DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 BAB III: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menten Dala111 ·, �t 1 1 Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman i->t'm u , 1 1 1 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja iaerah l ,11 u I Anggaran 2021 oleh Pemenntah Dar-rah d1J,Hl " , 1 pedoman agar Anggaran Pendapatar dan B"ld 1 Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertenran r , dengan kepentingan um um dan ketem uan p1'111ru1 • perundang-undangan yang lebih tmggi
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan ::,t'IM�mm, ., dimaksud dalam huruf a dan hurut lJ p, • ,

Menetapkan

menetapkan Pendapatan 2021 Peraturan Daerah teruang dan Belanja Daerah Tanun \ gga• n.1 l.!WJ!,< I d Mengingat I . Undang-Undang Nomor 29 Tahun I YSY t,·• t , 1 1 1 Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat lJ tl• " U l d , , (Lembaran Negara Republik lndonesi 1 T·sl" 11 " ' " Nomor 74. Tambahan �mbaran Negara n:, puhl Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198.J teutang l'.,•c Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara i'<t-p hi Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Repuhlik l 1 1 < t o 1 1 , · -. , , Nomor 3 3 1 2 ) , sebagaimana telah diubah dt-11·•, .. II Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun l 99'1 tf"nWn� Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ! J :·,.11un 1985 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan \Lemba, ,,; Negara Republik Indonesia Tahun l 9'cM Nomor ,_. ! Tambah.an Lernbaran Negara Repubhk lnJ,_m.-·";:-, Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1997 tentang :.,.,,. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan iL<'mbo.'ar, Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornni -�-' Tambahan Lembaran Negara Republik lndo:,,-,,,,,, Nornor 3688) sebagaimana telah diuban dt"r:r_.,,, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 rer::.-, :•,. Perubahan Atas Undang-undang Nomor ) , T,d,,_,,: 1997 tentang Bea Perolehan Hak Aras Tana!1 C i l ' Bangunan (Lernbaran Negara Repuolik indl,,;,...,;_ Tahuri 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg.rn .-. Republik Indonesia Nomor 3988);
4.Undang-Undang Nornor 28 'l'ahun 199'! !('1:·:c,;>:; Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan l::!ei,a,c, , ; , , : , Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nq,;,n .. , Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tamuat d i , Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor .l8S : .
5.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tt>,:1_,,,,,. Keuangan Indonesia Negara Tahun (Lembaran Negara Kf:')-H-' ,_,Jd. 2003 Nomor 4 7. Tam ha 1· .-·" Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 42K(>i
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200-l tf:'P','· 1:, Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara l<cpu t,,, ; .. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L<�mbcfon Negara Republik Indonesia Nomor 4355_,;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200-1 t,·m,"''" Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung ,J,n·.,,,, Keuangan Negara (Lembaran Negara Pep,_1! •i••· Indonesia Tahun 2004 Nomor 6tJ. ·rarni);_ir·-1!< Lembaran Negara Republik Indonesia Nornu: --i-4(Hl·
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200·1- rc-ritar1 ..! Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2 1 , r , . , Nomor 104, Tambahan Lembaran Ne:�ara l•'.<:pL:i,1,i. Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200-I tt>n!--t. ,__, Perimbangan Keuarigan Antara Pernerintah i-'u,-;211 , , , , . , Pemerintahan Daerah (Lernbaran Nezara i<t'P" •1,11-. Indonesia Tahuri 2004 Nomor i 26.Tai:;b:�r,,,., Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomo: - 1 .c; J t\ .
10.Undang-Undang Nom01· 28 Tahun 200"1 tenta.,,g "r1_1:·i-. Daerah dan Retribusi Daerah (Lem oaran �; ....,�··• ·;; Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor , ,, II Tambahan Lembaran Negara Republik lndone sia Nomor 5049); 1 1 . Undang-Undang Nornor 12 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Tahun 201 l rentanv Perundang-unnanga.: Indonesia Tahun ) 1 ) 1 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu !>ii!, Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah du, bar. dengan Undang-Undang Nomor 15 Tab un 201'·" tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor ; , Tahun 201 l tentang Pernbentukan Peratur ar. Perundang-undarigan (Lernbaran Negara Rf'pu!,iil, Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamba har Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639�;.
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun .20 I ci tent�rn,'. Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repuhid,· Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S i 1' . , sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-, ·111 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 i . , tentang Perubahan Kedua Atas Undang-unoanu Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-ra h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.CJ i '.'> Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara :�epuh!d·. Indonesia Nomor 5679);
13.Perat.uran Pemerintah Nomor 109 Tahun .'OU(I tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah lJan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Repuhl1L indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , 'Farnbaha« Lembaran Negara Republik Indonesia 4028): l.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 'fent;rng Pengelolaan Keuangan Badan Lay anan U .,-, u ll> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .!l.HJ:, Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Rep>1bl1k Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diuba+ dengan Peraturan Pemerintah Norn or· 7 4 Tab u n 2U l ." tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinrah Nom»: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke-uangan Badm, Layanan Umum (Lembaran Negara r<cpul)i_;J·, Indonesia Tahun 2012 Nornor l 7 1 . Tambaha» Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 53.:101, 15, Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 t,•,1::,-,_ng Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republii, Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambaha» Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4!J7S,.
16.Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 200::, ten1:en0s Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Nt>gai;, Republik Indonesia Tahun 200!) Nomor l ,11,,_ Tambahan Lernbaran Negara Republik lndorte,;1.- II Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengai. Pera tu ran Pemerintah Nomor 65 Tah un 20 l O ten tar,g Perubahan Atas Peraturan Pemerintah "iomor ·,(, Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Ke uangun Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.: 2 0 1 0 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lernbaran Negar,s Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tt-"n•s.:, 5 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staud.« Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repub !k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 'r'arnban.o i Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 458!.)1.
