 2023. Menurunnya rasio tempat ibadah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tempat ibadah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk, utamanya pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Tabel 2.93 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Tempat Ibadah 829 829 828 828 828 2 Jumlah Penduduk 391.774 396.924 403,774 410,669 410,669 3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 Sumber : BPS Kab. Maros, 2025
53. 15.Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah adalah perbandingan luas terbuka hijau ber HPL/HGB dibandingkan dengan luas wilayah. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada tahun 2020 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Maros sebesar 1.060. Dimana dari 34.256 ha luas wilayah yang ber HPL/HGB, 36,311 ha merupakan areal ruang terbuka hijau. Pada tahun 2024, rasio RTH perluas wilayah HPL/HGB meningkat menjadi 1.88 dengan luasan RTH sebesar 34.256 ha. Peningkatan luas RTH ini disebabkan ada beberapa pembangunan taman dan hutan kota di wilayah perkotaan. Tabel 2.94 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas ruang terbuka hijau (Ha) 36,311 18,311 31,955 31,955 64,522 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 171 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Luas wilayah ber HPL/HGB 34,256 34,256 34,256 34,256 34,256 3 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 1.060 0.535 0.933 0.933 1.88 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025
54. 16.Rasio Bangunan Ber-IMB Rasio bangunan ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah indikator yang mengukur proporsi bangunan yang memiliki izin resmi dari pemerintah dibandingkan dengan total bangunan yang ada di suatu wilayah. Rasio ini penting karena menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perencanaan dan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, keteraturan, dan keberlanjutan lingkungan binaan. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah jumlah bangunan yang memiliki IMB terhadap seluruh jumlah bangunan. Rasio bangunan ber IMB Kabupaten Maros tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2020 rasio IMB per satuan bangunan sebesar 45% kemudian meningkat hingga menjadi 59% pada tahun 2023. Peningkatan ini terus berlanjut sampai tahun 2024 sebesar 65 % Tabel 2.95 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah bangunan ber-IMB 36.612 43.583 43,986 53,803 58,402 2 Jumlah bangunan 81.877 83.062 87,152 91,432 89,849 3 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 45 % 52% 50% 59% 65% Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros 2025 Peningkatan ini disebabkan adanya sosialisasi dan aturan yang tegas yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk masyarakat ataupun pengusaha yang akan mendirikan bangunan agar memiliki izin, dikarenakan apabila didapatkan ada bangunan yang tidak memiliki izin maka bangunan tersebut akan dirubuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasio bangunan ber-IMB di Kab. Maros, termasuk: Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB dan proses pengurusannya. Mempermudah proses pengurusan IMB melalui layanan terpadu satu pintu (PTSP) dan digitalisasi layanan. Meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan tanpa IMB dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar. Serta memberikan insentif bagi warga yang mengurus IMB dan disinsentif bagi yang melanggar peraturan.
55. 17.Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Ruang publik adalah ruang atau tempat yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya, dan bisa dipergunakan bersama- sama oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Luas ruang publik yang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 172 tersedia di Kabupaten Maros kurang lebih seluas 21.278,20 ha. Hingga saat ini belum ada ruang publik yang berubah peruntukannya menjadi fungsi lain. Tabel 2.96 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (Ha) 0 0 0 0 0 2 Jumlah ruang publik yang tersedia (Ha) 21.278,20 21.278,20 21.278,20 21.278,20 21.278,20 3 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros 2025
56. 18.Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Tabel 2.97 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Realisasi RTRW 4,107.96 6,273.87 8,518.33 10,075.28 15,703.33 2 Rencana Peruntukan 145,310.63 145,310.63 145,310.63 145,310.63 145,310.63 3 Ketaatan Terhadap RTRW 2.83 4.32 5.86 6.93 10.81 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025 Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2020 sebesar 2.83 %, kemudian terus meningkat hingga mencapai 10.81% pada tahun 2024.
57. 19.Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari Luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ideal adalah sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain RTH publik, terdapat juga RTH privat yang idealnya seluas 10%, sehingga total RTH (publik dan privat) mencapai 30% dari luas wilayah perkotaan. Di Kabupaten Maros luasan RTH Publik menunjukkan angka luasan yang naik dari tahuj 2020 sampai 2022 dari 2.17 % menjadi 3.60 % pada tahun 2022. Namun terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 1.30 %. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 173 Tabel 2.98 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM (Ha) 13.00 18.30 21.53 3.75 3.75 2 Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha) 598.00 598.00 598.00 288.80 288.80 3 Luasan RTH 20 % dari luas wilayah kota.kawasan perkotaan (%) 2.17 3.06 3.60 1.30 1.30 Sumber : DPUTRPP 2024 2.1.4.4.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58. 01.Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Rasio rumah layak huni Kabupaten Maros pada tahun 2024 naik menjadi 0,17 dari 0,12 di tahun tahun sebelumnya. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kecilnya rasio rumah layak huni di Kabupaten Maros dikarenakan rasio layak huni diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Sesuai dengan perhitungan indikator pada Permendagri 86). Tabel 2.99 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah layak huni 48,403 49,317 49,924 50,196 71,704 2 Jumlah penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Rumah Layak huni 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2025
59. 02.Rasio Permukiman Layak Huni Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas permukiman secara keseluruhan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pada tahun 2020 rasio pemukiman layak huni Kabupaten Maros sebesar 0,982 kemudian meningkat hingga mencapai 0,989 pada tahun 2024. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Maros belum mencapai angka 1 dikarenakan masih adanya permukiman kumuh seluas 103 ha yang masih harus dilakukan penataan dan perbaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai permukiman layak huni. Perkembangan kondisi permukiman Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 174 Tabel 2.100 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas permukiman layak huni 5,442 6,006 6,620 7,301 9,136 2 luas wilayah permukiman 5,543 6,098 6,707 7,378 9,241 3 Rasio Permukiman Layak Huni 0.982 0.985 0.987 0.990 0.989 Sumber : Dinas PKPLH Kab. Maros 2025
60. 03.Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang terdapat pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 48,403 unit dari 90,526 unit rumah yang ada, dengan persentase sebesar 62,25 persen. Meningkatnya jumlah rumah layak huni seiring dengan meningkatnya jumlah unit rumah yang ada. Dengan demikian hingga tahun 2024 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros sebanyak 71,704 unit rumah atau 78.30 persen dari jumlah rumah yang ada. Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di Kabupaten Maros diatas 70 persen. Masih terdapat sekitar 22 persen rumah tidak layak huni di Kabupaten Maros yang disebabkan pesatnya pertambahan penduduk di wilayah perbatasan dengan kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tempat tinggal yang representatif. Hal ini menyebabkan masyarakat tersebut membangun rumah yang seadanya saja. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu mengupayakan peningkatan rumah layak huni, terutama pada lapisan masyarakat bawah. Tabel 2.101 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah seluruh rumah layak huni pada suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 48,403 49,317 49,924 50,196 71,704 2 Jumlah seluruh rumah 90,526 85,013 91,432 91,432 91,580 3 Cakupan ketersediaan Rumah Layak huni 53.47 58.01 54.60 54.90 78.30 Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2025
61. 04.Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang terjangkau dan dapat ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan jumlah MBR pada kurun waktu tertentu. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2020 sebesar 6,95% dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 2.517 MBR, kemudian meningkat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 175 menjadi 22.03 % dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 5,095 pada tahun 2024. Tabel 2.102 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu 2,517 3,017 3,178 5,066 5,095 2 Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu 36,196 35,696 35,735 34,831 23,125 3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 6.95 8.45 8.89 14.54 22.03 Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025 Semakin banyaknya MBR yang menempati rumah layak huni disebabkan semakin gencarnya pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maros sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Pesatnya pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dapat dilaksanakan dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
62. 05.Persentase Permukiman yang Tertata Permukiman tertata adalah permukiman perkotaan dan pedesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Persentase areal permukiman yang tertata di Kabupaten Maros sudah sangat baik, dimana pada tahun 2020 sudah mencapai 98.18 %, kemudian meningkat sedikit 98.86 % pada tahun 2024. Masih adanya permukiman yang tidak tertata disebabkan masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Turikale, namun sejak tahun 2020 hingga saat ini telah dilakukan pembenahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Perkembangan permukiman yang tertata di Kabupaten Maros selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel. Tabel 2.103 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas areal permukiman tertata 5,442 6,006 6,620 7,301 9,136 2 Luas areal permukiman keseluruhan 5,543 6,098 6,707 7,377 9,241 3 Persentase Permukiman Yang Tertata 98.18 98.49 98.70 98.97 98.86 Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025
63. 06.Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Areal kawasan kumuh di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha, yang disahkan melalui Surat Keputusan(SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2020 persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 31.25 % dengan luas lingkungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 176 permukiman kumuh yang tertangani sebesar 32.99 ha. Pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 15.43 % dengan jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 12.17 Ha. Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun terkahir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut. Tabel 2.104 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luasan permukiman kumuh yang tertangani 32.99 36.58 34.81 10.37 12.17 2 Luas permukiman kumuh 105.56 101.97 91.05 91.05 78.88 3 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan 31.25 35.87 38.23 11.39 15.43 Sumber : DInas PKPP Kab. Maros 2025
64. 07.Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak). Rumah tangga kumuh di Kabupaten Maros seluruhnya berada di wilayah perkotaan, dengan demikian proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 100 %. Grafik 2.133 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : DInas PKPP Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 177
65. 08.Cakupan lingkungan yang sehat dan aman disukung dengan PSU PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Di Kabupaten Maros jumlah lingkungan yang dilengkapi dengan PSU masih minim. Di tahun 2021 mencapai 4.75 % kemudian naik menjadi 6.54 % di tahun 2022, penurunan mulai terjadi dari tahun 2023 sebesar 4.61 % menjadi 2.75% di tahun 2024. Tabel 2.105 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada waktu kurun tertentu Na 10 14 10 9 2 Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu Na 211 214 217 327 3 Cakupan lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung dengan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Na 4.74 6.54 4.61 2.75 Sumber : DPKPLH 2024 2.1.4.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Perkembangan melibatkan 2 (dua) OPD yang terkait didalamnya; yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menunjukkan tren yang semakin membaik setiap tahunnya.
66. 01.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan peraturan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan keindahan lingkungan di suatu wilayah. Seperti dilihat pada tabel dibawah,sejak tahun 2020 Capaian Kabupaten Maros selalu mencapai 100 % sampai dengan tahun 2024. Tingginya tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 kebakaran di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah diterapkannya Standar Operational Procedure (SOP) dalam penanganan bahaya kebakaran juga berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus kebakaran. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 178 Grafik. 2. 134 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros 2020 – 2024 Sumber : Damkar Kab. Maros 2024
67. 02.Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wiayah Manajemen Kebakaran Meningkatnya Jumlah Kasus Kebakaran di Kabuapaten Maros menuntut kesigapan dari para petugas pemadam kebakaran. Salah satu indikator yang menunjukkan responsivitas dari petugas pemadam adalah Tingkat Waktu. Dari tahun 2020 terjadi trend penurunan dari 88 % menjadi 72 % pada tahun 2022. Pengembangan kapasitas petugas pemadam kembali meningatkan capaian response time dari 64 .72% di tahun 2023 menjadi 72.76 % di tahun 2024. Tabel 2.106 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit 66 47 36 222 179 2 Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 75 62 50 343 246 3 Tingkat Waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran 88.00 75.81 72.00 64.72 72.76 Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2025 Persentase Penegakan PERDA Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) adalah indikator yang mengukur sejauh mana peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diimplementasikan dan ditegakkan. Persentase ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2020 persentase penegakan Perda sebesar 100 % sampai dengan tahun 2024. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 179 Tabel 2.107 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Persentase penegakan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 1 5 5 53 45 2 Jumlah pelanggaran PERDA 1 5 5 53 45 3 Persentase penegakan PERDA 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2025 Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan stake holder terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda.
68. 03.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah luas area wilayah yang dilayani oleh pemadam kebakaran di kabupaten maros. Sejak tahun 2020 luas area yang dilayani menunjukkan bahwa pemadam kebakaran kabupaten Maros telah bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan tanggap dan cepat kepada hampir seluruh wilayah layanan, ini dapan ditunjukan dengan persentase cakupan layanan yang mencapai 100 % pada tahun 2024. Grafik 2.135 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Maros 2020 – 2024 Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.6. URUSAN SOSIAL
69. 01.Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga terkait dibandingkan dengan total jumlah PMKS 100,00 100,00 75,86 88,82 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2020 2021 2022 2023 2024 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 180 di suatu wilayah. PMKS mencakup kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan sosial, seperti fakir miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2020 masih 57.69 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 61.54 % dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 15 PMKS dari 26 PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Pada tahun 2023 meningkat lagi menjafi 100% dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 12 PMKS dari 12 PMKS. Melonjaknya penyandang PMKS di tahun 2024 menyebabkan penurunan jumlah PMKS menjadi 14.10 %. Minimnya jumlah anggaran serta meningkatnya jumlah PMKS menyebabkan penurunan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel. Tabel 2.108 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 15 16 17 12 22 2 Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan 26 26 26 12 156 3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 57.69 61.54 65.38 100.00 14.10 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025
70. 02.Persentase PMKS yang Tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang menerima intervensi atau bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial dibandingkan dengan total jumlah PMKS di suatu wilayah. Intervensi ini bisa berupa bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bentuk dukungan lainnya. Tabel 2.109 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang tertangani 15 16 17 12 22 2 Jumlah PMKS yang ada 26 26 26 12 156 3 Persentase PMKS yang tertangani 57.69 61.54 65.38 100.00 14.10 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 181 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025 Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 57,69%, dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 4 PMKS. Pada tahun 2024 persentase PMKS yang tertangani menurun menjadi 14.10% dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 156 PMKS. Penurunan PMKS yang tertangani disebabkan peningkatan jumlah PMKS tidak dibarengi dengan peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial.
71. 03.Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 sebesar 57.69 % kemudian pada tahun 2024, dari 22 PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, terdapat 17 PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sebesar 50,00 persen. Tabel 2.110 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun 15 13 17 12 22 2 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial 26 26 26 12 156 3 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 57.69 50.00 65.38 100.00 14.10 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025
72. 04.Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2020 sebesar 53,22 %, dimana dari 15 panti sosial yang terdapat di Kabupaten Maros hanya 8 yang mendapatkan bantuan. Persentase panti yang mendapat bantuan kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 57%. Pada tahun 2023 terdapat 10 panti sosial yang mendapatkan menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau 71 persen dari dari 14 panti sosial panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 182 Tabel 2.111 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 8.00 8.00 10.00 10.00 0 2 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 15.00 14.00 14.00 14.00 12 3 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya 53.33 57.15 71.43 71.43 0 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025
73. 05.Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 2.112 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 8 8 10 14 12.00 2 Jumlah panti osial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 15 14 14 14 12.00 3 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial 53.33 57.15 71.43 100.00 100.00 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 183 Pada tahun 2020 persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan sebesar 53.33%, dimana dari 14 panti sosial yang ada di Kabupaten Maros, 10 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pada tahun 2024 persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sebesar 100 %. Jumlah panti sosial pada tahun 2024 sebanyak 12 panti, dan 12 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan. Tersedianya sarana dan prsarana layanan kesehatan pada panti sosial disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di setiap panti sosial, utamanya sarana dan prasarana pelayanan dasar. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana panti sosial, terutama dalam hal pelayanan kesehatan sosial.
74. 06.Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat [WKSBM] adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam) WKBSM yang ada di Kabupaten Maros. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen. Tabel 2.113 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos 2 2 2 2 0.00 2 Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos 6 6 2 2 0.00 3 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial 33.33 33.33 100.00 100.00 0.00 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025
75. 07.Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2020 sebesar 100 %, kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2024 persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kesiapan dan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 184 kesigapan pemerintah dalam penanganan bencana, terutama dalam penyaluran bantuan selama masa tanggap darurat telah dilakukan secara maksimal. Untuk menghitung persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, kita memerlukan dua informasi penting adalah total jumlah korban bencana dan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial. Dengan informasi tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut untuk menghitung persentasenya. Tabel 2.114 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun 138 346 1,015 2,019 619 2 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun 138 346 1,015 2,019 619 3 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025 Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tabel 2.115 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 10.00 1.00 346 1,015 2,019 2 Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 10.00 1.00 346 1,015 2,019 3 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2020 sebesar 100% hingga tahun 2024. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 185
76. 08.Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun
77. 1952.Utamanya dari bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Tabel 2.116 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun 233 233 7978 192 245 2 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun 233 233 7978 192 245 3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 100 100 100.00 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros 2025 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang mendapatkan jaminan sosial pada tahun 2020 sebesar 100 %, hal tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024 dimana persentasenya tetap 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar 2.1.4.4.1.7. URUSAN TENAGA KERJA
78. 01.Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi apabila ada hak-hak atau kewajiban salah satu pihak yang tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Maros menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 angka sengketa sebesar 47 kasus untuk setiap 320 perusahaan, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 23,26% kasus untuk setiap 516 perusahaan. Semakin menurunnya sengketa antara pengusaha dan pekerja ini disebabkan karena adanya kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat menerapkan regulasi dan kebijakan yang adil serta seimbang bagi kedua belah pihak. Kebijakan seperti undang-undang ketenagakerjaan yang jelas, perlindungan hak pekerja, dan insentif bagi pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dapat mengurangi potensi konflik. Sengketa mnurun juga karena adanya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja sangat penting. Dengan dialog yang terbuka, banyak masalah dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 186 sengketa besar. Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sering berperan besar dalam mediasi ini. Tabel 2.117 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sengketa pengusaha pekerja 15 12 17 8 12 2 Jumlah perusahaan 320 347 304 491 516 3 Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun 47.50 35.29 55.92 16.29 23.26 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025
79. 02.Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Maros yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan tahun 2020 mencapai 66.77%, kemudian turun hingga mencapai 8.33% pada tahun 2024. Tabel 2.118 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) 10 8 1 2 1 2 Jumlah kasus yang dicatatkan 15 14 1 9 12 3 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 66.77 55.56 100.00 22.22 8.33 Sumber DPMPTSPK Kab. Maros 2025 Masih rendahnya kasus antara pengusaha dan pekerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) disebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga pekerja memilih menyelesaikan kasus melalui ranah hukum atau pengadilan.
80. 03.Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Besaran pencari kerja adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Maros dan ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat berdasarkan jumlah kartu pencari kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan. Walaupun capaian pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan skill dan disiplin ilmu yang dimiliki masih cukup rendah, namun secara umum besarannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 23.27 % kemudian naik pada tahun 2024 hingga mencapai 34.31 %. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 187 Masih rendahnya peyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang terdaftar tidak sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Maros masih rendah baik dari segi pendidikan maupun keterampilan sehingga banyak tenaga kerja yang terdaftar namun belum memiliki pekerjaan. Tabel 2.119 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 465 109 341 79 514 2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 2000 1,373 2149 2399 1498 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) 23.27 7.94 15.87 3.29 34.31 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025
81. 04.Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada tahun 2020 sebanyak 320 perusahaan dari 320 perusahaan yang ada. Dengan demikian keselamatan dan perlindungan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 491 perusahaan dengan persentase 0%. Capaian perusahaan yang menerapkan K3 sebesar 100% pada tahun 2021 disebabkan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan K3 dalam kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan tersebut tidak menerapkan K3, maka izinnya dapat dicabut. Tabel 2.120 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada tahun n 320 345 304 491 0 2 Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten selama tahun n 320 345 304 491 516 3 Keselamatan dan perlindungan 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025
82. 05.Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 188 Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maros dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar 78,30 %, kemudian pada tahun 2023 besaran pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan turun hingga sebesar 63,25%. Pada tahun 2024 terjadi penururnan perserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 58,45%. Tabel 2.121 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pekerja/buruh jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan 13,523 13,300 8,201 9,105 9,349 2 Jumlah pekerja/buruh 17,270 19,000 12,126 14,237 15,996 3 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenakerjaan) 78.30 70.00 67.63 63.95 58.45 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025 Menurunnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 disebabkan banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi COVID-19. Akibat adanya larangan beraktifitas yang cukup lama selama tahun 2021, mengakibatkan banyak pelaku usaha bangkrut hingga akhirnya menutup usahanya yang kemudian berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan/buruh.
83. 06.Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah Perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disebabkan karena kurang pahamnya buruh dan pengusaha terhadap kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut menyebabkan informasi-informasi yang dianggap penting tidak sampai ke buruh atau pengusaha. Pada tahun 2020 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah sebanyak 0 kasus. Pada tahun 2024 terdapat 12 kasus perselisihan dan semuanya dapat terselesaikan 100%. Tabel 2.122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n 0 2 1 8 12 2 Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda 0 2 1 8 12 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 189 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 100 100 100 100 100 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025
84. 07.Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar kemampuan tenaga kerja tersebut berada pada level yang diinginkan, maka diperlukan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi terhadap para tenaga kerja tersebut. Tabel 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 77 175 200 45 18 2 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi 210 250 250 60 25 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 36.49 70.00 80.00 75.00 72.00 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 36.49 %, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 77 orang kemudian pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 70.00 % dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 175 orang. Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis potensi meningkat menjadi 72 %, ini mgindikasikan makin meningkatnya komptensi tenaga kerja yang ada di kabupaten Maros.
85. 08.Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Tabel 2.124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 120 121 127 127 18 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 190 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis Masyarakat 150 175 184 184 25 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) 80,00 69,14 69.00 69.00 72.00 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 120 orang dengan besaran sebesar 80,00%. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan sebanyak 118 orang dengan besaran sebesar 72 %. Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.
86. 09.Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan merupakan informasi penting yang dapat memberikan gambaran tentang upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja di bidang kewirausahaan. Untuk menyajikan data ini dengan tepat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 60 orang dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 60%. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 107orang, dengan besaran tenaga kerja yang dilatih sebesar 60,00%. HIngga tahun 2021 sudah ada 65 pekerja yang terlatih untuk wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 61,71%.Pada tahun 2024, 20 pekerja yang terlatih untuk wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 66.67 %. Tabel 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 60 107 107 32 20 2 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan 100 178 178 50 30 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 60.00 60.00 60.00 64.00 66.67 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025
87. 10.Rasio Lulusan S1/S2/S3 Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros hingga tahun 2020 mencapai 0,05 orang Sedangkan pada tahun 2024 rasio lulusan S1/S2/S3 naik sebesar 0,10. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 191 Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting. Tabel 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah lulusan S1/S2/S3 19,934 20,931 40,377 31,865 44,010 2 Jumlah penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Rasio Lulusan S1/S2/S3 0.05 0.05 0.10 0.08 0.10 Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
88. 01.Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah total pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah. Pada tahun 2020 persentase perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Maros sebesar 18,06%, kemudian menurun menjadi 15,49% pada tahun 2024. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 7,410 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 sebesar 10,157 orang. Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak terlalu banyak pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, bahkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 tidak ada penerimaan ASN. Tabel 2.127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 7,410 7,234 8,100 9,070 10,157 2 Jumlah pekerja perempuan 41,031 51,392 55,044 61,989 65,552 3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 18.06 14.08 14.72 14.63 15.49 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025
89. 02.Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros beradasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 9 orang dengan total kursi keanggotan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 192 DPRD di Kabupaten Maros sebanyak 35 kursi. Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2020-2024 sebanyak 25,71%. Tabel 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan 9 9 9 9 9 2 Jumlah total kursi di keanggortaan DPR 35 35 35 35 35 3 Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71 Sumber : Dinas P3A dalduk KB Kab. Maros 2025 Dari data diatas jumlah proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di parlemen menunjukkan angka stagnan dalam lima tahun terakhir, hal tersbut menunjukkan belum ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dalam 5 tahun.
90. 03.Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan pada lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah tertentu. Tabel 2.129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pekerja perempuan di lembaga swasta 33,621 31,932 29,991 28,167 26,455 2 Jumlah pekerja perempuan 41,031 51,392 55,044 61,989 65,552 3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 81.94 62.13 54.48 45.44 40.36 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025 Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2020 sebesar 81.94 %, kemudian menurun hingga mencapai 40.36 % pada tahun 2024. Jumlah pekerja perempuan swasta pada tahun 2020 sebanyak 33,621 orang, kemudian menurun hingga mencapai 26,455 orang pada tahun 2024.
91. 04.Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 193 Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun
92. 2024.Pada tahun 2020 rasio KDRT sebesar 0.0001 dengan kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 7 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga mencapai 0.0001 dengan kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 7 kasus. Tabel 2.130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KDRT 7 4 1 4 7 2 Jumlah rumah tangga 86,636 88,145 89,628 102,675 103,398 3 Rasio KDRT 0.0000791 0.0000454 0.0000112 0.0000390 0.0000677 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025 Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup tinggi di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kejadiannya dututupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
93. 05.Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja 5 tahun keatas. Kabupaten Maros sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak memiliki tenaga kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahan ataupun pelaku usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan dan pelaku usaha yang melanggar.
94. 06.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban untuk mencari nafkah. Tabel 2.131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angkatan Kerja Perempuan 56.070 60.013 51,392 50,409 68,438 2 Penduduk Usia Kerja Perempuan 131.064 137.546 139,010 141,597 258,562 3 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 42,78 43,63 36.97 35.60 26.47 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 194 Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 42,78 %, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 56.070 orang. Sedangkan pada tahun 2024, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 26.47% dengan jumlah angakatan kerja sebesar 68,438 orang. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan, utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya angkatan kerja perempuan.
95. 07.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6 orang. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan menurun hingga mencapai 74 pengaduan/laporan. Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan perhatian terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tabel 2.132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu 6 12 44 66 74 2 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke uni pelayanan terpadu 6 12 44 66 74 3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025
96. 08.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2024 naik hingga menjadi menjadi 21 kasus. Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 195 Tabel 2.133 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban KTP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 4 4 1 1 21 2 Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu 4 4 1 1 21 3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros 2025
97. 09.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Tabel 2.134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos 22 14 1 0 56 2 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos 24 22 14 1 56 3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 196 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025 Jumlah korban kekerasan yang memperoleh palayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2020 sebanyak 22 orang. Pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan sebanyak 1 orang. Seluruh korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan layanan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100%.
98. 10.Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros yang diselesaikan melalui jalur Hukum dari penydikan sampai Putusan pengadilan dari tahun 2020 sampai 2024 100 % tertangani hal ini menunjukkan keseriusan para penegak hukum serta stake holder terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan perkara kekerasan baik itu yang dilakukan pada perempuan dan anak anak. Tabel 2.135 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025
99. 11.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sebanyak 2 orang kemudian naik hingga mencapai 9 orang pada tahun 2022. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100%. Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga kesehatan, dan ahli hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara maksimal dan tuntas. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4 7 9 18 4 Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 4 7 9 18 4 Cakupan Penegkan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan 87.5 100 100 100 100 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 197 Tabel 2.136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum 2 3 9 0 47 2 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum 2 3 9 0 47 3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan bantuan Hukum 100 100 100 0 100 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025
100. 12.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 cakupan pemulangan sebesar 100% capaian tersbut bertahan sampai pada tahun 2024. Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 74 orang dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 74 orang. Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan melakukan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga masing-masing dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam kelaurga dan lingkungan tempat tinggalnya. Tabel 2.137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan 40 25 42 66 74 2 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT 40 25 42 66 74 3 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
101. 100.100. 100. 100. 100. Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025
102. 13.Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 40 orang. Dari jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan masyarakat sebanyak 34 orang (85,00%). Pada tahun 2024 Cakupan layanan reintegrasi sosial sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 74 orang. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 198 Tabel 2.138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya 40 25 42 66 74 2 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT 40 25 42 66 74 3 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025
103. 14.Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keadilan gender dalam bidang pendidikan. Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di angka 1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswi SD perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 rasio APM menunjukkan angka diatas 1, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SD pada tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki. Tabel 2.139 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 APM SD-Perempuan 99.63 100.00 100.00 100.00 93.56 2 APM SD Laki-Laki 99.25 98.47 99.44 98.99 93.86 3 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD 1.00 1.02 1.01 1.01 1.00 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025 Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah pada tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 199
104. 15.Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2020 berada di atas 1. Demikian juga pada tahun 2020 dan 2024 rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki sebesar 1,07 dan 1.09. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Pada tahun 2024 rasionya sebesar 0,95. Tabel 2.140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 APM SMP-Perempuan 76.21 69.32 74.41 73.82 71.55 2 APM SMP Laki-Laki 69.83 75.54 75.94 82.13 75.11 3 Rasio APM Perempuan/Laki- Laki di SMP 1.09 0.92 0.98 0.90 0.95 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025 Lebih banyaknya perempuan yang bersekolah pada tingkat SMP dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD tidak melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu orang tuanya dalam menopang perekonomian keluarga.
105. 16.Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 14-24 tahun adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, demikian sebaliknya apabila rasio >100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2020 sebesar 1. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2024 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 1. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tabel 2.141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 AMH 15-24 Perempuan 100,00 100,00 100,00 100 100 2 AMH 15-24 Laki-Laki 100,00 100,00 100,00 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 200 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki- laki Pada Kelompok Usia 15- 24 Tahun 100,00 100,00 100,00 100 1.00 Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.9. Urusan Pangan
106. 01.Ketersediaan Pangan Utama Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama, maka terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan pangan utama. Kebutuhan pangan utama diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk dengan konstanta (0,109 ton) yang merupakan kebutuhan pangan tiap orang per tahun. Kebutuhan pangan Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 42,194 ton, kemudian meningkat menjadi 44,544 ton pada tahun 2024. Tabel 2.142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kebutuhan pangan (ton) 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 2 Jumlah Penduduk (jiwa) 391,774 396,924 403,774 410,669 413,590 3 Kebutuhan Pangan Utama 42,194 42,749 43,486 44,229 44,544 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros 2025 Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan kebutuhan pangan serta jumlah cadangan pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Maros menunjukkan persentase yang melebihi 100%. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama sebesar 0,40%, sedangkan pada tahun 2024 persentase ketersediaan pangan utama sebesar 0,39%. Tingginya produksi pangan utama ini disebabkan adanya PERDA tentang larangan alih fungsi lahan produktif serta pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan produksi petani. Adapun penurunan produksi pada tahun 2023, disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup ekstrim yang menyebabkan waktu panen bergeser ke tahun berikutnya. Tabel 2.143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cadangan pangan (ton) 169 171 174 174 174 2 Jumlah kebutuhan pangan (ton) 42,194 43,265 43,486 44,229 44,544 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 201 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Ketersediaan Pangan Utama (%) 40.00% 39.52% 40.00% 39.33% 39.00% Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros 2025
107. 02.Ketersedian Energi Dan Protein Perkapita Salah satu indikator guna melihat ketahanan pangan suatu wilayah adalah ketersediaan energy dan protein perkapita yang menggambarkan terpenuhinya sumber protein bagi masyarakat dalam beraktifitas dengan sehat. Di Kabupaten Maros ketersediaan data sumber daya energy dan protein perkapita hanaya didapatkan pada tahun 2020 berjumlah 148,272 dan tahun 2022 sebesar 176,77 Kilo kalori/kapita/hari. 2.1.4.4.1.10. Urusan Pertanahan
108. 01.Persentase Luas Lahan Bersertifikat Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat. Pada tahun 2020 persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Maros sebesar 14.70%, atau seluas 20,764 ha. Pada tahun 2024 luas lahan bersertifikat meningkat menjadi 35,536.02 Ha atau 24.62 % dari total luas wilayah Kabupaten Maros. Meningkatnya persentase luas lahan yang bersertifikat karena adanya program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara dalam penyelenggaraan sertifikat gratis bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan pengurusan sertifikat. Selain Pemerintah Kabupaten Maros juga melakukan sertifikasi terhadap seluruh asset baik tanah maupun bangunan. Tabel 2.144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah luas lahan bersertifikat (Ha) 23,801 33,192 33,235 33,277 35,536.02 2 Jumlah luas wilayah (Ha) 161,912 161,912 161,912 144,338 144,338 3 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 14.70 20.50 20.53 23.06 24.62 Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros 2025
109. 02.Penyelesaian Izin Lokasi Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Maros sebesar 100%. Dimana setiap izin lokasi yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal telah diterbitkan izin oleh dinas terkait. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 202 Tabel 2.145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2019-2023 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah izin lokasi 40 26 24 Na Na 2 Permohonan izin lokasi 40 26 24 Na Na 3 Penyelesaian Izin Lokasi 100 100 100 Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros 2025
110. 03.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Sejak tahun 2020 di Kabupaten Maros terdapat 1 kasus tanah Negara yang telah diselesaikan, seperti Nampak pada tabel dibawah : Tabel 2.146 Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Penyelesaian Kasus Tanah Negara Di Kab. Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus yang diselesaikan 4 1 0 2 1 2 Jumlah kasus yang terdaftar 4 1 0 2 1 3 Penyelesaian Izin Lokasi 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PUTRPP 2.1.4.4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup
111. 01.Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan disusunyya RPPLH adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan hingga generasi berikutnya. Kabupaten Maros hingga saat ini belum memiliki dokumen RPPLH. Belum adanya dokumen RPPLH di Kabupaten Maros disebabkan adanya refokusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Tabel 2.147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten (*) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 203
112. 02.Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros belum memiliki dokumen RPPLH sehingga otomatis belum ada integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan RPPLH. Tabel 2.148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
113. 03.Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Pada penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Kabupaten Maros telah menyusun dokumen KLHS yang digunakan sebagai dokumen pendukung terkait kondisi dan masalah lingkungan di Kabupaten Maros. Tabel 2.149 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten ada ada Ada ada ada Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
114. 04.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kualitas air adalah dengan menggunakan mentode perhitungan Indeks Kualitas Air. Tingkat pencemaran air di Kabupaten Maros berada di kategori cemar ringan berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan pada Sungai Maros, Sungai Bantimurung, Sungai Pute dan Sungai Rammang-Rammang. Tabel 2.150 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Hasil Pengukur Indeks Kualitas air Ringan Ringan Sedang Sedang Sedang 2 Nilai rata-rata hasil perhitungan indeks pencemaran air 50.10 56.37 55.45 53.64 60.00 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 204
115. 05.Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbin monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks Kualitas Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 83.89 kemudian turun menjadi 93.04 pada tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten Maros berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara di Kabupaten Maros sangat baik. Tabel 2.151 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Leu 0.390 0.371 0.320 0.303 0.23 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 83.89 84.96 87.77 88.74 93.04 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
116. 06.Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu yang menghasilkan sesuatu. Indek Kualitas Tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 48,99. Kemudian menurun pada menjadi 47,01 pada tahun 2024. Menurunnya luas tutupan hutan diakibatkan adanya pembukaan lahan hutan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan lahan perkebunan. Tabel 2.152 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Tutupan Hutan (Ha) 58.540 58.540 66,560 66,560 66,580 2 Tutupan hutan 0,362 0,362 0.411 0.411 0.34 3 IKTL 48,99 48,99 53.55 53.55 47.01 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
117. 07.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Di Kabupaten Maros IKLH menunjukkan penurunan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hal tersbut terjadi karena masih rendahnya indeks kualitas air pada waktu itu yang menjadi salah satu faktor menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Maros, namun berbagai upaya yang dilakukan guna mendorong meningkatnya IKLH kabupaten maros melalui penigkatan indeks kualitas air dan udara menampakan hasil yang positif dengan meningkatnya secara signifikan IKLH Kabupaten Maros pada tahun 2024 menjadi 71.90. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 205 Grafik 2.136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 Kenaikan IKLH Kabupaten Maros disebabkan oleh meningkatnya 2 indikator yang menopang indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara di Kabupaten Maros secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2024.
118. 08.Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahun tahun 2020 kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait izin PPH dan PUU LH mencapai 100,00 % .Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100%. Pada tahun 2024 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100%. Grafik 2.137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 100,00 100,00 64,29 100,00 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2020 2021 2022 2023 2024 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggun Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Linear (Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggun Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 206 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang mengajukan izin lingkungan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan. Capaian pembinaan dan pegawasan terkait ketaataan izin lingkungan dapat mencapai 100% selama tiga tahun terakhir disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros sangat berkomitmen untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang di Kabupaten Maros, sehingga diharapkan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.
119. 09.Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLHD) Pejabat Pengawas Pengawas Lingkungan (PPLHD) memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya PPLHD harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kompetensi yang baik tentang lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah PPLHD yang telah dilatih di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 1 orang. Tabel 2.153 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PPLHD Yang dilatih dan/atau di bina 1 0 0 0 1 2 Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum 1 0 0 0 0 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
120. 10.Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan lingkungan hidup ada penghargaan yang diberikan kepada orang atau kelompok atas jasanya dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Maros telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penghargaan lingkungan, yang dalam hal ini adalah adipura, merupakan dampak dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dengan cara pembersihan saluran drainase, membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman pohon dan pot bunga untuk penghijauan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 207 Tabel 2.154 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
121. 11.Pengaduan Masyarakat Terkai Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terbitkan setiap tahunnya di Kabupaten Maros telah ditindaklanjuti, sehingga cakupannya mencapai 100%. Jumlah pengaduan pada tahun 2020 sebanyak 13 pengaduan, kemudian pada tahun 2024 mencapai 9 pengaduan dan ditangani 100 % Setiap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan ditindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran maka Pemerintah Kabupaten Maros akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum. Tabel 2.155 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/KotaKabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pengaduan masyarakat yang ditangani 13 3 5 5 9 2 Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 13 4 5 5 9 3 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota 100 75 100 100 100 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
122. 12.Timbulan Sampah Yang Tertangani Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 208 Pada tahun 2020 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 45.18 % dengan jumlah volume sampah sebesar 186,682 m 3 . Sedangkan pada tahun 2024 persentase timbulan sampah yang tertangani naik hingga mencapai 71.49 %, dengan jumlah volume sampah yang tertangani sebesar 43,172 m 3 . Tingginya timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal. Grafik 2.138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Timbunan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
123. 13.Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll. Jumlah sampah yang dikelola melalui sistem 3R di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,31% dengan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 652 ton, kemudian pada tahun 2024 naik hingga menjadi 17.61 % dengan jumlah sampah yang terkurangi sebesar 10,632 ton. Tabel 2.156 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan (m3) 652 610 612 9,755 10,632 2 Total timbunan sampah (m3) 211,229 217,620 221,972 59,962 60,385 3 Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R 0.31 0.28 0.28 16.27 17.61 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 209 Sampah yang terkurangi melalui 3R melalui bank sampah dan kompos. Kapasitas dan bank sampah Kabupaten Maros sebesar 2 ton/hari sehingga dalam setahun dapat menampung 530 ton. Kemudian melalui pengomposan dengan daya tamping 0,5 ton/hari, sehingga daya tampung dalam setahun sebesar 182,5 ton. Daya tampung pengelolaan sampah melalui 3R masih sangat kecil dibandingkan produksi sampah yang terus bertambah setiap harinya.
124. 14.Persentase Cakupan Areal Pelayanan Cakupan areal pelayanan adalah luas areal yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2020 luas areal yang dilayani pengelolaan sampah sebesar 249.24 km 2 , dengan persentase 15,69 %. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 persentase areal pelayanan sebesar 12,69% dengan luas areal pelayanan sebesar 285.06 km 2 . Persentase areal pelayanan pengelolaan sampah tidak berubah dari tahun 2020 hingga tahun 2021 disebabkan areal seluas 205,45 km 2 adalah luas areal yang dihuni oleh penduduk. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 249.24 km 2 dengan persentasse sebesar 0.15 %. Tabel 2.157 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km 2 ) 249.24 285.06 337.78 1,057.59 249.24 2 Luas area kabupaten/kota (km 2 ) 161,912 161,912 144,380 144,380 161,912 3 Persentase cakupan area pelayanan 0.15 0.18 0.23 0.73 0.15 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025
125. 15.Persentase Sampah yang Tertangani Persentase jumlah sampah yang ditangani besarannya hampir sama dengan persentase volume sampah yang ditangani. Hal ini disebabkan jumlah sampah dengan volume sampah sama jumlahnya (1m 3 = 0,25 ton). Persentase jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 9.03 %, kemudian meningkat menjadi 53.89 % pada tahun 2024. Tabel 2.158 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Sampah yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sampah yang tertangani (ton) 4,769 100,522 102,532 42,809 32,539 2 Total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) 52,807 159,191 162,374 59,962 60,385 3 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani 9.03 63.15 63.15 71.39 53.89 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 210 Persentase sampah yang tertangani cukup tinggi di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.
126. 16.Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Operasionalisasi TPA/TPST/SPA berhubungan dengan program Adipura. Nilai TPA di Kabupaten Maros pada tahun 2020 - 2024 sebesar 89,79%. Pada tahun 2024 Nilai TPA di Kabupaten Maros 73 %. Tabel 2.159 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai TPA (Program Adipura) >/= 71 89.79 89.79 89.79 71.92 73,00 Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
127. 01.Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber KTP menunjukkan jumlah penduduk wajib KTP (umur 17 tahun keatas) pada suatu wilayah yang telah memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Maros baru dapat dihitung pada tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2016 sistem informasi kependudukan masih tahap pengembangan. Tabel 2.160 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk usia > 17 Tahun Yang Ber KTP 239,236 261,337 265,238 277,829 286,260 2 Jumlah penduduk usia . 17 Tahun atau telah menikah 278,650 272,226 86,823 281,360 286,287 3 Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk 0.86 0.96 1.42 0.99 1.00 Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025 Pada tahun 2020 rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk sebesar 0,86 kemudian naik hingga mencapai 0,96 pada tahun 2021. Penurunan rasio penduduk ber KTP pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 211 Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020. Walaupun pelayanan dilakukan secara online, namun pelayanan KTP yang dapat diberikan kepada masyarakat sangat terbatas. Pada tahun 2024 rasio penduduk ber KTP mengalami peningkatan sebesar 1,00. Makin meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP tidak terlepas dari upaya dinas teknis terkait dalam melakukan berbagai macam program pelayanan pembuatan KTP kepada penduduk yang selama ini tidak terjangkau layanan.
128. 02.Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi yang memiliki dokumen akte kelahiran. Jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 7.153 orang, dari jumlah tersebut jumlah bayi yang telah memiliki dokumen akte kelahiran sebanyak 7,010 orang, dengan demikian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2020 sebesar 0,91. Pada tahun tahun 2020 rasio bayi berakte kelahiran menurun menjadi 0,91. Seperti halnya dokumen KTP, penurunan penerbitan akta kelahiran juga disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020. Pada tahun 2024 rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,99. Tabel 2.161 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Bayi Berakte kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah bayi berakte kelahiran 6,835 6,789 6,571 4,109 4,109 2 Jumlah bayi 7,511 6,797 6,576 4,122 4,122 3 Rasio Bayi Berakte kelahiran 0.910 0.999 0.999 0.997 0.997 Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025
129. 03.Pasangan Berakte Nikah Jumlah pasangan yang memiliki akte nikah yang terdapat di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, dikarenakan data untuk akte nikah bagi penduduk yang beragama muslim bearada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Rasio pasangan yang memiliki akte nikah di Kabupaten Maros cukup kecil, dimana pada tahun 2020 rasio nya sebesar 0537, yang berarti dari 94,410 pasangan nikah di Kabupaten Maros, hanya 25,000 pasangan yang memiliki akte. Pada tahun 2024 rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Maros sebesar 0,49 dengan jumlah pasangan yang memiliki akte sebanyak 89,399 pasangan. Rasio pasangan berkate nikah sangat kecil apabila dilihat dari jumlah pasangan yang telah menikah. Hal ini disebabkan data yang berada di Kantor Kementerian Agama belum belum terintegrasi dengan data yang berada di Dinas Dukcapil Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 telah dilakukan MOU antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros dan Dinas Dukcapil dalam hal integrasi data sehingga nantinya seluruh pasangan yang memiliki akte nikah dapat tercatat di Sistem Dinas Dukcapil baik muslim maupun non muslim. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 212 Tabel 2.162 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Berakte Nikah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah 49,592 31,791 39,991 89,399 46,837 2 Jumlah keseluruhan pasangan nikah 94,410 99,343 1,555 188,265 95,363 3 Rasio Pasangan Berakte Nikah 0.53 0.32 0.44 0.47 0.49 Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025
130. 04.Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Database kependudukan adalah data-data yang menerangkan legalitas penduduk dalam suatu wilayah, seperti Nomor Induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dll. Keseluruhan database ini terangkum dalam Sistem Informasi Kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Tabel 2.163 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025
131. 05.Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kabupaten Maros telah menerapkan KTP Nasional dengan basis Nomor Induk kependudukan. Namun belum seluruh penduduk Kabupaten Maros memiliki E-KTP walaupun jumlahnya sangat kecil. Hal ini disebebkan ada beberapa penduduk yang tinggal di pelosok desa dan sudah berumur yang tidak melakukan perekaman ulang untuk memperoleh E-KTP. Tabel 2.164 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025
132. 06.Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penertiban Kartu Penduduk adalah jumlah kartu penduduk yang diterbitkan. Penertiban KTP harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan agar setiap penduduk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 213 tidak memiliki KTP ganda. Dengan demikian dapat diketahui jumlah penduduk yang pasti dalam suatu wilayah berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang dimilikinya (KTP). Cakupan penertiban KTP di Kabupaten Maros sudah cukup baik. Pada tahun 2020 sebesar 88,58%. kemudian pada tahun 2021 cakupan penertiban KTP naik hingga mencapai dengan 99.50 % jumlah KTP yang di terbitkan sebanyak 270,865 lembar. Tabel 2.165 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Kartu Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan 239,23 6 270,86 5 297,48 6 277,82 9 286,27 8 2 Jumlah penduduk wajib KTP 270,09 1 272,22 6 276,47 1 281,36 0 286,27 8 3 Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) 88.58 99.50 107.60 99 100.00 Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025 Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan adanya penutupan kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Maros selama bulan Maret hingga September tahun 2020 serta diberhentikannya pelayanan perekaman KTP keliling diakibatkan Pandemi Covid-19. Akibat dari penutupan kantor tersebut, jumlah masyarakat yang akan melakukan. Walaupun pada bulan Oktober hingga Desember pelayanan Kembali dibuka, namun jumlah masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP sangat dibatasi. Pada tahun 2022 capain cakupan mengalami peningkatan sebesar 107.6%. Pada tahun 2024 cakupan penertiban kartu penduduk rasionya sebesar 100 %.
133. 07.Cakupan Penertiban Akte Kelahiran Akte Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di Kabupaten Maros menunjukkan pertambahan yang cukup baik. Pada tahun 2020 cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 83.39%, dimana dari 12,231 jumlah kelahiran di tahun 2020, jumlah penduduk yang memiliki akte lahir sebanyak 10,199 orang. Pada tahun 2022 cakupan penertiban akte kelahiran menurun hingga menjadi 99,53%. Menurunnya cakupan penertiban akte kelahiran juga disebabkan oleh pandemic COVID-19. Pada tahun cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 53.19. Tabel 2.166 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Akta Kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan 10,199 11,251 11,078 9,914 4,109 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 214 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan 12,231 12,913 11,130 18,640 4,122 3 Cakupan Penertiban Akta Kelahiran 83.39 87.13 99.53 53.19 99.68 Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025 2.1.4.4.1.13 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
134. 01.Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di desa, diperlukan sarana prasarana perkantoran yang baik. Hal ini diperlukan agar masyarakat yang memerluakn pelayanan di kantor-kantor desa merasa nyaman dan terlayani denga dengan baik. Jumlah Desa di Kabupaten Maros sebanyak 80 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang ada. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kabupaten Maros memerlukan perhatian khusus. Walaupun persentasenya sudah mencapai 80%. Cakupan sarana perkantoran desa dalam kondisi baik pada tahan 2020 sebesar 86.25% kemudian meningkat mejadi 93.75% pada tahun 2024. Dari 80 kantor desa yang ada, masih ada 11 kantor desa yang harus diperbaiki dengan kategori kurang layak. Jumlah desa dengan status desa tertinggal sebanyak 2 desa. Tabel 2.167 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kantor pemerintah desa yang baik 69 70 70 72 75 2 Jumlah seluruh pemerintahan desa 80 80 80 80 80 86.25 87.50 87.50 90.00 93.75 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025 Perbaikan kantor desa merupakan tanggung jawab desa yaitu sendiri dikarenakan perbaikannya berada dalam porsi anggaran dana desa yang dikelola oleh desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas PMD hanya melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik, termasuk kegiatan perbaikan kantor desa dengan Dinas Pekerjaan Umum.
135. 02.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata kelompok binaan LPM di Kabupaten Maros dari tahun 2020 hingga tahu 2024 sebanyak 1 LPM, dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan yang di Kabupaten Maros telah memiliki LPM. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 215 Tabel 2.168 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelompok Binaan LPM 23 23 23 23 103 2 Jumlah LPM 23 23 23 23 103 3 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025
136. 03.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK ada adalah singkatan dari Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Rata-rata kelompok binaan PKK di Kabupaten Maros tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 9,58%, dimana jumlah PKK sebanyak 118 PKK dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 1.131. Stagnannya jumlah kelompok binaan PKK selama 5 tahun terkahir dikarenakan jumlah kelompok binaan sudah mencapai batas maksimal sehingga tidak ada penambahan. Pada tahun 2024 persentasenya meningkat menjadi 17.15 % dengan kelompok binaan PKK sebesar 103 dengan jumlah kelompok yang ada sebesar 2,006. Tabel 2.169 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok binaan PKK 1.131 1.131 1,459 1,511 2,006 2 Jumlah PKK 118 118 103 118 117 3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 9,58 9,58 14.17 12.81 17.15 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025
137. 04.Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase LPM aktif apda tahun 2020 sebesar 23 kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2024 melonjak menjadi 103 Tabel 2.170 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelompok Binaan LPM 23 23 23 23 103 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 216 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah LPM 23 23 23 23 103 3 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembedayaan Masyarakat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sumber : BKBP Kab. Maros, 2025
138. 05.Persentase Posyandu Aktif Pos pelayanan terpadu adalah (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (IBM). Jumlah posyandu di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 posyandu di Kabupaten Maros sebesar 118 posyandu dengan persentase posyandu sebesar 100%. Tabel 2.171 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Posyandu Aktif 118 118 118 118 416 2 Jumlah Seluruh Posyandu 118 118 118 118 416 3 Persentase Posyandu Aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025 Semakin banyaknya posyandu dan keaktifan yang mencapai 100% disebabkan giatnya PKK Kabupaten Maros dalam meningkatkan kuantitas dan pelayanan posyandu, utamanya kader- kader posyandu. Kader-kader posyandu tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa dan kelurahan.
