Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Maros.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
9.PelaksanaPengelolaanKeuanganDesa,yangselanjutnyadisingkatPPKD, adalahPerangkatDesayangmelaksanakanpengelolaankeuanganDesa berdasarkankeputusanKepalaDesayangmenguasakansebagian kekuasaanPKPKD. 10.PelaksanaKegiatanAnggaran, yangselanjutnyadisingkatPKAadalahKaur danKasi yang bertugassebagaipelaksanakegiatan anggaransesuaidengan bidangnya. 11.KepalaDesaadalahpejabatpemerintahDesayangmempunyaiwewenang, tugasdankewajibanuntukmenyelenggarakanrumah tanggaDesanyadan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. 12.SekretarisDesaadalahperangkatDesayangberkedudukansebagaiunsur pimpinansekretariatDesayangmenjalankantugas sebagai koordinator PPKD. 13.KepalaUrusan,yangselanjutnyadisebutKaur,adalahperangkatDesayang berkedudukansebagaiunsurstafsekretariatDesayang menjalankantugas PKA 14.KepalaSeksi,yangselanjutnyadisebutKasi,adalahperangkatDesayang berkedudukansebagaipelaksanatekniskegiatanyangmenjalankantugas 15.KepalaUrusanKeuangan, yangselanjutnyadisebutKaurKeuangan,adalah salah satuperangkatdesayangmembantusekretarisdesadalam urusan pelayanan administrasikeuangan,administrasisumber-sumber pendapatandanpengeluaran,verifikasiadministrasikeuangandan adminstrasipenghasilanKepalaDesa,PerangkatDesa,BPDdanlembaga pemerintahanDesalainnya. 16.Penyediaadalahbadanusahaatauorangperoranganyangmenyediakan barangdanjasa
17.TransaksiNonTonaiadalahpemindahansejumlahnilai uang darisatu pihakkepihaklaindenganmenggunakaninstrumenberupaAlat PengeluaranMenggunakanKartu(APMK),eek,bilyetgiro,uangelektronik atau sejenisnya.
18.KeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibanDesayangdapatdinilai dengan uang sertasegalasesuatuberupauangdanbarangyang berhubungandenganpelaksanaan hakdan kewajibanDesa. 19.AnggaranPendapatandanBelanjaDesa,selanjutnyadisebutAPBDesa, adalah reneanakeuangan tahunanPemerintahanDesa.
20.PendapatanDesaadalahsemuapenerimaanDesadalam1(satu)tahun anggaranyang menjadihakDesadantidakperludikembalikanolehDesa.
21.BelanjaDesaadalahsemuapengeluaranyangmerupakan kewajibanDesa dalam1(satu)tahunanggaranyangtidak akanditerimakembali olehDesa. 22.PembiayaanDesa adalah semuapenerimaanyang perludibayarkembali dan/atau pengeluaranyangakanditerimakembali,baikpadatahun anggaranyang bersangkutanmaupunpada tahunanggaranberikutnya. 23.SisaLebihPerhitunganAnggaranyang selanjutnyadisingkatSiLPAadalah selisihlebih realisasipenerimaandanpengeluaran anggaran selamasatu periodeanggaran. 24.RekeningKasDesayang selanjutnyadisingkatRKDadalah rekeningtempat menyimpan uangPemerintahDesayangmenampung seluruhpenerimaan Desadandigunakan untukmembayarseluruhpengeluaranDesadalam1 (satu)rekening padaBankyang ditetapkan.
25.TransaksiNon-Tunai adalahPemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihaklaindenganmenggunakaninstrumenberupaAlat PembayaranMenggunakanKartu(eek,bilyet,giro,uang elektronik atau sejenisnya) 26.CashManagementSystem yang selanjutnyadisingkatCMSadalah salah satu jenis jasalayanan bankyang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga)di mananasabahyangbersangkutandapat melakukanpengelolaan keuangannyalangsung melaluifasilitasonline.
27.Tandabuktipenyetoran adalah tandabuktitransaksisetoranyang dilakukanpenyetor. 28.Tandabuktipembayaran adalahtandabuktitransaksipembayaranyang dilakukanpihakpembayar. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 (1)MaksudditetapkannyaPeraturanBupatiiniadalahsebagaipedomandalam penyelenggaraanpengelolaankeuanganDesasecaraefisien,amandan bermanfaat. (2)TujuanditetapkannyaPeraturanBupati iniadalahmewujudkan penyelenggaraan urusanpengelolaankeuanganDesayangtepat,cepat, aman,efisien,transparandanakuntabelsertamencegahterjadinyatindak pidanakurupsi. BABIII RUANGLINGKUP Pasal 3 RuanglingkupPeraturanBupatiini meliputi: a.sistemdanprosedurtransaksinon-tunai; b.rekonsiliasi;dan c.pembinaandanpengawasan. BABIV SISTEMDANPROSEDURTRANSAKSINON-TUNAI BagianKesatu PelaksanaanTransaksiNon-Tunai Pasal 4
(1)SistemPelaksanaanTransaksiNon-Tunai sebagaimanadimaksuddalam Pasal3huruf adilaksanakanberdasar asas:
a.efisien; b.keamanan;dan c.manfaat. (2)Asasefisiensebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufayaitupelaksanaan TransaksiNon-Tunai padaAPBDesadijalankandenganbaik,dengan meminimalisir penggunaanwaktu,tenaga,danbiaya. (3)Asas keamanan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufb, yaitu pelaksanaanTransaksiNon-Tunai padaAPBDesamemberikan jaminan atas keamanan kepadasemuapihak yang berkepentingan. (4)Asas manfaatsebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufc yaitu pelaksanaanTransaksiNon-Tunai padaAPBDesamemberikan manfaat sebesar-besarnyabagikepentinganDaerahdansemuapihakyang berkepentingan.