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (emarw Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemehn1.,;1; (Lembaran Negara Republik lndonesis Tahun i(V1" Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Repc;tii1� Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200? Len•.,,nf", Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daeran kepad.. Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada i:J<"\< .. ·J ,, Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnforrnasi Lapor-m Penyelenggaraan Pemerintah Daerah h:ep,.,dr, Masyarakat (Lembaran Negara Republik lno,,,�,.·w,i Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Nc�g,i,·,, Republik Indonesia Nomor 4693);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun :.?UOY �e«t��l>f.'. Bantuan Keuangan Partai Politik (Lernbaran Nq;il r., Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 8 , Tarnbar.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 41 .l: 11 sebagaimana telah diubah beberapa kal: teraklur dengan Peraturan Pernerintah Nomor ; Tahun 2 U : .� ten tang Peru bahan Ked ua atas Peraturan Pem,0n n, -e h Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan l<cuang;.i,, Kepada Partai Politik; 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tanun 2 0 1 0 tentan} Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran f\!egcii , Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubtik indon,..,w. Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahur, 201 i ten:anf·. Pinjaman Daerah (Lembaran Negara f<epu ;,;, ' Indonesia Tahun 2 0 1 1 Norn or 59, Tarn b;.i r,a, Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 52 J 91. 23.Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahuri 2 0 1 2 ll"J>lHng Hibah Daerah (Lembaran Negara Republlk indon.-·,i;-, Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Nf>grn11 Republik Indonesia Nomor 5272); II
24.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahur- 2 0 1 7 tf'1lla11�: Pembinaan dan Pengawasan Penvelengg.s_ra�:-, Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 6041):
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 ter,uv,�·. Hak Keuangan dan Adminitratif P'mpman .; l • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernl».. · · � , , Negara Republik Indonesia Tah un 201 / ivorrirn 106,Tambahan Lembaran Negara Republik lndon.,,m· Nomor 6057);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20 l x te11ta1 ·, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur St>lmga· Wakil Pemerintah Pusat (Lemharan Negara Repuhhi, Indonesia Tahun 2018 Nurnor 10'\ Tambah,p: Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224!
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahur. 2 0 1 ':i rentans, Pengelolaan Keuangan Daerah [Lemnaran Neg.1n, Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tarnbanar Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6.322:
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 ·LihT 2006 ten tang Pedoman Pengelolaa n rseuang,,; · Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa l.,.r1i: terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam i\1,-g,:-r. Nornor 2 1 Tahun 20) l tentang Perubahan h.ectuR '\,:.-,-, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Non.or ! J Tah .. , · 2006 ten tang Pedoman Pengeloaan Keuangan Uau;• ·,
29.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norr or l b - 1 - ;; h , , c 1 2007 tentang Tata Cara Evaluas: Rancang;;:·, Peraturan daerah tentang Anggaran Pcndaparan d,rn Belanja Daerah dan Rancangan Peraturar: 1,t>;n,;.-, Daerah ten tang Penjabar an Anggaran Pendaca: " ; , dan Belanja Daerah sebagaimana re!ah di1..i�";-. dengan Peraturan l'vlenteri Dalam Negeri Numw _,,, Tah un 2 0 1 1 ten tang Peru bahan atas Perar u ··._.,, Menteri Dalam Negeri Nornor 1 6 Tahun 20 J ; t e n 1 c1 1 1 � Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera I urn n D«e1·.-, 1·, tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_ia Dae1._,!, dan Rancangan Peraturan Kepala Daeran t<"nt<J:i,, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daw;·,,:: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 l I l�c·n u1 525);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Non,•)r 3'2 T a ! , , _ , , , 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hi ba h d«, Barituan Sosial yang Bersumber Dari Angg.;.,·;,· · Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagairnana trc,;,; diubah beberapa kali terakhir dengan 1-'t>:-a, • ,r·;;, · Menteri Dalam Negeri Nornor 99 Tahuri 20 1 'l t.en;ein:,: Perubahan Kelima Atas Peraturan iv\ernc,·, LJc,in:i. Negeri Norn or 32 Tahun 2 0 1 1 tent.ang Pe..-hrn '<',, II Pemberian Hibah dan Bant.uan Sosial yang bernum1.1f'1 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Uaerah ;H,-,n1,. Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 56:,,. 3 1 . Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor :'>2 'l"all J • . 2 0 1 2 Ten tang Pedoman Pengelolaan invesr,,s Pemerintah Daerah (Berita Negara Rept-blik ln.i<.w«-''-'"· Tahun 2 0 1 2 Nomor 754);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6--l T a i l d , 2 0 1 3 tentang Penerapan Standar AhL,nl._-u,-,. Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pernerm ra ': Daerah;
33.Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 61 12.h .t r 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan l,eu&.nf!a:· Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaos. Dana Operasiona1 (berita negara Rep1-1t)Jik lndon,,,," Tahun 2017 Nomor 1067); 34_ Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 3h Tar..» 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengangga,- .. , _ Dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja Dae1·:�i · dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran. ,1,;:· Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bani u,-1· Keuangan Partai Politik;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6·+ l':-lil -n·, 2020 ten tang Pedoman Penyusunan Angg» ;·:-" Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n 1\nggar:,• 2021. Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan )\•on,<,, 2832/XrI/Tahun 2020 Tanggal 28 De-serntx-r 2t12, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Uat--n,i, Kabupaten Mares Tentang Anggaran Pendapatan ,h-11- Beianja Daerah Tahun Anggaran 202 l . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHIJN ANGGARAN 202 I. II