139. 06.Persentase LPM berprestasi Jumlah LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi di kabupaten Maros menunjukkan kenaikan pada tahun 2024, dimana jika sebelumnya hanya 30,43 % LPM dari tahun 2021 sampai 2023 menjadi 60,87 % pada tahun 2024 Tabel 2.172 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Persentase LPM berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025
140. 07.Persentase PKK Aktif No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah LPM berprestasi 18 7 7 0 14 2 Jumlah LPM 23 23 23 0 0 3 Persentase LPM Berprestasi 78.26 30.43 30.43 30.43 60.87 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 217 Angka persentase PKK yang aktif menunjukkan angka yang konsisten dari 118 jumlah PKK keseluruhannya aktif dari tahun 2020 sampai 2024. Tabel 2.173 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Persentase PKK Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Jumlah PKK Aktif 118 118 118 118 118 2 Jumlah PKK 118 118 118 118 118 3 Persentase PKK Aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas PMD Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
141. 01.Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.05%. Tahun 2021 setelah diadakan sensus penduduk dimana BPS bekerja sama dengan Dinas Dukcapil diperoleh jumlah penduduk sebesar 396.924 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.99%. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,71. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 disebabkan banyaknya migrasi penduduk dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Banyak migrasi terjadi di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu. Tabel 2.174 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pt 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 2 Po 319,002 319,002 319,002 319,002 319,002 3 T 10 11 12 13 13 4 pt/po 1.23 1.24 1.27 1.29 1.33 5 1/t 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 6 ln(Pt/po) 0.21 0.22 0.24 0.25 0.28 7 Laju Pertumbuhan Penduduk 2.05 1.99 1.73 1.71 3.24 Sumber : BPS dan Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025 Keterangan : Pt : Jumlah Penduduk pada tahun t Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar (2010) T : Jangka waktu R : Laju Pertumbuhan Penduduk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 218 Garfik 2.139 Laju pertumbuhan penduduk Kab. Maros tahun 2020 – 2024 Sumber : DP3KB 20205 Pada tahun 2024 terdapat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Maros yaitu sebesar 3, 24. Hal tersbut terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan di Kabupaten Maros. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi antara lain : Bantimurung, Tanralii, dan tompobulu Grafik 2.139 Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kab. Maros Tahun 2023 – 2024 Sumber : DP3KB KAB.Maros 2025 Manda i Monco ngloe Maros Baru Lau Marus u Turikal e Bonto a Bantim urung Simba ng Tanrali li Tompo bulu Cenran a Camba Malla wa 2023 57.505 25.764 29.303 37.062 50.188 28.135 31.449 33.879 26.190 32.706 16.206 14.487 14.573 13.252 2024 51.970 23.740 29.380 36.960 48.860 28.510 31.940 51.970 26.580 35.610 17.140 13.490 14.910 12.930 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2023 2024 2,05 1,99 1,73 1,72 3,24 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 219
142. 02.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Grafik 2.140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Total Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas DP3ADP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Angka kelahiran total penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 angka TFR Kabupaten Maros sebesar 4.22 kemudian menurun hingga mencapai 2,11 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 angka TFR kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 2.56. Pada tahun 2021 terjadi penururnan sebesar 2.11% Berdasarkan data thersebut diketaui bahwa ibu yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Maros memiliki anak sebanyak 2-3 orang. Pada tahun 2024 kembali naik menjadi 2,26 dari 2. 13 di tahun 2023 Menurunnya angka TFR pada tahun 2023 disebabkan tingkat pendidikan wanita berusia 15-49 tahun yang masih cukup rendah serta. Banyak wanita yang putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu masih adanya budaya masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka TFR di Kabupaten Maros
143. 03.Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Untuk mewujudkan Kampung KB sesuai dengan standar yang diinginkan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DDP3ADALDUKKB) sebagai leading sector harus bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangun sebesar 22,73%. Pada tahun 2024 persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan kampung KB sebesar 100 % 4,22 2,11 2,56 2,13 2,26 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 220 Tabel 2.175 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB 10 10 39 39 39 2 Jumlah seluruh perangkat daerah 44 45 39 39 39 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB 22.22 22.22 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2026
144. 04.Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan menyusun dokumen Rancangan Induk Pengendalian penduduk. Penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian penduduk dalam tentu memerlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah yang berhubungan dengan perencanaan dan kependudukan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun dan menafaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sampai tahun 2020 sebesar 28,14 %, dimana dari 44 perangkat daerah yang ada, 11 PD diantaranya ikut serta dalam penyusunan atau ikut memanfaatkan dokumen tersebut. Pada tahun 2023 jumlah PD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak tetap di angka 11 PD dengan persentase sebesar 28,21%. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan rancangan induk pengendalian penduduk tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan PD tersebut, apabila kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk telah selesai maka PD tersebut tidak memerlukan lagi rancangan induk tersebut. Tabel 2.176 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah ytang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk 11 11 11 11 11 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 221 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah seluruh perangkat daerah 44 44 39 39 39 3 Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 25.00 24.43 28.21 28.21 28.21 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Penduduk Untuk dapat mencapai sasaran pengendalian penduduk yang diharapkan, sesuai dengan target dalam Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Maka diperlukan payung hukum yang kuat agar seluruh kegiatan yang berhubungandengan kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dapat berpedoman pada Rancangan Induk pengendalian Penduduk.Kabupaten Maros pada tahun 2020 dan 2024 telah memiliki kebijakan baik Peraturan Daerah Maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Tabel 2.177 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Kebijakana Daerah Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
145. 05.Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Parameter dan proyeksi penduduk sangat penting diketahui dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Dikarenakan dengan data tersebut, dapat ditetapkan kebijakan- kebijakan yang akan diambil kemudian sesuai dengan kondisi penduduk di masa datang. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil di Kabupaten Maros hingga tahun 2018 sebanyak 7 sektor. Tabel 2.178 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan 7 7 7 7 7 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 222 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
146. 06.Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur, pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup, kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan.Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas. Kerjasama dengan penyelenggara pendidikan tentang kependudukan telah dilakukan di Kabupaten Maros. Kerjasama ini dilakukan dengan Dinas Pendidikan dengan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan untuk sekolah lanjutan pertama. Selain itu telah dilakukan distribusi modul dan buku tentang kependudukan ke sekolah sekolah, baik SD maupun SMP. Tabel 2.179 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan 14 14 14 14 14 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025
147. 07.Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga sangat erat hubungannya dengan angka kelahiran total (TFR). Rata-rata jumlah anak per kelaurga di Kabupaten Maros sebanyak 1-2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program kelaurga berencana berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anak per keluarga tidak lebih dari 2 orang. Tabel 2.180 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2014 1 Jumlah Anak 138,90 8 94,032 24,758 92,234 139,70 7 2 Jumlah Keluarga 90,707 97,070 56,406 103,19 3 90,719 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 223 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2014 3 Rata-rata Jumlah anak per kelurga 1.53 0.97 0.44 0.89 1.54 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Cukup rendahnya rata-rata jumlah anak perkeluarga disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan pasangan usia subur secara khusus tentang pentingnya program KB dalam keluarga serta distribusi alat kontrasepsi yang merata ke seluruh kecamatan.
148. 08.Rasio Akseptor KB Akseptor KB adalah anggota masyarakat yangmengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi, karena pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran. Rasio akseptor KB Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 70.05 % dimana dari 64,682 PUS yang ada, 45,307 adalah akseptor KB. Pada tahun 2024 rasio akseptor KB naik dari tahun sebelumnya hingga mencapai 63.17 %, dimana dari 65,779 PUS yang ada, 41,553 adalah akseptor KB. Tabel 2.181 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Akseptor KB 45,307 45,673 29,183 39,548 41,553 2 Jumlah pasangan usia subur 64,682 64,208 56,630 63,395 65,779 3 Rasio Akseptor KB 70.05 71.13 51.53 62.38 63.17 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB, 2024 Tingginya jumlah akseptor KB di Kabupaten Maros disebabkan kesadaran masyarakat, utamanya PUS yang cukup tinggi untuk ikut program KB, selain itu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa sosialisasi program KB serta manfaatnya, distribusi alat kontrasepsi hingga ke pelosok juga sangat mempengaruhi peningkatan akseptor KB.
149. 09.Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Pengaturan kelahiran yang dikenal pula sebagai kontrasepsi dan pengaturan fertilitas, merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perencanaan, pembekalan dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif sebanyak 35.573 PUS dari 54.484 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi sebesar 65,29%. Kemudian meningkat menjadi 39,948 PUS yang menjadi peserta KB aktif dari 63.395 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi pada tahun 2023 sebesar 63,01%. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 224 Tabel 2.182 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Peserta KB Aktif 44,928 44,889 28,991 39,948 41,553 2 Jumlah pasangan usia subur 64,682 64,208 56,630 63,395 65,779 3 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 69.46 69.91 51.19 63.01 63.17 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
150. 10.Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dan wanita usia subur menurut umurnya. Tabel 2.183 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun 2327 385 443 443 452 2 Jumah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama 17,675 15,450 15,450 15,389 12,209 3 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) 131.67 24.92 28.68 28.79 37.01 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Jumlah kelahiran remaja di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 2327 orang dengan Angka kelahiran remaja sebesar 131,09 orang per 1000 perempuan. Pada tahun 2024 angka ini meningkat hingga mencapaimenurun 452 orang per 1.000 perempuan. Pada tahun tahun 2020 ASFR Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 131,67 orang per 1.000 perempuan dengan jumlah kelahiran dari perempuan pada umur 15-19 tahun sebanyak 2.327 orang. Pada Tahun 2023 sebanyak 443 orang dengan angka kelahiran remaja sebesar 15,389 orang. Jumlahnya semakin menurun setiap tahun tapi tetap masih tinggi. Masih cukup tingginya jumlah perempuan yang melahirkan pada kelompok umur 15-19 tahun di Kabupaten Maros disebabkan masih adanya budaya masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pelosok desa yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda, dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 225 anggapan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, dapat membaca dan menulis sudah dirasakan cukup. Di samping itu, masih berlaku pemikiran bahwa perempuan yang telah memasuki masa akil baliq harus segera dinikahkan.
151. 11.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka usia perkawinan dini. Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2020 sebesar 0,51% kemudian menurun hingga mencapai 21 % pada tahun 2020. Jumlah PUS dengan istri dibawah 20 tahun pada tahu 1.141 PUS pada tahun 2018 kemudian menurun hingga mencapai 330 PUS pada tahun 2020. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 24.10% dengan jumlah PUS dengan instri dubawah 20 tahun sebesar 13,432 orang. Tabel 2.184 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun 330 13,650 13,650 13,432 443 2 Jumlah pasangan usia subur 64,682 64,208 56,630 63,380 65,779 3 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun 0.51 21.26 24.10 21.19 0.67 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Menurunnya cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang dimiliki setiap pasangan, sehingga pengetahuan tentang umur yang ideal untuk menikah telah dimiliki oleh pasangan tersebut. Selain itu sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan DDP3ADALDUKKB ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum juga sangat membantu dalam menurunkan angka cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.
152. 12.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Beberapa wanita yang menikah dan tidak menikah ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi menunjukkan tren yang berfluktuatif selama kemudian menurun hingga mencapai 14,08 % Pada tahun 2020 cakupan PUS Ummet Needkemudian meningkat hingga mencapai 29,29% pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 9,93 %. Tabel 2.185 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani 9,104 9,704 16,788 9,058 6,531 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 226 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah pasangan usia subur 64,682 64,208 56,630 63,395 65,779 3 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 14.08 15.11 29.65 14.29 9.93 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
153. 13.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Penggunaan kontrasepsi jangka panjang merujuk pada metode kontrasepsi yang memberikan perlindungan terhadap kehamilan untuk jangka waktu yang lama tanpa memerlukan tindakan harian atau mingguan dari pengguna. Metode ini mencakup berbagai jenis alat dan prosedur yang efektif untuk mencegah kehamilan selama beberapa tahun Alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, implant dan kontrasepsi mantap. Disamping mempercepat penurunan angka kelahiran, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif. Tabel 2.186 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP 11,789 10,758 6,625 8,454 9,653 2 Jumlah akseptor KB 45,307 45,673 30,122 39,548 41,553 3 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang 26.02 23.55 21.99 21.38 23.23 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama 1 tahun terakhir (2023-2025). Persentase penggunaan MKJP pada tahun 2023 sebesar 21,72%, kemudian meningkat menjadi 23,23% pada tahun 2024. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, terlihat bahwa jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan banyak askeptor yang lebih memiliki menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik dan kondom.
154. 14.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur. Semakin panjang keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS, semakin baik. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebesar 87.06% kemudian menurun hingga mencapai 15.72% pada tahun 2024. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 227 Tabel 2.187 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Tingkat Keberlasungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi 19,754 20,842 25,408 16,999 6,531 2 Jumlah akseptor KB 45,307 45,673 29,183 39,948 41,553 3 Persentase Tingkat Keberlangusngan Pemakaian Kontrasepsi 43.60 45.63 87.06 42.55 15.72 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
155. 15.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW, dengan kata lain Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Cakupan anggota BKB yang ber KB Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 43.60 %, kemudian turun mencapai 5.98 % pada tahun 2024. Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2. Dibawah ini, diketahui bahwa jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin pahamnya anggota kelompok BKB tentang program KB, sehingga anggota kelompok BKB tersebut telah dapat mengatur jarak umur antara anak pertama dan kedua dan seterusnya, sehingga setiap anak memiliki masa tumbuh kembang yang cukup baik. Tabel 2.188 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB 19,754 20,842 25,408 16,999 2,484 2 Jumlah akseptor KB 45,307 45,673 29,183 39,948 41,553 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB 43.60 45.63 87.06 42.55 5.98 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
156. 16.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program BKR RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 228 merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Cakupan anggota BKR ber-KB selama tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Maros menunjukkan pennurunan. Pada tahun 2020 cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 12.77 %, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 3.15 %. Walaupun secara umum cakupannya meningkat, namun apabila dibandingkan dengan jumlah akseptor KB, jumlah anggota kelompok BKR yang ber – KB jumlah sangat sedikit. Tabel 2.189 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB 5,786 5,622 492 971 1,308 2 Jumlah akseptor KB 45,307 45,673 29,183 39,948 41,553 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber- KB 12.77 12.31 1.69 2.43 3.15 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
157. 17.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Cakupan anggota BKL yang ber-KB juga meningkatkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 cakupan BKL ber-KB sebesar 5.56 %. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0.73%. Jumlah anggota BKL ber-KB cukup sedikit dikarenakan jumlah penduduk lansia yang memang tidak banyak, selain itu dikarenakan faktor umur, banyak anggoka BKL merasakan tidak perlu ber-KB karena menganggap bahwa dirinya tidak dapat berproduksi lagi. Tabel 2.190 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB 2,519 1,828 154 266 305 2 Jumlah akseptor KB 45,307 49,271 29,183 39,948 41,553 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB 5.56 3.71 0.53 0.67 0.73 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 229
158. 18.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan pelayanan konseling keluarga untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyarakat. Kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga yang di pengaruhi beberapa aspek antara lain kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga. Persentase PPKS di Kabupaten Maros hingga tahun 2020 sebesar 50.00% dengan jumlah PPKS sebanyak 4 PPKS, kemudian pada tahun 2024 persentasenya meningkat hingga mencapai 100% dengan jumlah PPKS yang terbentuk sebanyak 14 PPKS. Jumlah PPKS yang terbentuk pada tahun 2020 sudah sangat mencukupi dikarenakan terdapat beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan sehingga 1 PPKS dapat melayani beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan. Tabel 2.191 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PPKS 7 4 2 14 14 2 Jumlah Kecamatan 14 14 14 14 14 3 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap kecamatan 50.00 28.57 14.29 100.00 100.00 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
159. 19.Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Pusat informasi dan konseling (PIK) adalah suatu wadah kegiatan PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dan mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tabel 2.192 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PIK R/M 167 106 132 133 133 2 Jumlah Sekolah 368 368 368 368 401 3 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa 45.38 28.80 35.87 36.14 33.17 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 Apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan, cakupan remaja dalam PIK sebesar 100%, dikarenakan pada seluruh kecamatan telah terbentuk PIK. Namun untuk mengetahui cakupan PIK yang sebenarnya, maka yang dihitung adalah jumlah sekolah yang telah memiliki PIK. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 230 Apabila cakupan PIK dihitung berdasarkan sekolah maka diperleh data pada tahun 2020 cakupan PIK sebesar 45.38 % kemudian menurun menjadi 33.17% pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan namun jumlah PIK yang terbentuk belum mencakup keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas DP3ADALDUKKB dalam melatih remaja dan mahasiswa agar memiliki kompetensi untuk mengelola PIK di sekolah masing-masing. Selain itu lokasi sekolah-sekolah yang cukup jauh di pedalaman juga menjadi kendala tersendiri.
160. 20.Cakupan PKB/PLKB yang DIgunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Cakupan PKB/PLKB yang digunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah PKB dan PLKB Kabupaten Maros sebanyak 138 kelompok, kemudian menurun menjadi 120 kelompok pada tahun 2024. Cakupan PKB dan PLKB yang digunakan sebesar 100%. Tabel 2.193 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 138 135 129 120 120 2 Jumlah PKB/PLKB 138 135 129 120 120 3 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk 100.00 100.00 100.00 100.00 100 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
161. 21.Cakupan PUD Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri pada tahun 2020 sebesar 68.41 % kemudian menurun hingga mencapai 22,75% pada tahun 2024. Semakin banyaknya anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri disebabkan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas DP3ADALDUKKB bahwa dengan ber KB, maka anggota keluarga yang harus dihidupi tidak banyak sehingga beban juga semakin kecil. Dengan demikian anggota kelompok dapat meningkatkan pendapatan hingga dapat mencapai keluarga sejahtera. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 231 Tabel 2.194 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Anggota kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri 1,660 565 309 377 481 2 Jumlah Anggota kelompok UPPKS 2,427 767 1,088 1,657 1,657 3 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri 68.41 73.66 28.40 22.75 29.03 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
162. 22.Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (DP3ADALDUKKBD) di Setiap Desa/Kelurahan Peran Petugas Pembantu Pembinaan sebagai penyedia fasilitas khususnya tentang fasilitas keluarga berencana yang terdiri dari tempat, obat-obatan dan alat peraga edukasi kontrasepsi. Sedangkan penerima layanan terdiri dari masyarakat yang merupakan Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur. Peran DP3ADALDUKKBD juga mendapat tugas tambahan yang merupakan UPPKS dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina lingkungan keluarga. Seluruh desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Maros sebanyak 103 desa/kelurahan telah memiliki DP3ADALDUKKBD sehingga rasionya telah mencapai 100. Tabel 2.195 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah petugas pembantu pembina KB desa 103 103 103 103 103 2 Jumlah desa/kelurahan 103 103 103 103 103 3 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD) Setiap Desa/Kelurahan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 232
163. 23.Cakupan Keteresediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk memenuhi Permintaan Masyarakat Cakupan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi (alokon) di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga 2024 telah melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Dengan kata lain ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk Kabupaten Maros telah over target. Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga tahun
164. 2023.Pada tahun 2020 cakupan ketersediaan dan distribusi alokon sebesar 66.56 % kemudian naik hingga mencapai 98.67 % pada tahun 20234 Menurunnya jumlah alokon yang tersedia di fasket pada tahun 2020 diakibatkan adanya penutupan bandara dan pembatasan aktivitas masyarakat apda bulan Maret hingga September tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah alokon yang tersedia di kabupaten sebanyak 10,720 alokon, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 38.835 alokon. Tabel 2.196 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota 28,145 10,720 9,675 50,528 43,905 2 Perkiraan permintaan masyarakat 42,285 38,835 44,612 32,834 44,497 3 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 66.56 27.60 21.69 153.89 98.67 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
165. 24.Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Persentase faskes dan jaringannya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR telah mencapai 100%, dengan demikian semua fasilitas kesehatan (faskes) dan jejaring yang ada di Kabupaten Maros telah memberikan pelayanan KBKR. Jumlah faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Maros sebanyak 21 Unit, kemudian meningkat hingga mencapai 25 unit pada taun 2021 hingga tahun 2022. Pada tahu 2024 terjadi peningkatan yang sginifikan dengan jumlah faskes jejaring sebesar 93 unit. Tabel 2.197 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS 21 25 25 79 93 2 Jumlah faskes dan jejaring 25 25 25 148 154 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 233 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase Faskes dan jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan 84.00 100.00 100.00 53.38 60.39 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
166. 25.Cakupan Penyediaan Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Data mikro diperlukan agar tersedia kependudukan dan keluarga yang lengkap dan akurat sehingga indikator-indikator pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga dapat teridentifikasi dalam rangka melakukan intervensi pembangunan (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) KKBPK apabila diperlukan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Kabupaten Maros telah mencapai 100% sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Tabel 2.198 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia 40 58 58 58 58 2 Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga 40 58 58 58 58 3 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
167. 26.Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terkena IMS dikarenakan perkembangan hormonal yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis sedikit banyak menyebabkan remaja mulai menunjukkan ketertarikan pada aktivitas seksual. Pemahaman yang tepat dan informasi yang jelas tentang masalah seksual dapat menghindarkan remaja dari resiko tertular IMS. Kasus remaja yang terkena IMS tidak ditemukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Tabel 2.199 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) 0 0 0 0 0 2 Jumlah remaja 64,733 64,974 65,215 34,843 62,910 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 234 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular eksual (IMS) 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
168. 27.Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Kesadaran dan pemahaman orangtua terhadap proses tumbuh-kembang anak jelas memiliki peran penting terhadap masa depan anak-anak. Jumlah keluarga yang memiliki balita di Kabupaten Maros pada tahun 2020 cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 15,36% kemudian menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 6.89%. Sehubungan dengan penurunan tersebut, Dinas DP3ADALDUKKB mengadakan penyuluhan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak bertempat. Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan orang tua/keluarga dalam mengasuh anak dari masa kehamilan, setelah lahir sampai balita, dengan berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan keluarga terutama anak secara holistik (menyeluruh) terutama dari stunting. Tabel 2.200 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 5,780 1,002 3,691 4,483 2,645 2 Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak 37,629 41,020 39,204 39,842 38,372 3 Cakupan Keluarga Yang mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 15.36 2.44 9.41 11.25 6.89 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
169. 28.Rata-Rata Angka Usia Kawin Pertama Usia kawin pertama adalah usia dimana seseorang melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya. Usia kawin pertama dalam suatu pernikahan berarti umur mulai berhubungan kelamin antara individu wanita yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan. Rendahnya umur perkawinan pertama pada wanita disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Usia kawin Pertama di Kabupaten Maros rata-rata 25-28 tahun selama tahun 2020 hingga tahun 2024. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 235 Grafik 2.141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Usia Kawin Pertama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros 2025
170. 29.Persentase Pembiayaan Program Kependudukan Jumlah alokasi anggaran kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan melalui APBD dan APBD desa menunjukkan trend penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,45 menjadi 0,33 pada tahun 2023, trend kenaikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 40 %. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dan desa dalam penanganan maslah kependudukan dan KB. Grafik 2.142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Pembiayaan Program Kependudukan 2020 - 2024 Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025 2.1.4.4.1.15. URUSAN PERHUBUNGAN
171. 01.Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah penumpang yang tercatat setiap tahunnya, baik pada penumpang untuk angkutan umum darat, laut maupun udara. Jumlah arus penumpang umum Kabupaten Maros didominasi oleh penumpang pesawat udara. Tahun 2020 jumlah penumpang di Kabupaten Maros sebanyak 1.797.772. kemudian mengalami kenaikan di tahun 0,45 0,35 0,33 0,30 0,40 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 2020 2021 2022 2023 2024 Persentae Pembiayaan Program kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 236 2021 menjadi 1.799.307. Kemudian mengalami lonjakan signifikan pasca pandemi covid 19 dari 2.159.169 di tahun 2022 menjadi 10.541.421 pada tahun 2024. Tabel 2.201 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah arus penumpang umum Bis 200 136 204 0 0 2 Jumlah arus penumpang angkutan umum Kereta Api 0 0 0 0 0 3 Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal laut 0 0 0 0 0 4 Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara 1,797,572 1,799,171 2,159,005 9,554,322 10,541,421 5 Jumlah Penumpang Angkutan Umum 1,797,772 1,799,307 2,159,169 1,834,727 10,541,421 Sumber : Dinas PUTRPP, 2025 Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang pada angkutan umum yang disebabkan adanya pademi CONID-19 pada tahun 2020. Akibat pandemi tersebut terjadi penutupan bandara, terminal dan seluruh operasional angkutan umum dihentikan selama kurang lebih 4 bulan. Pada tahun 2021, pandemic covid-19 sudah agak terkendali sehingga terjadi kenaikan jumlah penumpang walauun tidak terlalu siginfikan.
172. 02.Rasio Izin Trayek Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Tabel 2.202 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Izin Trayek Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah izin trayek yang dikeluarkan 123 0 0 0 NA 2 Jumlah Penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 NA 3 Rasio Izin Trayek 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 NA Sumber : Dinas PUTRPP, 2024 Rasio izjin trayek Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 rasio izin tratek sebesar 0,0003 dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 166 izin Pada tahun 2023 rasio izin trayek yang dikeluarkan sebesar 0,000 tidak ada izin trayek yang dikeluarkan sebesar 0 izin. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 237 Penurunan izin trayek yang dikeluarkan disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi diakibatkan banyaknya angkutan online yang lebih banyak digunakan masyarakat, selain itu pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 jumlah angkutan umum yang berhenti beroperasi juga bertambah.
173. 03.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan. Kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros untuk angkutan umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 428 kendaraan. Pada tahun 2024 jumlah uji KIR sebanyak 206 kendaaan. Tabel 2.203 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah uji KIR angkutan umum - 426 426 755 206 Sumber : Dinas PUTRPP, 2024
174. 04.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Pelabuhan, terminal atau bandara udara adalah sarana/tempat yang digunakan sebagai kegiatan pengusahaan untuk menaikkan dan menurunkan barang atau penumpang. Pelabuhan, terminal dan Bandar udara biasanya diperlukan bagi daerah-daerah untuk dapat berkembang karena kelancaran transportasi baik udara, laut maupun darat sangat bergantung pada ketersediaan sarana tersebut. Kabupaten Maros tidak memiliki terminal bus dan terminal laut. Yang terdapat di Kabupaten Maros hanya Terminal C yang melayani angkutan umum antar kecamatan dan desa. Kabupaten Maros memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di Kecamatan Mandai. Tabel 2.204 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pelabuhan laut 48 48 48 1 0 2 Jumlah Terminal Bus 1 1 1 1 1 3 Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 2 2 Total 50 50 50 4 3 Sumber : Dinas PUTRPP, 2024
175. 05.Persentase Layanan Angkutan Darat Layanan angkutan darat adalah jumlah masyarakat yang dapat dilayani dengan angkutan darat yang tersedia pada suatu wilayah atau daerah. Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Maros cukup kecil apabila dilihat dari jumlah penumpang yang harus dilayani. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat sebesar 36.97 %. menurun akibat adanya pandemi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 238 persentase layanan angkutan darat menurun sangat drastis hingga mencapai 11,00%. Pada tahun 2022 masih mengalami sedikit kenaikan sebesar 36.18%. Pada tahun 2024 mencapai nilai 29.77 %. Tabel 2.205 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Angkutan darat 410 420 525 16,986 710 2 Jumlah penumpang angkutan darat 1,109 1,209 1451 169,860 2,385 3 Persentase Layanan Angkutan Darat 36.97 34.74 36.18 10.00 29.77 Sumber : Dinas PUTRPP, 2025
176. 06.Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Maros setiap tahunnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR setiap tahun terus menurun, namun jumlah angkutan umum juga jumlahnya semakin sedikit. Pada tahun 2020 persentase kepemilikan KIR meningkat hingga mencapai 5.37 % disebabkan jumlah angkutan umum yang bertambah sedangkan Dinas Perhubungan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan maka pengujian KIR tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2024 persentase kepemilikan KIR menurun sangat signifikan hingga mencapai 55.98%. Hal ini disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi akibat pandemi sehingga yang tertinggal sebanyak 461 unit angkutan umum, dan keseluruhannya telah memiliki KIR. Tabel 2.206 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n 22 170 215 283 262 2 Jumlah angkutan umum pada tahun n 410 420 435 461 468 3 Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum 5.37 40.48 49.43 61.39 55.98 Sumber : Dinas PUTRPP, 2025
177. 07.Pemasangan Rambu-Rambu Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 239 Persentase pemasangan rambu di Kabupaten Maros telah mencapai 100%, namun ini untuk satu jenis rambu-rambu saja. Pada tahun 2020 jumlah rambu-rambu yang terpasang sebanyak 75.00 unit, kemudian pada tahun 2024 sebanyak 70.09 unit. Tabel 2.207 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n 150 160 133 99 82 2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia 200 200 150 120 117 3 Pemasangan Rambu-Rambu 75.00 80.00 88.67 82.50 70.09 Sumber : Dinas PUTRPP, 2025
178. 08.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan digunakan untuk kemampuan jalan tersebut untuk menampung jumlah kendaraan yang ada. Hal ini berhubungan dengan tingkat kemacetan jalan. Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan pada tahun 2020 sebesar 0.023% kemudian menurun hingga mencapai 0.043 % pada tahun 2024.Menurunnya rasio disebabkan jumlah panjang jalan yang tidak bertambah sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kemacetan di Kabupaten Maros akan semakin tinggi setiap tahunnya. Tabel 2.208 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jalan 1,032 1,032 1,032 1,294 1,239 2 Jumlah kendaraan 44,327 44,329 60,115 23,889 28,750 3 Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan 0.023 0.023 0.017 0.054 0.043 Sumber : Dinas PUTRPP, 2025
179. 09.Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/BandaraTerminal Pertahun Jumlah barang dan orang yang melalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar udara Hasanuddin. Meningkatnya jumlah barang yang terangkut pada tahun 2023 disebabkan kebijkaan pembukaan mobilitas barang dan jasa pacsa covid yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana banyak pergerakan barang yang terangkut melewati bandara Sultan Hasanuddin. Pergerakan barang ini adalah barang-barang yang di pesan masyarakat melalui aplikasi belanja online. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 240 Tabel 2.209 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Bandara Jumlah orang terangkut (Jiwa) 1797572 1799171 2159005 9553322 10,541,421 Jumlah barang terangkut (Ton) 143614485 5624916924 7031146155 185182882 94,544,279 2 Dermaga Jumlah orang terangkut (Jiwa) 1,797,572 1,799,171 2,159,005 9,553,322 0 Jumlah barang terangkut (Ton) 143,614,485 5,624,916,924 7,031,146,155 185,182,882 0 3 Terminal Jumlah orang terangkut (Jiwa) 350 370 417 268200 32,256 Jumlah barang terangkut (Ton) 111 144.8480241 149 147 6,914 4 Jumlah orang terangkut (Jiwa) 1798122 1799743.988 2159733 10867322 10,573,677 Jumlah barang terangkut (Ton) 143614596 5624917069 7031146354 186228829 94,551,193 Sumber : Dinas PUTRPP, 2024 2.1.4.4.1.16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
180. 01.Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi (IKM) Masayarakat di Tingkat Kecamatan Kelompok informasi masyarakat adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain Kelompok Informasi Masyarakat bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Jumlah KIM yangdibentuk sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Kabupaten Maros pada tahun 2024 telah melakukan pembentukan KIM pada setiap kecamatan yang ada sehingga cakupan pengembangan dan pemberdayaannya mencapai 100%. Tabel 2.210 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 14 14 14 14 14 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 241 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota 14 14 14 14 14 3 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros 2025
181. 02.Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan telekomunikasi adalah luas areal atau wilayah yang dapat terjangkau atau terlayani komunikasi dan telekomunikasi termasuk fasilitas internet. Dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, hampir seluruhnya telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sebesar 77.74% dengan luas wilayah yang tercover sebesar 1.258 km 2 , kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 48,40 % dengan luas wilayah tercover sebesar 698.53 km 2 . Cakupan layanan belum mencapai 100% dikarenakan adanya beberapa desa/kelurahan yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit untuk dilakukan pemasangan tower serta peralatan telekomunikasi seperti desa/kelurahan yang berada di areal ketinggian dengan akses yang cukup sulit serta di wilayah yang berada di lembah karst sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanakan komunikasi dengan baik. Tabel 2.211 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas wilayah yang tercoverage (km 2 ) 1.258,69 1,304.24 1,569.76 612.14 698.53 2 Luas wilayah keseluruhan (km 2 ) 1,619.12 1,619.12 1,619.12 1,443.80 1,443.80 3 Cakupan Layanan Telekomunikasi 77.74 80.55 96.95 42.40 48.38 Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros 2025
182. 03.Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Seluler Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (Smartphone). Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon selular menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 71.18 % dengan jumlah penduduk yang menggunakan HP sebanyak 273,810 orang. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang menggunakan HP meningkat sebanyak 264.867 orang dengan persentase sebesar 62.47 %. Seperti halnya listrik, HP juga saat ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Dengan semakin banyaknya fungsi HP tersebut maka masyarakat saat ini semakin banyak yang menggunakan HP. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 242 Tabel 2.212 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon 278,877 316,691 337,434 275,929 264867 2 Jumlah penduduk 391,774 396,924 403,774 410,669 423,990 3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon 71.18 79.79 83.57 67.19 62.47 Sumber : BPS Kab. Maros 2025
183. 04.Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan standard system global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket. Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi diakibatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang juga sangat besar. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Maros masih sangat kecil. Pada tahun 2020 proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 66 % dengan kata lain dari 86,636 jumlah RT di kabupaten Maros, 57,478 diantara telah memliki akses terhadap internet. Pada tahun 2024 proporsi semakin meningkat hingga mencapai 57 % dimana dari 105,998 RT terdapat 60 245 diantaranya telah memiliki akses internet. Semakin meningkatnya jumlah RT yang dapat mengakses internet disebabkan semakin bannyaknya sarana prasarana telekomunikasi yang tersedia, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maros. Tabel 2.213 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet 57,478 57,478 54,458 74,696 60245 2 Jumlah rumah tangga 86,636 88,145 89,628 102,675 105,998 3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet 0.66 0.65 0.61 0.73 0.57 Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros 2025
184. 05.Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Seperti halnya telepon dan internet, komputer adalah salah satu sarana yang diperlukan masyarakat kehidupan sehari-hari pada jaman sekarang ini. Hampir seluruh masyarakat sekarang ini memiliki komputer/laptop. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 sebesar 0,14% . Pada tahun 2024 proprosi RT yang menggunakan komputer pribadi meningkat hingga mencapai 10 %. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 243 Peningkatan jumlah RT yang menggunakan komputer pribadi disebabkan kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat, di era transformasi digital hampir seluruh kegiatan masyarakat berhubungan dengan internet yang memerlukan komputer sebagai perangkat penghubung. Tabel 2.214 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Jumlah rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi 12,439 10,806 11,669 10,278 10,798 2 Jumlah rumah tangga 86,636 88,145 89,628 102,675 105,998 3 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi 0.14 0.12 0.13 0.10 0.10 Sumber : Dinas KominfoSP Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
185. 01.Persentase Koperasi Aktif Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan.Persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 69.71%. Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif menurun hingga mencapai 69.71 %. Menurunnya persentase koperasi aktif pada tahun 2020 disebabkan karena jumlah koperasi aktif jumlahnya bertambah, yang mana hal tersebut akibat adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak koperasi yang berhenti beroperasi. Pada tahun 2024 persentase koperasi aktif cenderung stagnan sebesar 46.61 % Tabel 2.215 Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Koperasi Aktif 244 244 252 125 117 2 Jumlah seluruh koperasi 350 353 358 239 251 3 Persentase Koperasi Aktif 69.71 69.12 70.39 52.30 46.61 Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros 2025
186. 02.Persentase Usaha Mikro Dan Kecil Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: 1) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, 2) Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Livelihood, yakni usaha mikro yang sifatnya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 244 untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima, 2) Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Usaha mikro dan kecil Kabupaten Maros mendominasi jumlah UKM di Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100.00% dimana dari 17,500 UKM yang ada di Kabuapaten Maros, 17,500 diantaranya adalah usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100 % dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 17.500 unit. Tabel 2.216 Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah usaha mikro dan kecil 17,500 26,874 33,495 34,229 34,872 2 Jumlah seluruh UKM 17,500 27,188 33,980 34,454 34,954 3 Persentase Usaha Mikro dan kecil 100.00 98.85 98.57 99.35 99.77 Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros 2025 Walaupun persentase meningkat, jumlah UKM dan usaha mikro kecil pada tahun 2020 menurun. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak UKM yang berhenti beroperasi. Selain itu penurunan jumlah UMKM juga disebabkan adannya pendataan ulang yang dilakukan oleh DInas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kabupaten Maros terhadap UMKM yang aktif dan tidak aktif. Pada tahun 2021 pengaruh pandemic covid 19 masih ada dengan menurunnya persentasenya sebesar 98.85%. kemudian meningkat menjadi 99,35% pada tahun 2024.
187. 03.Persentase BPR/LKM Aktif Di Kabupaten aros Jumlah BPR/LKM yang aktif baru dapat dilihat pada tahun 2023, berjumlah 19 lembaga dari 19 lembaga yang ada. 2.1.4.4.1.18. URUSAN PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
188. 01.Jumlah Investor Berskala Nasional ({PMDN/PMA) Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor nasional baik PMDN maupun PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 35 investor, kemudian bertambah menjadi 134 investor pada tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah investor di kabupaten Maros sebanyak 35 investor. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 470 investor. Walaupun jumlah investor meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Maros bertambah banyak sesuai dengan potensi investasi yang tersedia. Hal ini disebabkan informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros sangat gencar, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan sudah tidak berbelit-belit lagi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 245 Tabel 2.217 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah Investor 35 134 142 950 470 Sumber : Dinas PMPTSP kab. Maros 2025
189. 02.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Nilai investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 5 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2021 jumlah investasi di Kabupaten Maros sebesar 5,6 trilyun. Pada tahun 2021 sebesar 4,9 trilyun. Pada tahun 2024 sebesar 112 trilyun Walaupun investasi yang ditanamkan oleh investor sifatnya multiyear, namun apabila dilihat dari nilai invstasi maka jumlah investasi tersebut masih sangat kecil. Tabel 2.218 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Sat uan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/P MA) 5,674, 866 31,809,848, 990,000 30,888,6 23, 531,353 90,007,3 13, 942,270 112,0 33,45 8,259 ,695 Sumber : Dinas BPS Prop Sulsel (ICOR MAMMINASATA), 2024 Masih kecilnya nilai investasi di Kabupaten Maros dikarenakan kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan yang berbelit-belit masih sangat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.
190. 03.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio daya serap tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan- perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Maros, baik dalam negeri maupun asing. Rasio tenaga kerja yang bekerja pada Penanaman Modal Asing (PMS)/Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) pada tahun 2020 sebesar 8,22. Pada tahun 2024 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 21.60 % menurun dari tahun 2023 yang sekitar 37.92. hal ini terjadi karena tenaga kerja maros banyak yang terserap di kota Makassar. Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan pergerakan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap operasional PMA/PMDN dan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 246 Tabel 2.219 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Realisasi PMDN tahun evaluasi 288 1,278 12,838 14,309 10,152 2 Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi 35 134 142 441 470 3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN % 8.22 9.54 90.41 37.92 21.60 Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros 2025
191. 04.Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Realisasi jumlah nilai investasi yang ditanamkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun pertunbuhan PMDN sebesar tumbuh sebesar 11,16% pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 diperkirakan kenakikan PMDN sebesar 12.00%. Pada tahun 2021 terjadi kontraksi sebesar -14,39%. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN sebesar 19,30%. Tabel 2.220 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Realisasi PMDN tahun evaluasi 5,674,866 31,809,848, 990,000 30,888,623, 531,353 90,007,313, 942,270 112,033,4 58,259,695 2 Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi 5,066,845 5,674,866 31,809,848, 990,000 30,888,623, 531,353 90,007,313, 942,270 3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Milyar Rupiah 12.00 560,539,069.52 -2.90 191.39 24.47 Sumber : DPMTSP Kab. Maros 2.1.4.4.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
192. 01.Persentase Organisasi Pemuda Aktif Organisasi pemuda adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organiasi pemuda di Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2023 sebanyak 160 organisasi dengan persentase organisasi yang aktif mencapai 100%. Dari data tersebut diketahui bahwa para pemuda di Kabupaten Maros memiliki keinginan dan kemampuan untuk berorganisasi yang cukup tinggi. Kondisi ini juga ditunjang dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan terhadap para pemuda di Kabupaten Maros. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 247 Tabel 2.221 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 147 147 160 Na na 2 Jumlah seluruh organisasi pemuda 147 147 160 Na na 3 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif % 100 100 100 Na na Sumber : Dispora Kab. Maros 2025
193. 02.Persentase Wirausaha Muda Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Secara nominal terjadi peningkatan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Maros dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang mana pada thun 2020 hanya berjumlah 309 wirausaha muda melonjak menjadi 8.323 pada tahun 2024, meskipun dari sisi persentase menurun disebabkan makin banyaknya jumlah seluruh wirusaha yang ada di kabupaten maros. Meningkatnya jumlah nominal wirausaha muda di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini efektif dalam meningkatkan minat usaha para pemuda, meskipun masih memerlukan upaya optimalisasi program pembinaan pada masa yang akan datang. Tabel 2.222 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah wirausaha muda 309 329 530 8,323 8,323 2 Jumlah seluruh wirausaha 3,600 3651 4,750 95,970 95,970 3 Persentase Wirausaha Muda % 8.58 9.01 11.16 8.67 8.67 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025
194. 03.Cakupan Pembinaan Olahraga Pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet, tim, dan olahraga secara keseluruhan. Berikut adalah cakupan utama dalam pembinaan olahraga: Jumlah cabang olahraga yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KONI kabupaten Maros sampai tahun 2026 berjumlah 36 cabang sehingga cakupan pembinaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 248 olahraga mencapai 100%. Ke-36 cabang olahraga tersebut telah mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Tabel 2.223 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina 27 27 37 36 36 2 Jumlah seluruh cabang olagraha yang ada/terdaftar 27 27 37 36 36 3 Cakupan Pembinaan Olahraga % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025
195. 04.Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Untuk menjadi pelatih yang resmi dan mendampingi olahragawan atau kelompok olahragawan dalam suatu pertandingan, pelatih tersebut haruslah memiliki sertifikat/lisensi kepelatihan. Tabel 2.224 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pelatih bersertifikat 77 77 77 157 151 2 jumlah seluruh pelatih 77 77 77 157 151 3 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi % 100 100 100 100 100 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025 Jumlah pelatih seluruh cabang olahraga di Kabupaten Maros sampai tahun 2024 sebanyak 151 orang. Keseluruhan pelatih tersebut telah memiliki sertifikat sehingga cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Maros sebesar 100%.
196. 05.Cakupan Pembinaan Atlet Muda Atlet adalah seseorang yang mahir dalam berolahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Pembinaan terhadap atlit muda pada tahun 2020 hingga mencapai 10,61% dengan jumlah atlet yang dibina sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah atlet pelajar yang dibina sebesar 15,63%. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 249 Tabel 2.225 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Sat 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah atlet pelajar yang dibina 45 46 70 55 55 2 jumlah seluruh atlet pelajar 424 424 500 352 352 3 Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 10.61 10.85 14.00 15.63 15.63 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025
197. 06.Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah atlet yang berprestasi dalam hal ini adalah atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kabupaten Maros memiliki 2 orang atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Sedangkan untuk tingkat regional atau Provinsi, jumlah atlet yang berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 terdapat 114 orang atlet yang memiliki prestasi pada tingkat propinsi dan nasional . Pada tahun 2023 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3 orang. Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional masih sangat kurang, hal ini disebabkan masih sangat minimnya sarana dan prasarana olahraga, khususnya di Kabupaten Maros yang memiliki standar untuk meningkatkan prestasi. Selain itu keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet hingga mencapai level nasonal juga belum berjalan dengan baik. Tabel 2.226 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Sat 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun 2 2 6 3 00 2 Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun 33 41 108 8 00 3 Jumlah Atlet Berprestasi Orang 35 43 114 11 00 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025
198. 07.Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Persentase cabang olahraga berprestasi mengacu pada proporsi cabang olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu di tingkat nasional atau internasional dibandingkan dengan total cabang olahraga yang ada. Untuk menghitung persentase ini, kita memerlukan data spesifik tentang jumlah cabang olahraga yang berprestasi dan jumlah total cabang olahraga yang diakui. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2020 persentase sebesar 35.56%. Pada tahun 2024 turun sebesar 23.08%. Kecilnya presentase cabang olahraga yang berprestasi lebih disebabkan jumlah even olahraga yang diselenggarakan sangat kurang pada tahun tersebut. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 250 Tabel 2.227 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian Sat 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun 10 12 12 6 6 2 Jumlah seluruh cabor 27 27 27 26 26 3 Persentase cabor berprestasi % 35.56 44.44 44.44 23.08 23.08 Sumber : Dispora Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.20. URUSAN STATISTIK
199. 01.Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi Sistem data dan statistik yang terintegrasi adalah sistem yang terhubung dengan seluruh sistem yang ada, dengan tujuan agar dapat memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat akan data dan statistik. Sejak adanya Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dimana dalam Permendagri tersebut dikatakan bahwa SIPD merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghimpun dan mengolah data bak makro maupun sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data telah mengoperasikan aplikasi SIPD tersebut, namun dikarenakan SIPD masih dalam proses pengembangan, maka pengoperasiannya belum berjalan maksimal. Tabel 2.228 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Tersedianya Sistem data Statistik Yang Terintegrasi 0 1 1 1 1 Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros 2025
200. 02.Buku Kabupaten Dalam Angka Untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Maros, Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maros telah menyusun suatu buku yang memuat informasi-informasi umum tentang kondisi Kabupaten Maros, baik dari segi ekonomi, sosial, pemerintahan, keuangan dan aspek-aspek lainnya yang dianggap penting. Tabel 2.229 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku “ Kabupaten Dalam Angka “ Kabupaten Maros Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Buku " Kabupaten Dalam Angka " ada ada ada ada ada Sumber : Dinas Kominfo kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 251
201. 03.Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seperti halnya buku “ Kabupaten Dalam Angka “, BPS bersama Pemerintah Kabupaten Maros juga menyusun buku yang memuat tentang kondisi perekenomian makro Kabupaten Maros. Dalam buku ini termuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, sektor-sektor yang menjadi struktur pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang menjadi penyebab melajunya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Tabel 2.230 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ada Ada Ada Ada ada Sumber : Dinas Kominfo SP kab. Maros 2025 Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakankinerja yang harus dilaksanakan pada urusan staistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 224 pelaksanaan urusan statistik melalui program penyediaan data dan informasi dan kerjasama dengan lembaga BPS maka Buku Maros Dalam Angka dan PDRB telah tersusun. Sedangkan sistem data statistik yang tersedia baik sektoral maupun data makro telah disusun dalam aplikasi SIPD. 2.1.4.4.1.21. URUSAN PERSANDIAN
202. 01.Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Selain menjalankan urusan komunikasi dan informatika, serta statistik, Diskominfo Kabupaten Maros juga melaksanakan urusan persandian. Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Tujuan pengelolaan persandian pengelolaan informasi yaitu informasi dengan dampak memiliki nilai yang penting bagi instansi, menghambat tugas pokok instansi, kerusakan aset organisasi tinggi pengaruhnya bagi instansi, terganggunya penyelenggaraan instansi dan menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah.Pada tahun 2024 Kabupaten Maros baru menerapkan sistem persandian terhadap seluruh proses keluar masuknya surat dalam lingkup Pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Tabel 2.231 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2025 1 Jumlah perangkat perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah 45 45 45 45 45 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 252 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2025 2 Jumlah total perangkat daerah 45 45 45 45 45 3 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Meggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.22. URUSAN KEBUDAYAAN
203. 01.Penyelenggaraan Seni dan Budaya Penyelenggaraan seni dan budaya merupakan upaya penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta karya seni di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan dan memajukan seni dan budaya kepada masyarakat luas. Berikut adalah cakupan utama dalam penyelenggaraan seni dan budaya: Seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit dipisahkan. Karena di setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga sebaliknya pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni.Penyelenggaraan festival seni dan budaya terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setiap tahun diselenggarakan 3-4 kali festival budaya. Pada tahun 2020 sebanyak 4 kali kemudian pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penyelenggaraan seni budaya menjadi 8 kali. Untuk tahun 2024 meningkat menjadi 9 kali. Tabel 2.232 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 4 8 9 9 Sumber : Disdikbud Kab. Maros 2025
204. 02.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan lainnya. Tabel 2.233 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 157 94 187 233 251 2 Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 411 411 335 386 360 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 253 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%) 38.20 22.87 55.82 60.36 69.72 Sumber: Disdikbud Kab. Maros 2025 Benda, Situs dan kawasan yang dilestarikan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahu 2021 jumlah item yang telah dilestarikan sebanyak 157 item, sehingga benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 38,20%. Pada tahun 2024 kawasan cagar budaya yang dilestarikan naik sebesar 69.72%.
205. 03.Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Untuk menyandang predikat cagar budaya, suatu benda yang diduga cagar budaya harus melalui serangkaian proses sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Proses tersebut meliputi pendaftaran, pengkajian, dan akhirnya penetapan. Selain itu, cagar budaya juga harus melewati proses pemeringkatan Pada tahun 2020 karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi sebanyak4 item. Pada tahun 2024 terdapat 7 karya budaya dilakukan inventarisasi karya budaya.peningkatan ini terjadi karena makin banyaknya kegiatan revitalisasi oleh tim cagar budaya yang telah dibentuk oleh dinas terkait. Tabel 2.234 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi 4 4 6 6 7 Sumber : Dinas P & K Kab. Maros 2025
206. 04.Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sejak tahun 2020 sebanyak 83 cagar budaya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertambah menjadi 94 cagar hudaya. Pada tahun 2024 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara sebesar 251. Tabel 2.235 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu 83 94 94 233 251 Sumber : Dinas P & K Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.23 .URUSAN PERPUSTAKAAN
207. 01.Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Perpustakaan adalah tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Selain kumpulan buku RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 254 tercetak, sebagian buku dan koleksinya dalam bentuk digital (bentuk data yang bias diakses lewat jaringan computer). Kabupaten Maros memiliki perpustakaan daerah yang cukup representif dan memiliki cukup banyak koleksi buku. Jumlah kunjungan pengunjung di perpustakaan baik yang diperputakaan daerah maupun perpustakaan yang berada di sekolah-sekolah pada tahun 2020 sebesar 0,08% dengan jumlah pengunjung 24,475 orang. Jumlah kunjungan sedikit naik pada tahun 2021 hingga mencapai 0.13 %. Menurunnya kunjungan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena menurunnya minat baca masyarakat, namun dikarenakan ditutupnya seluruh fasilitas umum, termasuk peprustakaan akibat adanya pandemic COVID-19. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pengunjung dibanding tahun sebelumnya dari 93 % menjadi 23 %. Tabel 2.236 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 24,475 32,229 40,708 240,670 61,381 2 Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 290,350 254,140 255,990 257,830 264,309 3 Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 0.08 0.13 0.16 0.93 0.23 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024
208. 02.Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Koleksi buku yang tersedia di Kabupaten Maros cukup banyak. Pada tahun 2020 koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 0,41 yang berarti setiap 1 judul buku terdiri dari 2 eksemplar buku. Koleksi buku yang tersedia kemudian meningkat dengan pesat pada tahun 2024, dimana perbandingan perbandingan 1 judul buku terdiri 2 eksemplar buku (rasio 0,44). Berdasarkan data tersebut, diketahui perpustakaan Kabupaten Maros memiliki koleksi judul buku yang cukup banyak, namun jumlah eksemplar buku yang cukup sedikit. Tabel 2.237 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 14,606 14,750 16,140 17,579 33,917 2 Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakan daerah 35,973 40,973 49,263 39,952 74,198 3 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 0.41 0.36 0.33 0.44 0.46 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024
209. 03.Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan jumlah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Ditambah dengan perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan pada RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 255 tahun 2020 sejumlah 376 perpustakaan. Pada tahun 2021 jumlah perpustakaan bertambah 17 perpustakaan yaitu perpustakaan khusus ibu dan anak sehingga jumlah perpustakaan sebanyak 376 unit. Pada tahun 2024 bertambah menjadi 527 unit. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka rasio perpustakaan tentunya semakin menurun. Pada tahun 2020 sebesar 0,96. Pada tahun 2024 rasio perpustakaan sebesar 1.24. Berdasarkan hal tersebut jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros dalam hal jumlah dirasakan sangat memadai untuk melayani masyarakat Kabupaten Maros. Tabel 2.238 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perpustakaan 376 393 488 375 527 2 Jumlah Penduduk 391,774 396,924 410,669 353,121 423,990 3 Rasio perpustakaan per satuan penduduk 0.96 0.99 1.19 1.06 1.24 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024
210. 04.Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Minat baca penduduk Kabupaten Maros menjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnnya. Pada tahun 2020, rata-rata pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 67 orang per hari, kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 89 orang per hari. Sedangkan pada tahun 2023 rata-rata pengunjung melonjak mencapai 659 pengunjung perhari. Grafik 2.143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rata-rata Jumlah Pengunjung Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024
211. 05.Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 256 memiliki sertifikat yang terdapat pada perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebanyak pada tahun 2020 sebanyak 6 orang. Pada tahun 2023 6 orang. Tabel 2.239 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat 6 6 9 6 9 2 Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis an penilai 6 7 9 6 9 3 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat 100 85.71 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024 2.1.4.4.1.24. URUSAN KEARSIPAN
212. 01.Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tabel 2.240 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku 45 45 45 39 39 2 Jumlah perangkat daerah 45 45 45 39 39 3 Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2023 Pengelolaan arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Pengelolaan arsip pada Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros sampai tahun 2023 telah mencapai 100%, artinya seluruh OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku.
213. 02.Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Untuk meningkatan kualitas pengelola arsip maka telah diadakan beberapa kegiatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Maros. Kegiatan tersebut antara lain Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 257 Pengelolaan Arsip Secara Baku bagi aparat pengelola arsip di setiap OPD. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pengelolaan arsip OPD dapat lebih baik lagi kedepannya. Tabel 2.241 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kerasipan 5 0 5 4 5 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2024 LAYANAN URUSAN WAJIB PILIHAN 2.1.4.4.1.25. URUSAN PARIWISATA
214. 01.Kunjungan Wisata Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa objek wisata yang cukup terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Objek wisata tersebut telah dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kunjungan wisata secara umum mengalami peningkatan selama kurun waktu 2 tahun terakhir capaian kunjungan wisatawan selalu melebih target yang ditetapakan. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Tabel 2.242 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah capaian kinerja kuncungan wisata se kabupaten/kota 238,456 219,392 197,626 842,233 842,233 2 Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kabupaten/kota 544,710 282,033 242,834 550,000 700,000 3 Kunjungan Wisata 43.78 77.79 81.38 153.13 120.319 Sumber : Dispapora Kab. Maros 2025 Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisata kembali naik sebesar 842,233 orang. ha tersebut tak terlepas dari upaya promosi yang telah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Maros
215. 02.Lama Kunjungan Wisata Walaupun Kabupaten Maros memiliki objek wisata yang cukup terkenal yang banyak jumlahnya, namun dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar serta menjadi wilayah perlintasan untuk menuju ke kabupaten lain, maka hampir seluruh wisatawan, utamanya mancanegara hanyak berkunjung selama 1 hari, sedangkan wisatawan yang berkunjung lebih dari 1 hari adalah wisatawan domestik yang melakukan kegiatan outbond dalam kawasan objek wisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 258 Melihat cukup banyaknya objek wisata di Kabupaten Maros, utamanya wisata alam dan cagar budaya, maka rata-rata pengunjung berkunjung di Kabupaten Maros sebanyak 1 – 2 hari. Grafik 2.144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : Disbudpar Kab. Maros 2025
216. 03.PAD Sektor Pariwisata Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Objek-objek wisata yang ada utamanya Taman Wisata Alam Bantimurung dan Rammang-Rammang merupakan objek yang banyak dikunjungi wisatawan. Tabel 2.243 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata PAD Sektor Pariwisata (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 PAD Sektor Pariwisata 4,787,522, 000 4,484,627, 000 4,941,240, 500 28,764, 950,560 3,900,000,000 2 Total PAD 219,157, 661,571 303,957, 119,011 269,177, 753,027 300,904, 517,664 302,040,074,230 3 PAD Sektor Pariwisata 2.18 1.48 1.84 9.56 1.29 Sumber : Disbudpar Kab. Maros 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir (2020 – 2024). Terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 9,56 % dari total keselurahan PAD Kabupaten Maros dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 1,8 %, namun pada tahun 2024 proporsi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Pemkab Maros kembali menurun menjadi 1,29 % pada tahun 2025. Secara umum kinerja PAD Kabupaten Maros belum dapat menyamai kinerja PAD sebelum Pandemi COVID, salah satu faktor yang 1 1 1 1 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2020 2022 2022 2023 2024 Lama Kunjungan Wisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 259 menyebabkan hal tersbut terjadi adalah makin banyaknya tempat wisata yang menarik di kabupaten/kota sekitar Kabupaten Maros. 2.1.4.4.1.25. URUSAN PERTANIAN
217. 01.Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor pertanian sangat penting bagi PDRB karena kontribusinya yang signifikan, khususnya sebagai penyedia pangan dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah. Di Kabupaten Maros Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 49 % menjadi 57 % pada tahun 2021, namun terjadi trend penurunan dari tahun 2022 sebesar 48 % menjadi 42 % pada tahun 2024. Ini menujukkan perubahan struktur ekonomi kabupaten maros yang agraris menuju ke sektor ekonomi berdaya saing tinggi seperti barang dan jasa. Grafik 2.145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS 2025
218. 02.Kontribusi Sektor Kelompok tani Terhadap PDRB Di Kabupaten Maros kontribusi sector kelompok tani terhadap PDRB menunjukkan kondisi stabil diman sejak tahun 2020 sektor kelompok tani menyumbang 100 % terhadap keseluruhan Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal daerah. Tabel 2.244 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani (ton) 437,041 521,791 363,788 360,730 423,322 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal di daerah 437,041 521,791 363,788 360,730 423,322 Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 260 Sumber : BPS 2025
219. 03.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya per hektar mengacu pada jumlah hasil panen yang diperoleh dari satu hektar lahan pertanian. Produktivitas ini sangat penting dalam menentukan tingkat ketersediaan pangan, efisiensi produksi, dan kesejahteraan petani. Produktivitas padi bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti varietas padi, kondisi tanah, praktik pertanian, dan iklim. Rata-rata produktivitas padi di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkisar antara 4 hingga 6 ton per hektar. Dengan praktik pertanian modern dan penggunaan varietas unggul, produktivitas dapat mencapai lebih dari 7 ton per hektar. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama selain padi. Produktivitas jagung juga bervariasi berdasarkan faktor yang sama dengan padi. Tabel 2.245 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton) 437,041 521,791 363,788 360,730 423,322 - Padi Sawah 308,439 314,335 266,059 260,719 297,029 - Padi Ladang 10,937 10,188 1,142 210 99,754 - Jagung 66,159 146,200 87,012 88,249 99,754 - Kedelai 572 461 293 152 243 - Kacang Tanah 2,722 2,802 2,777 2,258 2,281 - Kacang Hijau 279 273 9 26 11 - Ubi Kayu 17,770 16,605 6,081 8,625 21,820 - Ubi Jalar 30,162 30,927 415 490 2,184 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani (ton) 437,041 521,791 363,788 360,730 423,322 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal di daerah 437,041 521,791 363,788 360,730 423,322 Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 261 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Luas Areal Tanam Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ha) 64,786 81,177 62,214.00 56,865.00 64,325 - Padi Sawah 48,436 48,011 48,170.00 44,178.00 49,875 - Padi Ladang 2,760 2,807 125.00 125.00 - Jagung 11,287 28,108 11,981.00 11,131.00 12,684 - Kedelai 293 232 158.00 90.00 152 - Kacang Tanah 1,029 1,047 953.00 777.00 909 - Kacang Hijau 255 241 59.00 158.00 102 - Ubi Kayu 587 610 699.00 364.00 545 - Ubi Jalar 139 121 69.00 42.00 58 3 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya Per Hektar 6.75 6.43 5.85 6.34 6.58 Sumber : DPKP Kab. Maros 2025 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pengusahaan pertanian strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Padi merupakan produk unggulan di sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dan bahan pangan lainnya pada tahun 2020 sebesar 6.75 ton/ha, kemudian menurun hingga mencapai 6,43 ton/ha pada tahun 2021. Pada tahun 2022 produktvitas menurun hingga mencapai 5,63 ton/ha. Pada tahun 2024 produktvitas naik hingga mencapai 6,58 ton/ha. Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan agar produktivitas pertanian naik adalah faktor luasan area tanam serta perubahan iklim.
220. 04.Cakupan Bina Kelompok Tani Unsur utama dalam pengelolaan pertanian adalah petani itu sendiri. Untuk meningkatkan produksi selain pengolahan lahan, kemampuan petani pun juga harus ditingkatkan. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah terus naik hingga tahun 2023 dari 90 di tahun 2020 menjadi 145 di tahun 2024. Persentasenyapun meningkat dari 6.93% di tahun 2020 menjadi 10.51 % di tahun 2024. Bantuan yang diberikan kepada petani sifatnya bermacam-macam, baik berupa bantuan alsintan, bibit, pupuk bahkan bantuan modal untuk pemasaran hasil pertanian. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 262 Tabel 2.246 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelompok tani yang mendapat bantuan pemda 90 99 120 145 145 2 Jumlah Kelompok tani 1,299 1,299 1,356 1,356 1,379 3 Cakupan bina kelompok tani 6.93 % 7.62 % 8.85% 10.69% 10.51% Sumber : DPKP Kab. Maros 2025
221. 05.Kebutuhan Pangan Utama Kebutuhan Pangan utama adalah nilai total daripada kebutuhan pangan utama masyarakat yaitu beras di suatu daerah, angka ini dibutuhkan sebagai basis perencanan poduksi pangan di suatu daerah . Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Maros menyebabkan Kebutuhan akan paangan utama menjadi meningkat, seperti yang dapat dilihat pada grafik dibawah : Grafik 2.146 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Sumber : DPKP Kab. Maros 2.1.4.4.1.27. URUSAN PERDAGANGAN
222. 01.Ekspor Bersih Perdagangan Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wialyah ekonomi Kabupaten Maros, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili wilayah lain, baik itu kabupaten lain dalam satu propinsi ataupun propinsi lain, ataupun luar negeri. Termasuk pula ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar, awak kapal yang singgah dan sebagainya. Pada tahun 2020 nilai ekspor bersih sebesar -334,04 Milyar rupiah, kemudian pada tahun 2021 ekspor bersih sebesar 593,52 Milyar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan ekspor sebesar 1.937,70Milyar. 42.194 42.749 43.486 43.730 44.544 41.000 41.500 42.000 42.500 43.000 43.500 44.000 44.500 45.000 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 263 Tabel 2.247 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Eskpor 6.645.092.100.0 5.233.472.415.57 8.106.688.865.62 6.030.542.960.41 1.937.701.569.141 2 Impor 0 0 0 0 0 3 Ekspor Bersih 6.645.092.100.0 5.233.472.415.57 8.106.688.865.62 66.030.542.960.41 1.937.701.569.141 Sumber : BPS Kab. Maros 2025
223. 02.Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Kelompok pedagang/usaha informal yang telah mendapatkan bantuan pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam rangka membantu meningkatkan produksi dan pendapatan pedagang. Pada 2020 jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.328 pedagang dengan cakupan 78,49%. Makin meningkatnya upaya pembinaan pedagang dan usaha informal di Kabupaten Maros menyebabkan meningkatnya jumlah pedagang yang menrima bantuan dari Pemerintah pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5,264 kelompok pedagang Pada tahun 2023 pedagang yang mendapatkan bantuan sebanyak 5.264 pedagang dengan cakupan 100%. Tabel 2.248 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda 4,328 6,662 5,264 5,264 5,264 2 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal 5,514 6,662 5,264 5,264 5,264 3 Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal 78.49% 100 % 100 % 100 % 100% Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.28. URUSAN PERINDUSTRIAN
224. 01.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kelompok pengrajin merupakan bagian dari dunia usaha yang sangat penting untuk perkembangan industri, utamanya industri kecil dan menengah. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengrajin maka diperlukan bantuan dari Pemerintah Derah baik berupa bantuan modal, maupun bantuan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk. Jumlah kelompok pengrajin yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pengarjin sebesar 75% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 264 Tabel 2.249 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemda 8 28 38 128 0 2 Jumlah kelompok pengrajin 8 28 38 140 0 3 Cakupan bina kelompok pengrajin 100.00 100.00 100.00 91.43 0 Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros 2025 Cakupan bina kelompok pengarajin menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebbakan Pemerintah Kabupaten Maros yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan beberapa bantuan terhadap pengrajin yang memiliki potensi yang baik, berupa peningkatan kapasitas pengrajin dalam rangka penungkatan kualitas produk, kemudian bantuan pengemasan produsk yang dihasilkan pengrajin. 2.1.4.4.1.29. URUSAN TRANSMIGRASI
225. 01.Persentase Transmigran Swakarsa Transmigrasi swakarsa adalah adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Tabel 2.250 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah transmigran swakarsa 50 100 90 90 90 2 Jumlah transmigrasi 150 150 150 150 150 3 Persentase Transmigran Swakarsa 33.33 % 66.67 % 60.00 % 60.00 % 60.00 % Sumber : DisnakerTrans Kab. Maros 2024 Lokasi transmigrasi saat ini yang berada di Kabupaten Maros hanya satu yaitu yang terletak di Kecamatan Tompobulu. Jumlah rumah tangga yang menempati lokasi tersebut awalnya 150 KK, namun pada saat ini belum dilakukan pendataan kembali. Tipe transmigrasi yang ada di Kabupaten Maros bukan termasuk transmigrasi swakarsa, sehingga persentase transmigran swakarsa hingga tahun 2024 sebesar 60%. 2.1.4.4.1.30. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
226. 01.Produksi perikanan Produksi sektor perikanan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang sangat baik, bahkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan Kabupaten Maros meliputi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 265 perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan oleh nelayan. Produksi perikanan Kabupaten Maros terbagi atas produksi perikanan laut dan perikanan budidaya. Capaian produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 123.27% kemudian meningkat hingga mencapai 114.96% pada tahun 2024. Berdasarkan tabel dibawah diperoleh data bahwa produksi perikanan budidaya di Kabupaten Maros sangat besar apabila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Tabel 2.251 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Persentase Produksi Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah produksi ikan (Ton) 38,085 46,578 48,643.4 55,897.30 64,257.53 2 Target Produksi ikan daerah (Ton) 30,895 31,497 2,754.0 34,127.00 55,897.30 3 Persentase Produksi perikanan (%) 123.27 147.88 148.51 163.79 114.96 Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros 2025 Tabel 2.252 Produksi Perikanan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perikanan Tangkap 13,052 19,577 20,234 26,072 33,548 2 Perikanan Budidaya 16,164 11,870 19,476 15,976 30,708 Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros 2025
227. 02.Konsumsi Ikan Konsumsi ikan adalah jumlah ikan (kg) yang dikonsumsi oleh masyarakat pertahunnya. Konsumsi ikan ini berhubungan kesehatan seperti meningkatkan kemampuan otak, dapat mencegah serangan penyakit, dan beberapa manfaat lainnya. Seperti halnya produksi ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Maros juga telah mencapai 100%, apabila dihitung dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu makanan pokok dan menu favorit masyarakat Kabupaten Maros. Tabel 2.253 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Jumlah konsumsi ikan (Kg) 41.68 42.13 43.21 45.21 51.16 2 Target konsumsi ikan daerah (Kg) 41.68 41.35 42.54 42.95 43.36 3 Konsumsi Ikan 100.00 101.89 101.57 105.26 117.99 Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 266
228. 03.Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah. Jumlah kelompok nelayan di Kabupaten maros sebanyak 316 kelompok hingga tahun 2020, dimana dari total kelompok nelayan tersebut jumlah kelompok yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 123 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 38.92 % dengan jumlah kelompok yang menerima bantuan sebanyak 296 kelompok, pada tahun 2024 cakupan meningkat hingga mencapai 61.40 % dengan jumlah kelompok yang telah menerima bantuan sebanyak 70 kelompok. Tabel 2.254 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda 123 45 55 65 70 2 Jumlah kelompok nelayan 316 100 106 112 114 3 Cakupan bina kelompok nelayan 38.92 45.00 51.89 58.04 61.40 Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros 2025 Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan nelayan, sehingga setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM nelayan maupun bantuan sarana prasarana baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya. Beberapa bantuan yang diberikan adalah bantuan jaring tangkap dan bibit ikan.
229. 04.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Jumlah produksi ikan di Kabupaten Maros seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dari produksi ikan tersebut tentu tidak semuanya berasal dari sektor perikanan budidaya, namun juga berasal dari sektor perikanan tangkap, dalam hal ini kontribusi kelompok nelayan. Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 42.44 %, kemudian pada tahun 2021 menurun hingga mencapai 25.48 %. Walaupun persentase produksi mengalami penurunan, namun jumlah produsksi perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 jumlah produksi sebesar 46,578 ton kemudian meningkat hingga mencapai 55,897 ton pada tahun 2022. Turunnya persentase produksi kelompok nelayan disebabkan produksi ikan di daerah lebih banyak dihasilkan oleh perikanan budidaya. Pada tahun 2024 produksi perikanan kelompok nelayan turun sedikit menjadi 31.40 %. Tabel 2.255 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan 16,164 11,870 19,476 15,976 20,181 2 Jumlah produksi ikan di daerah 38,085 46,578 55,897 48,637 64,260 3 Produksi perikanan kelompok nelayan 42.44 25.48 34.84 32.85 31.40 Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 267
230. 05.Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman Potensi lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelangsungan dan tak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen di tahun berikutnya. Produksi tangkapan ikan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 83.33 % kemudian meningkat menjadi 93.75% pada tahun
231. 2023.Meningkatnya proporsi tangkapan disebabkan jumlah tangkapan ikan juga mengalami peningkatan namun masih dalam batasan yang aman. Tabel 2.256 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tangkapan ikan 13,052 19,577 20,234 26,072 33,549 2 80 % dari tangkapan maksimum lestari 15,662 23,179 23,147 27,810 44,730 3 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman 83.33 84.46 87.41 93.75 75.00 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros 2025 2.1.4.4.1.31.PENUNJANG URUSAN A. Perencanaan Pembangunan
232. 01.Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. RPJPD Kabupaten Maros disusun pada tahun 2005 dan berlaku hingga tahun 2025. RPJPD Kabupaten Maros ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Tabel 2.257 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA ada ada ada ada ada Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025
233. 02.Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 268 serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Tabel 2.258 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA ada ada ada ada ada Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025
234. 03.Tersedianya Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan, 2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tabel 2.259 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA ada ada ada ada ada Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025
235. 04.Tersedianya Dokumen RTRW Yang Ditetapkan Dengan PERDA Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2012 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW, namun sampai dengan tahun 2020 dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum memiliki status legalitas. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042. Tabel 2.260 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten MarosTahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA ada ada ada ada ada Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 269
236. 05.Penjabaran Konsistensi Porgram RPJMD Dalam RKPD Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program-program yang telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD haruslah tertuang dalam dokumen RKPD dan dijadikan acuan dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya oleh seluruh pihak, utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahun 2020 penjabaran konsistensi RPJMD kedalam RKPD sebesar %. Pada tahun 2019 disebabkan karena adanya perampingan program dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros maka konsistensi RPJMD ke dalam RKPD meningkat sebesar 92.50%. Pada tahun 2023. Jumlah program yang dimasukkan dalam RKPD besarannya berfluktuasi disebabkan program- program yang dimasukkan tersebut merupakan program prioritas yang dilaksanakan pada tahun berkenan dan menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD pada tahun tersebut. Tabel 2.261 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah porgram RKPD tahun berkenan 220 240 160 158 148 2 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan 233 240 160 160 160 3 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD 94.42 100.00 100.00 98.75 92.50 Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025
237. 06.Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan yang harus digunakan dalam penyusunan APBD, dimana seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam APBD haruslah tercantum juga dalam RKPD. Tabel 2.262 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD Kabupaten Maros 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah program dalam APBD tahun berkenan 220 240 143 141 136 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 270 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah program dalam RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan 233 240 160 160 149 3 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD 94.42 100.00 89.38 88.13 91.28 Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025 Pada tahun 2020 penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 94.42%, kemudian meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada program yang dilaksanakan dalam APBD yang tidak termuat dalam dokumen RKPD. Pada tahun 2024 penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD sebesar 91.28%. B. Keuangan
238. 01.Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selama 5 (lima) tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Tabel 2.263 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Maros 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah
239. 02.Persentase SILPA Sisa Lebih Penggunaan Anggaraan (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Persentase SILPA Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 persentase SILPA sebesar 2.77 %, kemudian menurun hingga menjadi 5.80 % pada tahun 2024. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 271 Rendahnya serapan anggaran daerah yang berujung pada SiLPA yang tinggi disebabkan oleh pelampauan perolehan pendapatan daerah dari proyeksi yang ditentukan. Disamping itu, tidak terlaksananya kegiatan serta terlambatnya transfer dana dari pemerintah pusat juga mempengaruhi besaran serapan anggaran. Tabel 2.264 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase SILPA (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Total SILPA 40,285, 438,878 39,857, 579,167.59 119,112, 762,521 119,112, 762,521 97,913,028,143 2 Total APBD 1,456,868, 058,842 1,449,473, 299,517 1,308,483, 705,620 1,604,151, 161,593 1,687,019,643,138 3 Persentase SILPA 2.77 2.75 9.10 7.43 5.80 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros 2025
240. 03.Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Jumlah Program Kegiatan yang tidak terlaksana di Kabupaten Maros tahun 2021 ada 8 dari 173 program dan kegiatan, kemudian naik menjadi 17 kegiatan pada tahun 2023 dan 6 Program/kegiatan pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa efektiftas perencanaan sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Maros. Tabel 2.265 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan 0 8 0 17 6 Total program dalam APBD 149 173 143 208 145 Persentase Program/kegiatan Yang Tidak Terlaksana 0.00 4.62 0.00 8.17 4.14 Sumber : BKAD Kab. Maros 2025
241. 04.Persentase Belanja Pendidikan (20 %) Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen kebijakan yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan. Alokasi dana pendidikan Kabupaten Maros mencapai lebih 20% dari total APBD Kabupaten Maros, dimana pada tahun 2020 persentase belanja pendidikan sebesar 6,69% dengan jumlah belanja sebesar 90,318,674,037 milyar, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 27.92% dengan jumlah belanja sebesar 454 milyar. Belanja pendidikan ini banyak digunakan pada pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 272 Tabel 2.266 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Pendidikan 20 % (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 N o Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah belanja bidang urusan pendidikan 97,398, 612,263 102,844, 855,371.8 8 92,824, 656,900 453,410, 896,057 471,083,200,658 2 Total APBD 1,456,868 , 058,842 1,449,473, 299,517 1,308,483 , 705,620 1,604,151 , 161,593 1,687,019,643,13 8 3 Persentase Belanja Pendidikan 20 % 6.69 7.10 7.09 28.26 27.92 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros 2025
242. 05.Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persentase belanja kesehatan sebesar 10% adalah pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat. Persentase belanja kesehatan pada tahun 2020 sebesar 10,8 % kemudian meningkat hingga mencapai 19,9 % pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2021 disebabkan adanya pendemi COVID-19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran dalam rangka penanganan pendemi tersebut dalam sektor kesehatan. Tabel 2.267 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Kesehatan 10% (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah belanja bidang urusan kesehatan 141,904 197,412 244,464 224,311 335,110,550,4 98 2 Total APBD 1,394,62 8 1,456,86 8 1,449,47 3 1.558,03 8 1,687,019,643,13 8 3 Persentase Belanja Kesehatan 10 % 10.18 13.55 16.87 14.40 19.86 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 273
243. 06.Penetapan APBD Penyusunan dan penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Tabel 2.268 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Penetapan APBD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2023 1 Penetapan APBD tepat tepat tepat tepat tepat Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros 2025 Persentase pajak dan retribusi pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 98.08% persen dengan total pendapatan 169 Milyar Rupiah.
244. 07.Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD. Sejak tahun 2020 proporsi jumlah belanja langsung dengan belanja tidak langsung cendrung berimbang 43 % belanja langsung dan 48 % Belanja tidak langsung. begitupun tahun 2021 dimana persentase belanja langsung 43 % sementara belanja tidak langsung 49 % . proporsi yang berimbang tersebut terjadi sampai di tahun 2022 dimana jumlah belanja langsung mencapai angka 90 % sementara belanja tidak langsung hanya berada pada persentase 10 %, begitupula ditahun tahun selanjutnya dimana pada tahun 2024 jumlah belanja langsung tetap berada pada persentase 90 % dan belanja tidak langsung masih pada persntase 10 % dari total APBD. hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pembangunan mulai dari tahun 2022 berfokus langsung pada program/kegiatan yang telah di anggarakan. Tabel 2.269 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Belanja Langsung 649,974,635,039 635,075,197,697.30 1,405,221,973,486.00 1,451,116,124,993.00 1,526,987,327,038.00 2 Jumlah Belanja tidak langsung 713,663,328,909 720,750,561,668.93 152,816,684,800.00 153,035,036,600.00 160,032,316,100.00 3 Total APBD 1,456,868,058,842.00 1,449,473,299,517.00 1,308,483,705,620.22 1,604,151,161,593.00 1,687,019,643,138.00 4 Persentase Belanja langsung 44.61 43.81 107.39 90.46 90.51 5 Persentase Belanja tidak langsung 48.99 49.72 11.68 9.54 9.49 Sumber : BKAD 2025 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Belanja Langsung 649,974,635,039 635,075,197,697.30 1,405,221,973,486.00 1,451,116,124,993.00 1,526,987,327,038.00 2 Jumlah Belanja tidak langsung 713,663,328,909 720,750,561,668.93 152,816,684,800.00 153,035,036,600.00 160,032,316,100.00 3 Total APBD 1,456,868,058,842.00 1,449,473,299,517.00 1,308,483,705,620.22 1,604,151,161,593.00 1,687,019,643,138.00 4 Persentase Belanja langsung 44.61 43.81 107.39 90.46 90.51 5 Persentase Belanja tidak langsung 48.99 49.72 11.68 9.54 9.49 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 274
245. 08.Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Jika melihat data 4 tahun terakhir terjadi trend penurunan dana bagi hasil kabupaten kota dan Desa. Di tahun 2020 sempat mencapai 5,99 % namun kemudian menurun menjadi 4,66 % di tahun 2022, meski kembali naik menjadi 4, 83% pada tahun 2023 namun kembali menurun menjadi 3,95 % pada tahun 2024. Trend penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten maros masih perlu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Desa dan Kota. Grafik 2.147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 Sumber : BKAD 2024 C. Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
246. 01.Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai tersebut. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020 - 2024 adalah 20 jam pelajaran setiap tahunnya. Tabel 2.270 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 20 20 20 20 20 Sumber : BKPSDM Kab. Maros 2025 Pendidikan dan pelatihan dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS, diklat dalam jabatan, diklat kepimpinan untuk setiap tingkatan, diklat fungsional, serta diklat teknis.
247. 02.Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal ASN adalah pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh ASN, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau menduduki suatu jabatan. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan 4,78 5,99 4,66 4,83 3,95 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2019 2020 2021 2022 2023 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan desa Linear (Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan desa) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 275 dan pelatihan formal di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 68.29 %, lalu pada tahun 2024 sebesar 91.77 %. Tabel 2.271 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4,541 4,625 6,016 6,248 6,346 2 Jumlah ASN 6,650 6,363 6,614 6,666 6,915 3 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 68.29 72.69 90.96 93.73 91.77 Sumber : BKPSDM Kab. Maros 2025 Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan menunjukkan bahwa pengembangan SDM ASN di Kabupaten Maros menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Maros, sehingga diharapkan nantinya ASN yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing.
248. 03.Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diberikan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian , keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur. Total pejabat yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2020 sebanyak 278 orang dengan persentase sebesar 32.99 %, kemudian naik pada tahun 2024 dengan persentase 90.18 %. Adanya kenaikan jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan disebabkan kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM aparatur semakin besar. Tabel 2.272 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 278 258 491 493 505 2 Jumlah total jabatan 842 797 766 540 560 3 Persentase Pejabat ASN Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 32.99 32.37 64.10 91.30 90.18 Sumber : BKPSDM Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 276
249. 04.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Tabel 2.273 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah 36 36 32 31 33 Sumber : BKPSDM Kab. Maros 2025
250. 05.Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas: jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tabel 2.274 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah 175 174 161 158 167 Sumber : BKPSDM Kab. Maros 2025
251. 06.Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas: jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama; jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Tabel 2.275 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional 2,88 3090 3,187 3,050 4,636 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 277 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Tertentu Pada Instansi Pemerintah Sumber : BPKA BKPSDM Kab. Maros 2025 D. Pegawasan
252. 01.Persentase Tindak lanjut Temuan Tindak lanjut temuan adalah aktivitas auditil dalam rangka memenuhi rekomendasi pemeriksa yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan sifatnya bermacam- macam, sesuai dengan hasil temuan, baik berupa tindak lanjut secara administrasi maupun perbaikan sistem sehingga nantinya akan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 sebesar 72.00 % dimana dari 625 temuan, hanya 450 temuan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase yaitu sebesar 65.68 %, dimana dari 338 temuan pada tahun 2024, 222temuan telah ditindaklanjuti. Walaupun telah menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat 75,86% temuan yang belum ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari OPD dalam menindak lanjuti temuan yang ada kemudian rotasi pegawai yang menyebabkan adanya kesulitan dalam memperoleh data temuan yang akan ditindaklanjuti. Tabel 2.276 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti 450 269 426 178 222 2 Jumlah total temuan 625 533 691 278 338 3 Persentase Tindak Lanjut Temuan 72.00 50.47 61.65 64.03 65.68 Sumber : Inspektorat Kab. Maros 2025
253. 02.Persentase Pelanggaran Pegawai Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN baik berupa teguran maupun berupa sanksi. Tabel 2.277 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ASN Yang dikenai sanksi 15 8 4 13 4 2 Jumlah Total ASN 6,650 6,363 6,619 6,675 6915 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 278 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase Pelanggaran Pegawai 0.23 0.13 0.06 0.19 0.06 Sumber : Inspektorat Kab. Maros 2025 Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Maros secara umum masih sangat kecil walaupun terdapat peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2023 persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,06 % dengan jumlah ASN yang dikenakan sanksi sebanyak 4 orang. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh ASN adalah disipilin ketaatan jam kerja, dimana masih banyak ASN yang datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selain itu terdapat 1 -2 orang ASN yang melakukan pelanggaran yang cukup berat. Sanksi yang diberikan bervariasi, baik berupa penundaan pencairan tunjangan kinerja sampai dengan pemecatan.
254. 03.Jumlah Temuan BPK Jumlah temuan yang merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hanya ada 18 temuan BPK. Pada tahun 2024 jumlah temuan BPK telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 32 temuan. Tabel 2.278 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Jumlah Temuan BPK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Temuan BPK 18 37 4 34 32 Sumber : Inspektorat Kab. Maros 2025 E. Penelitian dan Pengembangan
255. 01.Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Sebelum terbentuknya Badan Kelitbangan dan Pengembangan Daerah pada tahun 2019, urusan kelitbangan berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun urusan tersebut belum pernah diakomodir ke dalam kegiatan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan baru termuat dalam RKPD pada tahun 2019. Tabel 2.279 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelitbangan dalam RKPD 20 3 5 6 8 2 Jumlah kelitbangan dalam RPJMD 20 14 14 14 14 3 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 100.00 21.95 35.71 42.86 57.14 Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 279 Persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2020 sebesar 100 %, kemudian menurunhingga mencapai 50 % pada tahun 2020 100%. Menurunya persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2021 disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap program dan kegiatan Balitbangda yang mengalami pengurangan. Pada tahun 2024 jumlah kelitbangan dalam RKPD 6 kegiatan, dengan persentase implementasi sebesar 57.14%.
256. 02.Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan adalah jumlah kelitbangan yang telah disusun dan kemudian dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 100 %, artinya semua kelitbangan dalam rencana kerja Balitbangda telah ditindaklanjuti. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan sesuai renja perangkat daerah tahun berkenan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Jumlah kelitbangan pada tahun 2020 sebanyak 20 kelitbangan, pada tahun 2023 menjadi 6 dan kemudian naik pada tahun 2024 sebanyak 8 . Tabel 2.280 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti 20 20 20 6 8 2 Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah 20 20 20 6 8 3 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025
257. 03.Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong penerapan inovasi dalam berbagai perangkat daerahnya. Ini adalah indikator penting untuk menilai komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi merupakan bentuk perwujudan sesuatu yang baru atau membuat pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Tahun 2024 terdapat 39 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapanan inovasi. Tabel 2.281 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi 0 45 39 39 39 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 280 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah total perangkat daerah 45 45 39 39 39 3 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros 2025
258. 04.Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah Inovasi merupakan sumber kemajuan suatu lembaga baik itu Swasta maupun pemerintah. Dengan berionovasi nilai tambah yang diperoleh bagi seluruh stakeholder menjadi meningkat. Di kabupaten Maros sejak 5 tahun ini telah berfokus pada implementasi kebijakan inovasi terutama dalam ranah pelayanan publik ini dapat dilihat dari capaian persentase kebijakan inovasi yang telah di implementasikan di Kabupaten Maros Grafik 2.148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 SUMBER : BAPPELITBANGDA 2024 F. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
259. 01.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat kelengkapan DPRD Setiap tahun DPRD wajib membuat rencana kerja sebagai bagian dari rencana kerja Sekretariat DPRD selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola administrasi keuangan DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan penyediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Tabel 2.282 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD ada ada ada ada ada Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros 2025 100 100 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 281
260. 02.Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Rencana Kerja Tahunan (RKPD) Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan setiap tahunnya telah terangkum dalam dokumen perencanaan, baik dalam RPJMD maupun dalam RKPD, sehingga seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Maros dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran dapat berjalan dengan baik. Tabel 2.283 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ada ada ada ada ada Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros 2025
261. 03.Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan Seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros harus terintegrasi dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD, dikarenakan dokumen anggaran tersebut akan dijadikan acuan untuk anggaran yang akan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros selama tahun berjalan. Tabel 2.284 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD ada ada ada ada ada Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros 2025 2.4.4.6.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 2.4.4.6.3.1 Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025 – RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 282 2030 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5”x5” (≈ 150 m x 150 m), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya. Gambar 2.1 Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2022 Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Maros dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Turikale. Gambar 2.2 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 283 Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2030 Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. Gambar 2.4 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2022 Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Maros didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif disetiap Kecamatan, Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Maros masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Maros tanpa melibatkan aliran dari dan/atau RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 284 ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan. Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kabupaten Maros. Sebagian besar Kabupaten Maros memiliki nilai ambang batas yang tinggi mulai dari 178.425 – 1.688.825 Jiwa. Gambar 2.5 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2030 Gambar 2.6 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2022 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 285 Gambar 2.7 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2030 Gambar 2.8 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 286 Gambar 2.9 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2030 Tabel 2.285 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Pangan (Kkal) Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal) Selisih (Kkal) Ambang Batas (Jiwa) Bantimurung 36.801,30 832.957.873.276,37 28.879.820.172,18 804.078.053.104,20 1.024.629,57 Bontoa 33.815,20 457.500.134.117,41 26.536.478.150,44 430.963.655.966,95 549.173,18 Camba 15.461,00 646.027.966.809,28 12.133.019.749,79 633.894.947.059,52 807.766,74 Cenrana 14.991,60 1.056.657.414.030,86 11.764.658.100,36 1.044.892.755.930,50 1.331.497,62 Lau 30.076,80 326.526.029.117,97 23.602.768.855,23 302.923.260.262,74 387.282,57 Mallawa 14.684,60 1.156.910.889.357,80 11.523.739.850,03 1.145.387.149.507,78 1.459.556,74 Mandai 73.133,80 245.003.481.191,60 57.391.749.561,13 187.611.731.630,50 250.180,38 Maros Baru 32.151,60 302.445.608.326,19 25.230.968.090,03 277.214.640.236,14 354.146,94 Marusu 44.660,80 345.045.775.795,44 35.047.562.801,68 309.998.212.993,80 396.709,79 Moncong Loe 31.775,40 259.763.975.086,96 24.935.745.161,95 234.828.229.925,02 299.239,54 Simbang 28.173,20 600.360.718.258,36 22.108.918.692,88 578.251.799.565,45 736.861,17 Tanralili 37.531,10 462.060.411.482,64 29.452.530.757,55 432.607.880.725,06 551.268,40 Tompobulu 17.266,00 1.338.855.614.449,90 13.549.493.478,61 1.325.306.120.971,33 1.688.825,89 Turikale 54.717,70 173.831.370.657,62 42.939.715.085,99 130.891.655.571,63 178.425,47 Grand Total 465.240,10 8.203.947.261.958,38 365.097.168.507,83 7.838.850.093.450,60 10.015.564,00 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan “Belum Melampaui” RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 287 Tabel 2.286 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030 Kecamatan STATUS KETERSEDIAAN PANGAN (HA) TAHUN 2030 Luas (ha)BELUM MELAMPAUI AMBANG BATAS TELAH MELAMPAUI AMBANG BATAS Bantimurung 15.166,77 - 15.166,77 Bontoa 6.439,29 - 6.439,29 Camba 12.192,93 - 12.192,93 Cenrana 20.840,81 - 20.840,81 Lau 4.123,96 50,00 4.173,96 Mallawa 23.103,60 - 23.103,60 Mandai 3.349,62 466,65 3.816,26 Maros Baru 3.891,46 70,63 3.962,10 Marusu 4.703,96 149,24 4.853,20 Moncong Loe 3.823,47 - 3.823,47 Simbang 10.143,35 - 10.143,35 Tanralili 7.710,92 - 7.710,92 Tompobulu 25.975,36 - 25.975,36 Turikale 1.906,10 414,10 2.320,20 Grand Total 143.371,60 1.150,62 144.522,22 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Maros sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 1.338.855.614.449,90 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 13.549.493.478,61 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 1.325.306.120.971,33 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 1.688.825 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui. 2.4.4.6.3.2 Ambang Batas dan daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersedian air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5”x5” (±150 m x 150 m). RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 288 Gambar 2.10 Peta Ketersediaan Air Tahun 2022 Total ketersediaan air Kabupaten Maros bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023. Kemudian, dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap Kecamatan Kabupaten Maros dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Gambar 2.11 Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2022 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 289 Gambar 2.12 Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2030 Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,3 m3 /tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai safety factor. Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 290 Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2022 Gambar 2.14 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2030 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 291 Gambar 2.15 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Air Tahun 2022 Gambar 2.16 Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Air Tahun 2030 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 292 Gambar 2.17 Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2022 Gambar 2.18 Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2030 Tabel 2.287 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Air (m3) Kebutuhan Air Domestik (m3) Kebutuhan Air Lahan (m3) Selisih (m3) Ambang Batas (Jiwa) Bantimurung 36.801,30 579.426.539,25 29.441.040,00 46.350.889,40 503.634.609,85 687.481,87 Bontoa 33.815,20 298.839.506,90 27.052.159,95 20.620.705,21 251.166.641,75 339.854,32 Camba 15.461,00 479.945.423,60 12.368.800,00 90.379.584,43 377.197.039,16 584.470,78 Cenrana 14.991,60 814.455.525,55 11.993.280,00 105.975.134,56 696.487.110,99 1.003.077,81 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 293 Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Air (m3) Kebutuhan Air Domestik (m3) Kebutuhan Air Lahan (m3) Selisih (m3) Ambang Batas (Jiwa) Lau 30.076,80 208.786.272,70 24.061.440,06 20.364.921,03 164.359.911,62 234.509,35 Mallawa 14.684,60 845.898.409,04 11.747.680,00 180.098.683,71 654.052.045,33 1.042.688,41 Mandai 73.133,80 156.890.906,58 58.507.040,01 21.131.507,62 77.252.358,96 143.944,05 Maros Baru 32.151,60 194.038.401,21 25.721.279,99 14.080.673,22 154.236.448,00 212.717,83 Marusu 44.660,80 223.190.972,14 35.728.640,00 19.917.797,94 167.544.534,20 239.292,61 Moncong Loe 31.775,40 154.337.043,71 25.420.320,01 28.399.819,65 100.516.904,05 162.336,45 Simbang 28.173,20 408.042.388,04 22.538.559,99 44.810.393,54 340.693.434,51 481.971,45 Tanralili 37.531,10 293.013.957,76 30.024.880,03 62.897.214,20 200.091.863,53 328.973,12 Tompobulu 17.266,00 966.911.769,89 13.812.799,98 176.815.267,63 776.283.702,29 1.191.373,71 Turikale 54.717,70 110.798.205,71 43.774.160,01 13.872.501,27 53.151.544,42 103.734,62 Grand Total 465.240,10 5.734.575.322,08 372.192.080,03 845.715.093,40 4.516.668.148,65 6.756.426,38 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”. Tabel 2.288 Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2030 KECAMATAN STATUS KETERSEDIAAN AIR (HA) TAHUN 2030 LUAS (HA) BELUM MELAMPAUI AMBANG BATAS TELAH MELAMPAUI AMBANG BATAS Bantimurung 15.141,77 25,00 15.166,77 Bontoa 6.339,29 100,00 6.439,29 Camba 12.192,93 - 12.192,93 Cenrana 20.840,81 - 20.840,81 Lau 3.930,81 243,15 4.173,96 Mallawa 23.103,60 - 23.103,60 Mandai 2.912,65 903,61 3.816,26 Maros Baru 3.774,46 187,64 3.962,10 Marusu 4.453,96 399,24 4.853,20 Moncong Loe 3.624,57 198,90 3.823,47 Simbang 10.068,35 75,00 10.143,35 Tanralili 7.560,92 150,00 7.710,92 Tompobulu 25.975,36 - 25.975,36 Turikale 1.649,20 670,99 2.320,20 Grand Total 141.568,69 2.953,53 144.522,22 Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Maros masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 966.911.769,89 m3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 190.628.067,60 m3/tahun , sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 776.283.702,29 m3/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.191.373 dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui. 2.4.4.6.3.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Setiap Kecamatan memiliki jasa ekosistem yang lebih dominan dibandingkan jasa ekosistem lainnya. Untuk mengetahui jasa ekosistem dominan yang dihasilkan oleh setiap unit Kecamatan, dilakukan pemetaan jasa ekosistem maksimum. Jasa ekosistem maksimum ini RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 294 diperoleh dari perkalian antara luas satu unit wilayah Kecamatan dengan setiap nilai indeks jasa ekosistem (IJE) dalam unit wilayah Kecamatan tersebut. Dari hasil perkalian tersebut didapatkan bahwa setiap satu wilayah Kecamatan memiliki satu nilai maksimum dari berbagai nilai jasa ekosistem yang dihasilkan. Nilai maksimum tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem yang dominan untuk satu wilayah Kecamatan. Melalui hasil analisis dan perhitungan, diperoleh grafik besar jenis jasa ekosistem di setiap Kecamatan di Kabupaten Maros. Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Tabel 2.289 Jasa Ekosistem Dominan Kecamatan Dominan 1 Dominan 2 Dominan 3 Bantimurung JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Pengaturan Tata Aliran Air Bontoa JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Pengaturan Tata Aliran Air Camba JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Cenrana JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Lau JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Mallawa JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Pengaturan Iklim Mandai JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Maros Baru JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Marusu JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air JE Pengaturan Tata Aliran Air Moncong Loe JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Simbang JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Pengaturan Tata Aliran Air Tanralili JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Tompobulu JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Pangan JE Penyedia Air Turikale JE Penyedia Pangan JE Mitigasi Bencana Karhutla JE Penyedia Air Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Maros, 2023 Berdasarkan hasil perkalian antara luas Kecamatan dan indeks jasa ekosistem (IJE), Terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki jasa ekosistem yang paling luas meliputi Kecamatan Tompobulu, Mallawa dan Cenrana. Ketiga Kecamatan tersebut memiliki nilai hasil perkalian lebih tinggi dikarenakan memiliki luas wilayah Kecamatan yang lebih besar dibanding Kecamatan lainnya. Setiap Kecamatan pada Kabupaten Maros memiliki jasa ekosistem dominan pertama meliputi JE Penyedia Pangan dan JE mitigasi bencana Karhutla. Pada dominan kedua meliputi JE Mitigasi bencana karhutla, JE Penyedia Pangan dan JE Penyedia Air. Sedangkan, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 295 Pada dominan ketiga meliputi JE Pengaturan tata aliran air, JE penyedia air dan JE pengaturan iklim pada Kecamatan Mallawa. Adapun peta untuk masing masing jasa ekosistem dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Gambar 2.20 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 296 Gambar 2.201 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air Gambar 2.212 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 297 Gambar 2.23 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Banjir Gambar 2.224 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Longsor RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 298 Gambar 2.235 Peta Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 2.4.4.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) itu sebenarnya adalah batas layanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama di bidang-bidang yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari dan hak dasar warga negara. Standar artinya ukuran atau patokan. Jadi, pemerintah tidak bisa seenaknya dalam memberikan layanan, harus ada acuan yang jelas. Pelayanan artinya bentuk layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan sebagainya. Minimal artinya batas paling rendah yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kalau di bawah itu, berarti pemerintah dianggap belum menjalankan kewajibannya. SPM itu seperti “garis batas bawah”. Pemerintah boleh memberikan pelayanan yang lebih baik atau lebih tinggi kualitasnya, tetapi tidak boleh kurang dari standar minimal yang sudah ditentukan. Grafik 2.149 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros Tahun 2024 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 299 Pelaksanaan SPM di Kabupaten Maros menunjukkan upaya inovatif, terutama melalui program Posyandu Era Baru. Namun, di beberapa bidang, khususnya kesehatan seperti hipertensi dan TBC capaian masih jauh di bawah target nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan guru PAUD untuk menciptakan pendidikan inklusif, memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros sejak tahun 2020-2024 berhasil meningkatkan capaian SPM secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Meskipun begitu, sedikit penurunan di bidang kesehatan tahun 2024 (dari 100% ke 98,18%) menunjukkan masih ada tantangan untuk menjaga keberlanjutan layanan dasar. Urusan Pemerintahan Pendidikan tahun 2020–2021: meningkat cukup signifikan (75,94 dan 87,01). Artinya, pelayanan dasar pendidikan (akses sekolah, mutu layanan, pemerataan guru) membaik. Tahun 2022–2024: semakin mendekati 100% (95,05 dan 98,76). Artinya hampir seluruh anak usia sekolah di Maros telah mendapat layanan pendidikan dasar sesuai SPM. Urusan Pemerintahan Kesehatan tahun 2020–2021, relatif rendah dengan angka (61,91 ke 66,69), menunjukkan masih ada keterbatasan layanan dasar seperti imunisasi, pelayanan ibu hamil, persalinan, balita, dan penyakit menular. Pada tahun 2022 mengindikasikan melonjak tinggi ke 88,81%, artinya intervensi kesehatan masyarakat semakin merata. Pada tahun 2023 mencapai 100%, yang berarti semua indikator layanan kesehatan dasar terpenuhi. Pada tahun 2024 sedikit turun ke 98,18%. Bisa jadi karena tantangan teknis (misalnya cakupan imunisasi tidak 100% atau pelayanan kesehatan ibu-anak belum sepenuhnya optimal). Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat tahun 2020–2021 stagnan di 81,35%, artinya belum banyak kemajuan terkait akses rumah layak huni. Tahun 2022 meningkat ke 94,06%, tanda program rumah layak dan sanitasi mulai efektif. Pada tahun 2023–2024 sudah stabil di 100%, menunjukkan kebutuhan dasar perumahan masyarakat miskin dan rentan sudah sepenuhnya terpenuhi. Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020–2021 masih di angka 89,42%, ada potensi masalah dalam kesiapsiagaan bencana, perlindungan masyarakat, atau penegakan ketertiban. Tahun 2022 naik ke 96,88%. Pada tahun 2023–2024: sudah 100%, artinya layanan seperti kesiapan linmas, perlindungan dari bencana/konflik sosial, dan keamanan lingkungan telah optimal. Urusan Pemerintahan Sosial pada tahun 2020–2024: konsisten 100% setiap tahun. Ini berarti layanan sosial (penanganan PMKS, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dll.) selalu terpenuhi penuh sesuai standar. Gambaran Umum Trend positif Semua bidang SPM di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan, dengan hampir semuanya mencapai 100% di tahun 2023–2024. 2.4.4.8. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGS) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, yang berorientasi pada pencapaian kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. TPB/SDGs meliputi upaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta mencapai kesetaraan gender, air bersih, energi terjangkau, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, TPB/SDGs juga fokus pada pembangunan industri dan infrastruktur yang inovatif, mengurangi kesenjangan, menciptakan kota yang berkelanjutan, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengatasi perubahan iklim, melindungi ekosistem laut dan darat, serta mendorong perdamaian dan kemitraan global. Capaian indikator TPB/SDGs adalah ukuran sejauh mana sebuah negara, provinsi, kabupaten/kota, atau bahkan desa berhasil melaksanakan program dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan kata lain, ini adalah nilai pencapaian dari setiap indikator yang disepakati secara global untuk memantau kemajuan pembangunan berkelanjutan. Capaian Indikator TPB/SDGs adalah hasil pengukuran nyata dari pelaksanaan target pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 300 Angka capaian ini dipakai untuk Mengevaluasi kebijakan pembangunan, mengetahui sektor mana yang sudah maju, dan mana yang masih butuh perhatian lebih agar tujuan global 2030 tercapai. Tabel 2.290 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Pilar Sosial Tujuan 1 tanpa kemiskinan Target 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrem BPS Persen 9.74 9.57 9.43 9.65 9.12 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur BPS Persen 9.89 9.57 9.43 9.65 9,32 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan Dinas Sosial Persen 96.5 99.66 97.30 62.90 99.44 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang 6.00 1.25 4.00 4.00 2.00 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen 1 1 1 1 1 Tujuan 2 tanpa kelaparan Target 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi Yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) BPS Persen 6.15 6.75 7.15 7.30 7.46 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita Dinas Kesehatan Persen 13.04 9.47 12.82 10.40 12.84 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 301 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Dinas Kesehatan Persen 0.001 0.77 5.35 0.20 0.63 2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH). Badan Ppangan Nasional Angka (skor) 75.8 84.5 88.3 88.47 88.65 Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3.1.1* Angka kematian ibu (AKI) Dinas Kesehatan Angka 3.00 0.07356 0.18 0.19 0.00 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Persen 89.11 100 102.41 99.47 108.40 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Dinas Kesehatan Angka 3.11 3.97 6.53 9.80 11.86 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Dinas Kesehatan Angka 2,82 3,24 7.28 9.18 10.56 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi Dinas Kesehatan Angka 0.005 0.01 0.00 0.01 0.01 3.3.2* Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Dinas Kesehatan Angka 116,46 112,65 147.11 188.23 261.11 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang Dinas Kesehatan Angka 20,00 15,62 24.77 22.89 20.28 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria Dinas Kesehatan Kecamatan 14 14 14 14 14 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun Dinas Kesehatan Persen 1.00 0.60 3.20 16.98 10.50 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi Dinas Kesehatan Persen 28.38 23.09 36.50 34.11 35.24 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun Dinas Kesehatan Persen 59.26 49.50 43.50 35.54 41.12 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 302 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15- 49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 65.29 73.25 51.19 100.00 100.00 3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka 36 24.92 30.5 28.79 28.91 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 2.43 2.11 2.56 2.13 2.21 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 14.49 14.43 29.65 29.65 30.12 3.8.2.(a) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Persen 96.5 37.78 8.75 9.9 11.21 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Persen 0.06 0.11 0.32 0.76 0.67 Tujuan 4 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 4 Menjamin kualitas pendidikaan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca,(ii) numerasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 98.37 63.81 74.89 80.48 82.33 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 303 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16- 18 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 61.46 72.0586 85.22 96.28 97.41 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempua/laki-laki, (b) Perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 105.3 1.06 1.05 1.05 1.06 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 65.22 69.0382 69.56 75.04 76.45 Tujuan 5 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 46 0.03 0.02 0.02 0.003 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 6 0.01 0.01 0.01 0.001 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 304 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang 23 21 24 24 24 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 19 25.71 25.71 25.71 25.71 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang 804 0.09 -0.09 0 0 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 14.49 14.43 29.65 14.29 17.87 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 58.78 63.32 64.04 67.19 67.45 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Dinas Kominfo Persen 64.04 67.19 67.45 Pilar Ekonomi Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau Target 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi Target 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 305 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan Target 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan Target 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Pilar Lingkungan Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak Target 6 Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Persen 62.33 67.26 66.71 51.72 46.32 6.2.1* (b) Presentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Persen 91.07 100 100 100 100 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Persen 50.1 56.37 55.45 53.64 60 Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan Target 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Persen 22.03 29.84 40.43 54.76 74.18 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang 6 2 4 4 2 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Persen 55.12 57.99 61.00 64.18 67.51 11.6.1.(b) Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kg/Orang 56.83 57.97 59.13 60.31 61.51 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 306 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Indeks 83.89 84.96 87.77 88.74 93.04 11.7.1.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Satpol PP dan Polres Maros Rasio 0.18 0.19 0.17 0.17 0.02 Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab Target 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 12.5.1.(a) Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ton 84.7 1088.1 4780.89 8473.7 8607 12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim Target 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 13.1.1.(a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang 6 2 5 5 6 13.2.2.(a) Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ton Co2eg 836 956.53 956.53 956.53 956.5 Tujuan 14 Ekosistem kelautan Target 14 Melestarikan dan memamfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Dinas Perikanan Ton ##### 84.46 87.41 93.75 75.00 Tujuan 15 Ekosistem daratan Target 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekagaraman hayati Pilar Hukum Tujuan 16 Perdamaian Target 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kasus 1 1 7 3 1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 307 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kasus 0 0 0 1 1 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Orang 13 1 1 1 1 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Persen 99.7 99.85 95.85 99.7 99.85 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rumah Tangga 2 0 0.001 0.032 0.003 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 0.21 0.03 0.01 0.032 0.02 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang 5 21.26 24.1 0.001 0 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Persen 93.92 94.49 95.54 97.45 97.63 16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 308 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Sumber Data Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 0.047 0.04651 0.04651 0.0465 0.047 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 81 87.13 99.78 99.69 99.9 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 85 85 90 91.07 92.2 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 72 87.13 99.78 91.07 99.9 Sumber: Bapperida 2025 (diolah) 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksanaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Maros mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah selama lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024 Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Maros Tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 309 mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 2.150 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui bahwa penerimaan pos Pendapatan daerah Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Maros didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Realisasi penerimaan pendapatcan daerah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 5,58 persen sebagai imbas adanya Pandemi Covind-19, dimana realisasi Pendapatan mencapai Rp 1.381.411.565.488,04. Tahun 2021 kembali mengalami kontraksi sekitar 0,88 persen atau mengalami penurunan penerimaan realisasi pendapatan menjadi 1.369.279.268.964,39. Realisasi penerimaan pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan mencapai Rp 1.492.907.619.114,29, kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 1,18 persen hingga mencapai Rp 1.510.461.530.308,05. Selanjutnya di tahun 2024 kemballi mengalami peningkatan, dimana realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp 1.557.313.901.216,88 atau mengalami peningkatan sekitar 3,10 persen. Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), realisasi pendapatan daerah bertumbuh sekitar 3,11 persen setiap tahunnya. Realisasi belanja daerah selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Belanja daerah merupakan segala penggunaan sumber dana dalam 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN 1.381.411.565.4881.369.279.268.9641.492.907.619.1141.510.461.530.3081.557.313.901.216 BELANJA 1.465.676.989.30 1.369.707.698.16 1.413.651.866.26 1.521.013.274.02 1.621.551.940.84 PEMBIAYAAN 124.550.862.690, 40.285.438.877,9 39.857.009.672,5 119.112.762.521, 108.561.018.807, PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 310 pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 mencapai Rp 1.465.676.989.301,03, dan mengalami kontraksi pada tahun 2021 sekitar 6,55 persen, hingga realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp 1.369.707.698.169,70. Kemudian, di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sekitar 3,21 persen hingga mencapai Rp 1.413.651.866.266,00 dan di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sekitar 7,59 persen hingga realisasi belanja daerah mencapai Rp 1.521.013.274.022,08. Selanjutnya di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sekitar 6,61 persen hingga mencapai Rp 1.621.551.940.845,62 Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), realisasi belanja daerah bertumbuh sekitar 2,17 persen setiap tahunnya. Realisasi pos pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan, di tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp 124.550.862.690,89 dan di tahun 2024 pembiayaan daerah mengalami penurunan menjadi Rp 108.561.018.807,00. Kinerja realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut ini. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 311 Tabel 2.291 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Uraian REALISASI Realisasi Tahun 2020 Realisasi Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 PENDAPATAN 1.381.411.565.488,04 1.369.279.268.964,39 1.492.907.619.114,29 1.510.461.530.308,05 1.557.313.901.216,88 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 219.100.516.893,51 221.489.706.931,39 286.337.310.424,29 312.490.609.638,03 302.058.178.594,88 Pendapatan Pajak Daerah 109.975.449.946,00 125.378.606.166,00 168.739.405.006,63 197.549.578.336,00 186.964.321.884,00 Pendapatan Retribusi Daerah 15.239.082.951,97 13.367.279.735,67 13.232.642.645,50 18.244.987.544,14 13.965.982.590,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.911.500.818,00 11.969.088.837,80 10.859.311.136,65 10.483.898.863,00 10.514.263.237,80 Lain-lain PAD Yang Sah 81.974.483.177,54 70.774.732.191,92 93.505.951.635,51 86.212.144.894,89 90.613.610.883,08 PENDAPATAN TRANSFER 1.113.064.645.262,53 1.089.739.719.937,00 1.193.314.902.690,00 1.197.970.920.670,02 1.253.953.722.622,00 TRANSFER PUSAT 1.014.425.345.275,00 1.022.386.808.199,00 1.101.982.689.507,00 1.097.072.769.847,00 1.149.839.930.422,00 DANA PERIMBANGAN 882.646.034.275,00 898.036.293.199,00 1.003.067.072.507,00 1.000.922.185.847,00 1.098.562.992.232,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.162.627.680,00 31.623.175.559,00 36.111.371.304,00 19.455.112.163,00 17.341.699.928,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 666.954.323.000,00 660.026.786.000,00 658.690.796.000,00 701.936.309.200,00 769.741.955.543,00 DANA TRANSFER KHUSUS 194.529.083.595,00 206.386.331.640,00 308.264.905.203,00 279.530.764.484,00 311.479.336.761,00 DANA INSENTIF DAERAH 44.575.588.000,00 35.840.162.000,00 18.413.677.000,00 17.659.868.000,00 6.035.415.000,00 DANA DESA 87.203.723.000,00 88.510.353.000,00 80.501.940.000,00 78.490.716.000,00 79.921.451.000,00 TRANSFER ANTAR DAERAH 98.639.299.987,53 67.352.911.738,00 91.332.213.183,00 100.898.150.823,02 69.433.864.390,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 62.801.208.587,53 57.827.493.738,00 77.951.271.683,00 96.938.652.823,02 65.264.063.890,00 Bantuan Keuangan 35.838.091.400,00 9.525.418.000,00 13.380.941.500,00 3.959.498.000,00 4.169.800.500,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 49.246.403.332,00 58.049.842.096,00 13.255.406.000,00 0,00 1.302.000.000,00 Hibah Dari Pemerintah Lainnya 49.246.403.332,00 1.443.000.000,00 13.255.406.000,00 0,00 1.302.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 56.606.842.096,00 0 0 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 312 Uraian REALISASI Realisasi Tahun 2020 Realisasi Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 BELANJA 1.465.676.989.301,03 1.369.707.698.169,70 1.413.651.866.266,00 1.521.013.274.022,08 1.621.551.940.845,62 BELANJA OPERASI 937.887.541.498,15 901.677.312.445,46 941.151.561.805,00 997.175.843.912,08 1.089.715.116.140 Belanja Pegawai 567.719.215.385,00 607.604.222.722,00 569.611.885.635,00 589.964.982.733,00 660.556.918.805 Belanja Barang dan Jasa 294.250.796.841,15 280.294.507.051,46 356.621.750.219,00 360.573.910.153,08 363.844.322.360 Belanja Hibah 75.917.529.272,00 13.778.582.672,00 14.917.925.951,00 46.092.951.026,00 64.043.074.975 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 544.000.000,00 1.270.800.000 BELANJA MODAL 369.026.103.780,10 310.623.327.290,24 326.015.643.180,00 371.984.501.307,00 374.300.220.109 Belanja Modal 369.026.103.780,10 310.623.327.290,24 326.015.643.180,00 371.984.501.307,00 2.618.435.000 Belanja Modal Tanah 4.978.794.000,00 2.087.264.000,00 3.354.349.000,00 1.220.997.000,00 89.395.723.180 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.330.016.936,00 48.422.275.768,00 79.544.468.746,00 71.628.547.804,00 147.132.566.996 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.364.157.068,00 77.299.918.850,00 75.376.518.253,00 96.213.209.000,00 128.276.803.279 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 198.622.067.040,10 179.044.601.881,24 162.263.060.381,00 194.340.409.953,00 6.863.191.654 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.731.068.736,00 3.769.266.791,00 5.477.246.800,00 8.581.337.550,00 13.500.000 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.949.461.770,78 1.064.964.400,00 2.810.824.852,00 1.817.892.203,00 804.288.500 Belanja Tidak Terduga 1.949.461.770,78 1.064.964.400,00 2.810.824.852,00 1.817.892.203,00 804.288.500 BELANJA TRANSFER 156.813.882.252,00 156.342.094.034,00 143.673.836.429,00 150.035.036.600,00 156.732.316.097 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 155.964.738.737,00 156.091.544.034,00 143.673.836.429,00 150.035.036.600,00 156.732.316.097 Belanja Bantuan Keuangan Lainnya 849.143.515,00 250.550.000,00 0,00 0 1.621.551.940.845,62 PEMBIAYAAN 124.550.862.690,89 40.285.438.877,90 39.857.009.672,58 119.112.762.521,00 108.561.018.807,00 Penerimaan Pembiayaan 124.550.862.690,89 40.285.438.877,90 39.857.009.672,58 119.112.762.521,00 108.561.018.807,00 Penggunaan SiLPA 124.550.862.690,89 40.285.438.877,90 39.857.009.672,58 119.112.762.521,00 108.561.018.807,00 Pengeluaran Pembiayaan - - - - Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - - - - Pembayaran Utang Jangka Panjang - - - - Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 313 A. PENDAPATAN DAERAH Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Maros dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan variasi dalam pencapaiannya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan selama lima tahun, pada umumnya capaian tersebut berada di bawah target pendapatan yang telah ditetapkan. Berikut gambaran target dan realsasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun (2020 s/d 2024). Grafik 2.151 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik realisasi pendapatan daerah Kabupaten Maros selama lima tahun rata-rata mencapai 97,60 persen. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah, maka kinerja terbaik realisasi pendapatan daerah berada pada tahun 2023, dengan realisasi pendapatan daerah yang melampaui target penerimaan pendapatan daerah dengan mencapai realisasi sebesar 101,71 persen. sedangkan kinerja terburuk realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 2021. Postur Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, lebih lengkap dapat dilihat pada garifik berikut ini: Grafik 2.152 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros 94,82 94,47 98,40 101,71 98,63 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 2020 2021 2022 2023 2024 Trillions Target Realisasi (Rp) Capaian (%) 18,35 79,99 1,67 PAD PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 314 Berdasarkan grafik diketahui jika selama lima tahun terakhir struktur pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Transfer sekitar 79,99 persen, Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,26 persen dan Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah sebesar 1,76 persen. Besarnya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Maros masih sangat kecil karena masih tergantung dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut penjelasan masing-masing perkembangan komponen dari Pendapatan Daerah selama kurun waktu lima tahun (2020 s/d 2024). 1) Pendapatan Asli Daerah Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kenerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Adapun strukrur Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
a.Pajak daerah yang mencakup : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b.Retribusi daerah, mencakup: retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan luar TPI, retribusi sewa kios pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi laboratorium pemeriksaan kualitas air, retribusi sewa alat berat, retribusi tempat pelelangan, retribusi parkir khusus TPI, retribusi pelayanan parkir tempat rekreasi, retribusi hotel dan wisma bantimurung, retribusi jasa usaha pemeriksaan kesehatan dan badan hewan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan (RPH), retribusi TWA Bantimurung, retribusi taman prasejarah leang-leang, retribusi bantimurung waterpark, retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah agiribisnis kehutanan, retribusi jasa usaha penjualan bibit ikan, retribusi agribisnis perikanan, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin trayek.