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan 1 . Daerah adalah Kabupaten Maros.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelengg,;r,, pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusar pemerinuu.« yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maros.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D.i"� , adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten iviaro,,,
6.Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur penibam u H ! l J M I dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemermtan,«. yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dismgxa: P P , , adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah -, :,.u, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendap&1,,1, dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Urn um Dat>rM
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di�n·g<,,' APBD adalah Rencana Keuangan Tahu nan Pernenntahan Daerat ·. ,-_, · ,: dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Dae: ah dan L•J':->:.J dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rancangan kerja dan anggaran Perangkat daerah yang selat lJ u , , : , . , disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan ,1:t., penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana !;ele.n !-• program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembia- ;_; , p ; sebagai clasar penyusunan APBD. 1 0 . Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang setanjut r . , disingkat DPA-Perangkat. Daerah adalah dokumen yang mernu-: penrlapatan , belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagat dH:,:-:, pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 1 1 . Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAU adalc: I · Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungur benlasad,.-,1; peraturan perundang-undangan. 1 2 . Dana perimbangan adalah merupakan dana yang b.,.rs•:rn!)""' , , , .. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokusikar: i�e1>>1•ic: daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelahs,1 n,;;,:: desentralisasi. 1 3 . D an a Alokasi umurn yang selanjutnya disingkar DAU adalah sej urr ,,,,, dana yang dialokasikan kepada settap daerah • , 1 o • " , 1 1 , (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunny.. se!Jagai cL,, .. pembangunan. 1 4 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalan a,,,1,a.,1 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara '<ef."" · ·· (propinsi/ kabu paten/ kota tertentu clengan tuj uan u r; tu 1< me-no» 1 ,. , • II kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dd'' sesuai dengan proritas Nasional.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran !"endapar,,, dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang d itra n ste:: melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabunaten , )v>l;· dan. digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemenntc1.n°ir pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakar.an da» pemberdayaan masyarakat. 1 6 . Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut S , U ' " (dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran. v a . i . . selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran st"ia1r:,, satu periode anggaran.