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yan dipisahkan, yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
d.Lain-lain PAD yang sah, yang mencakup : Jasa giro kas daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, angsuran /cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, pendapatan jasa layanan umum BLUD (JKN, JAMKESDA dan UMUM), pendapatan usaha lainnya, sewa penggunaan lahan rumah sakit dan pelataran parkir rumah sakit, pemanfaatan kekayaan daerah sewa, Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD. Lain-lain PAD yang sah lainnya, (lain-lain pengembalian dan penjualan aset daerah), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN dan FKTP. Realisasi pendapatan asli daerah selama lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, realisasi penerimaan PAD tahun 2020-2024 rata-rata pertumbahan sekitar 9,04 persen tiap tahunnya. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 315 Secara garis besar pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: Grafik 2.153 Perkembangan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 mencapai Rp 219.100.516.893,51 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp 302.058.178.594,88. Realisasi penerimaan PAD ini tergantung dari komponen PAD itu sendiri, Dimana masing-masing komponen PAD memiliki persentase pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan yang paling tinggi berasal dari pos Pajak Daerah sebesar 15,08 persen tiap tahunnya dan pertumbuhan yang paling rendah adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu (2,99) persen tiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu lima tahun sekitar 9,04 persen setiap tahunnya. Struktur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros selama lima tahun dapat dilihat pada garifik berikut ini: Grafik 2.154 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui jika rata-rata kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun adalah Pendapatan Pajak 58,2 5,6 4,3 31,9 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 219.100.516.893,51 221.489.706.931,39 286.337.310.424,29 312.490.609.638,03 302.058.178.594,88 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 316 Daerah (58,20 persen), Retribusi Daerah (6,44 persen), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (4,3 persen), Lain-lain PAD Yang Sah (31,9 persen). Nampak bahwa selama lima tahun pajak daerah menjadi tulang punggung PAD Kabupaten Maros. 2) Pendapatan Transfer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 sampai dngan Pasal 45, Pendapatan Transfer meliputi: 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Realisasi Pendapatan Transfer selama lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, realisasi penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2020-2024 rata-rata mencapai 99,76 persen tiap tahunnya. Secara garis besar pertumbuhan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: Grafik 2.155 Perkembangan Kinerja Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama lima tahun mengalami fluktuatif. Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada tahun 2020 mencapai Rp 1.113.064.645.262,53 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp 140 milyar hingga menjadi Rp 1.253.953.722.622,00. Meskipun di tahun 2021 dan tahun 2023 sempat mengalami penurunan. Kebijakan Pemerintah Pusat atas dana transfer akan sangat mempengaruhi realisasi penerimaan Pendapatan Transfer. 1.113.064.645.262,53 1.089.739.719.937,00 1.193.314.902.690,00 1.197.970.920.670,02 1.253.953.722.622,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 317 Grafik 2.156 Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui jika rata-rata kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Transfer selama lima tahun adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (92,12 persen) dan Pendapatan Transfe Pemerintah Daerah (7,33 persen). Nampak bahwa selama lima tahun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lebih dominan dibanding Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada pasal 46 sampai dengan pasa 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:
1. 1.Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lian, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 3.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. Secara garis besar pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut: 92,12% 7,33% TRANSFER PUSAT TRANSFER ANTAR DAERAH RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 318 Grafik 2.157 Kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp 49.246.403.332,00 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.302.000.000,00. B. BELANJA DAERAH Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun belanja daerah meliputi: 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; 3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; 4) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Secara garis besar pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: 49.246.403.332,00 58.049.842.096,00 13.255.406.000,00 0,00 1.302.000.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 319 Grafik 2.158 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Sejalan dengan pergerakan Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Daerah pun mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dimana tingkat pertumbuhan sekitar 2,17 persen setiap tahunnya. Penurunan nilai Belanja Daerah terjadi hanya pada tahun 2021 sebagai dampak dari adanya penurunan pada pos belanja Hibah, dimana tahun sbelumnya terdapat Hibah terkait dengan Pilkada. Analisis berdasarkan jenis belanja daerah, realisasi belanja daerah pada pos belanja operasi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,15 persen tiap tahunnya. Sedangkan di pos belanja modal, realisasi belanja modal dalam kurun waktu lima tahun relatif stabil dan hanya terjadi penuruna penerimaan realisasi di tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,77 persen tiap tahun. Untuk belanja tidak terduga selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp 1.949.461.770,78 dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 804.288.500,00, dengan rata-rata pertumbuhan 5,50 persen tiap tahun. Realisasi pada pos belanja transfer selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) relatif stabil di angka yang sama dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,09 persen tiap tahunnya. Postur Belanja Daerah di Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, lebih lengkap dapat dilihat pada garifik berikut ini: Grafik 2.159 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros 65,83% 23,69% 0,12% 10,36% BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TRANSFER RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 320 Berdasarkan grafik diketahui jika selama lima tahun (2020-2024), belanja dengan proporsi terbesar oleh Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,15 persen tiap tahunnya dan nilai rata-rata kontribusi pada kurun waktu lima tahun sebesar Rp 973.518.790.801,26 atau sekitar 65,83 persen pertahunnya. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanjahibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 61,64 persen dari total belanja operasi dengan pertumbuhan sekitar 3,26 persen tiap tahunnya. Proporsi belanja pegawai yang rata-rata mencapai 40,58 persen dari total belanja daerah tentunya perlu menjadi perhatian lebih, mengingat proporsi ini belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD dimana belanja pegawai setinggi-tingginya adalah 30 persen dari total belanja daerah. Komponen terbesar kedua adalah belanja Barang dan Jasa dengan proporse rata-rata mencapai 33,98 persen tiap tahunnya, selanjutnya belanja Hibah dengan proporsi rata-rata 4,36 persen dan terakhir adalah belanja Bantuan Sosial dengan proporsi ssekitar 0,03 persen. Belanja Modal cenderung stabil di angka rata-rata Rp 150 M tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,77 persen. Kontribusi belanja modal terhadap total belanja daerah rata-rata sekitar 23,69 persen tiap tahunnya. Komponen Belanja Modal yang paling besar adalah pada belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan denga nilai rata- rata kontribusi sekitar 49,55 persen tiap tahunnya dari total belanja modal, kemudian diikuti oleh belanja Gwdung dan Bangunan sekitar 28,35 persen, disusul oleh belanja peralatan dan mesin sekitar 19,67 persen, belanja aset tetap lainnya sekitar 1,62 persen dan belanja modal tanah sekitar 0,82 persen. Sedangkan pos belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengleuaran anggaran yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan benca alam dan bencana sosial, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup menunjukkan tren yang fluktuatif selama kuran waktu lima tahun. Belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan sekitar 5,50 persen tiap tahunnya. C. PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri atas a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBD Kabupaten Maros tidak semua struktur pembiayaan yang ada dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 digunakan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 321 Grafik 2.160 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan grafik diketahui jika realisasi Pembiayaan Daerah mengalami fluktuasi. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020 mencapai nilai Rp 124.550.862.690,89 dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 108.561.018.807,00. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya. 2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah. 2.2.1.2 Neraca Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah 124.550.862.690,89 40.285.438.877,90 39.857.009.672,58 119.112.762.521,00 108.561.018.807,00 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 322 daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerinah daerah yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas daerah pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislative daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) dapat dilihat dari tabel berikut ini: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 323 Tabel 2.292 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 ASET 1.1 Aset Lancar 115.255.309.307,77 130.650.804.690,96 231.520.730.180,50 227.744.345.027,46 177.063.090.366,72 1.2 Aset Tetap 3.041.341.498.387,09 3.104.581.570.206,86 3.197.007.297.932,25 3.234.042.307.828,46 3.590.906.648.912,47 1.3 Aset Lainnya 46.916.488.615,16 43.251.521.405,05 34.683.794.282,92 30.813.741.862,13 30.769.871.084,13 1.4 Investasi Jangka Panjang 66.436.948.816,96 66.812.084.726,00 88.877.566.471,00 88.782.444.340,00 88.782.444.340,00 JUMLAH ASET 3.269.950.245.126,98 3.345.295.981.028,87 3.552.089.388.866,67 3.657.812.680.163,48 3.975.286.674.282,80 2 KEWAJIBAN 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 39.857.409.135,49 46.745.528.874,05 37.756.691.020,60 24.656.998.577,09 21.667.402.564,09 2.2 Kewajiban Jangka Panjang - - - - JUMLAH KEWAJIBAN 39.857.409.135,49 46.745.528.874,05 37.756.691.020,60 24.656.998.577,09 21.667.402.564,09 EKUITAS DANA 3.230.092.835.991,48 3.298.550.452.154,81 3.514.332.697.846,07 3.633.155.681.586,39 3.953.619.271.717,70 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.269.950.245.126,98 3.345.295.981.028,87 3.552.089.388.866,67 3.657.812.680.163,48 3.953.619.271.717,70 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 324 2.2.1.3 Aset Daerah Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Analisis meliputi empat aspek utama yaitu asset lancar, asset tetap, investasi jangka panjang dan asset lainnya. Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), pertumbuhan rata-rata jumlah asset Pemerintah Kabupaten Maros mencapai 5,04 persen pertahun. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari asset lancar daerah yang mencapai 16,67 persen, asset tetap hanya 4,31 persen dan asset lainnya (9,73 persen) persen dan Investasi Jangka Panjang 8,37 persen. Kontribusi asset terbesar bersumber dari Aset Tetap dengan rata-rata nilai kontribusi sekitar 90,70 persen setiap tahunnya. 2.2.1.4 Kewajiban Daerah Kewajiban daerah merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Maros selama Tahun 2020-2024 stabil diangka rata-rata Rp 34 M. Kewajiban Jangka Pendek yang paling besar nilainya berada pada tahun 2021 dengan mencapai nilai Rp 46 M. Pencapaian nilai yang cukup signifikan ini bersumber dari pekerjaan fisik dari beberapa OPD yg terlambat menyelesaikan administrasi pembayarannya dikarenakan pekerjaan fisik banyak yang berakhir di akhir tahun anggaran. 2.2.1.5 Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Dari segi aspek ekuitas, Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 rata-rata bertumbuh senilai 5,22 persen tiap tahunnya. 2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja serta ketepatan dalam memanfaatkan pembiayaan daerah.
a.Kebijakan Pendapatan Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2020-2024, diarahkan dengan penerapan :
1. 1.Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan: 1) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 325 penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah.
2. 2.Mengoptimalkan pengelolaan Badan-badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
3. 3.Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparatur penerimaan;
4. 4.Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
5. 5.Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. 6.Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek: • Transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan persyaratan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Untuk dapat menilai kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahunan; • Disiplin anggaran, di mana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kesinambungan penyelenggaran pemerintahan era sebelumnya, pembangunan dan pelayanan umum. Karena itu, anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan; • Keadilan anggaran, yakni norma yang mewajibkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi; • Efesiensi dan efektivitas anggaran, yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan.
b.Kebijakan Belanja Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros sepanjang Tahun 2020-2024, diarahkan dengan penerapan :
1. 1.Mengupayakan penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional dan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas program pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. 2.Belanja daerah dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah yaitu:
a.Peningkatan dan pemerataan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing serta berbasis potensi unggulan daerah;
b.Peningkatan kualitas hidup manusia yang disertai dengan perluasan cakupan layanan social masyarakat; RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 326
c.Penciptaan kondusifitas wilayah yang dinamis, demokratis, aman dan berbudaya;
d.Peningkatan kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, transparan dan akuntabel;
e.Percepatan dan pemerataan infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yanf berwawasan lingkungan.
1. 3.Diasumsikan ada kenaikan belanja pegawai negeri sipil sebesar 10 persen setiap tahun.
2. 4.Belanja hibah dan bantuan social dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
3. 5.Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
c.Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2020-2024, diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih anggaran (SILPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD. Defisit BUMD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. 2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsin belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi pemenuhan kebutuhan aparat Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir tahun 2020-2024. Tabel 2.293 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020-2024 No Tahun Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Persentase (% (a) (b) (a)/(b)x100 1 2020 567.719.215.385,00 1.465.676.989.301,03 38,73 2 2021 607.604.222.722,00 1.369.707.698.169,70 44,36 3 2022 569.611.885.635,00 1.413.651.866.266,00 40,29 4 2023 589.964.982.733,00 1.521.013.274.022,08 38,79 5 2024 660.556.918.805,00 1.621.432.789.285,62 40,74 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan tabel diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama lima tahun berkisar 40,62 persen pertahun dari total pengeluaran pemerintah Kabupaten Maros. Proporsi belanja ini penting untuk memastikan bahwa aparatur daerah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, namun RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 327 juga harus seimbang dengan kebutuhan anggaran untuk sektor lain yang juga memerlukan pendanaan. 2.2.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan netto. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerha pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defiist belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatan dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah dapat dilakukan melalui: 2.2.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup deficit riil anggaran Pemerintah Daerah. Tabel 2.294 Defiist Riil Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.381.411.565.488,04 1.369.279.268.964,39 1.492.907.619.114,29 1.510.461.530.308,05 1.557.279.562.311,88 Dikurangi realisasi 2 Belanja Daerah 1.465.676.989.301,03 1.369.707.698.169,70 1.413.651.866.266,00 1.521.013.274.022,08 1.621.432.789.285,62 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0 0 Defisit Riil -84.265.423.812,99 -428.429.205,31 79.255.752.848,29 -10.551.743.714,03 -64.153.226.973,74 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) Kabupaten Maros mengalami defisit, terkecuali di tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp 79 Milayar. Defisit yang paling kecil nilainya berada pada tahun 2021 yaitu hanya senilai Rp 428 juta dan deficit yang paling besar terjadi di tahun 2022 yang mencapai Rp 79 M. Tabel 2.295 Komposisi Penutup Defiist Riil Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 124.550.862.690,89 40.285.438.877,90 39.857.009.672,58 119.112.762.521,00 108.561.018.807,00 2 Pencairan Dana Cadangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 328 No Uraian 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 329 2.2.2.1.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tabel 2.296 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 (Anaudited) Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA 1 Jumlah SILPA 40.285.438.877,90 39.857.009.672,59 119.112.762.520,88 108.561.018.806,97 44.322.850.315,11 2 Pelampauan Penerimaan PAD (73.760.338.746,56) (82.467.412.079,61) (13.937.762.189,71) 4.958.206.815,03 (5.899.588.602,12) 3 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (27.360.761,47) (7.783.753.063,00) (11.771.567.310,00) 20.464.924.421,02 (15.733.134.512,00) 4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (1.668.793.845,93) 10.057.134.590,00 1.359.000.000,00 - (12.000.000,00) 5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 94.255.649.505,97 117.719.978.559,20 615.963.396.481,00 83.137.887.570,92 65.467.702.289,38 6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 39.857.409.135,49 46.745.528.874,05 37.756.691.020,60 24.656.998.577,09 32.368.869.636,08 7 Kegiatan Lanjutan 45.009.081.415,85 21.306.290.784,85 57.573.594.147,86 16.754.279.265,32 15.949.462.179,85 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 330 2.2.3 Analisis Keuangan Daerah 2.2.2.2 Analisis Fiskal Daerah Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Maros yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beebrapa hal yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (fiscal space), serta rasio pajak (tax ratio). Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua ratio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Ruang fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Disisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, dan rasio belanja daerah per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan Upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja operasi. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 331 Tabel 2.297 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Total Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) 2020 219.100.516.893,51 1.381.411.565.488,04 15,86 2021 221.489.706.931,39 1.369.279.268.964,39 16,18 2022 286.337.310.424,29 1.492.907.619.114,29 19,18 2023 312.490.609.638,03 1.510.461.530.308,05 20,69 2024 302.023.839.689,88 1.557.279.562.311,88 19,39 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) Analisa dari tabel diatas menjelaskan bahwa Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun anggaran (2020 sampai dengan 2024) tergolong masih Rendah Sekali dalam kemampuan keuangan daerah pada interval 0% - 25%. Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang Rendah dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih memerlukan hubungan intruktif terhadap Pemerintah Pusat dikarenakan sumber dana ekstern yang masih sangat tinggi pada Pemerintah Kabupaten Maros. Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang Rendah Sekali dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih memerlukan hubungan intruktif terhadap Pemerintah Pusat dikarenakan sumber dana ekstern yang masih sangat tinggi pada Pemerintah Kabupaten Maros.
2. 2.Rasio Fiskal Daerah Rasio Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Rasio Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Berikut Gambaran Rasio Fiskal Daerah Kabupaten Maros selama lima tahun. Tabel 2.298 Rasio Fiskal Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Total Pendapatan Daerah Pendapatan Hibah DAU EARMARK DAK Belanja Pegawai Belanja Bunga Selisih Rasio Fiskal 2020 1.381.411.565.488,04 49.246.403.332,00 0,00 194.529.083.595,00 567.719.215.385,00 0 569.916.863.176,04 41,26 2021 1.369.279.268.964,39 1.443.000.000,00 0,00 206.386.331.640,00 607.604.222.722,00 0 553.845.714.602,39 40,45 2022 1.492.907.619.114,29 13.255.406.000,00 0,00 308.264.905.203,00 569.611.885.635,00 0 601.775.422.276,29 40,31 2023 1.510.461.530.308,05 0,00 178.901.465.000,00 279.530.764.484,00 589.964.982.733,00 0 462.064.318.091,05 30,59 2024 1.557.279.562.311,88 1.302.000.000,00 175.263.018.000,00 311.479.336.761,00 660.556.918.805,00 0 408.678.288.745,88 26,24 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 332 Berdasarkan tabel diketahui bahwa selama lima tahun (2020-2024) Rasio Fiskal Kabupaten Maros mengalami fluktuatif. Tahun 2020 capaian Rasio fiskal daerah sebesar 41,26 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 26,24 persen. Selama lima tahun Rasio Fiskal Daerah berada pada angka 35,77 persen, yang berarti sebesar 35,77 persen dari total pendapatan daerah merupakan dana yang masih fleksibel digunakan untuk belanja pembangunan, pelayanan publik dan prioritas daerah, setelah semua belanja wajib terpenuhi.
3. 3.Rasio Pajak Daerah Rasio pajak daerah adalah persentase yang menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak daerah terhadap PDRB. Rasio ini memberikan gambaran tentang kekuatan pemungutan pajak daerah (local taxing power). Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di Provinsi Sulawesi Selatan akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRBnya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait. Berikut Gambaran rasio Pajak Daerah Kabupaten Maros selama lima tahun sejak tahun 2020-2024. Tabel 2.299 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Pajak Daerah Nilai PDRB Tax Ratio 2020 109.975.449.946,00 22.717.970.000.000,00 0,48 2021 125.378.606.166,00 18.621.040.000.000,00 0,67 2022 168.739.405.006,63 19.005.610.000.000,00 0,89 2023 197.549.578.336,00 23.544.300.000.000,00 0,84 2024 186.964.321.884,00 28.624.000.000.000,00 0,65 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) Berdasarkan tabel diketahui jika selama lima tahun (2020-2024), Rasio Pajak Daerah mengalami fluktutatif, tahun 2020 Rasio Pajak Daerah mencapai 0,48 persen dan di tahun 2024 mencapai 0,65 persen. Pencapaian tertinggi berada pada tahun 2022 denga nilaia capaian 0,89 persen. Jika dilihat selama lima tahun, rata-rata pencapaian Rasio Pajak Daerah Kabupaten Maros berada pada kisaran 0,71 persen yang berarti kontribusi sektor perpajakan daerah terhadap PDRB masih sangat rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Maros perlu meningkatkan Upaya penggalian potensi PAD, baik melalui perluasan basis pajak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 333 maupun peningkatan kepatuhan wawjib pajak untuk memperkuat kemandirian fiscal daerah.
4. 4.Rasio Belanja Pegawai Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Tabel 2.300 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Belanja Pegawai Total Belanja Daerah Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja 2020 567.719.215.385,00 1.465.676.989.301,03 38,73 2021 607.604.222.722,00 1.369.707.698.169,70 44,36 2022 569.611.885.635,00 1.413.651.866.266,00 40,29 2023 589.964.982.733,00 1.521.013.274.022,08 38,79 2024 660.556.918.805,00 1.621.432.789.285,62 40,74 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) Berdasarkan tabel diketahui jika selama lima tahun (2020-2024) Rasio Belanja Pegawai mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Rasio Belanja Pegawai mencapai 38,73 persen dan di tahun 2024 mencapai 40,74 persen. Rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 44,36 persen. Selama lima tahun Rasio Belanja Pegawai berada pada kisaran 40,58 persen. Berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, sehingga dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Maros harus dapat menyesuaikan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diundangkan yakni paling lambat di tahun 2027.
5. 5.Rasio Belanja Modal Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiriditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggiangka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadappertumbuhan ekonomi. Tabel 2.301 Rasio Belanja Modal Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Belanja Modal Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2020 369.026.103.780,10 1.465.676.989.301,03 25,18 2021 310.623.327.290,24 1.369.707.698.169,70 22,68 2022 326.015.643.180,00 1.413.651.866.266,00 23,06 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 334 Tahun Belanja Modal Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2023 371.984.501.307,00 1.521.013.274.022,08 24,46 2024 374.240.786.513,00 1.621.432.789.285,62 23,08 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) Capaian rasio belanja modal Pemeirntah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi Dimana tahun 2020 berada pada angka 25,18 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 23,08 persen, Dimana selama periode tersebut capaian tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 24,06 persen. Selama periode tersebut pencapaian rasio modal rata-rata berada pada kisaran 23,69 persen pertahunnya. Dengan rasio belanja 23,69 persen pertahun, mencerminkan Upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan investasi Pembangunan jangka Panjang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa hamper seperempat belanja daerah dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur, yang merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6. 6.Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Tabel 2.302 Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Total Belanja Daerah Jumlah Penduduk Belanja Daerah per Kapita 2020 1.465.676.989.301,03 390.129 3.756.903,46 2021 1.369.707.698.169,70 396.288 3.456.344,12 2022 1.413.651.866.266,00 402.148 3.515.252,76 2023 1.521.013.274.022,08 407.923 3.728.677,41 2024 1.621.432.789.285,62 413.594 3.920.348,92 Sumber: Bapperida, 2025 (diolah) Berdasarkan tabel, diketahui jika Belanja Daerah Per Kapita Penduduk selama lima tahun (2020-2024) mengalami peningkatan, tahun 2020 rasio belanja daerah mencapai Rp 3.756.902,46 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai Rp 3.920.348,92. Selama kurun waktu lima tahun, belanja daerah per kapita penduduk berada pada kisaran rata-rata Rp 3.675.505,33 tiap tahunnya. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Maros menghabiskan rata-rata Rp 3,67 juta per penduduk dalam satu tahun anggaran untuk membiayai pelayanan publik, Pembangunan dan belanja operasional lainnya. Dengan nilai rasio tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan komiten belanja yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan public kepada penduduk. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 335 2.2.2.3 Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah. APBD dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tetapi masih perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan mengukur dampaknya secara kuantitatif. Tabel 2.303 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 (juta rupiah) No Komponen Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Konsumsi Rumah Tangga 11.356.950.000.000,00 11.643.890.000.000,00 12.715.080.000.000,00 13.761.720.000.000,00 14.857.840.000.000,00 2 Konsumsi LNPRT 318.600.000.000,00 328.550.000.000,00 360.290.000.000,00 412.780.000.000,00 480.320.000.000,00 3 Konsumsi Pemerintah 1.693.690.000.000,00 1.723.690.000.000,00 1.818.050.000.000,00 1.791.370.000.000,00 1.822.180.000.000,00 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5.642.400.000.000,00 5.927.410.000.000,00 6.498.140.000.000,00 6.820.270.000.000,00 7.171.530.000.000,00 5 Perubahan Inventori (56.570.000.000,00) (24.410.000.000,00) 14.730.000.000,00 (9.270.000.000,00) (12.940.000.000,00) 6 Net Ekspor Antar Daerah (334.040.000.000,00) (593.520.000.000,00) 2.138.020.000.000,00 3.612.090.000.000,00 4.305.060.000.000,00 Total PDRB 18.621.030.000.000,00 19.005.610.000.000,00 23.544.310.000.000,00 26.388.960.000.000,00 28.623.990.000.000,00 Sumber : PDRB Kabupaten Maros Menurut Pengeluaran, BPS, 2024 Perekonomian Kabupaten Maros berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Maros. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Konsumsi Pemerintah. Berdasarkan hasil analysis kontribusi PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 menurut pengeluaran dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar 56,06 persen tiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, dimana kontribusi komponen PMTB pada tahun 2020 mencapai Rp 5,64 M dan di tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai Rp 7,17 M. Hal yang cukup signifikan adalah kontribusi Net Ekspor Antar Daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan, Dimana tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan nilai net ekspor. Tahun 2020 nilai net ekspor senilai -334,04 miliar rupiah, dan di tahun 2021 nilai net ekspor -593,52 miliar rupiah. Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Maros dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros dapat dilihat dari share APBD terhadap komponen pengleuaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 336 Maros dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, Dimana pada tahun 2020 mencapai 86,54 persen dan di tahun 2024 meningkat menjadi 88,58 persen. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2022 yakni 77,76 persen. Berikut Gambaran lebih jelas terkait kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsuksi pemerintah. Tabel 2.304 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Konsumsi Pemerintah Total Belanja APBD Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah 2020 1.693.690.000.000,00 1.465.676.989.301,03 86,54 2021 1.723.690.000.000,00 1.369.707.698.169,70 79,46 2022 1.818.050.000.000,00 1.413.651.866.266,00 77,76 2023 1.791.370.000.000,00 1.521.013.274.022,08 84,91 2024 1.822.180.000.000,00 1.621.432.789.285,62 88,98 Sumber : PDRB Kabupaten Maros Menurut Pengeluaran, BPS, 2024 Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktiatif. Pada tahun 2020 share belanja modal terhadap komponen PMTB senilai 6,54 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,22 persen. Selama lima tahun share belanja modal terhadap komponen PMTB berada dikisaran 5,49 persen, ini berarti hanya 5,49 persen yang berasal dari belanja modal pemerintah terhadap nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto. Hal ini mengindikasikan pula bahwa sebahagian besar PMTB didorong oleh investasi non pemerintah dan hanya sebahagian kecil konstribusi berasal dari anggaran belanja modal pemerintah. Berikut Gambaran Kontribusi Belanja Modal terhadap Pembentukan PMTB selama lima tahun terakhir. Tabel 2.305 Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 Tahun Komponen PMTB Total Belanja Modal Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB 2020 5.642.400.000.000,00 369.026.103.780,10 6,54 2021 5.927.410.000.000,00 310.623.327.290,24 5,24 2022 6.498.140.000.000,00 326.015.643.180,00 5,02 2023 6.820.270.000.000,00 371.984.501.307,00 5,45 2024 7.171.530.000.000,00 374.240.786.513,00 5,22 Sumber : PDRB Kabupaten Maros Menurut Pengeluaran, BPS, 2024 2.2.3 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 337 1) Rasio likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain : a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek b) Rasio quick = ( aktiva lancar – persediaan ) : kewajiban jangka pendek Tabel 2.306 Rasio Lancar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Aset Lancar (Rp) Kewajiban Jangka Pendek (Rp) Rasio (%) 1 2020 115.255.309.307,77 39.857.409.135,49 2,89 2 2021 130.650.804.690,96 46.745.528.874,05 2,79 3 2022 231.520.730.180,50 37.756.691.020,60 6,13 4 2023 227.744.345.027,46 24.656.998.577,09 9,24 5 2024 177.063.090.366,72 21.667.402.564,09 9,24 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab.Maros Kondisi rasio likuiditas yang diukur dengan Rasio Lancar mengalami fluktuatif selama lima tahun (2020-2024). Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Selama lima tahun rasio likuiditas berada pada kisaran di atas angka 2. Tahun 2023 dan 2024 adalah tahun dengan likuiditas tertinggi (9,24), sementara tahun 2021 menunjukkan rasio likuiditas yang paling rendaj (2,79), namun tetap berada dalam kategori sehat. Tabel 2.307 Rasio Quick Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Aset Lancar (Rp) Persediaan (Rp) Kewajiban Jangka Pendek (Rp) Rasio (%) 1 2020 115.255.309.307,77 14.934.384.507,06 39.857.409.135,49 2,52 2 2021 130.650.804.690,96 25.231.853.524,02 46.745.528.874,05 2,52 3 2022 231.520.730.180,50 42.000.745.537,55 37.756.691.020,60 2,52 4 2023 227.744.345.027,46 54.930.564.053,54 24.656.998.577,09 2,52 5 2024 177.063.090.366,72 54.930.564.053,54 21.667.402.564,09 2,52 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab. Maros Berdasarkan tabel rasio quick, rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan disbanding dengan asset lainnya. Rasio Quick Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun (2020 s/d 2024) menunjukkan perkembangan yang sama dengan Rasio Lancar. Rasio Likiuditas juga diukur melalui rasio cash. Rasio kas pada neraca pemerintah menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Rasio ini adalah salah satu ukuran likuiditas yang memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa perlu menjual aset lainnya. Rasio Kas > 1: Pemerintah memiliki cukup kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 338 jangka pendeknya lebih dari satu kali. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat kuat. Rasio Kas = 1: Pemerintah memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya sepenuhnya. Rasio Kas < 1: Pemerintah tidak memiliki cukup kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini bisa menjadi tanda peringatan tentang masalah likuiditas yang mungkin dihadapi pemerintah. Rasio Cash Kabupaten Maros selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.308 Rasio Cash Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Kas(Rp) Kewajiban Jangka Pendek (Rp) Rasio (%) 1 2020 23.433.825.430,94 39.857.409.135,49 1,01 2 2021 20.025.306.919,59 46.745.528.874,05 1,01 3 2022 119.127.013.772,88 37.756.691.020,60 1,01 4 2023 92.945.222.156,45 24.656.998.577,09 1,01 5 2024 49.425.332.182,11 21.667.402.564,09 1,01 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab. Maros Rasio kas pemerintah daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan setara kas yang dimilikinya. 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total asset (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas Tabel 2.309 Rasio Total Hutang dengan Total Aset Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Total Kewajiban (Rp) Total Aset Rasio (%) (Rp) 1 2016 57.097.112.333,27 3.016.366.260.353,42 0,02 2 2017 39.857.409.135,49 3.269.950.245.126,98 0,01 3 2018 46.745.528.874,05 3.345.295.981.028,87 0,01 4 2019 37.756.691.020,60 3.552.089.388.866,67 0,01 5 2020 24.656.998.577,09 3.657.812.680.163,48 0,01 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab. Maros Rasio total hutang terhadap total asset, menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh hutang terhadap asset, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Kondisi tingkat rasio total hutang terhadap total asset yang cukup rendah (0,01) menunjukkan kondisi yang baik. Semakin rendah debit rasio akan semakin baik, karena ini berarti bahwa tingkat keamanan dana semakin baik pula. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 339 Tabel 3.310 Rasio Total Hutang dengan Total Ekuitas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 No Tahun Total Kewajiban (Rp) Total Ekuitas Rasio (Rp) 1 2016 57.097.112.333,27 2.959.269.148.020,15 0,02 2 2017 39.857.409.135,49 3.230.092.835.991,48 0,01 3 2018 46.745.528.874,05 3.298.550.452.154,81 0,01 4 2019 37.756.691.020,60 3.514.332.697.846,07 0,01 5 2020 24.656.998.577,09 3.633.155.681.586,39 0,01 Sumber : Laporan Pertanggunggjawaban APBD Tahun 2020-2024, BKAD Kab. Maros Rasio total hutang terhadap modal secara langsung membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas yang berarti bahwa seberapa besar pendanaan yang dibiayai dari total hutang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki. Rasio total hutang terhadap modal selama lima tahun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan berada pada kisaran nilai 0,01. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan relative sama dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. 2.2.4 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah salaam lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 2.2.4.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi social masyarakat dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiscal untuk tahun 2025-2030. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu empat tahun ke depan. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan PErgudangan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Kontruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertaniaan, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 340 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023) dan terakhir yaitu lapangan usaha PErtambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023). Adapun asumsi Indikator makro ekonomi Kabupaten Maros selama lima tahun ke depan (2025-2030) dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 2.311 Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 NO Indikator Makro Base Line 2025 Proyeksi 2026 2027 2028 2029 2030 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,05 4,75 5,38 5,57 6,45 6,75 2 PDRB Per Kapita (Rp Juta/Jiwa) 75,05 75,43 78,8 82,33 90,04 96,11 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,25 4,16 4,07 3,99 3,89 3,79 4 Tingkat Kemiskinan (%) 8,90 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 7,15 – 6,11 6,88 – 6,06 5 Rasio Gini (Indeks) 0,343 0,336 0,330 0,323 0,318 0,311 6 Indeks Pembangunan Manusia 74,62 74,76 75,38 75,77 75,88 76,26 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 13,53 13,75 14,45 15,53 17,55 18,28 Sumber, Bapperida Kab.Maros, 2025 Asumsi makro daerah disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional, kondisi global, serta potensi dan tantangan internal wilayah. Asumsi ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan fiskal dan strategi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan sejalan dengan arah kebijakan nasional, dengan tetap memperhatikan potensi unggulan lokal seperti sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, perdagangan, serta jasa. Stabilitas inflasi daerah dijaga melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan distribusi, dan optimalisasi peran pasar rakyat maupun modern, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan kesempatan kerja diupayakan melalui pengembangan sektor padat karya, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Upaya ini diharapkan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sosial-ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran pemerintah pusat, tren investasi, serta mobilisasi sumber daya daerah. Oleh karena itu, asumsi makro disusun secara hati-hati agar mampu mencerminkan perkiraan perkembangan ekonomi, menjaga stabilitas fiskal, serta menjadi acuan dalam penentuan target pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 341 Dengan adanya asumsi makro yang realistis, terukur, dan adaptif terhadap perubahan, pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Asumsi makro ekonomi Kabupaten Maros yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Maros lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini Ratio, PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. 2.2.4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 Dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimis, mengingat dalam perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Hal ini terkait dengan beberapa pos pendapatan yang cenderung mengalami pertumbuhan sangat fluktuatif bahkan cenderung negative. Penetapan proyeksi penerimaan pos pendapatan dan alokasi belanja daerah mempertimbangkan realisasi pos penerimaan pendapatan dan serapan anggaran belanja daerah. Struktur pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025-2030 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dihitung sampai dengan Tahun 2030 dengan menggunakan analisis trend, namun tetap dengan beberapa asumsi terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024. Selanjutnya beberapa kebijakan pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun kedepan (2025-2030) antara lain: 2.2.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah tahun 2025-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian , capaian kinerja APBD tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagaian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan selama lima tahun terakhir dan asumsi- asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi adanya peningkatan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Dengan seiring optimism pertumbuhan ekonomi daerah maka pada tahun 2026 pajak daerah Kembali diproyeksikan meningkat. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 342 Pendapatan daerah Kabupaten Maros diharapkan meningkat setiap tahunnya. Dimana tahun 2025 penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan senilai Rp 1.656.120.892.000,00 dan di tahun 2030 penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp 1.919.898.011.000,00. Guna pencapaian target Pendapatan daerah tahun 2025-2030 dilakukan Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah dengan memperhatikan legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transformasi. Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui: a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retirbusi daerah dengan rangkaian kegiatan 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah; b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan system administrasi perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah; c) Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampuh oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah; d) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, penataan ulang (restrukturisasi asset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalu pendapatan sewa. e) Menggali inovasi pemanfaatan teknologi, guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah. f) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada objek pendapatan dan retribusi daerah. Berikut disajikan table proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 343 Tabel 2.312 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 KODE URAIAN PROYEKSI APBD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 366.655.000.000 377.654.650.000 388.984.289.000 400.653.817.000 412.673.430.000 425.053.633.000 4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 236.030.000.000 243.110.900.000 250.404.227.000 257.916.353.000 265.653.844.000 273.623.459.000 4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 105.475.000.000 23.800.000.000 24.514.000.000 25.249.420.000 26.006.902.000 26.787.109.000 4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.000.000.000 11.330.000.000 11.669.900.000 12.019.997.000 12.380.596.000 12.752.014.000 4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 14.150.000.000 99.413.750.000 102.396.162.000 105.468.047.000 108.632.088.000 111.891.051.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.289.465.892.000 1.328.149.868.000 1.367.994.364.000 1.409.034.195.000 1.451.305.220.000 1.494.844.378.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pusat 1.222.624.919.000 1.259.972.076.000 1.298.453.016.000 1.338.102.020.000 1.378.954.402.000 1.421.046.543.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 66.840.973.000 68.177.792.000 69.541.348.000 70.932.175.000 72.350.818.000 73.797.835.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - - JUMLAH PENDAPATAN 1.656.120.892.000 1.705.804.518.000 1.756.978.653.000 1.809.688.012.000 1.863.978.650.000 1.919.898.011.000 Sumber : TAPD Kabupaten Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 344 Berdasarkan tabel, diketahui jika Pendapatan Daerah selama lima tahun (2026-2030) diproyeksikan mengalami pertumbuhan sekitar 2,9 persen setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2026 penerimaan Pendapatan Daerah diproyeksikan sekitar Rp 1.705.804.518.000 dan di tahun 2030 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 1.919.898.011.000. Proyeksi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan tren positif mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah. Peningkatan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, maupun sumber lainnya, memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan prioritas. Pertumbuhan APBD yang positif ini diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya belanja daerah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peredaran dana pembangunan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menarik minat investasi swasta. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan APBD yang positif diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam upaya mencapai target dari proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka beberapa strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah:
7. 1.Dalam meningkatkan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-SPTPD, kanal pembayaran online, serta kerja sama dengan perbankan dan agen laku pandai. Layanan pembayaran PBB-P2 diperluas melalui program jemput bola hingga ke tingkat kecamatan;
8. 2.Pemanfaatan instrumen pajak baru berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan UU HKPD Tahun 2022 dan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang menjadi landasan hukum dalam penguatan fiskal daerah dan penataan ulang kewenangan fiskal antar tingkatan pemerintahan, juga telah memberikan ruang bagi daerah melakukan kerjasama dan/atau sinergi khususnya dalam optimalisasi Pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat ditempuh dengan optimalisasi dan sinergi pemungutan pajak dengan menganggarkan 1,5 % dari opsen dan bagi hasil yang diterima Kabupaten Maros, serta melakukan pendampingan atau dukungan dalam penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kegiatan sosialisasi program Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai alamat domisili, dan kegiatan lain yang mendukung optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB sehingga berdampak dengan penerimaan pendapatan Opsen Kabupaten Maros diproyeksi dapat meningkat setiap tahunnya, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 345
9. 3.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi dengan memperluas penerapan digitalisasi sistem karcis (QRIS) yang dapat meminimalisir kebocoran retribusi, penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan pembayaran retribusi dengan melibatkan Satpol PP dan penignkatan kualitas pelayanan publik.
10. 4.Pengembangan kerjasama usaha baik antar BUMD maupun dengan mitra usaha untuk memperluas jaringan usaha dan peningkatan kapasitas SDM BUMD.
11. 5.Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah baik melalui penjualan aset yang sudah tidak digunakan maupun melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
12. 6.Mengamankan alokasi dana transfer dengan memastikan seluruh persyaratan administrasi teknis dan kinerja terpenuhi sesuai peraturan perundang- undangan.
13. 7.Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun nonfisik.
14. 8.Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi umum dan memastikan realisasi Dana Bagi Hasil serta pengelolaan Dana Desa secara akuntabel.
15. 9.Mengupayakan peningkatan alokasi bantuan keuangan provinsi dengan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan baik dalam forum teknis maupun dalam sinkronisasi perencanaan. 2.2.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Belanja daerah Kabupaten Maros selama periode tahun 2025-2030 diharapkan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2025 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp 1.655.120.892.000,00 dan di tahun 2030 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.894.148.011.000,00. Peningkatan ini tentunya harus sejalan dengan peningkatan pada pos Pendapatan Daerah baik itu bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer ataupun dari pos Pendapatan Daerah lainnya. Secara umum kebijakan belanja daerah yang ditempuh oleh pemerintah daerah adalah: a) Pemanfaatan belanja daerah menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal. c) Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah setiap tahun yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. d) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut disajikan table proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 346 Tabel 2.313 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 KODE URAIAN PROYEKSI APBD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.168.722.264.985 1.166.630.185.699 1.098.423.440.571 1.094.013.163.577 1.115.605.608.280 1.120.240.856.322 5.1.01. Belanja Pegawai 725.230.349.481 718.485.177.699 668.828.432.571 668.918.155.577 670.010.600.280 669.145.848.322 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 392.816.840.067 396.745.008.000 386.745.008.000 381.745.008.000 376.745.008.000 371.745.008.000 5.1.05. Belanja Hibah 49.605.075.437 47.900.000.000 38.850.000.000 38.850.000.000 63.850.000.000 73.850.000.000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.070.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 5.2 BELANJA MODAL 314.147.663.815 436.246.337.301 421.978.392.429 474.808.373.423 502.821.831.720 549.021.747.678 5.2.01 Belanja Modal Tanah 10.734.365.414 40.057.396.000 20.534.365.000 12.111.083.000 12.716.637.000 13.352.468.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.665.453.015 91.459.587.301 171.369.672.429 183.788.547.423 195.535.117.720 209.582.872.678 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.822.550.686 80.260.454.000 75.946.282.000 87.737.409.000 123.018.092.000 63.712.810.000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 120.111.038.900 216.450.217.000 145.413.818.000 182.021.367.000 161.944.520.000 252.285.760.000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.814.255.800 7.018.683.000 7.214.255.000 7.574.967.000 7.953.715.000 8.351.400.000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya - 1.000.000.000 1.500.000.000 1.575.000.000 1.653.750.000 1.736.437.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.500.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 11.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 6.500.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 11.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 165.750.963.200 192.427.995.000 197.076.820.000 201.866.475.000 206.801.210.000 211.885.407.000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.000.000.000 26.691.090.000 27.491.822.000 28.316.577.000 29.166.074.000 30.041.056.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 161.750.963.200 165.736.905.000 169.584.998.000 173.549.898.000 177.635.136.000 181.844.351.000 JUMLAH BELANJA 1.655.120.892.000 1.804.304.518.000 1.727.478.653.000 1.781.688.012.000 1.837.228.650.000 1.894.148.011.000 Sumber : TAPD Kabupaten Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 347 Berdasarkan tabel sebelumnya, diketahui jika proyeksi pertumbuhan Belanja Daerah selama kurun waktu lima tahun (2026-2030) sekitar 1.27 persen setiap tahunnya. Dimana, tahun 2026 alokasi Belanja Daerah diproyeksikan Rp 1.804.304.518.000 dan di tahun 2030 diproyeksikan Rp 1.894.148.011.000. Dalam mengalokasikan belanja daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, terdapat beberapa strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan prinsip money follow program prioritas, yakni mengutamakan pendanaan pada program dan kegiatan yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam memenuhi UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD, maka pengalokasian belanja Pegawai diharapkan besarannya sekitar 30 persen dari total belanja daerah dan pengalokasian belanja juga memperhatikan ketentuan mandatory spending dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah diupayakan untuk semakin produktif dengan meminimalkan belanja yang bersifat konsumtif, serta mengoptimalkan belanja langsung yang mendukung pelayanan publik. Selain itu, strategi alokasi belanja diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong investasi. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang anggaran untuk mendukung program inovatif, digitalisasi layanan publik, serta kesiapsiagaan menghadapi tantangan global maupun kondisi darurat. Melalui strategi tersebut, alokasi belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Tabel 2.314 Proyeksi Alokasi Belanja Pegawai dan Mandatory Spending Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 URAIAN BASELINE

(2024)PROYEKSI 2025 2026 2027 2028 2029 2030 BELANJA DAERAH 1.621.432. 789.285,62 1.655.120. 892.000,00 1.804.304. 518.000,00 1.727.478. 653.000,00 1.781.688. 012.000,00 1.837.228. 650.000,00 1.894.148. 011.000,00 BELANJA PEGAWAI 660.556.918 .805,00 725.230. 349.481,00 718.485. 177.699,00 668.828. 432.571,00 668.918. 155.577,00 670.010. 600.280,00 669.145. 848.322,00 Proporsi Belanja Pegawai 40,74 43,82 39,82 38,72 37,54 36,47 35,33 BELANJA PENDIDIKAN 512.979. 672.881,00 497.983. 723.561,00 482.983. 7 23.561,00 483.983. 723.561,00 484.983. 723.561,00 484.983. 723.561,00 486.983. 723.561,00 Proporsi Belanja Pendidikan 31,64 30,09 26,77 28,02 27,22 26,40 25,71 BELANJA KESEHATAN 379.482. 397.041,00 355.110. 550.498,00 358.661. 656.002,00 362.248. 272.563,00 365.870. 755.288,00 369.529. 462.841,00 373.224. 757.469,00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 348 URAIAN BASELINE
(2024)PROYEKSI 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Proporsi Belanja Kesehatan 23,40 21,46 19,88 20,97 20,54 20,11 19,70 BELANJA INFRASTRUKTUR 614.671.29 1.739,00 537.122. 545.864,00 653.383. 242.301,00 634.413. 390.429,00 691.708. 271.423,00 749.306. 967.720,00 810.216. 098.678,00 Proporsi Belanja Infrastruktur 37,91 36,06 40,54 41,45 43,78 45,96 48,16 Sumber : TAPD Kabupaten Maros, 2025 2.2.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

10.Penerimaan Pembiayaan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas, dan wajib diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat jangka menengah maupun jangka panjang bagi masyarakat. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengklasifikasikan pinjaman daerah ke dalam tiga kategori, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah, sebagaimana yang akan ditempuh Kabupaten Maros pada Tahun Anggaran 2026, diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur produktif dengan jangka waktu pelunasan paling lama lima tahun. Secara umum, Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok diantaranya
1.Menutup defisit anggaran yang muncul akibat meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan, terutama belanja modal untuk infrastruktur publik, sementara kapasitas pendapatan masih terbatas.
2.Menjamin keberlanjutan pelayanan dasar dan pembangunan strategis, sehingga program prioritas daerah tetap berjalan meskipun terdapat gap fiskal antara pendapatan dan belanja.
3.Mengurangi risiko stagnasi pembangunan akibat keterbatasan sumber pendanaan, dengan cara menghadirkan sumber pembiayaan yang sah dan sesuai regulasi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 349
11.Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros selama lima tahun disusun dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka menengah. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan instrumen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan belanja, karena mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas fiskal, menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kebijakan investasi jangka panjang. Secara normatif, kebijakan pengeluaran pembiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang mewajibkan daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada tahun-tahun anggaran setelah pencairan pinjaman. Dengan demikian, setiap kebijakan pinjaman harus disertai dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang konsisten, terencana, dan terukur agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa mendatang. Berikut gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030. Tabel 2.315 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 KODE URAIAN PROYEKSI APBD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 100.000.000.000 - - - - 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - - - - - 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah - 100.000.000.000 - - - - 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000 1.500.000.000 29.500.000.000 28.000.000.000 26.750.000.000 25.750.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000 - - - - - 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - 1.500.000.000 29.500.000.000 28.000.000.000 26.750.000.000 25.750.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan - 100.000.000.000 - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000 1.500.000.000 29.500.000.000 28.000.000.000 26.750.000.000 25.750.000.000 Pembiayaan Netto 1.000.000.000 98.500.000.000 - 29.500.000.000 -28.000.000.000 - 26.750.000.000 - 25.750.000.000 Sumber : TAPD Kabupaten Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 350 Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pembiayaan daerah hanya dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan pinjaman daerah jangka menengah. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat alokasi penerimaan pembiayaan, sehingga pada Tahun Anggaran 2026 terjadi penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 atau naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pinjaman daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan rencana pengembalian pinjaman daerah jangka menengah yang direncanakan akan mulai diangsur pokoknya pada tahun anggaran berikut setelah pencairan, dan dilunasi secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun. Skema pengembalian ini disusun secara terukur dan terjadwal, sehingga memberikan kepastian fiskal serta memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu alokasi belanja prioritas lainnya. Dengan demikian, struktur pelunasan pinjaman telah dirancang sesuai prinsip kehati-hatian dan selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Tujuan utama dari penerimaan pembiayaan ini adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis daerah yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, pinjaman tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant/WTP) dalam rangka memperluas cakupan layanan air bersih serta pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kedua proyek ini dipilih karena memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, baik melalui peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan layanan dasar, maupun penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan tabel 2.308 diketahui jika rencana pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 – 2030 mencakup alokasi anggaran untuk pemenuhan kewajiban daerah atas pinjaman yang telah ditarik, serta kebijakan penyertaan modal daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Selama lima tahun (2026-2030) fokus diarahkan pada pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang telah mulai jatuh tempo. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas pengeluaran pembiayaan dari kegiatan investasi jangka panjang ke arah pemenuhan kewajiban pinjaman, sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. 2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :
1.Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 351
2.Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025-2030 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan perhitungan untuk Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Maros diuraikan pada tabel berikut ini. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 352 Tabel 2.316 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maros untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030 NO URAIAN SESUAI PERMENDAGRI 62 TAHUN 2017 PROYEKSI (Rp) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 366.655.000.000 377.654.650.000 388.984.289.000 400.653.817.000 412.673.430.000 425.053.633.000 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 236.030.000.000 243.110.900.000 250.404.227.000 257.916.353.000 265.653.844.000 273.623.459.000 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 105.475.000.000 23.800.000.000 24.514.000.000 25.249.420.000 26.006.902.000 26.787.109.000 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.000.000.000 11.330.000.000 11.669.900.000 12.019.997.000 12.380.596.000 12.752.014.000 1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 14.150.000.000 99.413.750.000 102.396.162.000 105.468.047.000 108.632.088.000 111.891.051.000 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.289.465.892.000 1.328.149.868.000 1.367.994.364.000 1.409.034.195.000 1.451.305.220.000 1.494.844.378.000 1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat 1.222.624.919.000 1.259.972.076.000 1.298.453.016.000 1.338.102.020.000 1.378.954.402.000 1.421.046.543.000 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 66.840.973.000 68.177.792.000 69.541.348.000 70.932.175.000 72.350.818.000 73.797.835.000 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - - - JUMLAH PENDAPATAN 1.656.120.892.000 1.705.804.518.000 1.756.978.653.000 1.809.688.012.000 1.863.978.650.000 1.919.898.011.000 2 BELANJA 2.1.1 Belanja Pegawai 725.230.349.481 718.485.177.699 668.828.432.571 668.918.155.577 670.010.600.280 669.145.848.322 KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN 930.890.542.519 930.890.542.519 987.319.340.301 1.088.150.220.429 1.140.769.856.423 1.193.968.049.720 Sumber : BKAD Kabupaten Maros, 2025 RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 353 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
1.Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan ditimbulkan oleh adanya kesenjangan (gap) antara target dan realisasi, kesenjangan (gap) antara kinerja aktual dan potensial yang mungkin bisa dicapai dan kesenjangan (gap) antara apa yang telah kita capai dengan standar tertentu. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Rumusan yang mendalam terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, hingga dihasilkan isu strategis merupakan langkah untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, responsif dan efektif. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Peran pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan meyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Dengan demikian permasalah pembanguan daerah akan disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Maros. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait. Berdasarkan hasil analisis permasalahan daerah Kabupaten Maros maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut: 1) . Masih Tingginya Angka Kemiskinan Termasuk Kemiskinan Ekstrem Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Maros mencapai 14,62 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 60.000 orang. Angka kemiskinan terbut terus menurun hingga mencapai 12,57 persen pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 40.889 orang. Pada tahun 2013 Angka kemiskinan sedikit meningkat hingga mencapai 12,94 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 43.100 orang. Namun setelah tahun 2013, angka kemiskinan Kabupaten Maros terus mengalami penurunan, termasuk pada saat adanya pandemi COVID-19 tahun 2020. Tahun 2022 RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 354 angka kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 9,43 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.100 orang. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 dikarenakan masih banyak bantuan yang diberikan pemerintah pus at dan daerah yang langsung menyasar penduduk miskin, sehingga dampaknya cukup membantu bagi penduduk miskin. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehariharinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktuatau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS, 2021) Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021). Pada tahun 2022 Pemerintah pusat memprioritaskan 212 kabupaten/kota dimana jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota tersebut sebesar 75 persen dari total penduduk miskin ekstrem nasional. Namun demikian, tidak membatasi kabupaten/kota lain untuk berpartisipasi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ditahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Maros tidak termasuk dalam daerah prioritas (212 Kabupaten/Kota), meskipunpadatahun 2021 Kabupaten Maros memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 4%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 144.686 jiwa, atau 34.146 keluarga. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros adalah belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan bagi semua stakeholder. Beberapa faktor yang menyebakan tingginya tinkat kemiskinan di Kabupaten Maros antaralain: kualitas manusia yang masih rendah, tumpang tindih penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih terbatasnya akses terhadap bantuan modal usaha bagi pedagang kecil serta rendahnya tingkat pendapatan dan terbatasnya keahlian penduduk. 2) Masih Tingginya Angka Pengangguran Pada tahun 2010 angka pengangguran Kabupaten Maros sebesar 9,74 persen kemudian menurun hingga mencapai 4,60 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 angka pengangguran Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 6,99 persen, kemudian menurun peda tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4,71 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 angka penganggguran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 6,28 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi hingga mencapai 6,30 persen. Pada tahun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 355 2022 angka pengangguran Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 5,04 persen. Permasalahan utama tingginya angka pengangguran di Kabupaten Maros adalah kualitas tenaga kerja masih terkendala pada tingkat pendidikan yang rendah dan sertifikasi keahlian. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya daya saing tenaga kerja, rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha, dan tidak seimbangnya pencari kerja dengan peluang lapangan kerja. 3) Tingginya Rasio Gini Perhitungan Rasio Gini di Kabupaten Maros baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2010 hingga tahun 2013 data untuk Rasio Gini tidak tersedia. Perkembangan rasio gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2014 Rasio gini Kabupaten Maros sebesar 0,400 kemudian meningkat hingga 0.439 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Rasio gini Kabupaten Maros kembali menurun 0,410 kemudian terus menurun hingga mencapai 0,330 pada tahun 2018, kemudian tahun 2019, kembali meningkat 0,380. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, Rasio Gini Kabupaten Maros justru menurun hingga 0,368 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,362 pada tahun 2022. Permasalahan tingginya Rasio Gini di Kabupaten Maros adalah perbaikan taraf perekonomian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah miskin masih sangat rendah, akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatand an kesempatan kerja masih cukup rendah. Masalah lainnya Adalah masih melebar adalah perbedaan mata pencaharian penduduk di wilayah pesisir, pegunungan dan perkotaan. Dimana wilayah pesisir dan pegunungan mata pencaharian hanya seputar nelayan dan petani, sedangkan di perkotaan mata pencaharian lebih bervariatif. Tingginya ketimpangan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Maros. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bias dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Idealnya rasio gini turun karena percepatan pertumbuhan ekonomi kelas menengah kebawah lebih cepat daripada kelas menengah atas. 4) Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Capaian IPM Kabupaten Maros selama tahun 2010 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2010 IPM Kabupaten Maros sebesar 64,07 poin (kategori sedang), kemudian dapat mencapai 71,00 poin pada tahun 2022 (kategori tinggi). Capaian ini disebabkan selama kurun waktu 20 tahun tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan penyusunan anggaran. Permasalahan utama masih rendahnya IPM di Kabupaten Maros adalah sektor sosial budaya masyarakat yang sudah mengakar sejak lama terkait pernikahan usia muda, kualitas SDM yang masih sangat rendah, penyerapan tenaga kerja yang masih RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 356 rendah. Masalah lainnya adalah pada sektor pendidikan masih banyak pendudk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan selepas SMP, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya menikah, bekerja membantu orang tua (petani), serta adanya idiom yang masih berlaku dimasyarakat, utamanya pada wilayah pegunungan bahwa tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, cukup dapat membaca dan menulis. Pada sektor kesehatan, masalah yang ditemui diantaranya; masih kurangnya kesadaran masyarakat, utamanya ibu-ibu yang mengandung untuk rutin memeriksakan kandungannya ke faslitas kesehatan atau posyandu, sehingga masih terdapat kasus angka kematian bayi dan ibu. 5) Rendahnya Investasi Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi untuk dapat menjadi Kabupaten Maros memiliki potensi wisata alam yang eksotis. Eksotisme alam yang membawa Kabupaten Maros menjadi salah satu destinasi wisata baik internasional maupun domestik. Dalam menunjang pengembangan wisata Kabupaten Maros, bukan hanya diperlukan kerja keras dari pemerintah semata untuk melakukan pembangunan tetapi juga perlu adanya bantuan lain dalam bentuk-bentuk investasi dengan melibatkan swasta ataupun pemerintah pusat sehingga Kabupaten Maros mampu mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor nasional baik PMDN maupun PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 20 investor, kemudian bertambah menjadi 25 investor pada tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah investor di kabupaten Maros sebanyak 35 investor. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 134 investor. Persentae kenaikan nilai investasi berskala nasonal (PMDN/PMA) masih rendah (-91,42%). Rendahnya investasi di Kabupaten Maros disebabkan karena Investor belum berani menanamkan investasi dalam jangka panjang, sosialisasi terkait perizinan suaha belum berjalan dengan baik. Permasalahan utama rendanya investasi di Kabupaten Maros adalah Investor belum berani menanamkan investasi dalam jangka panjangs, sosialisasi terkait perizinan suaha belum ebrjalan dengan baik. 6) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntablitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 357 Dengan mewujudkan reformasi birokrasi maka akan menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan sumber daya manusia yang kompeten. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Maros masih menyisakan berbagai tantangan dan hambatan ke depan guna mewujukan tata kelola pemerintahan yang optimal. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros pada tahun 2022 masih terbilang rendah yaitu sebesar 60,02%. Hal ini disebabkan pada proses deregulasi belum berjalan optimal, belum adanya identifikasi mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan jabatan fungsional, penguatan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, impelementasi kebijakan pengendalian internal belum dilakukan menyeluruh pada berbagai jenjang organisasi/PD, belum dilakukan monitoring terhadap dampak inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros adalah pemeringkatan kinerja belum ada, caascading kinerja belum ada, evaluasi kinerja belum ada. Masalah lainnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati pelayanan absolut yang seharusnya dimiliki, terkait bidang pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal akibat anggaran yang terbatas, pelaksanaan program kegaiatn yang belum teat sasaran, belum adanya satu sumber data yang digunakan. 7) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan cara mengelola sumber daya demi memenuhi kebutuhan manusia, tanpa mengurangi potensinya di masa depan. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Oleh karena itu, dalam mengolah sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros selama ini dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Maros masih didominasi lapangan usaha transportasi, industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor unggulan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Maros seperti bertambahnya sampah perkotaan dan limbah industri yang dapat mencemari lingkungan selain itu untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros sebesar 68,13%, permasalahan dalam peneglolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pertumbuhan penduduk, serta pertambah kendaraan yang cukup pesat, tumbuhnya industri-industri besar/pabrik, penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman.Permasalah laiinya adalah limbah cair/padat dari domestik, indutri, dan pertanian. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 358 8) Belum Optimalnya Pembangunan Gender Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan lasung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin mendekati angka 100 maka kesejangan pemabgunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 89.46%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahu bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Maros berada pada kategori rendah. Permasalahannya adalah faktor budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Secara detail, rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.317 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros No Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan 1 Tingginya Angka Kemiskinan Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih tinggi sebesar 9,43% tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD (9,34 %).
1.Kualitas manusia yang masih rendah;
2.Tumpang tindih penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3.Masih terbatasnya akses terhadap bantuan modal usaha bagi pedagang kecil;
4.Rendahnya tingkat pendapatan dan terbatasnya keahlian penduduk. 2 Tingginya Angka Pengangguran Pada tahun 2022 angka pengangguran Kabupaten Maros masih cukup tinggi sebesar 5,04 persen
1.Tingkat pendidikan dan sertifikasi keahlian yang rendah
2.Daya saing tenaga kerja masih rendah
3.Minat masyarakat untuk berwirausaha masih kurang
4.Tidak seimbangnya pencari kerja dengan peluang lapangan kerja. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 359 No Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan 3 Tingginya Rasio Gini Pada tahun 2022 angka Rasio Gini Kabupaten Maros masih cukup tinggi mencapai 0,362
1.Perbaikan taraf perekonomian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah miskin masih sangat rendah
2.Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja masih cukup rendah.
3.Masih melebar perbedaan mata pencaharian penduduk di wilayah pesisir, pegunungan dan perkotaan. Dimana wilayah pesisir dan pegunungan mata pencaharian hanya seputar nelayan dan petani, sedangkan di perkotaan mata pencaharian lebih bervariatif.
4.Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Pada tahun 2022 IPM mencapai 71,00 poin (kategori tinggi).
1.Sektor sosial budaya masyarakat yang sudah mengakar sejak lama terkait pernikahan usia muda
2.Kualitas SDM yang masih sangat rendah
3.Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah
4.Sektor pendidikan masih banyak pendudk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan selepas SMP, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya menikah, bekerja membantu orang tua (petani), serta adanya idiom yang masih berlaku dimasyarakat, utamanya pada wilayah pegunungan bahwa tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, cukup dapat membaca dan menulis.
5.Pada sektor kesehatan, masalah yang ditemui diantaranya; masih kurangnya kesadaran masyarakat, utamanya ibu- ibu yang mengandung untuk rutin memeriksakan kandungannya ke faslitas kesehatan atau posyandu, RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 360 No Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan sehingga masih terdapat kasus angka kematian bayi dan ibu.
5.Rendahnya Investasi Persentae kenaikan nilai investasi berskala nasonal (PMDN/PMA) masih rendah (-91,42%)
1.Investor belum berani menanamkan investasi dalam jangka panjang
2.Sosialisasi terkait perizinan usaha belum berjalan dengan baik
6.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan • Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah (SAKIP), Nilai SAKIP masih rendah sebesar 63,16%; • Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros pada tahun 2022 masih terbilang rendah yaitu sebesar 60,02%.
1.Pemeringkatan kinerja belum ada, caascading kinerja belum ada, evaluasi kinerja belum ada.
2.Masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati pelayanan absolut yang seharusnya dimiliki, terkait bidang pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal akibat anggaran yang terbatas, pelaksanaan program kegaiatn yang belum teat sasaran, belum adanya satu sumber data yang digunakan.
3.Proses deregulasi belum berjalan optimal, belum adanya identifikasi mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan jabatan fungsional, penguatan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, impelementasi kebijakan pengendalian internal belum dilakukan menyeluruh pada berbagai jenjang organisasi/PD, belum dilakukan monitoring terhadap dampak inovasi yang telah dilakukan.
7.Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros masih rendah. (68,13%) Pertumbuhan penduduk, serta pertambah kendaraan yang cukup pesat, tumbuhnya industri-industri besar/pabrik, penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman.Permasalah laiinya adalah limbah cair/padat dari domestik, indutri, dan pertanian. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 361 No Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan
8.Belum Optimalnya Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros pada tahun 2023 masih kategori rendah (89.46%)
1.Kurangnya pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah tentang konsep gender dan PUG;
2.Belum adanya kebijakan yang komprehensif terkait implementasi PUG di semua sektor;
3.PUG masih dianggap sebagai tugas instansi yang membawahi urusan perempuan, bukan sebagai arus utama di semua sektor;
4.Faktor budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan laki-laki sebagai kepala rumah tangga Sumber: Bapperida, 2025 (diolah)
2.ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan Penentuan isu strategis Kabupaten Maros dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Maros. A. ISU STRATEGIS GLOBAL
1.Suistainable Development Goals (SDGs) Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memiliki tujuan dalam pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang mnejaga kaulitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjamni keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memastikan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 362 setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemeirntah daerah untuk diwujukan secara bersama yaitu : (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga eksosistem darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Pemerintah Kabupaten telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG’s dengan Peraturan Bupati Maros Nomor: 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun 2021-2026. Terkait dengan pelaksanaan TPB, terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerntah daerah yakni ketersediaan data sektoral, pendanaan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stake holder lainnya dalam mengakselerasi pencapaian TPB.
2.Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dewasa ini, perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian berbagai pihak. Masalah perubahan iklim juga telah menjadi masalah kebijakan publik terbesar yang dihadapi oleh pemangku kepentingan.Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen- komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim telah mengacaukan keseimbangan suhu bumi dan memiliki efek luas pada manusia dan lingkungan. Selama pemanasan global, keseimbangan energi dan suhu bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memiliki dampak signifikan pada manusia dan lingkungan. Khusus Kabupaten Maros, dampak perubahan iklim makin dirasakan menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tidak hanya longsor, banjir dan kekeringan, tapi juga memunculkan potensi angin puting beliung yang kian meningkat. Berdasarkan hasil kajian KLHK terkait kondisi dan dampak perubahan iklim di wilayah ekosistem karst TN Babul menemukan bahwa desa-desa sekitar karst di Kabupaten Maros mulai terancam kekeringan. Di sektor pertanian perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas petani hingga 50 persen, hal ini sebagai dampak adanya perubahan cuaca yang hampir sepanjang tahun terjadi, meningkatnya serangan hama tanaman dan rusaknya tanaman padi akibat terendam banjir serta sulitnya mengeringkan gabah hasil panen. Selain itu, adanya perubahan iklim juga berdampak pada semakin berkurangnya suplai air yang kemudian mendorong petani melakukan peladangan berpindah, mencari sumber-sumber air RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 363 potensial yang berdampak pada meningkatnya perambahan hutan untuk pertanian yang terjadi selama ini di sekitar wilayah TN Babul. Di sektor perikanan, adanya perubahan iklim dengan cuaca yang tidak menentu sehingga nelayan sulit untuk melaut, jumlah ikan laut merosot (arus laut berubah dan pengasaman air laut serta suhu air yang berubah-ubah menyebabkan kualitas air tambak menurun. Bagi kesehatan, perubahan iklim ini menyebabkan kondisi kerentanan bagi munculnya beragam penyakit yang berdampak pada hilangnya waktu kerja petani serta tingginya tingkat kejenuhan. Keberadaaan ekosistem karst pun ikut berdampak, dimana perubahan iklim yang terjadi dapat membuat produksi garam geologi semakin meningkat dan beresiko meningkatkan pengelupasan pada dinding goa dan menghilangnya lukisan- lukisan tertua pada dinding karst Maros-Pangkep. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. Untuk mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana terutama di wilayah yang rawan, pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan perencanaan partisipatif penanggulangan bncana. Kerja sama dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan dan wawancara untuk pmemahami kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pembuatan Peta rawan bencana, dengan membuat peta rawan bencana yang memuat informasi tentang daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana. Peta ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Pengembangan budaya sadar bencana dengan menasosialisasikan informasi tentang bencana dan cara mitigasi kepada masyarakat. Gunakan media massa, sekolah, dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi.
3.Teknologi dan Transformasi Digital Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah memanfaat digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis diIndonesia. Untuk mewujudkan percepatan pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi digital, Pemerintah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta. Transformasi digital merupakan salah satu aspek yang penting untuk diwujudkan menuju Indonesia Maju 2045 dan hal ini juga telah menjadi salah satu isu prioritas dalam perhelatan Presidensi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 364 G20 Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telam memberikan dukungan untuk percepatan trasnformasi digital dan penguatan ekosistem teknologi melalu berbagai kebijakan dan upaya lainnya. Salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah membantu mengakselerasi bisnis Indonesia melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perkembangan ekonomi syariah. Indonesia memiliki hampir 64 juta UMKM dalam perekonomian. Bagi pemerintah daerah, Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Dimana, saat ini cara hidup seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital. Pemerintah daerah pun dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan tepat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat. Strategi percepatan transformasi digital bagi pemerintah sendiri telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, melalui penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
4.Geopolitik Dunia Dinamika geopolitik global dewasa ini menjadi salah satu aspek yang perlu diatensi secara serius oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global. Kecendrungan dari negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat, Kelompok Uni Eropa, Rusia dan Tiongkok yang menjalankan perang proksi dan perebutan pengaruh di barbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijkaan politik luar negeri Indonesia. Posisi geografisnya yang strategis, terletak di persilangan Samudera Indonesia, Selat Natuna Utara dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai simpul krusial dalam jaringan hubungan internasional. Keberagaman etnis, budaya dan agala di dalam negeri bukan hanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk diplomasi inklusif, tetapi juga memungkinkan Indonesia menjali hubungan harmonis dengan berbagai negara. Termasuk menjaga keseimbangan dalam dinamika hubungan internasional. Pertumbuhan ekonomi yng stabil memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang semakin dominan dalam kebijakan ekonomi global dan berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional. Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaaan dna perbeutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasitifk. Rivlaitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni teknologi, investasi, infrastruktur dan keamanan. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik ini pada dasarnya menimbulkan banyak dampak. Kecendrungan yang terjadi adalah munculnya proksi di antara kedua negara yang membagi negara-negara kawasan ke dalam kelompok-kelompok dan aliansi- aliansi tertentu. Selain itu, dinamika geopolitik global lainnya yakni perang fisik antara Rusia dan Ukraina. Perang di antara kedua negara meletus pada Februari lalu yang menjadi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 365 puncak konflik di antara kedua negara. Perang di antara keduanya menimbulkan banyak implikasi. Dampak skala global yang muncul dari perang ini adalah krisis energi global dalam hal mana harga minyak bumi dan gas alam menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Rusia sebagai pemasok energi utama di Eropa terpaksa memainkan politik energi sebagai repons atas saknsi keras yang mereka terika dari negara-negara Eropa. Dalam merespon dinamika geopolitik global yang tidak ramah saat ini, Indonesia diwajibkan untuk cermat dan waspada. Situasi gropolitk global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesua, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ada banyak kepentingan nasional Indoneia, baik yang sifantya jangka pendek maupun jangka panjang yang terpengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika global saat ini. B. ISU STRATEGI NASIONAL
1.Pemanfaatan Bonus Demografi Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif bangsa Indonesia akan mencapai 70%. Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju. Bonus demografi merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangatlah besar. Bonus demografi merupakan salah satu peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus geografi. Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan negara dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat akan menjadi awal yang buruk bagi negara yang tidak mampu RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 366 memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari hal itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Dampak buruk bonus demografi lainnya misalnya: berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan. Berdasrkan data yang tersedia, diketahui jika Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun 2022 sebanyak 277.747 jiwa atau 68,79 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan penduduk lanjut usia sebesar 5,90 persen atau sebanyak 23.840 jiwa.
2.Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang Prinsip dan Penetapan SPM serta segala ketentuan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdaarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:
1.Pendidikan;
2.Kesehatan;
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga;
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5.Ketentraman, ketertiban umum dan Pelrindungan Masayarakat dan
6.Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa terget pencapaian setiap indikator adalah 100 persen setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari terget tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 367
3.Hilirisasi Produk Sumberdaya Alam Hilirisasi produk sumberdaya alam merujuk pada proses peningkatan nilai tambah produk-produk yang berasal dari sumber daya alam melalui berbagai tahap pengolahan lanjutan sebelum produk tersebut dijual atau diekspor. Tujuan utama dari hilirisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan melalui produk-produk bernilai tambah tinggi. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu usaha dan upaya produktif untuk maksimalisasi bahan mentah yang di dapat dari eksploitasi SDA agar menjadi barang atau produk setengah jadi atau produk jadi. Aktifitas produksi yang komplit dari hulu sampai ke hilir guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi SDA menekankan aspek produktivitas atau kegiatan produksi bahan mentah (raw materials) yang mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan biaya secara efektif dan efesien. Setiap daerah yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk mengmebangkan industry hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memmberkan manfaat langsung bagi daerah. Hilirisasi di daerah memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang efektif, hilirisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi dengan didukung oleh kondisi topografi yang kompleks sesuai dengn tipikal wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, dan lembah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan variatif, menjadikan Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah yang memiliki peluang investasi paling potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan.
4.Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) Pembangunan IKN Nusantara membawa peluang besar untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperhatikan dampak lingkungan dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Secara keseluruhan, pembangunan IKN Nusantara membawa berbagai peluang dan tantangan bagi pemeirntah daerah. Manfaat ekonomi dan peningkatan konektivitas adalah beberapa dampak positif yang diharapkan, tetapi ada juga potensi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Pemerintah dan pemangku kepentingan lokal di daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dampak positif dapat dimaksimalkan sementara dampak negatif dapat diminimalkan. C. ISU STRATEGI DAERAH
1.Pengembangan Kawasan Mamminasata Pusat pertumbuhan Mamminasata adalah sebuah kawasan metropolitan di Sulawesi Selatan yang mencakup beberapa wilayah, yaitu Makassar, Maros, RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 368 Sungguminasa (Gowa), dan Takalar. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur. Pengelolaan pusat pertumbuhan Mamminasata memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan pembangunan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif, Mamminasata dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur secara keseluruhan. Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ini, Maros memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan kawasan metropolitan Mamminasata. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan peran dan kontribusi Maros dalam pengembangan kawasan Mamminasata: 1) Lokasi Strategis, Maros terletak berdekatan dengan Kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadi kawasan penyangga yang penting. Kedekatan ini memudahkan akses dan konektivitas antara kedua wilayah; 2) Maros merupakan lokasi dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yang merupakan gerbang utama masuk ke Sulawesi Selatan. Ini menjadikan Maros sebagai titik penting dalam jaringan transportasi udara nasional dan internasional; 3) Potensi Ekonomi, Maros memiliki lahan pertanian yang subur dan terkenal dengan produksi beras, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Maros. Selain itu, Maros memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menarik, seperti Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang terkenal dengan gua dan air terjunnya, serta keanekaragaman hayati yang menarik wisatawan domestik dan internasional, Industri dan Perdagangan, Maros juga memiliki potensi dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, memanfaatkan kedekatan dengan pelabuhan dan infrastruktur transportasi. 3) Pengembangan Infrastruktur, Transportasi dan Jalan , Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antara Maros dan kawasan Mamminasata lainnya, dan Pengembangan fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maros; 4) Kebijakan dan Regulasi terkait dengan inv estasi dan pengaturan tata ruang berupa pemberian insentif untuk menarik investasi di sektor- sektor strategis dan penataan ruang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peluang kedepan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata termasuk Kabupaten Maros dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik IKN. Peluang yang lainnya adalah mengembangkan Kawasan Wisata Tompobulu yang ada di Kabupaten Maros sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi dengan mendorong rencana jalan lingkar pesisir dan pembangunan jalan tol Kawasan Perkotaan Mamminasata serta mendorong pengembangan transpostasi massal secara RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 369 terpadu dan terintegrasi inter sebagai bagian dari penataan sistem jaringan transportasi regional Kawasan Perkotaan Mamminasata. Pengembangan ekonomi Kabupaten Maros, yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di kabupaten ini. Rencana pengembangan pelestarian dan taman nasional Bantimurung Bulusaraung melibatkan beberapa aspek penting, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan ekowisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil dan direncanakan:
1.Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul): Ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. TN Babul memiliki luas ± 43.750 ha yang mencakup tiga wilayah kabupaten: Maros, Pangkep, dan Bone di Sulawesi Selatan.
2.Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata Pattunuang: Diresmikan pada 20 Maret 2021, kawasan wisata ini menyuguhkan panorama karst yang unik dan langka. Pengembangan ekowisata ini melibatkan masyarakat sekitar dan berfokus pada kemandirian ekonomi yang tetap memerhatikan budaya-budaya setempat. Pusat Informasi di Kawasan Wisata Bulusaraung: Dibangun sebagai sarana pendukung wisata mendaki gunung Bulusaraung. Pusat informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata dan memanfaatkan fasilitas baru ini.
3.Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pengembangan ekowisata di TN Babul melibatkan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Secara umum, Kabupaten Maros memiliki peran yang penting dalam pengembangan kawasan Mamminasata melalui potensinya di sektor pertanian, pariwisata, dan transportasi. Dengan pengelolaan yang baik, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi yang kuat dengan daerah-daerah sekitar, Maros dapat menjadi kontributor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Mamminasata.
2.Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan Pengelolaan pusat pertumbuhan merupakan salah satu strategi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi, yang dapat mempengaruhi dan merangsang pertumbuhan di sekitarnya. Pengelolaan pusat pertumbuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan pengembangan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 370 lingkungan dan keberlanjutan. Dengan mengelola pusat pertumbuhan secara efektif, daerah dapat memaksimalkan potensi ekonominya, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.Produktivitas Ekonomi Produktivitas ekonomi daerah merupakan isu penting dalam konteks pembangunan, karena produktivitas yang tinggi di suatu daerah dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan standar hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas ekonomi* mengacu pada efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Ini biasanya diukur sebagai output per unit input, seperti tenaga kerja atau modal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi daerah yakni : 1) kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi dan air dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas; 2) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja berkontribusi pada kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi; 3) Akses dan adopsi teknologi baru serta inovasi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi; 4) Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif pajak, regulasi yang efisien, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan produktivitas; 5) Kemudahan akses ke sumber pembiayaan untuk investasi dalam usaha baru dan pengembangan usaha yang ada. Dampak Produktivitas Ekonomi pada Pembangunan Daerah yakni 1) peningkatan pendapatan baik bagi perusahaan maupun pekerja, yang kemudian dapat meningkatkan standar hidup; 2) Daerah dengan produktivitas tinggi biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan kesempatan bisnis, 3) Dengan meningkatkan produktivitas, daerah dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, yang dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan; 4) Daerah dengan produktivitas tinggi dapat lebih kompetitif di pasar global, menarik investasi asing, dan mengembangkan ekspor. Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, daerah dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi.
4.Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah dua isu penting dalam pembangunan yang saling terkait. Keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan yang kuat memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik dan menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 371 Selain itu , Kelembagaan yang kuat mendukung koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan yaitu: 1) Reformasi Birokrasi, melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik; 2) Pengembangan Kapasitas, melaksanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pegawai pemerintah daerah; 3) Peningkatan Sistem Informasi, mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pemerintahan 4) Peningkatan Regulasi dan Kebijakan, mengembangkan dan memperbarui regulasi serta kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pentingnya Kemandirian Fiskal bagi pemerintah daerah yakni dengan kemandirian fiskal memungkinkan daerah untuk memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan pembangunan spesifik daerahnya serta denga sumber pendapatan lokal yang kuat memungkinkan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah pilar penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Reformasi kelembagaan dan strategi peningkatan pendapatan daerah yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.Pelayanan Publik Berbasis IPTEK Pelayanan publik berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan pendekatan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pelayanan publik berbasis IPTEK yakni: 1) Efisiensi Operasional, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola layanan publik; 2) Transparansi dan Akuntabilitas, memperbaiki transparansi proses pelayanan dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat; 3) Aksesibilitas, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa batasan geografis; 4) Kualitas Layanan, meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Pelayanan publik berbasis IPTEK memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan keamanan data, pemerintah dapat berhasil mengimplementasikan teknologi dalam pelayanan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 GAMBARAN UMUM DAERAH II - 372
6.Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti transportasi, energi, air bersih, dan pendidikan. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
7.Pembangunan Sumberdaya Manusia Secara Inklusi Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif adalah pendekatan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan kualitas hidup semua individu, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang memadai. Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif memainkan peran kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan menekankan pada kesetaraan akses dan kesempatan, masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara penuh, sementara negara dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai motor penggerak untuk kemajuan yang berkelanjutan.
8.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan daerah. Meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan forum pengambilan keputusan juga masih rendah, sehingga perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih tingginya angka kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya sistem perlindungan yang tersedia. Selain itu, terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG), termasuk penyusunan anggaran responsif gender (ARG), memperkuat kesenjangan yang ada. Budaya dan norma sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal juga menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 1 Perumusan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah merupakan langkah strategis yang menjadi fondasi penyusunan RPJMD. Proses penyusunan dilakukan secara teknokratik dengan mengacu pada analisis mendalam terkait kondisi aktual, potensi, serta tantangan pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Visi dan misi yang dirumuskan berfungsi sebagai kerangka acuan bagi penyelenggaraan pembangunan dalam jangka menengah, memastikan kesinambungan dengan tujuan jangka panjang RPJPD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Visi ini merupakan hasil penyesuaian dan pengembangan dari visi jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi daerah. Penyusunan visi secara rasional dan kontekstual diharapkan mampu menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran operasional dari visi, misi pembangunan daerah dirancang untuk memberikan fokus dan komitmen strategis dalam menghadapi isu-isu utama yang menjadi prioritas pembangunan. Misi ini disusun berdasarkan hasil kajian yang komprehensif terhadap permasalahan dan kebutuhan daerah, serta sinergi dengan agenda pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui misi tersebut, arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Program prioritas pembangunan daerah menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan misi ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan. Penetapan program prioritas didasarkan pada pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing daerah. Program-program ini disusun secara selektif dan sistematis untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang terukur selama periode RPJMD berlangsung. III.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III.1.1 VISI Visi pembangunan daerah merupakan gambaran ideal dan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sebagai wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Visi ini berfungsi sebagai landasan fundamental dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat daerah. Penyusunan visi didasarkan pada hasil analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta dinamika global dan nasional yang berdampak pada pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya mencerminkan aspirasi pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya, tetapi juga mengakomodasi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Dengan visi yang jelas dan terukur, seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara terpadu dan konsisten untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros periode 2025 – 2029 adalah “MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 2 Tabel 3.1 Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi Sumber : Bapperida Kab. Maros Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros yang dirumuskan sebagai “Maros Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan” memiliki keterkaitan yang erat dan harmonis dengan substansi dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional VISI POKOK VISI PENJELASAN MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN SEJAHTERA Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup tinggi, terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak, serta akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial yang inklusif. Kesejahteraan mencakup pemenuhan hak perempuan, anak, pemuda, masyarakat adat, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. RELIGIUS Kondisi kehidupan masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Religiusitas tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi sebagai kekuatan pembentuk karakter dan ketahanan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, saling menghargai, dan hidup dalam harmoni. MAJU Kondisi Kabupaten Maros yang mengalami perkembangan yang pesat dan berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta transformasi pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis smart government, serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik. BERKELANJUTAN Mencerminkan pembangunan Kabupaten Maros yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara merata, tetapi juga memastikan pemerataan akses pembangunan antar wilayah, penguatan konektivitas infrastruktur, menjamin kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah, serta peningkatan daya saing daerah yang responsif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung secara konsisten dan bertanggung jawab antar generasi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 3 (RPJMN) 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun keterkaitan tersebut dapat dijabarkan melalui beberapa aspek berikut ini: Tabel.3.2 Keselarasan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 VISI RPJMN 2025-2029 VISI RPJMD 2025-2029 Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 Maros Sejahtera, Religius, maju, dan berkelanjutan Visi nasional tersebut menekankan pentingnya kedaulatan bangsa, kemajuan pembangunan di berbagai sektor, dan keberlanjutan lingkungan serta sosial menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing global. Kabupaten Maros melalui visinya turut mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian visi tersebut dengan mengembangkan pendekatan berbasis nilai religius, kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan keberlanjutan pembangunan.
1.Aspek Kesejahteraan (Sejahtera) Fokus Kabupaten Maros dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia yang berkualitas, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja. Ini selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029 dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta penguatan ekonomi masyarakat secara inklusif dan merata.
2.Aspek Nilai dan Moral (Religius) Penguatan karakter religius masyarakat Maros menunjukkan kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dalam membentuk masyarakat yang beretika, toleran, dan berkarakter kuat. Hal ini mendukung pilar pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan sosial-budaya serta memperkokoh identitas bangsa berbasis nilai-nilai luhur dan keagamaan.
3.Aspek Kemajuan Daerah (Maju) Komitmen untuk menjadi daerah yang maju sejalan dengan visi nasional dalam mendorong daya saing daerah, inovasi, dan transformasi ekonomi. Maros sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Provinsi dan memiliki potensi jasa, perdagangan, pertanian, serta pariwisata, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional berbasis keunggulan lokal.
4.Aspek Keberlanjutan (Berkelanjutan) Visi Maros yang menekankan keberlanjutan menunjukkan keselarasan dengan agenda RPJMN dalam pembangunan hijau, penguatan ketahanan iklim, pengelolaan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berbasis ruang dan daya dukung wilayah. Upaya pelestarian kawasan Geopark Rammang-Rammang, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta mitigasi risiko bencana merupakan bagian konkret dari kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Selain dengan Visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, Visi pembangunan Kabupaten Maros 2025–2029, yakni “Maros Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”, memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”. Keduanya merupakan manifestasi dari semangat yang sama, yaitu membangun daerah dengan kemajuan yang merata dan terencana, berbasis pada nilai- nilai luhur, identitas lokal, dan keberlanjutan pembangunan. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 4 Tabel 3.3 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2025-2029 VISI RPJMD KABUPATEN MAROS 2025-2029 Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter Maros Sejahtera, Religius, maju, dan berkelanjutan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun 2025–2029, yaitu “Maros Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”, memiliki keselarasan secara substantif dan strategis dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, yaitu “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”. Keselarasan tersebut adalah sebagai berikut:
1.MAJU Komponen “maju” dalam visi Kabupaten Maros secara langsung berkorelasi dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan yang mengusung kata kunci “maju”. Dimensi ini menekankan pembangunan sektor strategis seperti transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian, arah pembangunan Maros mendukung pencapaian target pembangunan Sulawesi Selatan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas daerah.
2.KARAKTER/RELIGIUS Penekanan pada aspek “religius” dalam visi Kabupaten Maros merupakan kontribusi terhadap penguatan karakter masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Nilai religiusitas yang diinternalisasikan dalam tata kelola pembangunan Maros memperkuat dimensi “berkarakter” dalam visi provinsi. Keduanya menempatkan nilai-nilai budaya, moralitas, integritas, dan etika publik sebagai landasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3.KESEJAHTERAAN Komponen “sejahtera” dalam visi Maros merupakan manifestasi dari orientasi pembangunan yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan akhir. Hal ini mendukung kerangka pembangunan provinsi yang bertumpu pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Sinergi ini memperkuat peran Kabupaten Maros sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Sulawesi Selatan yang inklusif.