a.anggaran pendapatan daerah; dan
b.pembiayaan daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN. DAN BELANJA DAERAH TA HUN 202 J Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

Pasal 3

Besaran Rancangan APBD Tahun Anggarar; 2021 direncanakan sebe"'"'. Rp. l . 4 7 2 . 1 8 7 . 1 4 1 . 2 8 4 , 0 0 dengan rincian sebagai berikut :

a.PAD;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-Iain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 naru. direncanakan sebesar Rp. 304.837.004.778.00, yang tcrdm atas

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan: dan
d.lain-lain PAD yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 h u ! L . I direncanakan sebesar Rp. 166.280.000.000,00 (Seratus Lr,an, pulu-, Enam Milyar Dua Ratus Delapari Puluh. Juta Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 hur«: ,, direncanakan Rp. 71.Sl2.000.000.00 (Tujuh. Puluh. Satu Milyc,r :.111:« Ratus Dua Belas Juta Rupiah}.
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaim.rn.. dimaksud pada ayat ( 1) huruf c di rencanakan seb,•,,,,' Rp. l 1 . 9 1 1 . 5 0 0 . 8 1 8 , 0 0 (Se.belas Milyar Sem.bilan Raiu» Sebelo.s 1 -.- , , , Lima Ra.tus Ribu. Delapan. Ratus Delapan. Belae Rupiah). II
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada avat \ l t n u r u t , cti rencanakan sebesar Rp. 55.133.503.960 {Lima Puiun L.ma rvhlyu• Seratus Tiqa Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiqa Ribu Sembilan !<'(1' t,·, Enatri Puluh. Rupiah).

Pasal 5

( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h u r u : h direncanakari sebesar Rp1 .119.357.429.000,00 (Satu Triiuur: Se,C1'1,., Sembilari Belas Ivlilyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Jwa Empai !-',:··," Dua Puluh Sembilan. Ribu Rupiah). Yang terdiri atas :

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pernerintah pusat sebagaimana dimaksud pbd:-• ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. l .055.252.976.000.00 IS,,:-u Tri!yun Lima Puluh. Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Ow, , 1u;11 Sembilan. Ratus Tujuh. Puiuh. Enam Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada a. « : ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.104.453.000.00 [En.u> Puluh: Empat Milyar Sera.tus Empa.t Juta Empat Ratus Limo Pu/uh f',,,,, Ribu Rupiah).

Pasal 6

( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dirnaksud d,,la,T, Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.992.707 ..',06,0U· (L'-m11r;' Puluh. Tujuh. Milyar Sembilan Ratue Sembilan Puluti Dua .Iuta ru;;,r Ratus Tujuh. Ribu Lima. Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas.

a.pendapatan hibah;
b.dana darurat; dan
c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketenruan peratur.« perundang-undangan.

(2)Pendapatan hi bah sebagaimana dimaksud pac!a ayar ( l J h uru 1 - direncanakan sebesar Rp. 47.992.707.506,00- (Empat Puiuh lup.,.i, Milyar Sembila.n Raws Sembilan. Puluh. Dua Juta Tujur; «atu s ? \i1<i· Ribu. Lima Ratus Enam. Rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat i lJ h,;ru1 direncanakan sebesar Rp.- ( -)
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan undangan sebagairnana dirnakasud pada direncanakan sebesar Rp.- ( -)

Pasal 7

perat tJi·:.-:1. ri p<:>rlJTt,.1,.) 1 rt" ayat ! l ) hu ru t Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan :sf-l>e;;w Rp. l .475.187 .141.284,00, yang terdiri dari atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan II
d.belanja transfer.