4.KEBERLANJUTAN Dimensi “berkelanjutan” dalam visi Maros sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Fokus Maros terhadap pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta adaptasi terhadap risiko perubahan iklim berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan yang resilien dan adaptif. Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Dengan demikian, visi pembangunan Kabupaten Maros dirumuskan dalam kerangka yang saling mendukung dan menguatkan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Keterkaitan ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi, harmonis, dan konsisten dari level kabupaten hingga provinsi, serta RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 5 menjadi fondasi dalam mewujudkan keserasian pembangunan daerah dalam lingkup regional Sulawesi Selatan untuk periode 2025–2029. Visi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini penting untuk menjamin harmonisasi pembangunan lintas level pemerintahan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, visi pembangunan Kabupaten Maros 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan arsitektur pembangunan daerah dan nasional. Sinergi antara visi Maros, visi Provinsi Sulawesi Selatan, dan visi RPJMN menjadi landasan strategis dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif terhadap dinamika lokal, regional, dan global menuju Indonesia Emas 2045. Untuk lebih lengkapnya berikut ini disajikan tabel keselarasan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Maros untuk tahun 2025-2029: Tabel 3.4 Keselarasan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 VISI RPJMN 2025-2029 VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2025-2029 VISI RPJMD KABUPATEN MAROS 2025-2029 Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter Maros Sejahtera, Religius, maju, dan berkelanjutan Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 III.1.2 MISI Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros tahun 2025–2029, yaitu “Maros Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”, telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi pembangunan daerah merupakan arah strategis yang memuat upaya-upaya utama yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penetapan misi dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang teridentifikasi dalam dokumen teknokratik, memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Misi ini juga berfungsi sebagai landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskanlah 7 (tujuh) Misi, yaitu: ● Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif ● Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi ● Misi 3: Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government ● Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah ● Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan ● Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 6 Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Terintegrasi dan Adaptif ● Misi 7: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Setiap misi tersebut memiliki substansi masing-masing, untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada penyajian tabel berikut ini: Tabel 3.5 Misi Beserta Penjelasannya MISI PENJELASAN MISI MISI 1 Upaya untuk mewujudkan masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan produktif (utamanya pada bidang jasa, Pertanian, Teknologi, Manufaktur, ekonomi kreatif) melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keterampilan kerja, dan perlindungan jaminan sosial yang inklusif serta berkeadilan, Dengan memastikan bahwa setiap warga termasuk perempuan, anak, pemuda, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan terlindungi dalam menjalani kehidupan yang layak. MISI 2 Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah secara berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong sektor-sektor unggulan daerah, dan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal. MISI 3 Upaya yang menitikberatkan pada transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis teknologi informasi dan menghasilkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip smart government yang diarahkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan dan produktivitas daerah secara berkelanjutan. MISI 4 Upaya pada penciptaan kondisi keamanan yang stabil dan lingkungan kondusif guna mendukung kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Dengan menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan akses aman dan setara terhadap layanan dasar. Keamanan yang terjaga menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. MISI 5 Upaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui penerapan nilai- nilai agama sebagai pijakan moral, etika, dan spiritual yang mendasar dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Religiusitas diimplementasikan secara substansial sebagai sumber karakter dan ketahanan sosial, guna membangun masyarakat inklusif yang menjunjung toleransi, penghargaan antar sesama, serta hidup rukun dalam harmoni. MISI 6 Upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur, penguatan konektivitas, dan akses yang merata antar wilayah/kawasan secara berkualitas, terintegrasi, dan adaptif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif. yang dilaksanakan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan berketahanan bencana. MISI 7 Upaya yang menekankan pada kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah melalui Pendekatan yang adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 7 MISI PENJELASAN MISI sehingga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab lintas generasi Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan visi, maka misi haruslah berkorelasi terhadap perwujudan pokok visi. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan penjelasan misi sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka keterkaitan misi terhadap pokok visi adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Keterkaitan Misi terhadap Pokok Visi SEJAHTERA Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah RELIGIUS Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan MAJU Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi BERKELANJUTAN Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Misi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai penjabaran dari visi pembangunan daerah, tetapi juga selaras dengan agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita (Delapan Agenda Prioritas) Presiden Republik Indonesia Tahun 2024–2029. Asta Cita merupakan komitmen Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui delapan agenda strategis pembangunan nasional yang mencakup pembangunan manusia, pemerataan ekonomi, transformasi teknologi, dan penguatan tata kelola pemerintahan, hingga ketahanan sosial dan budaya. Seluruh agenda ini memberikan arah dan kerangka acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang relevan serta berkontribusi terhadap tujuan nasional. Misi-misi dalam RPJMD Kabupaten Maros secara substansial mendukung pelaksanaan Asta Cita, yaitu: Tabel 3.7 Keselarasan Misi RPJMD tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN tahun 2025-2029 NO MISI RPJMD KABUPATEN MAROS ASTA CITA RPJMN 2025-2029 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang ● Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 8 NO MISI RPJMD KABUPATEN MAROS ASTA CITA RPJMN 2025-2029 Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas) ● Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi ● Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ● Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal ● Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ● Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 3 Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government ● Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan 4 Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah ● Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ● Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan 5 Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan ● Asta Cita 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 6 Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dengan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Terintegrasi dan Adaptif ● Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan ● Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 9 NO MISI RPJMD KABUPATEN MAROS ASTA CITA RPJMN 2025-2029 7 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah ● Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Dengan memastikan keselarasan antara misi pembangunan daerah dan Asta Cita nasional, Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara nyata di tingkat lokal. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain hal tersebut misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan dengan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan berjenjang sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, yaitu “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, dijabarkan ke dalam misi-misi strategis yang mencakup aspek pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Keseluruhan misi tersebut mencerminkan arah pembangunan provinsi yang menekankan pada transformasi struktural, pembangunan inklusif, serta penguatan identitas dan nilai karakter masyarakat. Misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros secara prinsipil memiliki keterkaitan dan mendukung pencapaian misi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Tabel 3.8 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Maros tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 NO MISI RPJMD KABUPATEN MAROS MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Misi 1: Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan 3 Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Misi 3: Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adapttif dan melayani 4 Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Misi 1: Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing 5 Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Misi 1: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 10 NO MISI RPJMD KABUPATEN MAROS MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing 6 Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Misi 4 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. 7 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian misi RPJMD Kabupaten Maros telah disusun dalam kerangka integratif yang mendukung agenda prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat pencapaian pembangunan regional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. III.1.3 TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah hingga panjang, sedangkan sasaran merupakan hasil konkret yang ingin dicapai secara bertahap dalam kurun waktu perencanaan.. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Penjabaran tujuan dan sasaran dilakukan secara sistematis dan terukur, agar dapat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskanlah tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan selama kurun waktu 2025- 2029, yaitu: ● Tujuan untuk Misi 1:
1.Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif ● Tujuan untuk Misi 2:
2.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan ● Tujuan untuk Misi 3:
3.Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi ● Tujuan untuk Misi 4:
4.Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif ● Tujuan untuk Misi 5:
5.Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan ● Tujuan untuk Misi 6:
6.Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 11
7.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ● Tujuan untuk Misi 7:
8.Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan Selanjutnya 8 (delapan) tujuan pembangunan tersebut memiliki sasaran pembangunan masing-masing yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: ● Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sumebr Daya Manusia yang Merata dan Inklusif Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat ● Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif, Berkaulitas dan Berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal Yang Mendorong Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan ● Tujuan 3 : Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel ● Tujuan 4 : Meningkatnya Kondisi Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat Secara Berkelanjutan ● Tujuan 5 : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Yang Inklusif Dengan Berlandaskan Nilai Keagamaan Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat ynag Inklusif dan Harmonis Berbasis Nilai Keagamaan ● Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan, Kualitas dan Akses Layanan Infrastruktur Publik Yang Efisien, Aman dan Berkelanjutan ● Tujuan 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hiduo Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Terhadap DAmpak Perubahan Iklim dan Bencana ● Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Daerah di Berbagai Sektor Pembangunan Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Nilai Tambah Produk Serta Jasa Unggulan Daerah Adapun mengenai keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3.9 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 MISI TUJUAN SASARAN Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 12 MISI TUJUAN SASARAN Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan cascading, yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 13 Tabel 3.10 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: MAROS SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif 1 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif Indeks Pembangunan Manusia 74.04 74.62 74.76 75.38 75.77 75.88 76.26 1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat Indeks Kesehatan 82.72 82.97 83.22 83.47 83.72 83.97 84.22 Prevalensi stunting 21.34 18.32 17.29 16.27 15.25 14.24 14.24 Indeks Pendidikan 64.36 64.78 65.16 65.63 66.11 66.50 66.90 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 45.52 45.71 45.89 46.08 46.27 46.46 46.65 Indeks Pengeluaran 45.24 46.98 48.79 50.67 52.62 54.64 56.74 Tingkat pengangguran terbuka 4.34 4.25 4.16 4.07 3.99 3.89 3.79 Indeks Ketimpangan Gender 63.98 64.88 65.98 66.98 67.88 68.98 69.96 Indeks Pembangunan Pemuda 63.17 66.96 70.98 75.24 79.75 84.54 87.07 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 14 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nilai dalam Kabupaten Layak Anak 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat 54.19 54.77 55.61 56.35 57.18 58.13 59.20 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi 3.79 4.05 4.75 5.38 5.57 6.45 6.75 2 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah 14.79 15.54 16.34 17.48 18.71 19.66 20.66 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 0.31 0.32 0.34 0.36 0.39 0.40 0.42 Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah 3.74 3.95 4.18 4.42 4.67 4.94 5.22 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 14.79 15.23 15.84 16.95 18.31 18.67 19.05 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 15 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah 1.37 1.42 1.47 1.55 1.63 1.69 1.75 Tingkat inflasi 48.38 50.58 52.88 56.58 60.54 63.29 66.17 Tingkat kemiskinan 9.32 8.90 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 7,15 – 6,11 6,88 – 6,06 Rasio gini 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 PDRB Per Kapita 69.21 75.05 75.43 78.80 82.33 90.04 96.11 3 Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi Indeks Reformasi Birokrasi 69.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 3 Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel Indeks SPBE 3.15 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Indeks pelayanan Publik 2.54 2.62 2.69 2.78 2.86 2.94 3.03 Indeks Sistem Merit 298.50 301.92 305.33 308.75 312.17 315.58 319.00 Nilai SAKIP 64.83 65.40 68.00 70.00 73.00 75.00 81.00 Indeks inovasi daerah 50.98 52.48 53.98 55.98 57.98 59.48 61.00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 16 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah 4 Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Indeks Stabilitas Keamanan Daerah 84.51 84.45 84.40 84.34 84.29 84.23 84.18 4 Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun 20.26 19.26 18.26 17.26 16.26 15.26 14.26 Persentase Tindak Kriminal Tertangani 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 5 Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan 5 Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan Indeks Ketahanan Masyarakat 0.00 0.66 0.74 0.77 0.81 0.85 5 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan Indeks kerukunan umat beragama 96.18 96.38 96.79 97.00 97.20 98.00 Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan 80.00 85.00 95.00 100.00 100.00 100.00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 17 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indeks Pembangunan Inklusi 0.00 65.00 72.50 76.25 80.00 83.75 Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 6 Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif 6 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Indeks Layanan Infrastruktur 3.89 3.93 3.96 4.00 4.04 4.08 4.12 6 Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan Rasio Kemantapan Jalan 74.56 76.58 78.86 80.56 82.56 84.56 86.56 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak 76.68 88.86 89.06 89.26 89.46 89.66 89.86 Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih 48.38 50.58 52.88 56.58 60.54 63.29 66.17 Indeks Transportasi darat 55.3 57.40 59.70 62.20 64.70 67.70 70.80 7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71.90 75.26 75.47 75.69 75.90 76.11 76.32 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 18 NO VISI MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET TAHUN KET. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 7 Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana Indeks Kualitas Air 60.00 75.12 75.32 75.52 75.72 75.92 60 Indeks Kualitas Udara 93.04 78.62 78.92 79.22 79.52 79.82 80 Indeks Tutupan Lahan 47.01 69.3 69.37 69.44 69.51 69.58 69.65 Persentase Intensitas Penurunan Gas Rumah Kaca 13.35 13.53 13.75 14.45 15.53 17.55 18.28 Indeks Risiko Bencana 111.99 110.87 109.76 108.66 107.58 106.50 105.44 7 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah 8 Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan Indeks Daya Saing Daerah 3.66 3.70 3.74 3.78 3.82 3.85 3.88 8 Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah 84.51 84.45 84.40 84.34 84.29 84.23 84.18 Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital 27.4 27.65 27.91 28.17 28.44 28.70 28.97 Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah 0.45 0.48 0.5 0.54 0.58 0.6 0.62 Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 19 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 20 III.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN III.2.1 STRATEGI Strategi pembangunan merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang disusun untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Strategi ini menjadi landasan dalam merancang pendekatan- pendekatan sistematis dan terarah, sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Dalam strategi ini, dirumuskan berbagai langkah dan upaya yang mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan skala prioritas, dan penahapan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan strategi juga mempertimbangkan kebutuhan akan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, strategi pembangunan Kabupaten Maros periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Memperkuat akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif
2.Meningkatkan kinerja ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memperkuat nilai tambah dan produktivitas usaha unggulan serta kapasitas masyarakat
3.Memperkuat kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan
4.Mendorong sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman secara berkelanjutan
5.Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan nilai keagamaan untuk menciptakan keharmonisan dan ketahanan sosial yang merata
6.Mendorong pengembangan infrastruktur publik dengan standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan untuk mendukung pelayanan masyarakat secara optimal
7.Mendorong penerapan praktik adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan lingkungan
8.Memperkuat daya saing produk dan jasa unggulan daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif Selanjutnya untuk mengetahui lebih detail, utamanya untuk melihat keterkaitan strategi dengan Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, berikut ini disajikan tabel keterkaitannya: Tabel 3.11 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat Memperkuat akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 21 MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan kinerja ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memperkuat nilai tambah dan produktivitas usaha unggulan serta kapasitas masyarakat Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel Memperkuat kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan Mendorong sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman secara berkelanjutan Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan nilai keagamaan untuk menciptakan keharmonisan dan ketahanan sosial yang merata Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan Mendorong pengembangan infrastruktur publik dengan standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan untuk mendukung pelayanan masyarakat secara optimal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 22 MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Mendorong penerapan praktik adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan lingkungan Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. Memperkuat daya saing produk dan jasa unggulan daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Dalam kerangka strategi pembangunan daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dibutuhkan suatu penahapan pembangunan yang dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Penahapan ini menggambarkan prioritas – prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan melalui langkah-langkah strategis yang direncanakan dan diimplementasikan sesuai dengan prioritas waktu, kondisi sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan disusun untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dilaksanakan secara logis dan efisien, dimulai dari tahap awal yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan fondasi pembangunan, dilanjutkan dengan tahap pengembangan kapasitas dan percepatan pertumbuhan, hingga tahap pemantapan hasil dan keberlanjutan program. Berikut ini adalah pentahapan pembangunan dari RPJMD Kabupaten Maros periode 2025-2029: ● Tahap I (Tahun 2025) : Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah pada tahun 2025 menekankan pentingnya penguatan fondasi pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Tahapan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, produktivitas ekonomi lokal, serta penguatan nilai-nilai religius dan sosial kemasyarakatan sebagai dasar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berdaya saing. Fokus prioritas yang saling mendukung pada tahap ini meliputi peningkatan akses dan mutu layanan publik, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan sistem keamanan dan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang efisien, ketahanan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan peningkatan daya saing produk serta jasa unggulan daerah juga menjadi prioritas utama. Seluruhnya diarahkan untuk memperkokoh landasan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 23 ● Tahap II (Tahun 2026): Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Tema pembangunan Tahap II Tahun 2026 adalah “Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan.” Tahapan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemantapan pembangunan pada tahap sebelumnya dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan daya saing ekonomi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial secara inklusif, sehingga mampu menjadi penggerak utama kemajuan daerah. Hubungan antara tahapan dan tema pembangunan tercermin dalam fokus prioritas yang mencakup peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah, penguatan kinerja pemerintahan yang efisien dan akuntabel, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan ketahanan sosial berbasis nilai keagamaan dan kebersamaan, penyediaan infrastruktur publik yang efisien dan berkelanjutan, ketahanan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan daya saing produk dan jasa unggulan daerah menjadi pilar penting dalam mewujudkan daya saing daerah dan kemajuan berkelanjutan. ● Tahap III (Tahun 2027): Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Tema pembangunan Tahap III Tahun 2027 adalah “Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif.” Tahapan ini merupakan kelanjutan dari upaya peningkatan daya saing daerah pada tahap sebelumnya, dengan fokus utama pada pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan konektivitas antar sektor. Pembangunan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial melalui dukungan infrastruktur yang terintegrasi, efisien, serta adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan. Hubungan antara tahapan dan tema pembangunan tercermin melalui fokus prioritas yang menitikberatkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan produktivitas ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat dijaga melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan, sementara ketahanan sosial, lingkungan, dan penyediaan infrastruktur publik diarahkan untuk mendukung konektivitas adaptif yang berkelanjutan. Seluruhnya ditujukan untuk memperkuat integrasi wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal dalam kerangka pembangunan yang merata dan berkelanjutan. ● Tahap IV (Tahun 2028): Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Pada tahap ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui penerapan inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan. Prioritas diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial yang berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu, penguatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berlandaskan nilai-nilai keagamaan, disertai penerapan inovasi dan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan. Penguatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 24 ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap infrastruktur publik dilakukan secara efisien, aman, dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi berdaya saing. Upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan ketahanan lingkungan juga menjadi prioritas, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah didorong melalui pengembangan inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan untuk memperkuat daya saing daerah secara menyeluruh. ● Tahap V (Tahun 2029) : Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Pada tahap ini, arah pembangunan daerah difokuskan pada penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berdaya saing. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan publik diarahkan untuk menjamin pemerataan akses, mutu, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan kapasitas sosial, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan, ketertiban, serta partisipasi sosial masyarakat dalam mendukung stabilitas daerah melalui tata kelola yang inklusif dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan daerah pada tahap ini juga diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal sebagai fondasi sosial yang memperkokoh kohesi masyarakat. Pengelolaan infrastruktur publik difokuskan pada peningkatan ketersediaan, kualitas, dan akses dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan ekologis. Di samping itu, peningkatan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana menjadi prioritas dengan menekankan penguatan kapasitas sosial, budaya, serta tata kelola lingkungan yang adaptif. Inovasi berbasis kearifan lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan serta berdaya saing menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh. ● Tahap VI (Tahun 2030): Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan Tahap transisi pembangunan tahun 2030 difokuskan pada penguatan kesinambungan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada efisiensi, inklusivitas, dan daya tahan sosial-ekonomi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar melalui kebijakan transisi pembangunan yang terintegrasi dengan penguatan kelembagaan dan pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal dilakukan melalui penguatan inovasi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Pemerintah daerah juga menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan efisiensi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Upaya stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi sosial, dan penerapan strategi pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Selanjutnya, pembangunan sosial dan lingkungan diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat yang inklusif dan harmonis dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan, budaya, serta prinsip keberlanjutan. Pengelolaan infrastruktur publik difokuskan pada peningkatan ketersediaan, kualitas, dan akses layanan yang efisien, aman, dan berkelanjutan melalui perencanaan yang terintegrasi. Upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana terus diperkuat melalui pengelolaan sumber daya alam dan ekologi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah didorong melalui inovasi berkelanjutan, penguatan kapasitas lokal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien, guna memastikan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 25 transisi pembangunan daerah menuju tatanan ekonomi dan sosial yang tangguh serta berdaya saing. Untuk lebih jelasnya mengenai pentahapan pembangunan, berikut ini disajikan dalam tabel: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 26 Tabel 3.12 Pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Maros NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI

(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan 1 Peningkatan akses dan mutu layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat secara inklusif Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan Perluasan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial melalui penguatan konektivitas dan infrastruktur yang terintegrasi serta adaptif Penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi berkelanjutan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan publik yang berintegritas serta berorientasi pada pemerataan akses, mutu, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Peningkatan akses dan mutu layanan dasar melalui kebijakan transisi pembangunan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan pembiayaan berkelanjutan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 27 NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI
(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan 2 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan inklusif Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan Penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan Penguatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi berkelanjutan Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola yang transparan dan berdaya saing Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan inovasi, efisiensi sumber daya, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif 3 Peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi, Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui dukungan konektivitas Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel berbasis inovasi, kreativitas, dan Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola, efisiensi birokrasi, dan kebijakan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 28 NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI
(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan transparansi, dan akuntabilitas meningkatkan daya saing daerah dan infrastruktur yang terintegrasi serta adaptif teknologi berkelanjutan efisien, transparan, dan akuntabel pembangunan berkelanjutan 4 Penguatan sistem keamanan, penegakan hukum, dan partisipasi publik secara berkelanjutan Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan Peningkatan stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat berlandaskan pemerataan pembangunan wilayah dan penguatan konektivitas infrastruktur adaptif. Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat berbasis inovasi dan teknologi berkelanjutan Peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan tata kelola, partisipasi sosial, dan pengelolaan sumber daya ekologi secara berkelanjutan Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi sosial, dan strategi pembangunan berkelanjutan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 29 NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI
(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan 5 Peningkatan ketahanan sosial masyarakat secara inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan kebersamaan sosial Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berlandaskan nilai keagamaan dengan dukungan pemerataan pembangunan dan konektivitas adaptif Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan dengan penerapan inovasi, kreativitas, dan teknologi berkelanjutan Pengembangan nilai keagamaan, budaya, dan partisipasi inklusif dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui pengembangan nilai keagamaan, budaya, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. 6 Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang aman, efisien, dan berkelanjutan Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung Penguatan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan dalam kerangka pemerataan pembangunan wilayah Penguatan ketersediaan, kualitas, dan akses infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan berbasis Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan akses infrastruktur publik melalui penguatan kapasitas tata kelola, pengelolaan ekologi, Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik melalui perencanaan dan pengelolaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 30 NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI
(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan untuk mendukung akses masyarakat peningkatan daya saing daerah inovasi, kreativitas, dan teknologi berdaya saing dan partisipasi sosial yang berkelanjutan berkelanjutan yang efisien dan aman. 7 Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana secara berkelanjutan Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan Penguatan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana dengan dukungan pembangunan yang merata dan infrastruktur yang adaptif Penguatan ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana dengan pemanfaatan inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan dan berdaya saing Peningkatan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana melalui penguatan kapasitas sosial, budaya, dan tata kelola berkelanjutan Peningkatan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana melalui pengelolaan sumber daya alam dan ekologi yang berkelanjutan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 31 NO TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP TRANSISI
(2030)Pemantapan pembangunan daerah yang inklusif, religius, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. Penguatan pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, dan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Pengembangan pembangunan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan serta berdaya saing Penguatan kapasitas sosial, budaya, ekologi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing Penguatan kesinambungan dan transisi pembangunan berkelanjutan 8 Peningkatan kualitas dan daya saing produk serta jasa unggulan daerah untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal Penguatan kualitas dan peningkatan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah melalui pengembangan inovasi, kreativitas, dan teknologi yang berkelanjutan Penguatan inovasi berbasis kearifan lokal, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan ekologi berkelanjutan, dan tata kelola yang transparan serta berdaya saing Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah melalui inovasi berkelanjutan, penguatan kapasitas lokal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 32 III.2.2 ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan merupakan peta jalan pelaksanaan pembangunan daerah yang menjabarkan misi kepala daerah ke dalam rangkaian kerja sistematis yang selaras dengan strategi pembangunan, serta bertujuan untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, arah kebijakan menjadi panduan substantif bagi perangkat daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan arah kebijakan didasarkan pada analisis komprehensif terhadap isu-isu strategis daerah, potensi sumber daya, tantangan global dan nasional, serta kebutuhan riil masyarakat. Arah kebijakan juga dirancang untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Melalui arah kebijakan yang tepat dan konsisten, pelaksanaan RPJMD diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan secara progresif dan menghadirkan solusi yang relevan terhadap dinamika daerah. Arah kebijakan menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan antar tahapan, serta memastikan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dapat terwujud secara bertahap dan terukur. Dalam subbab ini, arah kebijakan dirinci sesuai dengan setiap misi pembangunan daerah, dan menjadi landasan utama dalam penyusunan program prioritas, indikator kinerja utama, dan pengalokasian sumber daya pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029. Adapun keselarasan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD, yaitu: Tabel 3.13 Keselarasan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD MISI SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi Masyarakat Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat secara inklusif Memperkuat akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif Perluasan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penurunan prevalensi stunting di seluruh wilayah. Penguatan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh, termasuk perlindungan anak, pemuda, dan kelompok rentan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 33 MISI SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Peningkatan kesempatan kerja, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Pengarusutamaan kesetaraan gender dalam seluruh program pembangunan serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan publik. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha lokal melalui pengembangan keterampilan dan kualitas tenaga kerja. Meningkatkan kinerja ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memperkuat nilai tambah dan produktivitas usaha unggulan serta kapasitas masyarakat Penguatan nilai tambah produk dan jasa unggulan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi. Peningkatan akses pembiayaan, permodalan, dan jaringan pemasaran bagi pelaku ekonomi lokal. Pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan profesional. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (smart government). RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 34 MISI SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Pengarusutamaan integritas, budaya kerja, dan keterbukaan informasi publik untuk memperluas partisipasi masyarakat. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Mendorong sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman secara berkelanjutan Penguatan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan. Pengembangan sistem deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pemanfaatan teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengarusutamaan nilai-nilai toleransi, harmoni sosial, dan kesadaran hukum dalam membangun ketenteraman masyarakat. Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengamalan nilai- nilai keagamaan untuk memperkuat ketahanan sosial Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan nilai keagamaan untuk menciptakan keharmonisan dan ketahanan sosial yang merata Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial dalam membina keharmonisan dan inklusivitas masyarakat. Pengarusutamaan nilai toleransi, moderasi beragama, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keagamaan untuk memperkokoh solidaritas sosial. Peningkatan literasi keagamaan dan multikultural guna mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 35 MISI SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik sesuai standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Mendorong pengembangan infrastruktur publik dengan standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan untuk mendukung pelayanan masyarakat secara optimal Penguatan aksesibilitas dan pemerataan layanan infrastruktur publik yang inklusif dan berkeadilan. Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi inovatif untuk mendukung pelayanan publik yang aman dan adaptif. Pemeliharaan, optimalisasi pemanfaatan, serta pengarusutamaan aspek lingkungan dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penguatan pembiayaan, investasi, serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik. Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Mendorong penerapan praktik adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan lingkungan Penguatan sistem mitigasi, deteksi dini, dan penanggulangan bencana secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemeliharaan ekosistem, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi hijau untuk mendukung ketahanan lingkungan. Pengembangan kelembagaan, pembiayaan, dan kemitraan strategis dalam pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk Peningkatan kualitas dan standarisasi produk serta jasa unggulan daerah untuk menjamin mutu dan daya saing. Memperkuat daya saing produk dan jasa unggulan daerah melalui RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 36 MISI SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah serta jasa unggulan daerah. Penguatan nilai tambah produk unggulan melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif. optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif Pengembangan kapasitas pelaku usaha, UMKM, dan industri kreatif dalam pengelolaan dan pemasaran produk. Pemanfaatan teknologi digital, promosi, dan perluasan akses pasar guna meningkatkan distribusi produk dan jasa unggulan. Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan produk serta jasa unggulan daerah. Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 37 III.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Dalam penyusunan RPJMD, program prioritas pembangunan memiliki kedudukan strategis. Sebab program prioritas pembangunan bukan hanya sebuah daftar nama program, akan tetapi juga merefleksikan sebuah pendekatan holistik yang didasari pada cascading kinerja, bukan semata-mata cascading indikator. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program prioritas yang dirumuskan merupakan turunan langsung dari visi pembangunan daerah, lalu diterjemahkan secara berjenjang hingga mencapai level outcome yang terukur. Dengan kata lain, setiap program memiliki benang merah yang jelas, dimulai dari tujuan besar di tingkat visi, kemudian dijabarkan menjadi sasaran, strategi, dan akhirnya program yang konkret. Berikut ini adalah outcome yang dirumuskan berdasarkan sasaran pembangunan: Program prioritas pembangunan yang terangkum dalam RPJMD adalah janji politik yang disampaikan oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah terpilih selama masa kampanye. Transformasi dari janji politik yang bersifat umum dan aspiratif menjadi program pembangunan yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan, memerlukan sebuah proses yang teknokratik dan sistematis. Berikut adalah janji politik yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah terpilih selama masa kampanye: Proses ini dimulai segera setelah penetapan kepala daerah terpilih, dengan melakukan identifikasi dan kategorisasi menyeluruh terhadap seluruh janji politik. Setiap janji dianalisis untuk memahami esensi, tujuan, dan kelompok sasaran yang dituju. Tahap selanjutnya adalah penyelarasan janji politik dengan visi dan misi pembangunan daerah yang lebih luas, serta mengacu pada rencana pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa janji-janji tersebut tidak berjalan sendiri, melai8kan terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih besar. Berikut adalah hasil penyelarasan janji politik tersebut dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan: Tabel 3.14 Penyelarasan Janji Politik Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan NO MISI PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS (JANJI POLITIK) 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Beriman Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses 1 Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 2 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa 3 Layanan Ambulance Gratis 4 Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) 5 Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) 6 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk 7 Satu Pesantren Satu Produk 8 Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 38 NO MISI PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS (JANJI POLITIK) unggulan lokal secara berkelanjutan. 9 Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) 10 Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM 11 Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis 3 Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 12 Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN 13 Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital 4 Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Guna Memacu Akselerasi Pembangunan Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan 14 Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) 5 Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius 15 Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) 16 Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz 6 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan Secara Berkelanjutan Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat 17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) 18 Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) 19 Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih 7 Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Secara Berkualitas, Terintegrasi, Dan Adaptif Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan 20 Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota 21 Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 39 NO MISI PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS (JANJI POLITIK) akses digital yang merata. Program Desa/Kel. Terkoneksi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi local 22 Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 Berdasarkan hasil kajian, janji-janji politik kemudian diformulasikan ulang menjadi program prioritas pembangunan yang berkontribusi terhadap outcome dari setiap sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Ini melibatkan proses cascading kinerja, di mana setiap program diikat pada outcome dari setiap sasaran yang jelas dan terukur. Proses ini juga menjadi penentuan prioritas dan crosscutting dari setiap perangkat Daerah berdasarkan urusan kewenangan masing-masing, ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM, teknologi), serta daya ungkit terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar. Hasil dari proses teknokratik ini adalah perumusan program prioritas pembangunan yang bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan sebuah cetak biru pembangunan yang berbasis data, analisis mendalam, dan perencanaan yang matang. Program-program ini dirancang untuk dapat diimplementasikan secara efisien, dipantau perkembangannya, dan dievaluasi keberhasilannya, sehingga janji politik dapat bertransformasi menjadi capaian nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini akan disajikan Program prioritas pembangunan, yaitu: Selanjutnya disajikan secara lengkap keterkaitan program prioritas pembangunan Daerah tahun 2025 – 2029 dengan visi, misi, tujuan, sasasaran pembangunan, outcome beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut ini: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 40 Tabel 3.15 Program Prioritas Pembangunan Kab. Maros Tahun 2025 – 2029 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH MAROS SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, DAN BERKELANJUTAN 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat Indeks Kesehatan Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 41 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 42 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 43 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 44 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 45 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 46 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Pertanian Prevalensi Stunting Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 47 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 48 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 49 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 50 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 51 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 52 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 53 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 54 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 55 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 56 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Indeks Pendidikan Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 57 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Pemuda Dan Olahraga Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 58 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 59 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 60 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Indeks Pambangunan Literasi Masyarakat Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 61 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Komunikasi Dan Informatika Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. Kebudayaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 62 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Perpustakaan Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan Arsip Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 63 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 64 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesatuan Bangsa Dan Politik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 65 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Indeks Pengeluaran Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 66 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Sosial Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Pariwisata Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Peratanian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 67 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Perikanan Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Perdagangan Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. Transmigrasi Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 68 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 69 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 70 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 71 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Pariwisata Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Perdagangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 72 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial-ekonomi yang berfungsi dengan baik. Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Persentase peningkatan panjang jalan yang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 73 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH memenuhi standar kemantapan jaringan Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 74 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 75 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Indeks Ketimpangan Gender Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 76 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 77 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 78 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 79 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 80 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Indeks Pembangunan Pemuda Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Kepemudaan Dan Olahraga Persentase atlet dan masyarakat yang memiliki kemampuan, prestasi, dan partisipasi aktif dalam bidang olahraga RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 81 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase generasi muda yang terampil, berkemampuan kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif melalui kegiatan kepramukaan. Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. Kebudayaan Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 82 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 83 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan Kepemudaan Dan Olahraga RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 84 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH berperan aktif dalam pembangunan. Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 85 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 86 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 87 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesatuan Bangsa Dan Politik Indeks Kabupaten Layak Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 88 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 89 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 90 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 91 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 92 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 93 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 94 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase lingkungan desa yang tertata, berfungsi baik, dan berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 95 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 96 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 97 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 98 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Sosial Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 99 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 100 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Tenaga Kerja Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Penanaman Modal Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 101 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 102 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesatuan Bangsa Dan Politik 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Meningkatnya pertumbuhan ekonomi PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 103 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Kelautan Dan Perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya Persentase nelayan atau pelaku usaha perikanan yang mematuhi peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 104 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 105 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 106 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 107 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 108 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 109 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga KerjaPersentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 110 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 111 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 112 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 113 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 114 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 115 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 116 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat Persentase anggota dan pengelola koperasi yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan profesional dalam menjalankan usaha RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 117 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase koperasi yang patuh, transparan, dan berkinerja baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 118 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Perdagangan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 119 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 120 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 121 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Perikanan Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 122 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 123 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 124 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 125 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 126 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase peningkatan jumlah industri yang menerapkan standar tata kelola dan sertifikasi mutu. Perindustrian Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 127 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 128 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Pariwisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 129 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Perikanan Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 130 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 131 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Persentase pemanfaatan tanah yang tertata, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan Pertanahan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 132 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya Persentase data dan informasi bidang tanah yang akurat, lengkap, dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengelolaan wilayah Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 133 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 134 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 135 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Laju inflasi daerah Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Pangan Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 136 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 137 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Kelautan Dan Perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 138 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 139 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 140 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Penelitian Dan Pengembangan Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 141 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 142 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 143 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Kesehatan Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Sosial Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Persentase Masyarakat miskin RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 144 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 145 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 146 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 147 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan Pangan Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Kelautan Dan Perikanan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 148 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 149 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 150 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial-ekonomi yang berfungsi dengan baik. Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 151 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 152 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 153 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Kepemudaan Dan Olahraga RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 154 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Perpustakaan Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur Pertanahan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 155 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kasus ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan tepat waktu sesuai prosedur Persentase masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah, adil, dan terlindungi. Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 156 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 157 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 158 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 159 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Rasio gini Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 160 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 161 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan Pangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 162 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Pertanian Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Perdagangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 163 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial-ekonomi yang berfungsi dengan baik. Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 164 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya Pertanahan Persentase masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah, adil, dan terlindungi. Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 165 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Perpustakaan Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Kepemudaan Dan Olahraga Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Sosial Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan yang dialami warga negara migran RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 166 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 167 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 168 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 169 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 170 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Pendapatan Per Kapita Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 171 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan Pangan Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Kelautan Dan Perikanan Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 172 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Pertanian Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Perdagangan Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 173 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 174 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Kepemudaan Dan Olahraga Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 175 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 176 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik 3 Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi INDEKS REFORMASI BIROKRASI Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel Indeks SPBE Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 177 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat Persentase data profil kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat. Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Penanaman Modal RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 178 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. Pertanahan Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah Perindustrian Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik Persentase informasi pemerintah yang aman, rahasia, dan terjaga integritasnya Persandian Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan Arsip RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 179 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi Persentase pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, atau registrasi yang valid Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan Pendidikan Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 180 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase koperasi yang patuh, transparan, dan berkinerja baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persentase koperasi yang sehat, berkinerja baik, dan berkelanjutan dalam mendukung anggota dan perekonomian lokal Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 181 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 182 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Indeks Sistem Merit Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 183 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 184 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 185 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Komunikasi Dan Informatika Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Indeks inovasi Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 186 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Komunikasi Dan Informatika Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 187 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Indeks pelayanan Publik Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 188 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persentase pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, atau registrasi yang valid Perumahan Dan Kawasan Permukiman RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 189 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 190 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan Pendidikan Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 191 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 192 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase data profil kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat. Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase anggota dan pengelola koperasi yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan profesional dalam menjalankan usaha Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Penanaman Modal Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha resmi Perdagangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 193 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persentase pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk Persentase pelaku industri yang patuh terhadap peraturan dan perizinan usaha industri. Perindustrian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 194 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum Pertanian Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 195 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi Arsip Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 196 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 197 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Sosial Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan yang dialami warga negara migran Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 198 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 199 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persentase hak ulayat masyarakat adat yang diakui secara hukum dan terlindungi. Pertanahan Persentase penggunaan lahan yang sesuai izin dan dikelola secara transparan Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 200 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masyarakat hukum adat yang diakui, terlindungi, dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 201 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Kepemudaan Dan Olahraga Persentase atlet dan masyarakat yang memiliki kemampuan, prestasi, dan partisipasi aktif dalam bidang olahraga Persentase generasi muda yang terampil, berkemampuan kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif melalui kegiatan kepramukaan. Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Kelautan Dan Perikanan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 202 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Pariwisata Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 203 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Pangan Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 204 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase cagar budaya yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata Kebudayaan Persentase koleksi museum yang terpelihara, dikelola baik, dan mudah diakses untuk edukasi dan budaya ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Perpustakaan Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 205 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Pengendalian Penduduk Dan Kb Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 206 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 207 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Nilai SAKIP Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 208 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Sekretariat Daerah Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 209 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan Arsip Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian 4 Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilanMeningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 210 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH masyarakat secara berkelanjutan Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Kesatuan Bangsa Dan Politik RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 211 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Sosial Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. Pertanahan Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 212 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur Pertanahan Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 213 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Tenaga Kerja Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Pangan Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Perdagangan Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 214 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persentase desa/kelurahan tangguh bencana RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 215 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan rata- rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur Pertanahan Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Tenaga Kerja Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Pangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 216 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Perdagangan Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 217 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5 Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Pembangunan Inklusif Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Sosial Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 218 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 219 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang sadar dan berpartisipasi dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk secara seimbang dan berkelanjutan Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Ketenagakerjaan Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 220 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Indeks Pembangunan Kebudayaan Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. Kebudayaan Persentase masyarakat yang melestarikan, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kesenian tradisional. Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan menghargai sejarah serta warisan budaya Persentase cagar budaya yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 221 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase koleksi museum yang terpelihara, dikelola baik, dan mudah diakses untuk edukasi dan budaya ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Perpustakaan Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan Arsip Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 222 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. Pendidikan Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program Kecamatan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 223 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH pembangunan desa/kelurahan. Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase masyarakat hukum adat yang diakui, terlindungi, dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Lingkungan Hidup Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Pariwisata Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 224 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 225 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 226 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 227 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase data dan informasi bidang tanah yang akurat, lengkap, dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengelolaan wilayah Pertanahan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 228 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 229 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 230 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 231 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 232 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 233 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 234 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Pendidikan Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 6 Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 235 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH efisien, aman, dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase data dan informasi bidang tanah yang akurat, lengkap, dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengelolaan wilayah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 236 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 237 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 238 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 239 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 240 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Pertanahan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 241 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 242 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Indeks Transportasi darat Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 243 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 244 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas lingkungan hidup INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Kesehatan Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 245 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Lingkungan Hidup RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 246 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 247 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Kepegawaian Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Indeks Resiko Bencana Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Sosial RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 248 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangPersentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 249 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase perencanaan lingkungan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Lingkungan HidupPersentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 250 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Kesehatan Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 251 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Sekretariat Dprd Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Sekretariat Daerah Emisi GRK Persentase perencanaan lingkungan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Lingkungan Hidup Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 252 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase keanekaragaman hayati yang dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 253 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Perhubungan Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 254 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 255 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan 7 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan INDEKS DAYA SAING DAERAH Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 256 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 257 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 258 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 259 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 260 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Komunikasi Dan Informatika Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Pendidikan Dan Pelatihan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 261 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 262 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Statistik proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Pariwisata Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 263 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. Kebudayaan Persentase masyarakat yang melestarikan, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kesenian tradisional. Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan menghargai sejarah serta warisan budaya Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 264 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha resmi Perdagangan Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Tenaga Kerja Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Penelitian Dan Pengembangan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 265 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. Komunikasi Dan Informatika Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Keuangan Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Sekretariat Daerah Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Perencanaan Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 266 NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN PRIORITAS DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Inspektorat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 267 III.2.4 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Pembangunan kewilayahan menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan wilayah sebagai basis utama pengembangan potensi dan pemerataan pembangunan, dengan menekankan pentingnya integrasi antarwilayah, penguatan konektivitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Dalam konteks ini, setiap wilayah didorong untuk memainkan peran strategisnya sesuai karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang dimiliki. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, arah pembangunan kewilayahan diarahkan untuk memperkuat peran wilayah sebagai pusat pertumbuhan baru, mempercepat transformasi ekonomi berbasis keunggulan lokal, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kabupaten Maros menjadi salah satu lokus strategis pembangunan kewilayahan karena posisinya yang berada dalam kawasan pengembangan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Sulawesi Selatan. Maros juga menjadi bagian dari jalur logistik nasional, termasuk dalam pengembangan rel kereta api Makassar–Parepare dan kawasan strategis pariwisata nasional Geopark Rammang-Rammang. Dalam kerangka RPJMN tersebut, arah pembangunan di Maros difokuskan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peran Maros sebagai penghubung antara kawasan hinterland dan pusat metropolitan Makassar menjadikannya titik penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan arah pembangunan kewilayahan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maros berdasarkan RPJMN tahun 2025 - 2029, yaitu: Tabel 3.16 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN di Kabupaten Maros tahun 2025-2029 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI 1 Turikale Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 268 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 269 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, jagung, kawasan kuliner PTB, produk olahan kuliner roti maros) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang Maccopa Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pengembangan jaringan prasarana Kelurahan Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa STO Maros RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 270 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 2 Lau Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 271 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 272 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, rumput laut) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 273 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan pusat perdagangan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan Kawasan Minapolitan Bontoa-Lau Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 274 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 3 Bontoa Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 275 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Bandeng, Udang, Rumput Laut, Objek Wisata kampung Karst Rammang- Rammang, Produk olahan kerupuk tiram) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 276 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang Maccopa Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pengembangan jaringan prasarana desa Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pelestarian kawasan ekowisata karst Rammang-Rammang sebagai World Heritage Site oleh UNESCO Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Perwujudan stasiun kereta Api RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 277 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Pembangunan TPS3R Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Wisata Bahari dan Tirta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Kawasan Minapolitan Bontoa-Lau Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 278 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 4 Maros Baru Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Satu Pesantren Satu Produk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 279 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Bandeng, Udang, Rumput Laut) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 280 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Peningkatan penataan ruang kawasan pusat lingkungan berbasis pedesaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Perwujudan stasiun kereta Api Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 281 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 5 Marusu Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 282 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Bandeng, Udang, Rumput Laut, Ikan Nila, Desa Wisata Ma'rumpa) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 283 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan kawasan peruntukan industri kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik IKN Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Makassar New Port) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 284 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Perwujudan stasiun kereta Api Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Wisata Bahari dan Tirta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 285 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Penataan Kawasan Khalawatiah Sammang di Patte’ne Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 6 Mandai Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 286 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Objek Wisata Maros Higland) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 287 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 288 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Program kajian teknis Pembangunan dan/atau pengembangan IPLT Bontoramba Pembangunan TPS3R Pemeliharaan TPA sampah dengan sistem Sanitary Landfill Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 289 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 7 Moncongloe Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Satu Pesantren Satu Produk RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 290 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Ubi Jalar) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 291 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Kota Baru Moncongloe Maros Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 292 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 8 Tompobulu Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 293 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanag, Kedelai, Aren, Produk Olahan Gula Aren) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 294 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan jaringan prasarana desa Perwujudan fungsi dan peran pusat pusat pelayanan lingkungan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan Kawasan Wisata Tompobulu sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata Pucak Tompobulu untuk kegiatan Meeting, Insentive, Convention and Exhibition (MICE) berskala nasional Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros Pengembangan Kawasan Agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili Penataan Kawasan Kebun Binatang Safari Pucak RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 295 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 9 Tanralili Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 296 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Ecoprinting) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 297 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan system pelayanan umum skala Kecamatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan Unit Air Baku Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 298 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan Kawasan Agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 299 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 10 Bantimurung Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 300 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Jalar, Ikan Nila, Objek Wisata Taman Pra Sejarah Leang-Leang) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 301 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan Unit Air Baku Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 302 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Penataan Kawasan Wisata Alam dan Agrowisata Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 11 Simbang Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 303 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 304 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Objek Wisata Taman Wisata Alam Bantimurung Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan Terminal Tipe C Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 305 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Penataan Kawasan Wisata Alam dan Agrowisata Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 306 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 12 Cenrana Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 307 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Talas, Porang, Kemiri, Objek Wisata Air Terjun Lacolla) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 308 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Program Pembangunan dan Peningkatan RTH di Kawasan perkotaan Peningkatan penataan ruang kawasan pusat lingkungan berbasis pedesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Perwujudan tempat evakuasi bencana Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat engembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 309 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 13 Camba Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 310 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kemiri) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 311 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi Pengembangan fasilitas perkantoran pemerintahan skala Kecamatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan tempat evakuasi bencana Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 312 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana 14 Mallawa Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses Bantuan Pendidikan bagi Siswa & mahasiswa berprestasi 1 Perawat dan 1 Bidan di Setiap Desa Layanan Ambulance Gratis Si RAKA (Sistem Rumah Anak Berbasis Kelurahan & Desa) Digitalisasi Layanan Pendidikan Gratis (DiLan Gratis) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Sekolah Rakyat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta Rumah Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal Peningkatan dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius Peningkatan Insentif Kepala Dusun, Ketua RT/RW & Pembimbing Keagamaan (Guru Mengaji, Imam Masjid, Marbot, Guru TPA & Pegawai Syara’ lainnya) Pemberdayaan Pemuda Religius melalui program pemuda religi kreatif CS TA (PERGI KE CS TA) dan Satu Desa Satu Tahfidz Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan Layanan Bantuan Hukum Gratis (LBH Gratis) Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan. Satu Pesantren Satu Produk Bantuan Alat Pertanian & Pelatihan Gratis melaui Program Sawah Cerdas Maros (Pro-Sadarmas) dan program Agrimuda Program Kelompok Tani Pangan Lestari disetiap desa (PAK TANI DESA) Bantuan Gratis Sarana Prasarana, Fasilitasi Modal Usaha & Pemasaran Produk bagi UMKM Bibit Tanaman Holtikultura, Bibit Sapi dan Bibit Ikan Gratis RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 313 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Porang, Kemiri, Kopi Robusta) Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Pengendalian Inflasi Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal Program CS TA KeCe (Kreatif Centre) & "Startup Desa“ untuk Wirausahawaan Baru Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan Tunjangan Penghasilan ASN & Unit Konseling ASN Aplikasi SMS (Sapa Masyarakat Maros) sebagai layanan aduan publik berbasis digital Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pembangunan & Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Penataan Tata Ruang Kota Pengembangan Konektivitas Digital di Seluruh Wilayah melalui Program Desa/Kel. Terkoneksi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 314 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Inventarisasi terhadap areal yang memiliki keaneka ragaman hayati tinggi Pengembangan fasilitas pendidikan Perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan fungsi dan peran pusat pusat pelayanan lingkungan Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran Sungai melalui program Bersih Sungai, Bersih Kota (Program Berseri Ta) Program Stasiun "Air Bersih Gratis (ABG) Pembangunan Sumur Bor Gratis bagi wilayah yang krisis air besih Pengembangan jaringan drainase sekunder Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 315 NO KECAMATAN ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI Perwujudan tempat evakuasi bencana 15 SELURUH KECAMATAN Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang kota, serta perluasan akses digital yang merata. Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Peningkatan daya sambung telepon ke fasilitas sosial ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru Penataan dan pengendalian ruang Kawasan sempadan Pengawasan dan pengendalian ruang Kawasan Pengembangan kawasan tanaman pangan secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya untuk hasil pertanian, penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Optimalisasi pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan sarana dan prasarana Perwujudan Kawasan permukiman perkotaan Perwujudan Kawasan permukiman perdesaan Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Penetapan jalur evakuasi bencana Pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana Program kajian teknis Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan drainase perkotaan Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan drainase perkotaan Perlindungan Badan Air Penatagunaan Badan Air Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 316 Selain arah pembangunan kewilayahan berdasarkan RPJMN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pembangunan wilayah di Kabupaten Maros juga mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2012 – 2032. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros Tahun 2012–2032 merupakan dokumen perencanaan spasial yang menetapkan arah pengembangan ruang wilayah secara terstruktur, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. RTRW ini menjadi landasan penting dalam penataan ruang yang mendukung pembangunan lintas sektor, dengan memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dokumen ini juga menetapkan kawasan strategis, termasuk kawasan lindung, kawasan budidaya, serta kawasan pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029, prinsip-prinsip dan arahan dalam RTRW 2012–2032 diintegrasikan secara menyeluruh agar pembangunan daerah berjalan selaras secara spasial dan sektoral. Integrasi ini mencakup sinkronisasi program prioritas pembangunan dengan pola ruang dan struktur ruang wilayah, termasuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan jaringan transportasi dan logistik, serta pelestarian kawasan Geopark Rammang-Rammang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Melalui integrasi RTRW dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Maros memastikan bahwa pembangunan yang dirancang tidak hanya berbasis kebutuhan sektoral, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterpaduan antarwilayah, serta potensi pengembangan wilayah secara jangka panjang. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan Maros yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif dalam kerangka transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah. Berikut ini disajikan pembangunan kewilayahan Kabupaten Maros untuk periode 2025-2029 berdasarkan RTRW Kabupaten Maros, yaitu: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 317 Tabel 3.17 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros NO LOKUS HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI 1 Kecamatan Turikale Pengembangan jaringan prasarana Kelurahan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang Maccopa Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa STO Maros Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan Unit Air Baku Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Air Baku berupa Intake Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan minausaha perikanan Pembentukan kampung perikanan budidaya Pembangunan kolam budidaya Bantuan benih dan pakan Rehabilitasi konstruksi dasar tambak dan pematang tambak Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros 2 Kecamatan Bontoa Pengembangan jaringan prasarana desa Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pelestarian kawasan ekowisata karst Rammang-Rammang sebagai World Heritage Site oleh UNESCO Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Perwujudan stasiun kereta Api Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Pembangunan TPS3R Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 318 Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Wisata Bahari dan Tirta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Kawasan Minapolitan Bontoa-Lau 3 Kecamatan Lau Pengembangan pusat perdagangan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan Kawasan Minapolitan Bontoa-Lau Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros 4 Kecamatan Maros Baru Penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Peningkatan penataan ruang kawasan pusat lingkungan berbasis pedesaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Perwujudan stasiun kereta Api Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 319 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros 5 Kecamatan Marusu Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan kawasan peruntukan industri kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik IKN Pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Makassar New Port) Perwujudan stasiun kereta Api Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang Kawasan sempadan pantai kurang 100 meter Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Wisata Bahari dan Tirta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Pengembangan Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Penataan Kawasan Khalawatiah Sammang di Patte’ne 6 Kecamatan Mandai Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 320 Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Program kajian teknis Pembangunan dan/atau pengembangan IPLT Bontoramba Pembangunan TPS3R Pemeliharaan TPA sampah dengan sistem Sanitary Landfill Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase primer Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Maros 7 Kecamatan Moncongloe Pengembangan jaringan prasarana desa Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan kota baru satelit Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Kota Baru Moncongloe Maros 8 Kecamatan Tompobulu Pengembangan jaringan prasarana desa Perwujudan fungsi dan peran pusat pusat pelayanan lingkungan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan Kawasan Wisata Tompobulu sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata Pucak Tompobulu untuk kegiatan Meeting, Insentive, Convention and Exhibition (MICE) berskala nasional Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 321 Pengembangan Kawasan Agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili Penataan Kawasan Kebun Binatang Safari Pucak 9 Kecamatan Tanralili Pengembangan system pelayanan umum skala Kecamatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan Unit Air Baku Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pengembangan Kawasan Agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Baru Satelit Mandai dan Sekitarnya 10 Kecamatan Bantimurung Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan Unit Air Baku Perwujudan Dan Pengembangan Unit Produksi Perwujudan Jaringan Produksi Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Perwujudan dan Pengembangan Unit Pelayanan Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 322 Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pengembangan teknologi perikanan Budi Daya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi pemeliharaan Jaringan Pengairan untuk tambak Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri Maros Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Penataan Kawasan Wisata Alam dan Agrowisata 11 Kecamatan Simbang Pengembangan Terminal Tipe C Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air Perwujudan dan Pengembangan Unit Distribusi Pembangunan TPS3R Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan jaringan drainase sekunder Pelestarian Kawasan Taman Nasional Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan wisata Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan peruntukan Ekowisata dan Agrowisata Pembangunan Infrastruktur Pengembangan kawasan wisata terpadu Kajian pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan Promosi event wisata ke nasional dan internasional Penataan Kawasan Wisata Alam dan Agrowisata 12 Kecamatan Cenrana Program Pembangunan dan Peningkatan RTH di Kawasan perkotaan Peningkatan penataan ruang kawasan pusat lingkungan berbasis pedesaan Peningkatan Peran PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Konservasi/pendayagunaan/pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier Perwujudan tempat evakuasi bencana Pelestarian Kawasan Taman Nasional RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 323 Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat engembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan 13 Kecamatan Camba Pengembangan fasilitas perkantoran pemerintahan skala Kecamatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan tempat evakuasi bencana Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Perluasan dan peremajaan areal perkebunan 14 Kecamatan Mallawa Inventarisasi terhadap areal yang memiliki keaneka ragaman hayati tinggi Pengembangan fasilitas pendidikan Perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa Pelestarian Kawasan Taman Nasional Penataan Batas Kawasan Perkebunan Rakyat Pemantauan Dan Pengendalian Kegiatan Perkebunan Rakyat Pengembangan Budi Daya Tanaman Perkebunan Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan bergerak seluler Menara Base Transceiver Station (BTS) Perwujudan fungsi dan peran pusat pusat pelayanan lingkungan Perwujudan tempat evakuasi bencana Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura secara optimal sesuai dengan potensi lainnya 15 Seluruh Kecamatan Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Peningkatan daya sambung telepon ke fasilitas sosial ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru Penetapan jalur evakuasi bencana Pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana Program kajian teknis Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan drainase perkotaan Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan drainase perkotaan Perlindungan Badan Air Penatagunaan Badan Air Penataan dan pengendalian ruang Kawasan sempadan Pengawasan dan pengendalian ruang Kawasan Pengembangan kawasan tanaman pangan secara optimal sesuai dengan potensi lainnya Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya untuk hasil pertanian, penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Optimalisasi pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan sarana dan prasarana Perwujudan Kawasan permukiman perkotaan Perwujudan Kawasan permukiman perdesaan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 324 16 Skala Kabupaten Mendorong rencana jalan lingkar pesisir dan pembangunan jalan tol Kawasan Perkotaan Mamminasata serta mendorong pengembangan transpostasi massal secara terpadu dan terintegrasi inter sebagai bagian dari penataan sistem jaringan transportasi regional Kawasan PerkotaanMamminasata; Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang terkoneksi secara terpadu dan merata Program yang mendukung perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi: ● Penyusunan Masterplan Persampahan ● Peningkatan wilayah pelayanan persampahan ● Peningkatan sarana dan prasarana angkutan sampah ● Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Penyusunan pemetaan lokasi deal jaringan evakuasi bencana Penyusunan rencana penanggulangan bencana Penyusunan Masterplan kawasan pariwisata Peningkatan dan Pencegahatan kawasan kumuh Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan Pengembangan permukiman perdesaan menjadi pusat pertumbuhan Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas desa-kota, wilayah dan produksi, pemasaran hasil-hasil pertanian Pengembangan fasilitas sosial budaya dan peribadatan baru di seluruh kawasan permukiman Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan baru di seluruh kawasan permukiman. Penyediaan & perbaikan PSU (Prasarana & Utilitas) baru di seluruh kawasan permukiman. Pembangunan infrastruktur kawasan di dalam kawasan pusat pemerintahan Kecamatan 16 Seluruh DAS Kabupaten Maros Pembangunan kanal banjir, pembangunan polder/kolam retensi, pembangunan tanggul sungai, pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS), normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai, pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 1 Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi elemen kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD. Kinerja dimaksud diukur melalui indikator makro pembangunan, capaian indikator prioritas pembangunan daerah, serta indikator kinerja utama perangkat daerah yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, program-program yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai alat ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi hasil (result-oriented). Pemetaan program prioritas ini dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), guna memastikan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah. Penajaman program dan kegiatan difokuskan pada pencapaian outcome yang selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah, serta mendukung agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang menjadi kerangka utama pembangunan Kabupaten Maros lima tahun ke depan, sekaligus menjamin kesinambungan perencanaan hingga tahun 2030. 4.1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH Rencana program yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari penjabaran tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Maros 2025–2029. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja perangkat daerah, dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pembangunan. Penyusunan program juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya serta proyeksi kebutuhan pembangunan lintas sektor. Sejalan dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, rencana program Perangkat Daerah disusun tidak hanya untuk periode 2025–2029, tetapi juga mencakup proyeksi program tahun 2030. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pijakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030–2034. Dengan demikian, rencana program ini berfungsi sebagai kerangka implementatif pembangunan jangka menengah sekaligus transisi yang strategis menuju periode pembangunan berikutnya. Berikut ini adalah penyajian dari rencana program perangkat daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah yang disertai dengan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, yaitu: RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 2 Tabel IV.1 Indikasi Rencana Program beserta Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 477.227.439.769 459.713.408.050 462.853.826.894 473.144.807.241 464.312.067.340 PENDIDIKAN 473.607.439.769 457.293.408.050 459.833.826.894 470.374.807.241 461.442.067.340 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 335.777.439.769 342.308.408.050 344.873.826.894 346.079.307.241 349.894.067.340 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 335.777.439.769 100 342.308.408.050 100 344.873.826.894 100 346.079.307.241 100 349.894.067.340 1 Pengelolaan Pendidikan 6.430.000.000 3.335.000.000 113.310.000.000 122.645.500.000 109.898.000.000 1 1 Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) Persen 99,18 100 136.430.000.000 100 113.335.000.000 100 113.310.000.000 100 122.645.500.000 100 109.898.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 3 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pengembangan Kurikulum 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2 1 Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Persen 72,12 75,56 550.000.000 77,41 550.000.000 79,64 550.000.000 81,36 550.000.000 83,42 550.000.000 3 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3 1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. Persen 84,07 87,75 400.000.000 90 400.000.000 92 400.000.000 95 400.000.000 97 400.000.000 4 Pengendalian Perizinan Pendidikan Persen - 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4 1 Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan Persen 80,00 85,00 - 90 250.000.000 95 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 4 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pengembangan Bahasa Dan Sastra 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 5 1 Meningkatnya kemampuan dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra. Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. Persen 80 85 450.000.000 87 450.000.000 90 450.000.000 93 450.000.000 95 450.000.000 DINAS KESEHATAN 354.954.881.290 313.623.312.973 320.242.905.901 335.150.667.747 314.583.086.548 KESEHATAN 354.954.881.290 313.623.312.973 320.242.905.901 335.150.667.747 314.583.086.548 DINAS KESEHATAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 198.973.056.290 198.463.055.973 198.783.055.901 199.083.055.747 198.783.056.548 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 198.973.056.290 100 198.463.055.973 100 198.783.055.901 100 199.083.055.747 100 198.783.056.548 1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 152.901.825.000 112.250.257.000 118.379.850.000 132.987.612.000 112.720.030.000 1 1 Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu Persen 100 100 152.901.825.000 100 112.250.257.000 100 118.379.850.000 100 132.987.612.000 100 112.720.030.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 5 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 2 1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja Persen 100 100 1.130.000.000 100 1.130.000.000 100 1.130.000.000 100 1.130.000.000 100 1.130.000.000 3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 3 1 Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Persen 100 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persen 1.350.000.000 1.180.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 4 1 Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Persen 100 100 1.350.000.000 100 1.180.000.000 100 1.350.000.000 100 1.350.000.000 100 1.350.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 220.501.624.521 197.442.430.217 237.841.320.230 226.387.006.343 288.692.914.863 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 6 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 209.801.979.521 187.626.305.217 224.559.786.230 216.029.332.343 272.420.730.863 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.966.959.521 17.740.305.217 16.460.286.230 16.223.632.343 16.480.425.863 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 19.966.959.521 100 17.740.305.217 100 16.460.286.230 100 16.223.632.343 100 16.480.425.863 1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 10.083.860.000 14.304.000.000 16.297.000.000 14.846.000.000 17.104.685.000 1 1 Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata Persen 49,93 55,00 10.083.860.000 58,00 14.304.000.000 61,00 16.297.000.000 64,00 14.846.000.000 67,00 17.104.685.000 2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 70.194.100.000 18.338.600.000 21.465.000.000 19.747.500.000 28.932.360.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 7 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan Persen 76,68 89,06 70.194.100.000 89,26 18.338.600.000 89,46 21.465.000.000 89,66 19.747.500.000 89,86 28.932.360.000 3 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 1.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 3 1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan. Persentase pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA Persen 0,26 0,31 1.000.000.000 0,34 2.000.000.000 0,38 5.000.000.000 0,41 5.000.000.000 0,46 6.000.000.000 4 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3.200.000.000 6.850.000.000 9.108.500.000 11.434.000.000 12.450.000.000 4 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan Persen 97,51 97,91 3.200.000.000 98,11 6.850.000.000 98,31 9.108.500.000 98,51 11.434.000.000 98,71 12.450.000.000 5 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 3.000.000.000 3.000.000.000 6.000.000.000 8.500.000.000 10.500.000.000 5 1 Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah Persen 52,00 58,00 3.000.000.000 64,00 3.000.000.000 71,00 6.000.000.000 77,00 8.500.000.000 83,00 10.500.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 8 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU genangan dan banjir. perbaikan/pengemba ngan sistem drainase. 6 Pengembangan Permukiman - - - - - 6 1 Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola Persen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 Penataan Bangunan Gedung 16.550.000.000 21.421.400.000 39.724.000.000 32.926.200.000 40.203.400.000 7 1 Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi Persen 100 100 16.550.000.000 100 21.421.400.000 100 39.724.000.000 100 32.926.200.000 100 40.203.400.000 8 Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 8 1 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan Persen 0 0 - 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000 100 3.000.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 9 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU nyaman, dan berkelanjutan. 9 Penyelenggaraan Jalan 81.700.060.000 97.275.000.000 103.760.000.000 100.540.000.000 131.825.360.000 9 1 Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan Persen 74,56 78,56 81.700.060.000 80,56 97.275.000.000 82,56 103.760.000.000 84,56 100.540.000.000 86,56 131.825.360.000 10 Pengembangan Jasa Konstruksi 1.592.000.000 1.592.000.000 1.525.000.000 1.592.000.000 2.154.500.000 10 1 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi. Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi Persen 19,26 31,99 1.592.000.000 39,63 1.592.000.000 46,00 1.525.000.000 53,64 1.592.000.000 62,65 2.154.500.000 11 Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.515.000.000 3.105.000.000 3.220.000.000 3.220.000.000 3.770.000.000 11 1 Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan Persen 10,81 54,26 2.515.000.000 54,43 3.105.000.000 54,61 3.220.000.000 54,78 3.220.000.000 54,95 3.770.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 10 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.649.365.000 9.758.880.000 13.224.119.000 10.299.919.000 16.214.089.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1 Pengembangan Perumahan 928.765.000 779.100.000 739.100.000 809.100.000 679.100.000 1 1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau Persen 100 100 928.765.000 100 779.100.000 100 739.100.000 100 809.100.000 100 679.100.000 2 Kawasan Permukiman 3.478.439.000 3.212.039.000 4.518.039.000 4.753.039.000 4.798.099.000 2 1 Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman Persen 22,03 20,25 3.478.439.000 20,5 3.212.039.000 20,81 4.518.039.000 21,14 4.753.039.000 21,54 4.798.099.000 3 Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 2.188.561.000 2.386.961.000 4.387.000.000 2.387.000.000 6.416.110.000 3 1 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh Persen 0,05 3 2.188.561.000 6,90 2.386.961.000 5,00 4.387.000.000 13,15 2.387.000.000 91,00 6.416.110.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 11 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 4.053.600.000 3.380.780.000 3.579.980.000 2.350.780.000 4.320.780.000 4 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi Persen 2,75 8,68 4.053.600.000 8,65 3.380.780.000 8,57 3.579.980.000 8,45 2.350.780.000 8,30 4.320.780.000 5 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman - - - - 5 1 Meningkatnya mutu dan profesionalisme pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sistem sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi yang tertib. Persentase pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, atau registrasi yang valid Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 28.173.360.305 28.157.835.697 28.378.356.789 28.157.035.847 27.909.195.268 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11.143.534.526 11.584.512.772 11.357.610.309 11.227.393.456 11.007.909.706 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 12 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.674.500.626 10.384.860.272 10.752.058.309 10.621.841.456 10.489.531.456 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 10.674.500.626 100 10.384.860.272 100 10.752.058.309 100 10.621.841.456 100 10.489.531.456 1 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 469.033.900 1.199.652.500 605.552.000 605.552.000 518.378.250 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1 Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu Persen 50,00 30,00 469.033.900 35,00 1.199.652.500 40,00 605.552.000 45,00 605.552.000 50,00 518.378.250 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.226.639.679 6.927.526.472 7.257.620.557 7.175.777.598 7.122.206.632 X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.254.251.679 6.073.869.976 5.968.964.067 6.114.903.102 5.325.688.632 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.254.251.679 100 6.073.869.976 100 5.968.964.067 100 6.114.903.102 100 5.325.688.632 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 13 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Penanggulangan Bencana 972.388.000 853.656.496 1.288.656.490 1.060.874.496 1.796.518.000 BPBD 2 1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana Persen 80 85 972.388.000 90 853.656.496 95 1.288.656.490 100 1.060.874.496 100 1.796.518.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 9.803.186.100 9.645.796.453 9.763.125.923 9.753.864.793 9.779.078.930 X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persen 6.789.811.350 6.747.059.600 6.747.059.600 6.737.798.470 7.118.402.680 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.789.811.350 100 6.747.059.600 100 6.747.059.600 100 6.737.798.470 100 7.118.402.680 3 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persen 3.013.374.750 2.898.736.853 3.016.066.323 3.016.066.323 2.660.676.250 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 3 1 Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan persen 25 30 3.013.374.750 35 2.898.736.853 40 3.016.066.323 45 3.016.066.323 50 2.660.676.250 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 14 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU penyelamatan non kebakaran. penyelamatan non kebakaran DINAS SOSIAL 9.667.842.143 9.242.660.034 9.521.436.853 9.647.762.036 9.787.154.154 SOSIAL 9.667.842.143 9.242.660.034 9.521.436.853 9.647.762.036 9.787.154.154 DINAS SOSIAL X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.649.480.643 5.231.319.034 5.411.614.935 5.462.711.713 5.542.185.154 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 5.649.480.643 100 5.231.319.034 100 5.411.614.935 100 5.462.711.713 100 5.542.185.154 1 Pemberdayaan Sosial 2.380.599.000 2.380.599.000 2.440.110.000 2.444.550.000 2.500.000.000 1 1 Meningkatnya kemandirian dan peran serta kelompok rentan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. Persentase komunitas adat terpencil yang terlibat aktif dalam program pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan atau kapasitas Persen 100 100 2.380.599.000 2.380.599.000 2.440.110.000 2.444.550.000 2.500.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 15 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2 1 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara migran korban tindak kekerasan. Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan yang dialami warga negara migran Persen 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 3 Rehabilitasi Sosial 174.700.000 174.700.000 182.760.000 187.484.000 187.484.000 3 1 Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan Persen 10,00 9,00 174.700.000 8,00 174.700.000 7,00 182.760.000 6,00 187.484.000 5,00 187.484.000 4 Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.069.212.500 1.062.462.500 1.082.392.500 1.163.635.000 1.163.635.000 4 1 Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial Persen 100 100 1.069.212.500 100 1.062.462.500 100 1.082.392.500 100 1.163.635.000 100 1.163.635.000 5 Penanganan Bencana 321.850.000 321.579.500 332.559.418 317.381.323 321.850.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 16 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana Persen 10,00 12,00 321.850.000 10,00 321.579.500 8,00 332.559.418 7,00 317.381.323 5,00 321.850.000 6 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 6 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan secara tertib dan berkelanjutan. Persentase Taman makam pahlawan yang terawat dengan baik sesuai standar pemeliharaan Persen 100 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.196.793.783 4.089.022.220 4.087.726.452 3.912.987.704 3.772.515.815 TENAGA KERJA 4.110.985.783 4.003.709.437 4.002.183.669 3.827.444.921 3.709.187.815 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.366.693.783 3.248.422.220 3.211.626.452 3.036.887.704 3.088.515.815 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 3.366.693.783 100 3.248.422.220 100 3.211.626.452 100 3.036.887.704 100 3.088.515.815 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 17 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 Perencanaan Tenaga Kerja 9.524.000 9.524.000 11.524.000 11.524.000 9.524.000 1 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja Persen 100 100 9.524.000 100 9.524.000 100 11.524.000 100 11.524.000 100 9.524.000 2 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 214.950.000 225.945.217 240.945.217 240.945.217 197.200.000 2 1 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. Persen 37,54 39 214.950.000 39 225.945.217 39 240.945.217 39 240.945.217 39 197.200.000 3 Penempatan Tenaga Kerja Persen 242.088.000 242.088.000 248.088.000 248.088.000 192.948.000 3 1 Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Persen 24 27 242.088.000 27 242.088.000 30 248.088.000 30 248.088.000 32 192.948.000 4 Hubungan Industrial Persen 277.730.000 277.730.000 290.000.000 290.000.000 221.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 18 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4 1 Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan Persen 50 65 277.730.000 65 277.730.000 65 290.000.000 65 290.000.000 65 221.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 17.558.077.578 16.814.963.558 16.882.893.195 16.662.731.407 16.744.239.093 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.770.189.000 10.443.100.905 10.391.175.921 10.361.333.641 10.513.240.003 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.337.679.000 7.985.278.255 7.907.660.931 7.851.740.928 7.877.178.398 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 8.337.679.000 100 7.985.278.255 100 7.907.660.931 100 7.851.740.928 100 7.877.178.398 1 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 1.273.380.000 1.287.980.700 1.303.010.210 1.318.265.163 1.433.748.942 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 19 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta Persen 0,15 0,16 1.273.380.000 0,17 1.287.980.700 0,18 1.303.010.210 0,19 1.318.265.163 0,20 1.433.748.942 2 Perlindungan Perempuan 355.100.000 359.301.500 363.566.023 367.894.513 372.287.931 2 1 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai Persen 100 100 355.100.000 100 359.301.500 100 363.566.023 100 367.894.513 100 372.287.931 3 Peningkatan Kualitas Keluarga 136.000.000 136.540.000 137.088.100 137.644.422 138.209.088 3 1 Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat Persen 60 65 136.000.000 70 136.540.000 75 137.088.100 80 137.644.422 85 138.209.088 4 Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 123.780.000 123.986.700 123.986.700 123.986.700 123.986.700 4 1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, Persen 75 80 123.780.000 85 123.986.700 90 123.986.700 95 123.986.700 100 123.986.700 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 20 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU data gender dan anak untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan 5 Pemenuhan Hak Anak (PHA) 295.500.000 299.032.500 302.617.988 306.257.257 309.951.116 5 1 Meningkatnya pemenuhan hak anak secara optimal dan berkelanjutan. Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan Persen 75 80 295.500.000 85 299.032.500 90 302.617.988 95 306.257.257 100 309.951.116 6 Perlindungan Khusus Anak 248.750.000 250.981.250 253.245.969 255.544.658 257.877.828 6 1 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai Persen 100 100 248.750.000 100 250.981.250 100 253.245.969 100 255.544.658 100 257.877.828 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 24.412.730.875 23.637.847.260 23.787.566.331 23.689.553.867 23.827.775.095 PANGAN 21.347.230.875 21.127.347.260 21.322.066.331 21.339.053.867 21.477.275.095 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 20.741.230.875 20.516.347.260 20.711.066.331 20.718.053.867 20.856.275.095 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 21 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 20.741.230.875 100 20.516.347.260 100 20.711.066.331 100 20.718.053.867 100 20.856.275.095 1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 1 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan Persen 79 83 50.000.000 86 50.000.000 89 50.000.000 91 50.000.000 93 50.000.000 2 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 467.000.000 472.000.000 472.000.000 482.000.000 482.000.000 2 1 Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan Persen 79 83 467.000.000 86 472.000.000 88 472.000.000 90 482.000.000 92 482.000.000 3 Penanganan Kerawanan Pangan 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 22 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 3 1 Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan Persen 0 6 59.000.000 8 59.000.000 9 59.000.000 10 59.000.000 12 59.000.000 4 Pengawasan Keamanan Pangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4 1 Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengawasan keamanan pangan. Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif Persen 90 90 30.000.000 90 30.000.000 90 30.000.000 90 30.000.000 90 30.000.000 PERTANAHAN 50.280.000 57.245.000 57.415.000 57.755.000 58.095.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 12.570.000 12.740.000 12.782.000 12.867.500 12.952.500 1 1 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil dan tertib. Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur Persen 100 100 12.570.000 100 12.740.000 100 12.782.000 100 12.867.500 100 12.952.500 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 23 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan - 6.285.000 6.285.000 6.285.000 6.285.000 2 1 Meningkatnya efektivitas penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Persentase kasus ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan tepat waktu sesuai prosedur Persen 100 0 0 100 6.285.000 100 6.285.000 100 6.285.000 100 6.285.000 3 Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 31.425.000 31.850.000 31.956.250 32.168.750 32.381.250 3 1 Meningkatnya kepemilikan tanah yang adil dan seimbang serta terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah Persentase masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah, adil, dan terlindungi. Persen 74 80 31.425.000 83 31.850.000 86 31.956.250 89 32.168.750 92 32.381.250 4 Penetapan Tanah Ulayat - - - - - 4 1 Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 24 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pengelolaan Tanah Kosong - - - - - 5 1 Meningkatnya pemanfaatan tanah kosong secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Pengelolaan Izin Membuka Tanah - - - - - 6 1 Meningkatnya kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan lahan sesuai perizinan yang berlaku. Persentase penggunaan lahan yang sesuai izin dan dikelola secara transparan Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Penatagunaan Tanah 6.285.000 6.370.000 6.391.750 6.433.750 6.476.250 7 1 Meningkatnya keteraturan dan efisiensi pemanfaatan tanah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Persentase pemanfaatan tanah yang tertata, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan Persen 68 74 6.285.000 78,00 6.370.000 82,00 6.391.750 85,00 6.433.750 88,00 6.476.250 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 46.787.402.797 39.680.999.602 42.233.783.750 38.937.749.753 45.581.684.026 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 25 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU LINGKUNGAN HIDUP 46.787.402.797 39.680.999.602 42.233.783.750 38.937.749.753 45.581.684.026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.707.190.447 7.764.225.331 7.803.835.479 7.807.801.482 7.988.534.426 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 7.707.190.447 100 7.764.225.331 100 7.803.835.479 100 7.807.801.482 100 7.988.534.426 1 Perencanaan Lingkungan Hidup 50.000.000 750.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Persentase perencanaan lingkungan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Persen 70 100 50.000.000 100 750.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 2 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 870.000.000 1.987.000.000 1.837.000.000 1.344.000.000 1.355.000.000 2 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu Persen 60 61 870.000.000 62 1.987.000.000 63 1.837.000.000 64 1.344.000.000 65 1.355.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 26 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU pencemaran dan kerusakan ekosistem. 3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 3 1 Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Persentase keanekaragaman hayati yang dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persen 72 77 645.000.000 80 645.000.000 83 645.000.000 86 645.000.000 88 645.000.000 4 Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 4 1 Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan Persen 70 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 105.000.000 115.000.000 170.000.000 155.000.000 230.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 27 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Lingkungan Hidup (PPLH) 5 1 Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perizinan yang berlaku. Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. Persen 50 100 105.000.000 100 115.000.000 100 170.000.000 100 155.000.000 100 230.000.000 6 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 100.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 6 1 Meningkatnya pengakuan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persentase masyarakat hukum adat yang diakui, terlindungi, dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 50 75 100.000.000 75 100.000.000 75 100.000.000 125.000.000 75 150.000.000 7 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 550.000.000 850.000.000 900.000.000 950.000.000 1.050.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 28 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7 1 Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persen 56 64 550.000.000 68 850.000.000 73 900.000.000 77 950.000.000 82 1.050.000.000 8 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 130.500.000 200.000.000 250.000.000 350.000.000 500.000.000 8 1 Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Persentase masyarakat yang termotivasi dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Persen 70 71 130.500.000 72 200.000.000 73 250.000.000 74 350.000.000 75 500.000.000 9 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 110.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 9 1 Meningkatnya respons dan penyelesaian masalah lingkungan hidup secara cepat, transparan, dan akuntabel. Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel Persen 100 100 130.500.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 250.000.000 100 300.000.000 10 Pengelolaan Persampahan 36.359.712.350 26.909.774.271 30.067.948.271 27.025.948.271 33.053.149.600 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 29 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 10 1 Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Persen 71,49 71,59 36.359.712.350 72 26.909.774.271 72 30.067.948.271 72 27.025.948.271 73 33.053.149.600 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.101.928.586 8.549.658.840 8.700.749.093 8.773.166.802 8.884.671.773 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.101.928.586 8.549.658.840 8.700.749.093 8.773.166.802 8.884.671.773 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.559.381.586 6.869.658.840 6.990.182.779 6.894.500.488 6.886.005.459 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.559.381.586 100 6.869.658.840 100 6.990.182.779 100 6.894.500.488 100 6.886.005.459 1 Pendaftaran Penduduk 596.547.000 715.000.000 710.000.000 842.000.000 885.000.000 1 1 Meningkatnya kepemilikan identitas resmi dan akurasi data kependudukan masyarakat. Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat Persen 99,99 99,99 596.547.000 100 715.000.000 100 710.000.000 100 842.000.000 100 885.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 30 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pencatatan Sipil 240.000.000 260.000.000 282.000.000 302.000.000 340.000.000 2 1 Meningkatnya kepastian hukum dan tercatatnya status kependudukan masyarakat secara lengkap dan akurat. Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat Persen 100 100 240.000.000 100 260.000.000 100 282.000.000 100 302.000.000 100 340.000.000 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 671.000.000 667.000.000 678.566.314 690.666.314 718.666.314 3 1 Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses data kependudukan untuk layanan publik dan perencanaan pemerintah. Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah Persen 100 100 671.000.000 667.000.000 678.566.314 690.666.314 718.666.314 4 Pengelolaan Profil Kependudukan 35.000.000 38.000.000 40.000.000 44.000.000 55.000.000 4 1 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data profil kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan Persentase data profil kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat. Persen 100 100 35.000.000 100 38.000.000 100 40.000.000 100 44.000.000 100 55.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 31 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU kebijakan yang tepat. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.033.620.081 10.714.843.783 8.246.094.955 9.600.892.955 8.504.760.955 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.033.620.081 10.714.843.783 8.246.094.955 9.600.892.955 8.504.760.955 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.618.620.081 5.419.843.783 5.695.894.955 5.593.692.955 5.644.760.955 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 5.618.620.081 100 5.419.843.783 100 5.695.894.955 100 5.593.692.955 100 5.644.760.955 1 Penataan Desa 405.000.000 130.000.000 200.000.000 130.000.000 150.000.000 1 1 Meningkatnya keteraturan, fungsi, dan kualitas lingkungan desa untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Persentase lingkungan desa yang tertata, berfungsi baik, dan berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Persen 20 30 405.000.000 45 130.000.000 60 200.000.000 75 130.000.000 90 150.000.000 2 Peningkatan Kerja Sama Desa 220.000.000 1.555.000.000 180.000.000 1.650.000.000 130.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 32 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya kolaborasi antar- desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan Persen 75 85 220.000.000 100 1.555.000.000 100 180.000.000 100 1.650.000.000 100 130.000.000 3 Administrasi Pemerintahan Desa 810.000.000 2.000.000.000 475.000.000 525.000.000 730.000.000 3 1 Meningkatnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel Persen 50 60 810.000.000 70 2.000.000.000 80 475.000.000 100 525.000.000 100 730.000.000 4 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 1.980.000.000 1.610.000.000 1.695.200.000 1.702.200.000 1.850.000.000 4 1 Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal Persen 100 100 1.980.000.000 100 1.610.000.000 100 1.695.200.000 100 1.702.200.000 100 1.850.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 33 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.787.888.578 6.371.862.653 6.491.717.274 6.301.397.766 6.230.999.090 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 1 Pengendalian Penduduk 107.912.000 109.005.680 110.115.765 111.242.502 112.386.139 1 1 Meningkatnya kesadaran dan pengelolaan pertumbuhan penduduk secara seimbang dan berkelanjutan. Persentase masyarakat yang sadar dan berpartisipasi dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk secara seimbang dan berkelanjutan Persen 52 60 107.912.000 65 109.005.680 70 110.115.765 75 111.242.502 80 112.386.139 2 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4.447.116.578 3.996.204.073 4.080.648.815 3.854.388.280 3.747.509.462 2 1 Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. Persen 63,87 64,4 4.447.116.578 65 3.996.204.073 65 4.080.648.815 65 3.854.388.280 65 3.747.509.462 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 34 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 3 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2.232.860.000 2.266.652.900 2.300.952.694 2.335.766.984 2.371.103.489 3 1 Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik Persen 28,58 28,82 2.232.860.000 29 2.266.652.900 29 2.300.952.694 29 2.335.766.984 29 2.371.103.489 DINAS PERHUBUNGAN 17.016.908.040 16.519.550.041 16.950.080.954 17.217.775.974 16.422.397.810 PERHUBUNGAN 100 17.016.908.040 100 16.519.550.041 100 16.950.080.954 100 17.217.775.974 100 16.422.397.810 DINAS PERHUBUNGAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 7.313.943.800 100 7.515.585.801 100 7.425.116.714 100 7.514.811.734 100 7.419.433.570 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 7.313.943.800 100 7.515.585.801 100 7.425.116.714 100 7.514.811.734 100 7.419.433.570 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 9.702.964.240 9.003.964.240 9.524.964.240 9.702.964.240 9.002.964.240 1 1 Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. Persen 68 76 9.702.964.240 80 9.003.964.240 84 9.524.964.240 88 9.702.964.240 92 9.002.964.240 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 15.181.470.018 15.564.226.962 15.778.020.512 15.959.313.930 16.182.512.181 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 35 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.855.070.018 15.211.326.962 15.444.520.512 15.626.313.930 15.849.012.181 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.287.070.018 6.333.326.962 6.566.710.512 6.618.503.930 6.841.202.181 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.287.070.018 100 6.333.326.962 100 6.566.710.512 100 6.618.503.930 100 6.841.202.181 1 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 698.000.000 1.008.000.000 1.007.810.000 1.007.810.000 1.007.810.000 1 1 Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persen 70 75 698.000.000 80 1.008.000.000 85 1.007.810.000 90 1.007.810.000 95 1.007.810.000 2 Pengelolaan Aplikasi Informatika 7.870.000.000 7.870.000.000 7.870.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 36 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Persen 70 75 7.870.000.000 80 7.870.000.000 85 7.870.000.000 90 8.000.000.000 95 8.000.000.000 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11.709.279.537 11.673.724.204 11.732.058.549 11.746.307.856 10.498.357.164 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8.743.363.037 9.102.240.404 8.989.135.749 9.013.310.056 9.067.059.364 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.158.720.037 8.194.451.404 8.253.326.749 8.277.501.056 8.331.250.364 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100,00 100,00 8.158.720.037 100,00 8.194.451.404 100,00 8.253.326.749 100,00 8.277.501.056 100,00 8.331.250.364 1 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam - 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1 1 Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. Persen 100,00 100,00 - 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 37 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 19.100.000 17.308.000 17.308.000 17.308.000 17.308.000 2 1 Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan kinerja koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persentase koperasi yang patuh, transparan, dan berkinerja baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persen 66,02 76,70 19.100.000 82,52 17.308.000 88,35 17.308.000 94,17 17.308.000 100,00 17.308.000 3 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 17.510.000 18.818.000 18.818.000 18.818.000 18.818.000 3 1 Meningkatnya kesehatan, kinerja, dan keberlanjutan koperasi dalam mendukung anggota dan perekonomian lokal. Persentase koperasi yang sehat, berkinerja baik, dan berkelanjutan dalam mendukung anggota dan perekonomian lokal Persen 66,02 76,70 17.510.000 82,52 18.818.000 88,35 18.818.000 94,17 18.818.000 100,00 18.818.000 4 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 38.200.000 16.504.000 16.504.000 16.504.000 16.504.000 4 1 Meningkatnya kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan anggota serta pengelola koperasi dalam menjalankan Persentase anggota dan pengelola koperasi yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan profesional dalam menjalankan usaha Persen 70,00 80,00 38.200.000 85,00 16.504.000 90,00 16.504.000 95,00 16.504.000 100,00 16.504.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 38 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU usaha secara profesional. 5 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 18.881.000 81.759.000 81.759.000 81.759.000 81.759.000 5 1 Meningkatnya kemampuan, keberlanjutan, dan perlindungan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat Persen 66,02 76,70 18.881.000 82,52 81.759.000 88,35 81.759.000 94,17 81.759.000 100,00 81.759.000 6 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 416.802.000 627.572.000 455.592.000 455.592.000 455.592.000 6 1 Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Persen 66,23 69,37 416.802.000 71,67 627.572.000 73,97 455.592.000 76,27 455.592.000 78,56 455.592.000 7 Pengembangan UMKM 74.150.000 144.220.000 144.220.000 144.220.000 144.220.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 39 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7 1 Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Persen 18,43 18,55 74.150.000 18,60 144.220.000 18,66 144.220.000 18,72 144.220.000 18,78 144.220.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 7.322.226.016 7.121.069.192 7.150.613.387 7.085.658.846 7.113.235.928 PENANAMAN MODAL 7.322.226.016 7.121.069.192 7.150.613.387 7.085.658.846 7.113.235.928 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.787.976.016 6.586.819.192 6.546.363.387 6.551.408.846 6.578.985.928 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.787.976.016 100 6.586.819.192 100 6.546.363.387 100 6.551.408.846 100 6.578.985.928 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 1 Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Persen 70 78 30.000.000 82 30.000.000 86 30.000.000 90 30.000.000 94 30.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 40 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Promosi Penanaman Modal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2 1 Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi Persen 84,51 84,4 100.000.000 84 100.000.000 84 100.000.000 84 100.000.000 84 100.000.000 3 Pelayanan Penanaman Modal 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 3 1 Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. Persen 100 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 214.250.000 214.250.000 284.250.000 214.250.000 214.250.000 4 1 Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah Persen 100 100 214.250.000 100 214.250.000 100 284.250.000 100 214.250.000 100 214.250.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 41 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5 1 Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. Persen 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.180.385.000 4.083.440.000 4.128.440.000 4.168.440.000 4.668.440.000 DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persen 1.461.945.000 1.365.000.000 1.410.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 1 1 Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. Persen 52 53 1.461.945.000 54 1.365.000.000 55 1.410.000.000 56 1.450.000.000 57 1.450.000.000 2 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3.064.690.000 2.064.690.000 2.064.690.000 2.064.690.000 2.564.690.000 2 1 Meningkatnya kemampuan, prestasi, dan partisipasi atlet serta masyarakat dalam bidang olahraga. Persentase atlet dan masyarakat yang memiliki kemampuan, prestasi, dan partisipasi aktif Persen 75 80 3.064.690.000 85 2.064.690.000 90 2.064.690.000 95 2.064.690.000 100 2.564.690.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 42 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU dalam bidang olahraga 3 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 653.750.000 653.750.000 653.750.000 653.750.000 653.750.000 3 1 Meningkatnya keterampilan, kepemimpinan, dan partisipasi generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Persentase generasi muda yang terampil, berkemampuan kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif melalui kegiatan kepramukaan. Persen 75 80 653.750.000 85 653.750.000 90 653.750.000 95 653.750.000 100 653.750.000 STATISTIK 115.000.000 131.900.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral 115.000.000 131.900.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 1 1 Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Persen 100 100 115.000.000 100 131.900.000 100 115.000.000 100 115.000.000 100 115.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 43 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PERSANDIAN 211.400.000 221.000.000 218.500.000 218.000.000 218.500.000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 211.400.000 221.000.000 218.500.000 218.000.000 218.500.000 1 1 Meningkatnya keamanan, kerahasiaan, dan integritas informasi pemerintah. Persentase informasi pemerintah yang aman, rahasia, dan terjaga integritasnya Persen 100 100 211.400.000 100 221.000.000 100 218.500.000 100 218.000.000 100 218.500.000 KEBUDAYAAN 3.620.000.000 2.420.000.000 3.020.000.000 2.770.000.000 2.870.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 Pengembangan Kebudayaan 1.000.000.000 600.000.000 950.000.000 800.000.000 800.000.000 1 1 Meningkatnya pelestarian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal dan nasional. Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. Persen 69,72 75,56 1.000.000.000 78 600.000.000 80 950.000.000 85 800.000.000 88 800.000.000 2 Pengembangan Kesenian Tradisional 250.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 2 1 Meningkatnya pelestarian, Persentase masyarakat yang Persen 21,75 27,10 250.000.000 30.50 200.000.000 32 250.000.000 36 200.000.000 37 250.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 44 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesenian tradisional. melestarikan, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kesenian tradisional. 3 Pembinaan Sejarah 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3 1 Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan penghargaan masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya. Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan menghargai sejarah serta warisan budaya Persen 20,50 22,50 150.000.000 25 100.000.000 28 150.000.000 30 150.000.000 35.41 150.000.000 4 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1.320.000.000 820.000.000 920.000.000 920.000.000 920.000.000 4 1 Meningkatnya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. Persentase cagar budaya yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata Persen 13,06 18,06 1.320.000.000 21 820.000.000 23 920.000.000 27 920.000.000 30 920.000.000 5 Pengelolaan Permuseuman 900.000.000 700.000.000 750.000.000 700.000.000 750.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 45 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya pelestarian, pengelolaan, dan akses masyarakat terhadap koleksi museum untuk edukasi dan budaya. Persentase koleksi museum yang terpelihara, dikelola baik, dan mudah diakses untuk edukasi dan budaya Persen 75,10 77,45 900.000.000 80 700.000.000 83 750.000.000 85 700.000.000 87.59 750.000.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 8.243.908.999 7.983.605.859 8.060.522.624 8.171.080.688 8.185.895.698 PERPUSTAKAAN 7.833.908.999 7.573.605.859 7.650.522.624 7.761.080.688 7.775.895.698 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.145.444.478 5.943.941.338 5.942.058.103 6.111.416.167 6.077.431.177 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.145.444.478 100 5.943.941.338 100 5.942.058.103 100 6.111.416.167 100 6.077.431.177 1 Pembinaan Perpustakaan 1.543.464.521 1.484.664.521 1.543.464.521 1.484.664.521 1.543.464.521 1 1 Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. Persentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat Persen 67 70 1.543.464.521 75 1.484.664.521 80 1.543.464.521 85 1.484.664.521 90 1.543.464.521 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 46 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 145.000.000 145.000.000 165.000.000 165.000.000 155.000.000 2 1 Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan akses terhadap koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya. Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. Persen 100 100 145.000.000 100 145.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 100 155.000.000 KEARSIPAN 410.000.000 410.000.000 410.000.000 410.000.000 410.000.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1 Pengelolaan Arsip 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1 1 Meningkatnya keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses arsip untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan Persen 25,58 30 350.000.000 32 350.000.000 35 350.000.000 37 350.000.000 39 350.000.000 2 Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 47 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya keamanan, kelestarian, dan ketersediaan arsip penting sebagai sumber informasi dan bukti hukum. Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. Persen 40 42 40.000.000 44 40.000.000 46 40.000.000 48 40.000.000 50 40.000.000 3 Perizinan Penggunaan Arsip 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3 1 Meningkatnya akses legal dan terkontrol terhadap arsip untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan administrasi. Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi Persen 48 55 20.000.000 62 20.000.000 70 20.000.000 78 20.000.000 85 20.000.000 DINAS PERIKANAN 11.782.809.081 11.345.097.192 11.375.836.603 11.408.819.209 11.509.059.698 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.782.809.081 11.345.097.192 11.375.836.603 11.408.819.209 11.509.059.698 DINAS PERIKANAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.397.809.081 7.310.097.192 7.340.836.603 7.373.819.209 7.424.059.698 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 7.397.809.081 100 7.310.097.192 100 7.340.836.603 100 7.373.819.209 100 7.424.059.698 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 48 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.750.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.550.000.000 1 1 Meningkatnya persentase konsumsi ikan segar oleh keluarga rentan gizi sebagai sumber protein untuk pencegahan stunting. Persentase kenaikan produksi ikan tangkap dibanding tahun sebelumnya Persen 2,00 2,20 1.750.000.000 2,25 1.500.000.000 2,30 1.500.000.000 2,35 1.500.000.000 2,40 1.550.000.000 2 Pengelolaan Perikanan Budidaya Persen 1.705.000.000 1.705.000.000 1.705.000.000 1.705.000.000 1.705.000.000 2 1 Meningkatnya persentase keluarga yang mengakses ikan hasil budidaya sebagai sumber protein dalam rangka pencegahan stunting. Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya dibanding tahun sebelumnya Persen 2,97 2,25 1.705.000.000 2,4 1.705.000.000 2,5 1.705.000.000 2,6 1.705.000.000 2,7 1.705.000.000 3 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3 1 Meningkatnya persentase pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang Persentase kepatuhan nelayan dan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan Persen 0 10 60.000.000 15 60.000.000 20 60.000.000 25 60.000.000 30 60.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 49 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU berkelanjutan untuk mendukung kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. 4 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 870.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000 4 1 Meningkatnya persentase produk olahan perikanan bergizi yang tersedia dan terjangkau di pasar lokal untuk mendukung pencegahan stunting. Persentase hasil perikanan yang terolah dan terdistribusi sesuai standar kualitas dan pemasaran Persen 0,28 0,30 870.000.000 0,40 770.000.000 0,45 770.000.000 0,50 770.000.000 0,60 770.000.000 DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA 16.677.508.939 15.289.285.781 15.311.058.176 15.634.139.743 16.199.284.780 PARIWISATA 11.497.123.939 11.205.845.781 11.182.618.176 11.465.699.743 11.530.844.780 DINAS PARIWISATA PEMUDA OLAH RAGA DAN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.785.884.149 8.452.677.991 8.429.450.386 8.712.531.953 8.777.676.990 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 8.785.884.149 100 8.452.677.991 100 8.429.450.386 100 8.712.531.953 100 8.777.676.990 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 50 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.027.084.880 1.027.084.880 1.027.084.880 1.027.084.880 1.027.084.880 1 1 Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah Persen 80 85 1.027.084.880 90 1.027.084.880 95 1.027.084.880 100 1.027.084.880 100 1.027.084.880 2 Pemasaran Pariwisata 742.572.000 784.500.000 784.500.000 784.500.000 784.500.000 2 1 Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah Persen 9,07 11,25 742.572.000 12,5 784.500.000 13,75 784.500.000 15,00 784.500.000 16,5 784.500.000 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 300.192.910 300.192.910 300.192.910 300.192.910 300.192.910 3 1 Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. Persen 80 85 300.192.910 90 300.192.910 95 300.192.910 100 300.192.910 100 300.192.910 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 51 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 641.390.000 641.390.000 641.390.000 641.390.000 641.390.000 4 1 Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. Persen 75 80 641.390.000 85 641.390.000 90 641.390.000 95 641.390.000 100 641.390.000 PERTANIAN 3.065.500.000 2.510.500.000 2.465.500.000 2.350.500.000 2.350.500.000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 715.000.000 720.000.000 720.000.000 735.000.000 735.000.000 1 1 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. Persen 56 66 715.000.000 71 720.000.000 76 720.000.000 81 735.000.000 86 735.000.000 2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1.355.000.000 975.000.000 900.000.000 760.000.000 760.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 52 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik Persen 90 90 1.355.000.000 90 975.000.000 90 900.000.000 90 760.000.000 90 760.000.000 3 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 298.000.000 298.000.000 298.000.000 298.000.000 299.000.000 3 1 Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis Persen 100 100 298.000.000 100 298.000.000 100 298.000.000 100 298.000.000 100 299.000.000 4 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 230.000.000 230.000.000 230.000.000 240.000.000 240.000.000 4 1 Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap bencana dan berkurangnya kerugian petani. Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana Persen 85 85 230.000.000 85 230.000.000 85 230.000.000 85 240.000.000 85 240.000.000 5 Perizinan Usaha Pertanian 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 25.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 53 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum Persen 100 100 26.000.000 100 26.000.000 100 26.000.000 100 26.000.000 100 25.000.000 6 Penyuluhan Pertanian 441.500.000 261.500.000 291.500.000 291.500.000 291.500.000 6 1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan Persen 41,9 50 441.500.000 50 261.500.000 60 291.500.000 60 291.500.000 60 291.500.000 PERDAGANGAN 2.020.670.000 2.073.784.000 2.258.494.000 2.445.044.000 1.143.344.000 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan - 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1 1 Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan perusahaan secara resmi. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha resmi Persen 100,00 100,00 - 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 100,00 1.608.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 54 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2.000.860.000 2.008.546.000 2.193.256.000 2.379.806.000 1.078.106.000 2 1 Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Persen 84,00 88,00 2.000.860.000 92,00 2.008.546.000 96,00 2.193.256.000 100,00 2.379.806.000 100,00 1.078.106.000 3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 4.930.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000 11.376.000 3 1 Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Persen 67,24 68,59 4.930.000 69,28 11.376.000 69,97 11.376.000 70,67 11.376.000 71,38 11.376.000 4 Pengembangan Ekspor 2.040.000 2.844.000 2.844.000 2.844.000 2.844.000 4 1 Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Persen 9,15 13,00 2.040.000 15,00 2.844.000 17,00 2.844.000 19,00 2.844.000 21,00 2.844.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 55 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 12.840.000 14.998.000 14.998.000 14.998.000 14.998.000 5 1 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produk dan terlindunginya hak-hak konsumen. Persentase pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk Persen 0,00 70,00 12.840.000 75,00 14.998.000 80,00 14.998.000 85,00 14.998.000 90,00 14.998.000 6 Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - 34.412.000 34.412.000 34.412.000 34.412.000 6 1 Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik Persen 0,00 70,00 - 75,00 34.412.000 80,00 34.412.000 85,00 34.412.000 90,00 34.412.000 PERINDUSTRIAN 945.246.500 497.699.800 484.428.800 287.953.800 287.953.800 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Perencanaan Dan Pembangunan Industri 945.246.500 477.939.800 464.668.800 268.193.800 268.193.800 1 1 Meningkatnya tata kelola, kapasitas, dan daya saing sektor industri untuk mendorong Persentase peningkatan jumlah industri yang menerapkan standar tata kelola dan sertifikasi mutu. Persen 22,38 25,00 945.246.500 28,50 477.939.800 32,00 464.668.800 36,00 268.193.800 40,50 268.193.800 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 56 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU pertumbuhan ekonomi. 2 Pengendalian Izin Usaha Industri - 3.648.000 3.648.000 3.648.000 3.648.000 2 1 Meningkatnya kepatuhan dan tertibnya pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Persentase pelaku industri yang patuh terhadap peraturan dan perizinan usaha industri. Persen 100,00 100,00 - 100,00 3.648.000 100,00 3.648.000 100,00 3.648.000 100,00 3.648.000 3 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - 16.112.000 16.112.000 16.112.000 16.112.000 3 1 Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan akses data industri untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan. Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah Persen 100,00 100,00 - 100,00 16.112.000 100,00 16.112.000 100,00 16.112.000 100,00 16.112.000 TRANSMIGRASI 85.808.000 85.312.783 85.542.783 85.542.783 63.328.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 57 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 Perencanaan Kawasan Transmigrasi 40.579.000 40.083.783 40.083.783 40.083.783 36.690.783 1 1 Meningkatnya keteraturan dan keberlanjutan pemanfaatan kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Persentase kawasan transmigrasi yang dimanfaatkan secara tertib dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang. Persen 0 20 40.579.000 23 40.083.783 25 40.083.783 27 40.083.783 30 36.690.783 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 Pembangunan Kawasan Transmigrasi 34.499.000 34.499.000 34.729.000 34.729.000 15.907.217 2 1 Meningkatnya pemukiman, infrastruktur, dan fasilitas yang mendukung kehidupan dan produktivitas masyarakat transmigran. Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial- ekonomi yang berfungsi dengan baik. Persen 0 10 34.499.000 15 34.499.000 17 34.729.000 20 34.729.000 23 15.907.217 3 Pengembangan Kawasan Transmigrasi 10.730.000 10.730.000 10.730.000 10.730.000 10.730.000 3 1 Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing kawasan transmigrasi untuk Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. Persen 0 30 10.730.000 35 10.730.000 35 10.730.000 40 10.730.000 40 10.730.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 58 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU kesejahteraan masyarakat. SEKRETARIAT DAERAH 53.074.155.274 51.645.614.361 51.638.270.490 50.811.982.446 51.819.599.877 SEKRETARIAT DAERAH 53.074.155.274 51.645.614.361 51.638.270.490 50.811.982.446 51.819.599.877 SEKRETARIAT DAERAH X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 40.799.155.274 40.785.814.361 40.778.470.490 40.716.982.446 41.614.599.877 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 94,59 100 40.799.155.274 100 40.785.814.361 100 40.778.470.490 100 40.716.982.446 100 41.614.599.877 1 Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 10.610.000.000 6.613.000.000 6.613.000.000 6.511.000.000 6.613.000.000 1 1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). Persen 91,51 100 10.610.000.000 100 6.613.000.000 100 6.613.000.000 100 6.511.000.000 100 6.613.000.000 2 Perekonomian Dan Pembangunan 1.665.000.000 4.246.800.000 4.246.800.000 3.584.000.000 3.592.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 59 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. Persen 62,00 64,4 1.665.000.000 65,80 4.246.800.000 67,30 4.246.800.000 68,90 3.584.000.000 70,50 3.592.000.000 SEKRETARIAT DPRD 44.936.827.590 44.974.902.836 48.166.959.546 61.829.530.466 64.557.459.905 SEKRETARIAT DPRD 44.936.827.590 44.974.902.836 48.166.959.546 61.829.530.466 64.557.459.905 SEKRETARIAT DPRD X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 32.526.037.590 32.515.696.836 33.602.959.546 38.768.860.338 41.272.560.108 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 32.526.037.590 100 32.515.696.836 100 33.602.959.546 100 38.768.860.338 100 41.272.560.108 1 Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 12.410.790.000 12.459.206.000 14.564.000.000 23.060.670.128 23.284.899.797 1 1 Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan Persen 100 100 12.410.790.000 100 12.459.206.000 100 14.564.000.000 100 23.060.670.128 100 23.284.899.797 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 8.299.813.891 7.990.058.973 8.008.605.903 8.008.605.903 8.008.605.903 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 60 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PERENCANAAN 7.701.943.891 7.375.058.973 7.478.605.903 7.423.605.903 7.478.605.903 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.169.813.891 5.856.918.973 5.663.575.903 5.668.825.903 5.565.265.903 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.169.813.891 100 5.856.918.973 100 5.663.575.903 100 5.668.825.903 100 5.565.265.903 1 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.126.530.000 1.112.540.000 1.409.430.000 1.349.180.000 1.507.740.000 1 1 Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. Persen 79 79 1.126.530.000 80 1.112.540.000 85 1.409.430.000 88 1.349.180.000 89 1.507.740.000 2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 405.600.000 405.600.000 405.600.000 405.600.000 405.600.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 61 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Persen 79 79 405.600.000 80 405.600.000 85 405.600.000 88 405.600.000 89 405.600.000 KEUANGAN 293.355.774.301 312.603.827.646 310.005.037.597 316.010.473.973 322.737.480.649 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 275.198.727.428 294.654.688.067 291.885.239.895 297.805.676.174 304.342.361.391 X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 63.541.427.428 67.411.670.000 65.833.370.000 64.910.050.000 69.197.361.391 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 63.541.427.428 100 67.411.670.000 100 65.833.370.000 100 64.910.050.000 100 69.197.361.391 1 Pengelolaan Keuangan Daerah 196.366.750.000 205.991.018.067 204.605.768.000 209.926.000.000 210.083.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1 Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. Persen 100 100 196.366.750.000 100 205.991.018.067 100 204.605.768.000 100 209.926.000.000 100 210.083.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 62 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 15.290.550.000 21.252.000.000 21.446.101.895 22.969.626.174 25.062.000.000 2 1 Meningkatnya pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas barang milik daerah. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. Persen 100 100 15.290.550.000 100 21.252.000.000 100 21.446.101.895 100 22.969.626.174 100 25.062.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 18.157.046.873 17.949.139.579 18.119.797.702 18.204.797.799 18.395.119.258 X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 16.636.546.873 16.463.639.579 16.544.397.702 16.533.997.799 16.674.319.258 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 16.636.546.873 100 16.463.639.579 100 16.544.397.702 100 16.533.997.799 100 16.674.319.258 3 Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.520.500.000 1.485.500.000 1.575.400.000 1.670.800.000 1.720.800.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 1 Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. Persen 100 100 1.520.500.000 100 1.485.500.000 100 1.575.400.000 100 1.670.800.000 100 1.720.800.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.183.367.306 9.078.973.668 9.095.029.315 8.871.701.518 8.901.815.663 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 63 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KEPEGAWAIAN 8.263.367.306 8.156.473.668 8.217.029.315 8.112.681.518 8.098.755.263 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.401.547.306 6.406.473.668 6.415.429.315 6.465.151.518 6.460.495.263 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.401.547.306 100 6.406.473.668 100 6.415.429.315 100 6.465.151.518 100 6.460.495.263 1 Kepegawaian Daerah 1.861.820.000 1.750.000.000 1.801.600.000 1.647.530.000 1.638.260.000 1 1 Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. Persen 99,29 100 1.861.820.000 100 1.750.000.000 100 1.801.600.000 100 1.647.530.000 100 1.638.260.000 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 920.000.000 0 922.500.000 0 878.000.000 0 759.020.000 0 803.060.400 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia 920.000.000 922.500.000 878.000.000 759.020.000 803.060.400 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 64 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 1 Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi Persen 90, 18 92,36 920.000.000 94,64 922.500.000 96,43 878.000.000 98,21 759.020.000 100 803.060.400 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 597.870.000 615.000.000 530.000.000 585.000.000 530.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1 Penelitian Dan Pengembangan Daerah 425.000.000 340.000.000 255.000.000 255.000.000 340.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah Persen 51 51 425.000.000 51 340.000.000 52 255.000.000 53 255.000.000 53 340.000.000 2 Riset Dan Inovasi Daerah Persen 172.870.000 275.000.000 275.000.000 330.000.000 190.000.000 2 1 Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Persen 0 51 172.870.000 51 275.000.000 52 275.000.000 53 330.000.000 53 190.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 65 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU kualitas layanan publik. INSPEKTORAT KABUPATEN 25.375.311.319 25.047.421.885 25.562.639.702 26.154.090.902 24.149.288.635 PENGAWASAN 25.375.311.319 25.047.421.885 25.562.639.702 26.154.090.902 24.149.288.635 INSPEKTORAT KABUPATEN X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.086.736.319 18.758.846.885 19.274.064.702 19.865.515.902 17.860.713.635 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 91 100 19.086.736.319 100 18.758.846.885 100 19.274.064.702 100 19.865.515.902 100 17.860.713.635 1 Penyelenggaraan Pengawasan 4.746.950.000 4.746.950.000 4.746.950.000 4.746.950.000 4.746.950.000 1 1 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Persen 98 100 4.746.950.000 100 4.746.950.000 100 4.746.950.000 100 4.746.950.000 100 4.746.950.000 2 Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1.541.625.000 1.541.625.000 1.541.625.000 1.541.625.000 1.541.625.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 66 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya kualitas, konsistensi, dan efektivitas kebijakan serta pelaksanaan program daerah. Persentase kebijakan dan program daerah yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil pengawasan dan rekomendasi Inspektorat Persen 70 100 1.541.625.000 100 1.541.625.000 100 1.541.625.000 100 1.541.625.000 100 1.541.625.000 KECAMATAN KECAMATAN MAROS BARU 6.913.088.752 6.645.035.561 6.776.112.018 6.678.764.733 6.962.740.727 KECAMATAN MAROS BARU X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.112.858.752 4.827.014.561 4.932.591.018 4.863.243.733 5.074.508.727 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 5.112.858.752 100 4.827.014.561 100 4.932.591.018 100 4.863.243.733 100 5.074.508.727 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 759.700.000 762.200.000 769.200.000 759.700.000 762.200.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 759.700.000 100 762.200.000 100 769.200.000 100 759.700.000 100 762.200.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 932.900.000 948.191.000 957.691.000 948.191.000 989.382.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 67 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 932.900.000 100 948.191.000 100 957.691.000 100 948.191.000 100 989.382.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 6.400.000 6.400.000 7.900.000 6.400.000 16.800.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 6.400.000 100 6.400.000 100 7.900.000 100 6.400.000 100 16.800.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 97.870.000 97.870.000 105.370.000 97.870.000 109.350.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 97.870.000 100 97.870.000 100 105.370.000 100 97.870.000 100 109.350.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 10.500.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 68 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 3.360.000 100 3.360.000 100 3.360.000 100 3.360.000 100 10.500.000 KECAMATAN BANTIMURUNG 5.407.927.091 5.239.513.739 5.333.042.353 5.267.061.167 5.462.719.259 KECAMATAN BANTIMURUNG X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.192.227.091 3.991.813.739 4.085.342.353 4.019.361.167 4.215.019.259 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 4.192.227.091 100 3.991.813.739 100 4.085.342.353 100 4.019.361.167 100 4.215.019.259 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 623.700.000 623.700.000 623.700.000 623.700.000 623.700.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 623.700.000 100 623.700.000 100 623.700.000 100 623.700.000 100 623.700.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 473.000.000 473.000.000 473.000.000 473.000.000 473.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 69 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 473.000.000 100 473.000.000 100 473.000.000 100 473.000.000 100 473.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 109.000.000 141.000.000 141.000.000 141.000.000 141.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 109.000.000 100 141.000.000 100 141.000.000 100 141.000.000 100 141.000.