Pasal 8

( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarr: Pasa! ? h u n ; : a direncanakan sebesar Rp. 9 1 6 , 125.587.838,00 (Semtnion !-.'nJ;,, Enam Belas Milyar Seratu.s Dua Puluh. Lima Juia Lima !<at.us Ueiupu, Puiuri Tujuh Ribu Delapari Ratus Tiqa Puluri Delapari kupiah). '. ar. i terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa; dan
c.belanja hibah.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l i h u ru! .. , direncanakan sebesar Rp. 602. 915.699.956,00 (Enam Rutu.s ; '"'· Milyar Sembilari Ratus Lima RP.las Juta Eruun Raru» :-:;emt>ilan n,lui · Sembiian. Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiahs
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat i. l J hu ru ' direncanakan sebesar Rp. 309.022.406.867,00 {Tiga Ratus Semmln• Miiyar Dua Puluh. Dua Juta Empat Ratus Enam. Ribu. Delapur, f.!0111,, Enarri Puluh. Tujuh. Rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat i l ! h u ru ' direncanakan sebesar Rp. 4.187.481.015,00 (Empat :�lilyar S,-;.--(;111. Delapan puluh. Tujuh. Juta Empat Ratus Delapan Pululi Satv robu ;,,.::, Belas Rupiah).

Pasal 9

( l ) Anggaran belanja modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 h u n , : b direncanakan sebesar f'{p. 389.168.764.246,00,-(Tiga Flatus Deiapu., Pu/uh Sembilan Milyar Seratusi Enam Puluh. Delapari Juro T11_1vh i?(W1c Enam. Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puiuh. Enam .Rupw hi, , ,H" terdiri atas;

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan mesin:
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modaljalan, jaringan dan irigasi; dan
e.belanja modal aset tetap lairmya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pacta ayar i i ' hu,·.,1 , direncanakan sebesar Rp. 5.417.584.360,00.(Lima Milyar Empcu f<ui,, Tujuh' Belas Jura Lima Ratue Delapan. Puluh Empai R,iJv Tiu«: Ru;,,.·, Enam Puluii Rupiah).
(3)Beianja modal peralatan dan rnesin sebagaimana dimaksud pada '"'' ··• ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.894.621.194,00 (Luno ,u,,:,.r, Tiqo. Milyar Delapari Ratus Sembiian Puluh. Empat Juta E11wn Nalu> .';,,, Puluh. Satu Ribu Seratus Sembila.n Puluh: Empa.t Rupiahj.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksuc p,,.t,·, ayat ( l ) h uruf c direncanakan sebesar Rp. 93. 1 -+2 St, 7 ()L!) U l f (Sembilan Puluh Tiqa Miiyar Seratue Empat Puluh. Dua Juta Luna r.,, ., · Enam Puluh. Tujuli Pibu. Enam. Ratus Setnbilan Puluh. Dun Rupia h_i II
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pad. ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.'.2'.29.94'.2.191.000 ! irua k'a,,,s Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratue Empat Pulur: Duo ) 1 1 t , 1 Seraiue Sembilari Puluh. Satu Ribu Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimak sud pada a,:.,, · ' . huruf e direncanakan sebesar Rp.6.771.800.000 (Enarn Miiyur '1,.nu, Ratus Tujuh. Puluh Satu Juta Delapan Ratue Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam f'a&•i huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Uua Milym· Lima 1-;'n,,. · Juia Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak rerduga. Pasal t : ( l ) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalarr Pasal '/ ,,,, 1 ,.,·· d direncanakan sebesar Rp.167.392.789.200,00 (Serait..s £mun h,.1. u!.. Tujuh. Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh. Dua Juta 7'i�juh .J.Zmus Detapur Pulun. Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah) adalah Belanja b a n i , ,,, , . keuangan,

(2)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud padar ava ' : 1 direncanakan sebesar Rp.167.392.789.200,00 (Seratus Erw.m Pulu> Tujuh. Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juia Tujuh. Ratus Dciupu: Puluh. Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanal,.rn sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Mi!yar Rupiah). Yang terd m atas

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…