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 70 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 KECAMATAN CAMBA 4.845.340.637 4.643.978.850 4.730.473.499 4.678.922.540 4.859.838.654 KECAMATAN CAMBA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.645.265.637 3.432.403.850 3.518.898.499 3.467.347.540 3.624.163.654 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 3.645.265.637 100 3.432.403.850 100 3.518.898.499 100 3.467.347.540 100 3.624.163.654 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 561.300.000 594.900.000 594.900.000 594.900.000 605.400.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 561.300.000 100 594.900.000 100 594.900.000 100 594.900.000 100 605.400.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 493.000.000 467.000.000 467.000.000 467.000.000 474.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 71 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 493.000.000 100 467.000.000 100 467.000.000 100 467.000.000 100 474.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 25.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 25.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 116.275.000 120.175.000 120.175.000 120.175.000 116.275.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 116.275.000 100 120.175.000 100 120.175.000 100 120.175.000 100 116.275.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 72 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 12.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 100 15.000.000 KECAMATAN MALLAWA 3.744.920.109 3.636.737.806 3.686.356.559 3.657.507.567 3.759.576.740 KECAMATAN MALLAWA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.088.270.109 2.975.887.806 2.957.305.659 2.928.456.667 2.975.510.840 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 3.088.270.109 100 2.975.887.806 100 2.957.305.659 100 2.928.456.667 100 2.975.510.840 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 315.550.000 315.550.000 359.350.000 359.350.000 393.350.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 315.550.000 100 315.550.000 100 359.350.000 100 359.350.000 100 393.350.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 250.200.000 252.200.000 257.600.000 257.600.000 271.515.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 73 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 250.200.000 100 252.200.000 100 257.600.000 100 257.600.000 100 271.515.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 8.150.000 8.150.000 10.850.000 10.850.000 10.850.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 8.150.000 100 8.150.000 100 10.850.000 100 10.850.000 100 10.850.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 78.950.000 81.150.000 95.250.900 95.250.900 101.850.900 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 78.950.000 100 81.150.000 100 95.250.900 100 95.250.900 100 101.850.900 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.800.000 3.800.000 6.000.000 6.000.000 6.500.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 74 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 3.800.000 100 3.800.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.500.000 KECAMATAN TANRALILI 4.478.738.899 4.362.806.428 4.424.121.953 4.394.085.879 4.505.539.776 KECAMATAN TANRALILI X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.768.238.899 3.652.306.428 3.713.621.953 3.683.585.879 3.776.539.776 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 3.768.238.899 100 3.652.306.428 100 3.713.621.953 100 3.683.585.879 100 3.776.539.776 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 250.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 244.000.000 100 244.000.000 100 244.000.000 100 244.000.000 100 250.000.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 315.000.000 315.000.000 315.000.000 315.000.000 320.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 75 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 315.000.000 100 315.000.000 100 315.000.000 100 315.000.000 100 320.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 25.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 25.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 76 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 9.000.000 100 9.000.000 100 9.000.000 100 9.000.000 100 9.000.000 KECAMATAN BONTOA 4.333.788.139 4.221.111.869 4.274.500.284 4.238.754.750 4.348.915.362 KECAMATAN BONTOA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.356.288.139 3.193.611.869 3.192.500.284 3.111.254.750 3.121.415.362 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 3.356.288.139 100 3.193.611.869 100 3.192.500.284 100 3.111.254.750 100 3.121.415.362 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 432.000.000 100 432.000.000 100 432.000.000 100 432.000.000 100 432.000.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 402.000.000 452.000.000 502.000.000 552.000.000 652.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 77 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 402.000.000 100 452.000.000 100 502.000.000 100 552.000.000 100 652.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 5.500.000 100 5.500.000 100 5.500.000 100 5.500.000 100 5.500.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 130.500.000 130.500.000 135.000.000 130.500.000 130.500.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 130.500.000 100 130.500.000 100 135.000.000 100 130.500.000 100 130.500.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 78 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 7.500.000 100 7.500.000 100 7.500.000 100 7.500.000 100 7.500.000 KECAMATAN TURIKALE 13.665.634.159 13.069.369.949 13.341.527.648 13.254.625.291 13.771.136.838 KECAMATAN TURIKALE X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9.076.934.159 8.600.669.949 8.815.327.648 8.721.425.291 9.150.936.838 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 9.076.934.159 100 8.600.669.949 100 8.815.327.648 100 8.721.425.291 100 9.150.936.838 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2.856.200.000 2.856.200.000 2.856.200.000 2.859.200.000 2.860.200.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 2.856.200.000 100 2.856.200.000 100 2.856.200.000 100 2.859.200.000 100 2.860.200.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.652.500.000 1.532.500.000 1.580.000.000 1.594.000.000 1.670.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 79 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 1.652.500.000 100 1.532.500.000 100 1.580.000.000 100 1.594.000.000 100 1.670.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 65.000.000 65.000.000 75.000.000 65.000.000 75.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 65.000.000 100 65.000.000 100 75.000.000 100 65.000.000 100 75.000.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - - RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 80 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - KECAMATAN MARUSU 3.143.277.580 3.109.967.245 3.133.084.418 3.128.962.188 3.152.713.812 KECAMATAN MARUSU X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.958.082.580 2.924.772.245 2.911.039.418 2.905.092.188 2.882.893.812 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 2.958.082.580 100 2.924.772.245 100 2.911.039.418 100 2.905.092.188 100 2.882.893.812 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 24.200.000 24.200.000 31.300.000 29.600.000 29.600.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 24.200.000 100 24.200.000 100 31.300.000 100 29.600.000 100 29.600.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 47.345.000 47.345.000 56.795.000 56.595.000 56.595.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 81 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 47.345.000 100 47.345.000 100 56.795.000 100 56.595.000 100 56.595.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2.675.000 2.675.000 3.075.000 3.075.000 3.075.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 2.675.000 100 2.675.000 100 3.075.000 100 3.075.000 100 3.075.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 108.825.000 108.825.000 127.525.000 131.325.000 176.225.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 108.825.000 100 108.825.000 100 127.525.000 100 131.325.000 100 176.225.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.150.000 2.150.000 3.350.000 3.275.000 4.325.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 82 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 2.150.000 100 2.150.000 100 3.350.000 100 3.275.000 100 4.325.000 KECAMATAN LAU 9.101.347.411 8.724.873.175 8.891.917.741 8.782.649.079 9.138.900.612 KECAMATAN LAU X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.329.847.411 6.033.373.175 6.120.417.741 6.011.149.079 6.367.400.612 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 6.329.847.411 100 6.033.373.175 100 6.120.417.741 100 6.011.149.079 100 6.367.400.612 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.760.000.000 1.680.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 1.760.000.000 100 1.680.000.000 100 1.760.000.000 100 1.760.000.000 100 1.760.000.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 909.500.000 909.500.000 909.500.000 909.500.000 909.500.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 83 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 909.500.000 100 909.500.000 100 909.500.000 100 909.500.000 100 909.500.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 86.000.000 100 86.000.000 100 86.000.000 100 86.000.000 100 86.000.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 84 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 KECAMATAN CENRANA 2.888.802.089 2.863.894.902 2.882.898.851 2.872.179.390 2.893.343.802 KECAMATAN CENRANA X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.613.602.089 2.592.294.902 2.611.298.851 2.599.579.390 2.599.743.802 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 2.613.602.089 100 2.592.294.902 100 2.611.298.851 100 2.599.579.390 100 2.599.743.802 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 40.100.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 47.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 40.100.000 100 36.500.000 100 36.500.000 100 36.500.000 100 47.000.000 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 80.650.000 80.650.000 80.650.000 81.650.000 81.650.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 85 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 80.650.000 100 80.650.000 100 80.650.000 100 81.650.000 100 81.650.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 25.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 25.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 124.950.000 124.950.000 124.950.000 124.950.000 124.950.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 124.950.000 100 124.950.000 100 124.950.000 100 124.950.000 100 124.950.000 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 86 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 12.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 100 15.000.000 KECAMATAN MONCONGLOE 2.671.940.212 2.653.351.853 2.672.165.372 2.661.520.459 2.679.151.395 KECAMATAN MONCONGLOE X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.449.340.212 2.434.351.853 2.414.165.372 2.403.520.459 2.391.151.395 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 2.449.340.212 100 2.434.351.853 100 2.414.165.372 100 2.403.520.459 100 2.391.151.395 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 53.000.000 50.000.000 65.000.000 65.000.000 100 95.000.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 53.000.000 100 50.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 95.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 87 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 55.000.000 51.000.000 55.000.000 55.000.000 100 55.000.000 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 55.000.000 100 51.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 98.000.000 103.000.000 118.000.000 118.000.000 118.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 98.000.000 100 103.000.000 100 118.000.000 100 118.000.000 100 118.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 88 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.600.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 6.600.000 100 5.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 KECAMATAN TOMPOBULU 3.216.802.145 3.185.272.958 3.209.088.187 3.203.423.231 3.227.750.452 KECAMATAN TOMPOBULU X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.956.402.145 2.924.872.958 2.948.688.187 2.943.023.231 2.967.350.452 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 2.956.402.145 100 2.924.872.958 100 2.948.688.187 100 2.943.023.231 100 2.967.350.452 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 38.200.000 38.200.000 38.200.000 38.200.000 38.200.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 38.200.000 100 38.200.000 100 38.200.000 100 38.200.000 100 38.200.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 89 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 83.150.000 83.150.000 83.150.000 83.150.000 83.150.000 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 83.150.000 100 83.150.000 100 83.150.000 100 83.150.000 100 83.150.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 100 17.500.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 112.300.000 112.300.000 112.300.000 112.300.000 112.300.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 112.300.000 100 112.300.000 100 112.300.000 100 112.300.000 100 112.300.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 90 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 9.250.000 100 9.250.000 100 9.250.000 100 9.250.000 100 9.250.000 KECAMATAN SIMBANG 2.900.133.608 2.866.514.410 2.887.739.554 2.883.611.462 2.905.517.687 KECAMATAN SIMBANG X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.664.158.608 2.630.539.410 2.651.764.554 2.647.636.462 2.669.542.687 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 2.664.158.608 100 2.630.539.410 100 2.651.764.554 100 2.647.636.462 100 2.669.542.687 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 56.600.000 56.600.000 56.600.000 56.600.000 56.600.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 56.600.000 100 56.600.000 100 56.600.000 100 56.600.000 100 56.600.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 91 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 63.720.000 63.720.000 63.720.000 63.720.000 63.720.000 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 63.720.000 100 63.720.000 100 63.720.000 100 63.720.000 100 63.720.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 15.275.000 15.275.000 15.275.000 15.275.000 15.275.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 15.275.000 100 15.275.000 100 15.275.000 100 15.275.000 100 15.275.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 91.980.000 91.980.000 91.980.000 91.980.000 91.980.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 91.980.000 100 91.980.000 100 91.980.000 100 91.980.000 100 91.980.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 92 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 8.400.000 100 8.400.000 100 8.400.000 100 8.400.000 8.400.00 0 KECAMATAN MANDAI 7.252.962.744 7.036.665.255 7.127.450.411 7.045.869.631 100 7.253.922.998 KECAMATAN MANDAI X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.186.062.744 4.959.765.255 5.041.050.411 4.954.469.631 5.150.522.998 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 5.186.062.744 100 4.959.765.255 100 5.041.050.411 100 4.954.469.631 100 5.150.522.998 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.462.900.000 1.466.400.000 1.469.400.000 1.469.400.000 1.479.400.000 1 1 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Persen 100 100 1.462.900.000 100 1.466.400.000 100 1.469.400.000 100 1.469.400.000 100 1.479.400.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 93 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persen 474.000.000 474.000.000 474.000.000 474.000.000 474.000.000 2 1 Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. Persen 100 100 474.000.000 100 474.000.000 100 474.000.000 100 474.000.000 100 474.000.000 3 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum Persen 100 100 5.000.000 100 6.000.000 100 8.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 120.000.000 124.500.000 128.000.000 130.000.000 130.000.000 4 1 Terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan antar elemen masyarakat serta efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. Persen 100 100 120.000.000 100 124.500.000 100 128.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 94 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 5 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. Persen 100 100 5.000.000 100 6.000.000 100 7.000.000 100 8.000.000 100 10.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.964.752.386 6.715.218.167 6.706.139.352 31.566.869.480 40.341.184.065 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.964.752.386 6.715.218.167 6.706.139.352 31.566.869.480 40.341.184.065 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.736.553.020 3.654.700.000 3.603.434.970 3.711.869.480 3.641.184.065 1 1 Meningkatnya efektivitas dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang terhadap rencana kerja tahunan (Renja PD) Persen 100 100 3.736.553.020 100 3.654.700.000 100 3.603.434.970 100 3.711.869.480 100 3.641.184.065 1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1.214.999.980 1.058.518.167 1.050.000.000 1.770.000.000 1.570.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 95 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 1 Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat karakter dan persatuan kebangsaan. Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai- nilai Pancasila melalui asesmen atau survei Persen 70 70 1.214.999.980 70 1.058.518.167 70 1.050.000.000 80 1.770.000.000 80 1.570.000.000 2 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 950.760.486 942.000.000 992.704.382 24.955.000.000 34.000.000.000 2 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat, etika, dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi. Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan Persen 70 70 950.760.486 70 942.000.000 70 992.704.382 80 24.955.000.000 80 34.000.000.000 3 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 40.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 3 1 Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang- undangan serta kontribusinya Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Persen 70 70 40.000.000 70 50.000.000 70 50.000.000 80 60.000.000 80 60.000.000 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 96 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR SATUAN BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU dalam pembangunan. 4 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 124.999.900 110.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 4 1 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Persen 70 70 124.999.900 70 110.000.000 70 110.000.000 80 120.000.000 80 120.000.000 5 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 897.439.000 900.000.000 900.000.000 950.000.000 950.000.000 5 1 Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. Persen 70 70 897.439.000 70 900.000.000 70 900.000.000 80 950.000.000 80 950.000.000 Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 97 4.2. Indikator Makro Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program stake holder pembangunan, pemerintah daerah sendiri beserta pihak-pihak terkait lainnya Dengan memantau indikator-indikator ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat mengukur kemajuan pembangunan secara menyeluruh dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan adapun . 9 indikator makro utama yang menjadi fokus pemantauan pembangunan daerah yaitu 1) Laju Pertumbuhan Penduduk; 2) PDRB Perkapita; 3) Kontribusi PDRB; 4) Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka; 6) Rasio Gini; 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 8) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Manusia (IKLH). Berikut gambaran pencapaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Penetapan Target 2025 dan 2026. Tabel 4.2 Penetapan Target Indikator Makro Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR Satuan BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,79 4,05 4,75 5,38 5,57 6,77 6,75 2 Tingkat kemiskinan Persen 9,32 8,9 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 7,15 – 6,11 6,88 – 6,06 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,34 4,25 4,16 4,07 3,99 3,89 3,79 4 Indeks Pembangunan Manusia Angka 74,04 74,62 74,76 75,38 75,77 76.00 - 76.64 76,26 5 Rasio gini Angka 0,349 0,343 0,336 0,33 0,323 0,318 0,311 6 PDRB Per Kapita Juta Jiwa 69,21 75,05 75,43 78,8 82,33 90,04 96,11 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Persen 13,35 13,53 13,75 14,45 15,53 17,55 18,28 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 71,9 75,26 75,47 75,69 75,9 76,11 76,32 Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 98 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen pengukuran kinerja strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD. IKU disusun secara sistematis dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah, serta diformulasikan melalui proses seleksi terhadap indikator-indikator tujuan dan sasaran yang paling relevan, terukur, dan berdampak langsung terhadap perubahan pembangunan daerah. Penyusunan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterukuran indikator secara kuantitatif, keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, serta ketersediaan data yang valid dan berkelanjutan. IKU harus mampu menggambarkan capaian kinerja strategis dalam jangka menengah, serta menjadi dasar bagi perumusan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan pengukuran kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, kejelasan definisi, satuan ukur, target tahunan, serta sumber data merupakan elemen penting dalam perumusan IKU. Dengan adanya IKU, Pemerintah Daerah memiliki alat ukur yang obyektif dan akuntabel dalam menilai capaian pembangunan, sekaligus memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU juga menjadi dasar dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta sebagai acuan dalam pengendalian dan pengambilan keputusan strategis selama periode RPJMD. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan IKU beserta target tahunannya selama periode RPJMD tahun 2025-2029, yaitu: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Angka 74,04 74,62 74,76 75,38 75,77 75,88 76,26 2 Indeks Kesehatan Angka 82,72 82,97 83,22 83,47 83,72 83,97 84,22 3 Prevalensi stunting Angka 21,34 18,32 17,29 16,27 15,25 14,24 14,24 4 Indeks Pendidikan Angka 64,36 64,78 65,16 65,63 66,11 66,50 66,90 5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 45,52 45,71 45,89 46,08 46,27 46,46 46,65 6 Indeks Pengeluaran Angka 45,24 46,98 48,79 50,67 52,62 54,64 56,74 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 99 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 7 Tingkat pengangguran terbuka Angka 4,34 4,25 4,16 4,07 3,99 3,89 3,79 8 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,236 0,222 0,209 0,196 0,185 0,174 0,164 9 Indeks Pembangunan Pemuda Angka 64,46 64,68 64,91 65,13 65,36 65,59 65,81 10 Indeks Kabupaten Layak Anak Angka 707,00 750,00 765,00 775,00 785,00 795,00 805,00 11 Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat Angka 54,19 54,77 55,61 56,35 57,18 58,13 59,20 12 PERTUMBUHAN EKONOMI Persen 3,79 4,05 4,75 5,38 5,57 6,45 6,75 13 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah Persen 14,79 15,54 16,34 17,48 18,71 19,66 20,66 14 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persen 0,31 0,32 0,34 0,36 0,39 0,40 0,42 15 Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah Persen 3,74 3,95 4,18 4,42 4,67 4,94 5,22 16 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Persen 14,79 15,23 15,84 16,95 18,31 18,67 19,05 17 Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah Persen 1,37 1,42 1,47 1,55 1,63 1,69 1,75 18 Tingkat inflasi Persen 1,23 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 19 Tingkat kemiskinan Persen 9,32 8.90 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 7,15 – 6,11 6,88 – 6,06 20 Rasio gini Angka 0,35 0,343 0,336 0,330 0,323 0,318 0,311 21 PDRB Per Kapita Juta Jiwa 69,21 75,05 75,43 78,80 82,33 90,04 96,11 22 INDEKS REFORMASI BIROKRASI Angka 69,62 70,12 70,62 71,12 71,62 72,12 72,62 23 Indeks SPBE Angka 3,15 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 26 Indeks pelayanan Publik Angka 2,54 2,62 2,69 2,78 2,86 2,94 3,03 24 Indeks Sistem Merit Angka 298,50 301,92 305,33 308,75 312,17 315,58 319,00 28 Nilai SAKIP Angka 64,83 65,40 68,00 70,00 73,00 75,00 81,00 25 Indeks inovasi Angka 50,98 52,48 53,98 55,98 57,98 59,48 61,00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 100 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 29 INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH Angka 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 30 Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk Persen 20,26 19,26 18,26 17,26 16,26 15,26 14,26 31 Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal Persen 77,91 76,91 75,91 74,91 73,91 72,91 71,91 32 Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun Persen 24,47 7,00 7,25 7,75 8,00 8,25 8,75 33 INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT Angka 0,00 0,66 0,70 0,74 0,77 0,81 0,85 34 Indeks kerukunan umat beragama Angka 96,18 96,38 96,59 96,79 97,00 97,20 98,00 35 Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan Persen 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 36 Indeks Pembangunan Inklusi Angka 0,00 65,00 58,75 72,50 76,25 80,00 83,75 37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) Angka 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 38 INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR Angka 3,89 3,93 3,96 4,00 4,04 4,08 4,12 39 Rasio jalan mantap Rasio 74,56 76,58 78,86 80,56 82,56 84,56 86,56 40 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak Persen 76,68 88,86 89,06 89,26 89,46 89,66 89,86 41 Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih Persen 48,38 50,58 52,88 56,58 60,54 63,29 66,17 42 Indeks Transportasi darat Angka 55,30 57,40 59,70 62,20 64,70 67,70 70,80 43 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Angka 71,90 75,26 75,47 75,69 75,90 76,11 76,32 44 Indeks Kualitas Air Angka 60,00 75,12 75,32 75,52 75,72 75,92 60,00 45 Indeks Kualitas Udara Angka 93,04 78,62 78,92 79,22 79,52 79,82 80 46 Indeks Tutupan Lahan Angka 47,01 69,30 69,37 69,44 69,51 69,58 69,65 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 101 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 47 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Angka 13,35 13.53 13.75 14.45 15.53 17.55 18.28 48 Indeks Resiko Bencana Persen 111,99 110,87 109,76 108,66 107,58 106,50 105,44 49 INDEKS DAYA SAING DAERAH Angka 3,66 3,70 3,74 3,78 3,82 3,85 3,88 50 Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah Persen 84,51 84,45 84,40 84,34 84,29 84,23 84,18 51 Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital Persen 27,40 27,65 27,91 28,17 28,44 28,70 28,97 52 proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Persen 0,45 0,48 0,50 0,54 0,58 0,60 0,62 Sumber : Bapperida (Diolah), 2025 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kinerja komprehensif yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara makro dan sektoral. IKD mencerminkan outcome dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, IKD menjadi salah satu komponen penting dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. IKD terdiri atas dua kelompok utama, yaitu indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator makro pembangunan mencakup capaian-capaian agregat yang merepresentasikan kondisi umum daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, indikator kinerja kunci adalah indikator sektoral prioritas yang dipilih untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah dan prioritas RPJMD. Penyusunan dan pengukuran IKD dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, serta dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan. Dengan adanya IKD, Pemerintah Daerah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa proses pembangunan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 102 berjalan sesuai arah dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan disajikan IKD secara lebih lengkap yang dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Indikator Kinera Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2030 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDIKATOR VISI RPJPD 1 PDRB Per Kapita ( Rp Juta/Jiwa) Juta/Jiwa 69,21 75,05 75,43 78,8 82,33 154,97 96,11 2 Indeks Ekonomi Biru Angka 33,47 37,12 41,32 45,53 49,73 119,21 54 3 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Persen 1,37 1,42 1,47 1,55 1,63 16.86 - 17.38 1,75 4 Tingkat Kemiskinan (%) Persen 9,32 8.90 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 4.92 - 5.48 6,88 – 6,06 5 RAsio Gini Rasio 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,36 0,31 6 Kontribusi PDRB Kabupaten Persen 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,1 4,11 7 Pertumbuhan Ekonomi (%) Persen 3,79 4,05 4,75 5,38 5,57 6,77 6,75 8 Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,66 3,7 3,74 3,78 3,82 3,47 3,88 9 Indeks Pembangunan Manusia Angka 74,04 74,62 74,76 75,38 75,77 76.00 - 76.64 76,26 10 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Persen 13,35 13.53 13.75 14.45 15.53 17,55 18.28 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 71,9 75,26 75,47 75,69 75,9 76,11 76,32 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 103 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Ketahanan Pangan Maros Angka 83,73 83,89 84,06 84,22 84,39 84,55 84,72 2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Maros Persen 7,15 7,3 7,46 7,62 7,79 7,96 8,13 3 Konsumsi Listrik Perkapita Maros Kwh/Kapita 183 177,55 172,26 167,13 162,15 157,31 152,63 4 Akses Rumah tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Persen 88,66 88,86 89,06 89,26 89,46 89,66 89,86 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Maros Angka 71,9 75,26 75,47 75,69 75,9 76,11 76,32 6 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Maros Persen 2,16 2,27 2,43 2,65 2,87 3,14 3,41 7 Timbulan Sampah Terolah DI Fasilitas Pengolahan Sampah Kg/Orang 56,83 57,97 59,13 60,31 61,51 62,74 64 8 Proporsi Rumah tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen 55,12 57,99 61 64,18 67,51 71,02 74,72 9 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Persen 13,35 13.53 13.75 14.45 15.53 17.55 18.28 10 Indeks Resiko Bencana angka 111,99 110,87 109,76 108,66 107,58 106,5 105,44 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,74 0,62 0,61 0,6 0,59 0,59 0,58 12 Rasio Penduduk Persen 100,83 100,84 100,85 100,86 100,87 100,88 100,89 13 Kepadatan Penduduk Orang/Km2 293 288 292 296 300 304 308 14 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 85,1 85,27 85,43 85,6 85,77 85,94 86,1 15 Kapasitas Air baku Maros Liter/Detik 370 370 370 370 370 370 370 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 104 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 median kawin usia pertama Persen 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 17 indeks pembangunan berwawasan kependudukan angka 57,9 58,4 58,9 59,4 59,9 60,4 60,9 18 Kehamilan tidak diinginkan Persen 9,17 8,87 8,57 8,27 7,97 7,67 7,37 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,79 4,05 4,75 5,38 5,57 6,45 6,75 2 Tingkat Inflasi Persen 1,23 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 Tingkat Kemiskinan Persen 9,32 8.90 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 7,15 – 6,11 6,88 – 6,06 6 Rasio Gini Angka 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 4 PDRB Perkapita Rp Juta 69,21 75,05 75,43 78,8 82,33 90,04 96,11 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,34 4,25 4,16 4,07 3,99 3,89 3,79 7 Indeks Pembangunan Manusia Angka 74,04 74,62 74,76 75,38 75,77 75,88 76,26 8 Indeks Kesehatan Angka 82,72 82,97 83,22 83,47 83,72 83,97 84,22 9 Usia Harapan Hidup Tahun 73,77 73,93 74,09 74,46 74,83 75,06 75,22 10 Indeks Keluarga Sehat Angka 0,52 0,52 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 11 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Angka 82,32 87,58 89,75 91,64 93,44 95,11 96,67 12 Prevalensi Stunting (SKI) Persen 21,34 18,32 17,29 16,27 15,25 14,24 14,24 13 Indeks Pendidikan Angka 64,36 64,78 65,16 65,63 66,11 66,5 66,9 14 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,05 8,07 8,09 8,13 8,17 8,18 8,2 15 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,51 13,63 13,75 13,87 14 14,12 14,25 16 Angka Literasi Persen 59,3 61,1 62,85 64,65 66,45 68,25 70,05 17 Angka Numerasi Persen 53,35 55,55 57,75 59,95 62,15 64,35 66,55 18 Indeks Pengeluaran Angka 45,24 46,98 48,79 50,67 52,62 54,64 56,74 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 105 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 45,52 45,71 45,89 46,08 46,27 46,46 46,65 20 Tingkat Gemar Membaca Persen 45,42 45,52 45,61 45,71 45,81 45,9 46 21 Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat Persen 54,19 54,77 55,61 56,35 57,18 58,13 59,2 22 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Persen 99,63 99,63 100 100 100 100 100 23 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persen 8,75 9,9 11,21 12,69 14,36 16,26 18,4 24 Indeks Ketahanan Masyarakat Angka 0 0,66 0,7 0,74 0,77 0,81 0,85 25 Indeks kerukunan umat beragama Angka 96,18 96,38 96,59 96,79 97 97,2 98 26 Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan Angka 80 85 90 95 100 100 100 27 Indeks Pembangunan Inklusi Angka 0 65 58,75 72,5 76,25 80 83,75 28 Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) Angka 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 29 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Angka 707 750 765 775 785 795 805 30 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Persen 58,67 59,26 59,85 60,45 61,05 61,66 62,28 31 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka 62,39 64,26 66,19 68,18 70,22 71,34 72,77 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 106 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Angka 63,98 64,88 65,98 66,98 67,88 68,98 69,96 33 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,24 0,22 0,21 0,2 0,18 0,17 0,16 34 Indek Pembangunan Gender Persen 90,14 91,04 91,95 92,87 93,8 94,74 95,69 35 Rasio Akseptor KB (AKM) Persen 63,17 66,96 70,98 75,24 79,75 84,54 87,07 36 Indeks Pembangunan Pemuda Angka 64,46 64,68 64,91 65,13 65,36 65,59 65,81 37 Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. Persen 23 23,82 24,67 25,56 26,47 27,42 28,4 38 Rasio Wirausaha Pemdua Persen 8,67 8,81 8,96 9,1 9,25 9,4 9,56 39 Persentase pekerja informal Persen 45,48 39,69 34,18 29,06 24,43 20,32 16,75 40 Indeks Pertanaman Padi Rasio 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,99 41 Persentase persalinan dan fasilitas kesehatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 42 Produktivitas perikanan budidaya Ton/ha 3,25 3,37 3,43 3,49 3,55 3,67 3,7 43 Proporsi Industri Kecil menengah Persen 98,35 98,37 98,4 98,42 98,44 98,46 98,47 44 Persentase penyandang disabilitas bekerja sektor formal Persen 0,27 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,25 45 Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok Persen 4,03 3,5 3,48 3,45 3,43 3,4 3,38 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 107 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Persen 34,89 38,65 42,41 46,17 49,93 50 53,76 47 Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Persen 0,6 0,59 4,19 7,79 11,39 15 18,6 48 Proporsi Sawah irigasi Persen 56,85 58 61,66 65,33 68,99 71,5 75,16 49 Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Persen 22,03 25,7 29,37 33,04 36,71 40,38 44,05 ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan Persen 45 45 44 44 43 42 42 2 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Persen 0,45 0,48 0,5 0,54 0,58 0,6 0,62 3 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah (ADSD) Persen 14,79 15,54 16,34 17,48 18,71 19,66 20,66 4 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah (ADSD) Persen 0,31 0,32 0,34 0,36 0,39 0,4 0,42 5 Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah (ADSD) Persen 3,74 3,95 4,18 4,42 4,67 4,94 5,22 6 Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah (ADSD) Persen 14,79 15,23 15,84 16,95 18,31 18,67 19,05 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 108 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah (ADSD) Persen 1,37 1,42 1,47 1,55 1,63 1,69 1,75 8 Rasio Kewirausahaan Persen 20,62 21,08 21,55 22,03 22,52 23,03 23,54 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sektor Produktif Persen 61,55 62,34 62,7 63,29 63,88 64,88 65,07 10 Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. Persen 11,45 12,25 13,12 14,04 15,03 16,08 17,21 11 Indeks Inovasi Daerah Angka 50,98 52,48 53,98 55,98 57,98 59,48 61 12 Indeks Ekonomi Hijau Angka 33,47 37,12 41,32 45,53 49,73 53,94 54 13 Indeks Ekonomi Biru Angka 65,56 83,44 92,38 101,33 110,27 119,21 128,15 14 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 15 Pembentukan Modal tetap Bruto Persen 24,2 24,92 25,59 26,28 26,98 27,7 28,44 16 Ekspor Barang dan Jasa Persen 13,97 14,26 14,55 14,85 15,16 15,47 15,79 17 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Angka 3,14 3,12 3,1 3,07 3,05 3,03 3,01 18 Indeks Layanan Infrastruktur Daerah Angka 3,89 3,93 3,96 4 4,04 4,08 4,12 19 Rasio Kemantapan Jalan Persen 74,56 76,58 78,86 80,56 82,56 84,56 86,56 20 Persentase rumah tangga yang memiliki akses Persen 76,68 88,86 89,06 89,26 89,46 89,66 89,86 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 109 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terhadap air bersih layak (ADSD) 21 Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih (ADSD) Persen 48,38 50,58 52,88 56,58 60,54 63,29 66,17 22 Indeks Transportasi Darat Angka 55,3 57,4 59,7 62,2 64,7 67,7 70,8 23 Rumah Tangga Dengan Akses Hunia Layak Persen 22,03 29,84 40,43 54,76 74,18 80 85 24 Persentase Desa mandiri Persen 68,75 75,63 83,19 91,51 100 100 100 25 Rasio Pajak Terhadap PDRB Parsen 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 26 Tingkat Inflasi Persen 1,23 1,41 1,63 1,87 2,15 2,48 2,85 27 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Rp 1.154.743,00 1.164.400,89 1.174.139,55 1.183.959,66 1.193.861,90 1.203.846,96 1.213.915,54 28 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Persen 48,96 48,33 47,71 47,1 46,5 45,91 45,32 29 Produktivitas Total Daerah Rasio 84,51 84,45 84,4 84,34 84,29 84,23 84,18 30 Indeks Stabilitas Keamanan Daerah Angka 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 31 Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk (ADSD) Persen 20,26 19,26 18,26 17,26 16,26 15,26 14,26 32 Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun (ADSD) Persen 77,91 76,91 75,91 74,91 73,91 72,91 71,91 33 Persentase peningkatan investasi Persen 24,47 7 7,25 7,75 8 8,25 8,75 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 110 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 Rasio Konektivitas Persen 65,45 65,45 72,73 62,86 68,57 74,29 80 35 Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital Persen 27,4 27,65 27,91 28,17 28,44 28,7 28,97 36 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Persen 6,98 7,06 7,14 7,22 7,3 7,38 7,47 37 Persentase pertumbuhan jumlah wisatwan domestik dan mancanegara Persen 41,79 15,82 15,83 15,85 15,86 15,87 15,88 38 Net Ekspor Barang dan jasa Persen 13,97 14,26 14,55 14,85 15,16 15,47 15,79 39 Return On Aset (ROA) BUMD Persen 0 0,97 1,2 1,44 1,67 1,9 2,13 40 Indeks Kapabilitas Inovasi Angka 1,84 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 41 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Angka 84,6 85 85,5 86 86,5 87 87,5 42 Pembentukan Modal tetap Bruto Persen 25,05 25,37 25,69 26,02 26,34 26,66 26,98 43 Kontribusi PDRB Kab/Kota Mamminasat terhadap PDB Nasional Persen 1,58 1,61 1,63 1,66 1,68 1,71 1,74 44 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Proipinsi Persen 4,11 4,13 4,16 4,18 4,21 4,23 4,25 45 Jumlah kerja sama provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (sister City) Kerjasama 0 0 2 2 3 3 3 ASPEK LAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum Angka 69 70 75 80 85 90 95 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 111 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 69,62 70,12 70,62 71,12 71,62 72,12 72,62 3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 3,15 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 4 Indeks Pelayanan Publik Angka 2,54 2,62 2,69 2,78 2,86 2,94 3,03 5 Indeks Sistem Merit Angka 298,5 301,92 305,33 308,75 312,17 315,58 319 6 Indeks Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Angka 64,83 65,4 68 70 73 75 81 7 Indeks Survey Penilaian Integritas Angka 77,59 78,5 79,5 80 81 82 83 8 Persentase Penegakan Perda Persen 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Persen 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 30 30 10 Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP KPK Angka 80 82 85 87 89 90 92 11 Indeks maturitas Angka 3,07 3,15 3,35 3,5 3,75 3,9 4 12 Perda yang merupakan inisiatif DPRD Persen 11,11 12,22 13,44 14,79 16,27 17,89 19,68 13 Persentase perempuan pengurus partai politik Persen 25,71 30,85 33,33 34 34,15 34,2 34,25 14 Persentase Tindak Kriminal Tertangani Angka 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 15 Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,66 3,7 3,74 3,78 3,82 3,85 3,88 16 Persentase koperasi sehat Persen 28,32 28,9 29,49 30,07 30,65 31,23 17 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Persen 53,89 58,11 62,33 66,56 70,78 75 79,22 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 112 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Persentase layanan publik yang diselenggaran secara online dan terintegrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 INDIKATOR KUNERJA KUNCI LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR I Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 96,93 100 100 100 100 100 100 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Persen 102,91 103,01 103,51 104,11 104,51 104,91 105 3 Angka Pendidikan di Tamatkan Persen 52,7 54,8 56,9 58,2 60,1 62,2 62,5 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 102,92 100 100 100 100 100 100 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 102,34 100 100 100 100 100 100 6 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A Persen 102,92 100 100 100 100 100 100 7 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B Persen 102,34 100 100 100 100 100 100 8 Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Persen 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,1 9 Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Persen 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,1 10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 100 100 11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 113 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs Persen 103,71 100 100 100 100 100 100 13 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 101,84 100 100 100 100 100 100 14 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Persen 97,46 97,99 98,11 98,46 98,89 99,21 99,75 15 Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Persen 98,4 98,67 98,89 99,01 99,23 99,5 99,75 16 Rasio Ketersediaan Seklah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Persen 174,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 17 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Persen 22,29 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 18 Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata Persen 0,63 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 19 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Persen 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 20 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan laki- Laki Persen 100 100 100 100 100 100 100 21 Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Persen 99,97 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 114 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Persen 0 100 100 100 100 100 100 II Kesehatan 1 Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Per 1.000 penduduk 11,49 5,7 8 6 4 2 2 2 Angka Kelangsungan Hidup bayi Per 1.000 penduduk 988,51 988,5 988,5 988,5 988,5 988,5 988,5 3 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Per 1.000 penduduk 11,86 5,45 8 6 4 2 2 4 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Per 1.000 penduduk 10,56 4,19 8 6 4 2 2 5 Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup Per 100.000 penduduk 0 41,7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 6 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Rasio 14,13 9,7 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 7 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Rasio 0,17 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio 0,31 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 10 Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk Rasio 0,44 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 11 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Persen 100 83,4 100 100 100 100 100 12 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Persen 108,04 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 115 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan 13 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 95,15 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 14 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 15 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Persen 107,33 100 100 100 100 100 100 16 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Persen 0,01 105 104 103 102 101 100 17 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Persen 30,2 95 95 95 95 95 95 18 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Persen 100 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 19 Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) Per 100.000 penduduk 261,11 107,89 103,99 103,9 102,7 102,4 102,1 20 Tingkat kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) Per 100.000 penduduk 12,26 4,3 4,1 3,94 3,84 3,74 3,64 21 Proporsi jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Persen 20,75 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 116 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Persen 20,75 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 24 Penderita Diare Yang Ditangani Persen 56,33 85 85 85 85 85 85 25 Angka Kejadian malaria Persen 20,28 18,55 17,22 16 15,6 15 15 26 Tingkat Kejadian Akibat Malaria Persen 0 0 0 0 0 0 0 27 Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Persen 0 0 0 0 0 0 0 28 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Persen 100 100 100 100 100 100 100 29 Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi Persen 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 30 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Akhir Persen 0 0 0 0 0 0 0 31 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Persen 0 7,11 7,65 8,28 8,94 9 9,12 32 Cakupan Kunjungan Bayi Persen 115,36 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 117 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 Cakupan Puskesmas Persen 100 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 34 Cakupan Pembantu Puskesmas Persen 26,21 100 100 100 100 100 100 35 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 103,87 100 100 100 100 100 100 36 Cakupan Pelayanan Nifas Persen 107,36 100 100 100 100 100 100 37 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga Persen 90,29 100 100 100 100 100 100 38 Cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 97,2 100 100 100 100 100 100 39 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam Persen 100 30 40 50 50 60 70 40 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 41 Cakupan Pelayanan Anak Balita Persen 86,72 100 100 100 100 100 100 III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG III.1 Pekerjaan Umum 1 Proprosi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 0,68 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 2 Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk Persen 0 0,002976 0,002936 0,002897 0,002858 0,00282 0,002782 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 118 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) Persen 74,56 76,56 78,56 80,56 82,56 84,56 86,56 5 Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) Persen 0,36 0,28 0,38 0,53 0,63 0,73 0,85 7 Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 97,51 97,71 97,91 98,11 98,31 98,51 98,71 11 Persentase bangunan turap di wilayah penghbung dan aliran sungai rawan longsor Persen 25,08 2,78 13,89 25 38,89 55,56 66,67 12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persen 72,97 75,89 78,92 82,08 85,36 88,78 92,33 13 Rasio jaringan irigasi Rasio 0,01 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 14 Persentase Penduduk berakses air minum Persen 76,68 88,86 89,06 89,26 89,46 89,66 89,86 15 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Persen 46,32 28,97 29,19 29,4 29,62 29,84 30,06 16 Persentase areal kawasan kumuh Persen 4,32 0,043 0,043 0,04 0,038 0,033 0,029 17 Persentase Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan Persen 0,26 0,28 0,31 0,34 0,38 0,41 0,46 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 119 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Persen 0 0 0 0 0 0 0 III.2 Tata Ruang 1 Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio 1,88 0,93 0,93 0,96 0,99 1,01 1,03 2 Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persen 1,3 2,57 2,57 2,82 3,76 4,13 4,54 3 Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Rasio 0,65 0,85 0,85 0,85 0,89 0,96 1,09 4 Ruang Oublik yang Berubah Peruntukannya Persen 0 0 0 0 0 0 0 5 Ketaatan Terhadap RTRW Persen 10,81 54,09 54,26 54,43 54,61 54,78 54,95 IV PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Rasio rumah layak huni Rasio 0,17 19,39 20,56 22,29 24,61 27,5 30,96 2 Rasio Pemukiman layak huni Rasio 0,99 79,13 79,67 80,51 81,67 83,12 84,89 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persen 78,3 89,68 95,08 103,1 113,81 127,17 142,21 4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persen 22,03 20,01 20,25 20,5 20,81 21,14 21,54 5 Persentase pemukiman yang tertata Persen 98,86 79,13 79,67 80,51 81,67 83,12 84,89 6 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persen 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 120 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan Persen 15,43 19,53 25,94 34,58 48,17 66,56 92,71 8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Persen 0 2,15 2,12 2,08 2,04 2 1,94 9 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman disukung dengan PSU Persen 2,75 8,65 8,68 8,65 8,57 8,45 8,3 V KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Cakupan petugas perlindungan msayarakat (LINMAS) Persen 0 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persen 0 70 75 80 85 90 95 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK) Persen 0 15 15 15 15 15 15 5 Persentase Penegakan PERDA Persen 0 100 100 100 100 100 100 VI SOSIAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 121 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 14,1 100 100 100 100 100 100 2 Persentase PMKS yang tertangani Persen 14,1 100 100 100 100 100 100 3 Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 14,1 0 0 100 100 100 100 4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya Persen 0 100 100 100 100 100 100 5 Persetase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Persen 100 75 83,33 83,33 83,33 91,67 91,67 6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persen 0 0 0 0 0 0 0 7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 122 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persen 100 100 100 100 100 100 100 LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR I Tenaga Kerja 1 Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun Persen 23,26 19,23 15,24 11,32 7,48 3,7 3,7 2 Besaran kasus yang diselesaiakan dengan perjanjian bersama (PB) Persen 8,33 20 20 20 40 40 40 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 34,31 35,4 36,72 37,45 38,32 39,31 39,5 4 Keselamatan dan perlindungan Persen 0 5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek Persen 58,45 59,2 62,13 68,13 74,09 80,02 82,84 6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komptensi Persen 72 75 76,92 78,57 80 81,25 81,25 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 123 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masayarakat Persen 25 74,07 75,76 76,92 77,78 80 80 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan Persen 0 74,07 75,76 76,92 77,78 80 80 10 Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio 0,1 0,17 0,2 0,23 0,26 0,3 0,3 II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 0 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 0 45,46 45,48 45,5 45,55 45,65 45,75 4 Rasio KDRT Rasio 0 0 0 0 0 0 0 5 Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Persen 0 0 0 0 0 0 0 6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 26,47 27,35 27,36 27,37 27,38 2,39 0 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 124 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 100 100 100 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 100 100 100 100 100 100 100 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 100 100 100 100 100 100 100 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 100 100 100 100 100 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 125 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perempuan dan anak korban kekerasan 14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Rasio 1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 15 Rasio APM perempuan/lai- laki di SMP Rasio 0,95 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 16 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun Rasio 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 III Pangan 1 Ketersediaan pangan utama Persen 44.543,64 419,93 415 410,14 405,32 400,57 395,86 2 Ketersedian energi dan protein perkapita KKL/Kapita/Hari 0 4922,89 4738,46 4560,93 4390,06 4225,59 4067,28 IV Pertanahan 1 Persentase luas lahan bersertifikat Persen 24,62 36,94 24,75 24,87 25 25,12 25,25 2 Penyelesaian kasus tanah negara Persen 100 100 100 100 100 100 100 V Lingkungan Hidup 1 Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pemabngunan kabupaten/kota Dokumen 0 1 1 1 1 1 1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 126 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah Dokumen 2 1 1 1 1 1 1 4 Hasil pengukuran indeks kualitas air Angka 60 75,12 75,32 75,52 75,72 75,92 60 5 Hasil pengukuran indeks Kualitas udara Angka 93,04 78,62 78,92 79,22 79,52 79,82 80 6 Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Angka 47,01 69,3 69,37 69,44 69,51 69,58 69,65 7 Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota Orang 0 0 0 0 0 0 0 9 Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA Lembaga 0 0 1 1 1 1 1 10 Tervferifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional Lembaga 0 0 1 1 1 1 1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 127 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Lembaga 0 0 1 1 1 1 1 12 Penetapan Hak MHA Lembaga 0 0 0 0 1 1 1 13 Terfasilitasi kegiata peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kegiatan 0 0 0 0 1 1 1 14 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kegiatan 0 0 0 0 1 1 1 15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kegiatan 0 1 1 1 1 1 1 16 Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup Kegiatan 100 100 100 100 100 100 100 17 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 18 Timbunan sampah yang ditangani Persen 71,49 56,59 56,56 57,12 57,68 58,81 60,63 19 Persentase cakupan areal pelayanan Persen 0,73 60 65 70 75 80 100 20 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R Persen 17,61 17,53 17,69 17,71 17,88 18,06 18,23 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 128 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 53,89 55,5 57,1 58,8 60,5 62,3 64,1 22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Persen 0 0 75 76 77 78 80 VI Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil 1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio 1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 2 Rasio bayi berakte lahir Rasio 1 0,97 0,98 0,99 100 100 100 3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio 0,49 0,49 0,5 0,52 0,55 0,6 0,65 4 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP) Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Cakupan penertiban akta kelahiran Persen 99,68 98 99 99,25 99,5 99,75 99,8 VII Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Persen 93,75 95 96,25 97,5 98,75 100 100 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan msyarakat Persen 1 1 1 1 1 1 1 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persen 17,15 18 18 19 19 20 20 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 129 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Persentase LSM Aktif Persen 56,22 59,36 60,79 61,7 64,61 65,63 66,29 5 Persentase LPM berprestasi Persen 60,87 65,22 69,57 73,91 78,26 82,61 82,61 6 Persentase PKK Aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase posyandu aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Laju pertumbuhan penduduk Persen 3,24 0,92 0,91 0,91 0,9 0,9 0,89 2 Total Fertility Rate (TFR) Anak/wanita 2,26 2,23 2,2 2,17 2,14 2,11 2,1 3 Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Persen 100 84,07 84,42 84,77 85,12 85,46 85,81 4 Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk Persen 0 84,07 84,42 84,77 85,12 85,46 85,81 5 Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualiotas penduduk Kebijakan 1 1 1 1 1 1 1 6 Jumlah sektor yang menyepakati dan Sektor 7 7 7 7 7 7 7 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 130 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kerjasama 14 14 14 14 14 14 14 8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Orang 1,33 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 9 Ratio akseptor KB Rasio 63,17 64,14 64,4 64,67 64,94 65,2 65,47 10 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Persen 63,17 64,14 64,4 64,67 64,94 65,2 65,47 11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun Per 1000 penduduk 37,01 24,3 23,8 23,3 22,8 22,3 21,8 12 Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 0,67 16,83 16,82 16,82 16,82 16,81 16,81 13 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 9,93 15,5 14 12,5 11 9,5 8 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 131 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Persen 23,23 23,25 23,34 23,44 23,54 23,63 23,73 15 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 15,72 34,65 34,79 34,94 35,08 35,23 35,37 16 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber- KB Persen 5,98 41,81 41,98 42,16 42,33 42,51 42,68 17 Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber- KB Persen 3,15 28,7 28,82 28,94 29,06 29,18 29,29 18 Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB Persen 0,73 9,62 9,66 9,7 9,74 9,78 9,82 19 Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 20 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa Persen 33,17 29,47 29,59 29,72 29,84 29,96 30,08 21 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian pendudul Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 132 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri Persen 29,03 30,23 30,35 30,48 30,6 30,73 30,85 23 Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 98,67 100,07 100,48 100,9 101,31 101,73 102,14 25 Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Persen 60,39 60,64 60,89 61,14 61,4 61,65 61,9 26 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Persen 100 100 100 100 100 100 100 27 Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS) Persen 0 0 0 0 0 0 0 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 133 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 100 53,1 53,32 53,54 53,76 53,98 54,2 29 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persen 6,89 27,24 27,23 27,23 27,22 27,22 27,22 30 Rata-rata usia kawin pertama Tahun 27,24 0 0 0 0 0 0 31 Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes Persen 0,4 100 100 100 100 100 100 IX Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 10.541.421,00 10.853.965 10.962.505 11.181.755 11.293.572 11.519.444 11.749.833 2 Jumlah uji kir angkutan umum Dokumen 206 250 300 325 350 375 400 3 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Unit 3 2 2 2 2 2 2 4 Persentase layanan angkutan darat Persen 29,77 32 35 38 42 45 50 5 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persen 55,98 60 65 67 69 71 73 6 Pemasangan rambu-rambu Persen 82,5 84 84 85 85 86 90 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 134 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 0,04 0,085 0,084 0,084 0,083 0,083 0,084 8 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Orang 0 10.779.129 10.886.920 11.104.659 11.215.705 11.440.019 11.668.820 9 Jumlah barang yang terangkut angkutan umum Ton 0 95.597.705 96.553.682 98.484.756 99.469.603 101.458.995 103.488.175 10 Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Orang 10.573.677,00 10.679.414 10.786.208 11.001.932 11.111.951 11.334.190 11.560.874 11 Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun TOn 94.551.193,00 95.496.705 96.451.672 98.380.705 99.364.512 101.351.803 103.378.839 X Komunikasi dan Informatika 1 cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Cakupan layanan telekomunikasi Persen 48,38 42,4 43,25 50,71 54,06 65,67 67,41 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Persen 64,04 67,19 67,45 67,6 68,25 70,2 71,25 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Persen 0,58 0,73 0,75 0,8 0,81 0,82 0,83 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Persen 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 XI Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif Persen 46,61 46,89 47,46 48,31 49,15 50 50,56 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 135 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Persen 100 65 70 75 80 85 90 3 Persentase BPR/LKM Aktif Persen 100 63,16 68,42 73,68 78,95 84,21 89,47 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 99,77 99,47 99,46 99,45 99,44 99,42 99,41 XII Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 470 500 530 550 580 610 640 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp 112.033.458.259.695 115.000.000.000.000 117.000.000.000.000 119.500.000.000.000 120.000.000.000.000 121.000.000.000.000 123.000.000.000.000 3 Rasio daya serap tenaga kerja Rasio 37,92 25,95 27,95 28,75 28,95 29,15 29,75 4 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah) Persen 25,5 25,75 26,25 26,5 26,75 26,95 XIII Pemuda dan Olahraga 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 0 7.78 7,8 8,31 8,82 9,33 10,35 2 Persentase wirausaha muda Persen 8,67 8,67 9,37 9,87 10,38 15,55 20,71 3 Cakupan pembinaan olahraga Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Cakupan pembinaan atlit muda Persen 15,63 17,34 19,25 21,36 23,71 26,32 26,32 6 Jumlah atlet berprestasi Orang 0 7 7 10 10 12 12 7 Jumlah prestasi olahraga Cabor 23,08 16,67 16,67 16,22 16,22 16,22 16,22 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 136 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XIV Statistik 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 2 Buku " kabupaten dalam angka " Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 3 Buku " PDRB " Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 XV Persandian 1 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 XVI Kebudayaan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kegiatan 9 16 23 30 37 44 51 2 Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Unit 69,72 15,56 18,06 20,56 23,06 26,56 28,06 3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya Budaya 7 8 9 10 11 12 13 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Unit 251 52 57 62 67 72 75 XVII Perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Persen 0,23 0,24 0,29 0,3 0,37 0,38 0,41 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio 0,46 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 137 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio 1,24 1,27 1,25 1,23 1,22 1,2 1,18 4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Orang 168 185 203 224 246 271 298 5 Jumlah koleksi buku perpustakaan Buku 33.917,00 74.500 75.500 76.500 77.500 78.500 79.500 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Persen 100 100 100 100 100 100 100 XVIII Kearsipan 1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 5 5 5 4 5 4 5 LAYANAN URUSAN WAJIB PILIHAN I Pariwisata 1 Kunjungan wisata Persen 120,32 75,47 78,18 80,7 83,05 85,25 87,3 2 Lama kunjungan wisata Hari 1 2 2 2 2 2 2 3 PAD Sektor Pariwisata Persen 1,29 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 II Pertanian 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Persen 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 2 Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 138 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Persen 6,58 6,69 6,81 6,91 7,02 7,11 7,21 4 Cakupan bina kelompok tani Persen 10,51 11,88 13,43 15,18 17,15 19,38 21,9 III Pergdagangan 1 Ekspor bersih perdagangan Rp 1.937.701.569.141,00 1.939.639.270.710 1.943.514.673.848 1.949.327.778.556 1.957.078.584.832 1.966.767.092.678 1.978.393.302.093 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi Persen 100 64,99 69,93 74,86 79,8 84,74 89,68 IV Perindutsrian 1 Cakupan bina kelompok pengrajin Persen 0 65,28 70,83 75 80,56 85,42 90,28 V Transmigrasi 1 Persentase Transmigran swakarsa Persen 60 63,33 63,33 66,67 66,67 70 70 VI Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan Persen 114,96 100 100 100 100 100 100 2 Konsumsi ikan Persen 117,99 100 100 100 100 100 100 3 Cakupan bina kelompok nelayan Persen 61,4 62,93 63,56 65 65,32 66,41 66,67 4 Produksi perikanan kelompok nelayan Persen 31,4 31,45 31,49 31,52 31,55 31,58 31,61 PENUNJANG URUSAN I Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 139 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Persen 92,5 100 100 100 100 100 100 6 Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Persen 91,28 100 100 100 100 100 100 II Keuangan 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Persetase SILPA Persen 5,8 5,8 5,8 5,8 5.57 5,57 5,57 3 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persen 4,14 0 0 0 0 0 0 4 Persentase belanja pendidikan (20 %) Persen 27,92 20 20 20 20 20 20 5 Pernsentase belanja kesehatan (10 %) Persen 19,86 10 10 10 10 10 10 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 140 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Perbandingan antara beanjalangsung dengan belanja tidak langsung Rasio 9,54 8,55 8,75 8,75 9 9 9 7 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Persen 4,55 4,55 4,8 5 5,2 5,3 5,3 8 Penetapan APBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 III Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Jam 20 20 20 20 20 20 20 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persen 91,77 70 70 70 70 70 70 3 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persen 90,18 91,43 92,86 94,64 96,43 98,21 100 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jabatan 33 37 37 37 37 37 37 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jabatan 167 176 176 176 176 176 176 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 4.636,00 4656 4656 4656 4656 4656 4656 IV Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase implementasi rencana kelibatngan Persen 57,14 60 64 68 72 76 80 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 141 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Perentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 V Pengawasan 1 Pernsentase tindak lanjut temuan Persen 65,68 66,76 66,95 67,08 68,58 69,45 71,94 2 Persentase pelanggaran pegawai Persen 0,06 0,15 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 3 Jumlah temuan BPK Temuan 32 28 30 23 21 18 16 VI Sekretariat Dewan 1 Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD kabupaten Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksankan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD Persen 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 142 No Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Terintegarisnya program- program DPRD untuk melaksankaan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 143 4.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas; 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial. Penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.6 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Maros Tahun 2025-2030 i INDIKATOR SPM Satuan Basaline 2024 Target Tahun 2025 Proyeksi 2026 2027 2028 2029 2030 BIDANG PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini Persen 81.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Pendidikan Dasar Persen 99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3 Pendidikan Kesetaraan Persen 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4 Pelayanan Kesehatan Balita Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Persen 97.78 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persen 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Persen 93.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 144 i INDIKATOR SPM Satuan Basaline 2024 Target Tahun 2025 Proyeksi 2026 2027 2028 2029 2030 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persen 98.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Persen 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) Persen 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 145 i INDIKATOR SPM Satuan Basaline 2024 Target Tahun 2025 Proyeksi 2026 2027 2028 2029 2030 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) Persen 92.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BIDANG SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Persen 95.38 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Persen 98.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Persen 93.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 146 4.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sebagai amanat pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator TPB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 6.6 Capaian dan Target Perubahan Indikator TPB/SDG’s Tahun 2025 –2030 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pilar Sosial Tujuan 1 tanpa kemiskinan Target 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Persen 9,32 8,9 7,82 7,75 7,4 7,15 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan Persen 99,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang 98.397,12 83.637,56 66.910,04 50.182,53 32.618,65 19.571,19 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Dokumen 1 1 1 1 1 1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 147 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Risk Reduction 2015–2030 Tujuan 2 tanpa kelaparan Target 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi Yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Persen 7,3 7,46 7,62 7,79 7,96 8,13 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita Persen 8,86 8,18 7,55 6,97 6,43 5,94 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Persen 3,09 2,81 2,55 2,32 2,11 1,92 2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH). Angka (skor) 90,00 91,00 92,50 93,50 94,00 95,00 Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3.1.1* Angka kematian ibu (AKI) Angka 0,3 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan Persen 92,00 94,00 96,00 97,00 98,00 100,00 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Angka 0,27 0,24 0,21 0,18 0,14 0,10 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Angka 9,63 8,70 7,77 6,84 5,91 5,00 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi Angka 8,69 7,95 7,21 6,47 5,73 5,00 3.3.2* Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Angka 229,78 202,20 177,94 156,60 137,81 121,27 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang Angka 42,37 38,13 34,32 30,89 27,80 25,02 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 148 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria Kecamatan 14 14 14 14 14 14 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Persen 5,69 5,12 4,61 4,15 3,73 3,36 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi Persen 14,00 12,50 11,00 9,80 8,70 7,50 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun Persen 60,00 53,00 46,00 40,00 34,00 28,00 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama Angka 24,30 23,80 23,30 22,80 22,30 21,80 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,23 2,2 2,17 2,14 2,11 2,1 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan Persen 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 3.8.2.(a) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persen 99,63 100 100 100 100 100 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Persen 0,60 0,75 0,90 1,10 1,25 1,40 Tujuan 4 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 4 Menjamin kualitas pendidikaan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun. Persen 0,02 0,01 0,01 0,01 0,1 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 149 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempua/laki- laki, (b) Perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas Persen 100 100 100 100 100 100 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Persen 100 100 100 100 100 100 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Persen 90,57 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tujuan 5 Kehidupan sehat dan sejahtera Target 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir Persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir Persen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5.3.1* \Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun Orang 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah Persen 25,71 25,71 25,71 25,71 30,00 30,00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 150 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Orang 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan Persen 75,20 76,50 78,00 79,50 80,80 82,00 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Persen 69,73 73,22 76,88 80,72 84,76 89,00 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Persen 69,73 73,22 76,88 80,72 84,76 89,00 Pilar Ekonomi Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau Target 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita Kwh/Kapita 177,548 172,258 167,125 162,146 157,315 152,627 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi Target 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita. Persen 8,44 0,51 4,47 4,48 9,36 6,74 8.1.1.[a] PDRB per kapita. Juta Rp/Jiwa 75,05 75,43 78,8 82,33 90,04 96,11 8.2.1* Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun. Persen 3,00 3,40 3,70 4,00 4,20 4,50 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. Persen 35,99 38,78 41,79 45,03 48,52 52,29 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja Rupiah/jam 22000 23,5 25 26,5 28 29,5 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 151 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Persen 4,25 4,16 4,07 3,99 3,89 3,79 8.5.2.[a] Tingkat setengah pengangguran Persen 5,80 5,30 4,80 4,30 3,80 3,50 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) Persen 12,25 13,12 14,04 15,03 16,08 17,21 8.8.1.(a) Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional Persen 90,10 88,79 87,31 85,64 83,74 81,60 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Persen 0,32 0,34 0,36 0,39 0,4 0,42 8.9.1.[a] Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 12,962 15,013 17,382 20,133 23,337 27,055 8.9.1.[b] Jumlah perjalanan wisatawan nusantara Orang 841,36 849,711 858,144 866,661 875,262 883,949 8.10.1.(b) Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Persen 56,41 60,66 65,24 70,17 75,46 81,16 Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur Target 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api 80 80 80 80 80 110 9.1.2* Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi Orang 10.779.129 10.886.920 11.104.659 11.215.705 11.440.019 11.668.820 Jumlah barang berdasarkan moda transportasi Ton 95.597.705 96.553.682 98.484.756 99.469.603 101.458.995 103.488.175 9.1.2.[a] Jumlah bandara 1 1 1 1 1 1 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur. Persen 4 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Persen 29,37 31,65 34,11 36,76 39,62 42,70 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 152 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 9.c.1* Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Persen 80,50 82,10 83,80 85,50 87,20 89,00 Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan Target 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 10.1.1.(a) Rasio gini Angka 0,343 0,336 0,33 0,323 0,318 0,311 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Persen 8,9 7,82 - 6,92 7,75 - 6,61 7,40 - 6,31 4.92 - 5.48 6,88 – 6,06 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal Desa 0 0 0 0 0 0 10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri Desa 60 65 71 78 80 80 10.1.1.(e) Jumlah daerah tertinggal Desa 1 0 0 0 0 0 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal jiwa 1188 1069 962 866 779 702 10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persen 9,90 11,21 12,69 14,36 16,26 18,40 Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan Target 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya Persen 0,058 0,056 0,054 0,051 0,048 0,046 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Persen 0,651 0,651 0,652 0,653 0,653 0,654 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga Persen 5,3 5,7 6,1 6,6 7,1 7,6 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) Persen 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 17.8.1* Persentase pengguna internet Persen 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 153 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional 100 100 100 100 100 100 17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional 100 100 100 100 100 100 17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik 5 10 15 20 25 30 17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 5 10 15 20 25 30 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) 100 100 100 100 100 100 Pilar Lingkungan Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak Target 6 Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman Persen 57,94 60,50 63,18 65,97 68,89 71,93 6.2.1* (b) Presentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Persen 6,5 8 10 12,5 15 20 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA) Persen 75,12 75,32 75,52 75,72 75,92 76 6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya 370 370 370 370 370 370 6.6.1.(a) Indeks Kualitas Lahan 69,3 69,37 69,44 69,51 69,58 69,65 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 154 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan Target 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Persen 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Orang 98.397,12 83.637,56 66.910,04 50.182,53 32.618,65 19.571,19 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Persen 56,59 56,56 57,12 57,68 58,81 60,63 11.6.1.(b) Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kg/Orang 56,59 56,56 57,12 57,68 58,81 60,63 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara Indeks 78,62 78,92 79,22 79,52 79,82 80 11.7.1.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Rasio 0,17 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab Target 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 12.5.1.(a) Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah Ton 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00 25.000,00 Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim Target 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 13.1.1.(a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang Orang 98.397 83.638 66.910 50.183 32.619 19.571 Tujuan 14 Ekosistem kelautan Target 14 Melestarikan dan memamfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Ton 80,00 82,00 85,00 88,00 90,00 92,00 Tujuan 15 Ekosistem daratan RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 155 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekagaraman hayati Pilar Hukum Tujuan 16 Perdamaian Target 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir Kasus 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Orang 0,17 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Persen 98 98,25 98,5 98,75 99 99,25 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Rumah Tangga 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya Persen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Orang 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Persen 40,66 43,50 46,55 49,80 53,29 57,02 16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persen 21,75 21,75 21,75 21,75 30,00 30,00 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 156 Kode Indikator Nama Indikator SDGs Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) Persen 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur Persen 100 100 100 100 100 100 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah Persen 97,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun Persen 98,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025 RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENUTUP V- 1

2045.RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program prioritas pembangunan daerah secara konsisten. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan. Dalam pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Konsisten Perencanaan Konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan sangat menentukan keberhasilan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dimulai dari dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 (dimensi 20 tahun) yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (dimensi lima tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (dimensi tahunan) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah. Adapun indikator dalam RPJMD menjadi bagian dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maros Periode 2025-2030 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Maros berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros bertugas menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2.Pendanaan Pembangunan Pembangunan daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat, terencana, dan berkelanjutan. Tanpa ketersediaan dana yang memadai, berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun pengembangan ekonomi lokal akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dengan didukung oleh kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.
3.Mitigasi Fiskal Mitigasi fiskal merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam era ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi transfer dana dari pusat, serta keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi antisipatif agar pembangunan tidak terhambat. Dengan penerapan mitigasi fiskal melalui pengelolaan pendapatan yang optimal, efisiensi belanja, dan diversifikasi sumber pembiayaan, pemerintah daerah dapat lebih mandiri, tangguh menghadapi risiko, serta memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mitigasi fiskal juga memperkuat kemandirian daerah. Melalui pengembangan PAD yang inovatif, kerja sama dengan swasta, hingga pemanfaatan aset daerah secara produktif, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan lebih fleksibel dalam menjalankan program prioritas. Oleh karena itu, mitigasi fiskal bukan hanya sekadar langkah teknis pengelolaan keuangan, tetapi sebuah upaya strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkesinambungan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
4.Kerangka Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanan dan pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem elektronik adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempermudah dan mengefisiensikan waktu penyusunan pelaporan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pegarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan yang telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender, serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal. Selanjutnya sebagai wujud ebagai wujud nyata akuntabilitas, transparansi, dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat yang sebesar- RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2029 PENUTUP V- 3 besarnya bagi masyarakat. Maka hasil evaluasi pembangunan pelaksanaan RPJMD akan dilaporkan secara resmi kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hasil evaluasi juga akan dipublikasikan kepada masyarakat luas.
5.Mekanisme Perubahan RPJMD Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam keadaan (force majure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekoomi, dan bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD atau melalui perubahan RPJMD sesuai peraturan yang berlaku.
6.Komunikasi Politik Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.
7.Masa Transisi Dalam menjaga kesinambungan pembangunan, RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2030-2034 belum disusun, khususnya terkait tujuan, sasarn, arah kebijakan, strategi dan program prioritas yang tercantu, dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keselaran dengan Rancangan RKP 2030 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2039 apabila belum ditetapkan. BUPATI MAROS, A.S. CHAIDIR SYAM