DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Retribusi Daerah, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Perizinan Tertentu, Pemeriksaan, dan Penyidikan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Pemanfaatan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETIDBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Melawi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi keIja tenaga keIja asmg.
8.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Tenaga kerja asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekeIja di wilayah Indonesia.
10.Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokoknya retribusi.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk me1akukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meneari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang teIjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi perpanjangan izin mempekeIjakan tenaga keIja asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan izin mempekeIjakan tenaga keIja asing.

Pasal 3

(1)Objek retribusi perpanjangan izin mempekeIjakan tenaga keIja asing adalah pemberian perpanjangan izin mempekeIjakan tenaga keIja asing kepada Pemberi keIja tenaga keIja asing
(2)Pemberi keIja tenaga keIja asing badan hukum atau badan lainnya yang mempekeIjakan tenaga keIja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tidak termasuk lembaga pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dalam dunia pendidikan.

Pasal 4

(1)Subjek retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga keIja asing meliputi pemberi keIja tenaga keIja asing.
(2)SUbjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi. BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen perpanjangan izin memperkeIjakan tenaga keIja asing dan jangka waktu perpanjangan IMTA. BABV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI Pasa15 Retribusi Perpanjangan Izin MemperkeIjakan Tenaga Kerja Asing termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan Hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga keIja lokal. BABVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8
(1)Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Tenaga KeIja Asing ditetapkan sebesar USD 100 ( seratus }jbulanjorang dan dibayarkan di muka.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib Retribusi.
(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati. BABIX MASA RETRIBUSI Pasalll Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. BABX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan/ atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BABXI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13
(1)Retribusi dipungut setelah perpanjangan IMTA ditetapkan.
(2)Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
(4)Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa114
(1)Pembayaran retribusi harus dilakukan dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan pada saat izin yang bersangkutan selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.
(2)Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.
(3)Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima be1as) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
(4)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, pengembalian, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Dinas, dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian perpanjangan izin mempekeIjakan tenaga keIja asing oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
(1)Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang jenis .
(1)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
(2)STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sete1ah diterima STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Reribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang dije1as.
(3)Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukan batas waktu tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIV

KEBERATAN Pasal 17

Pasal 18

(1)Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BABXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19
(1)Atas kelebihan pembayaran, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati
(2)Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus member keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan. Dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
(5)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
1. a.nama dan alamat wajib retribusi;
2. b.masa retribusi;
3. c.besarnya kelebihan pembayaran;
4. d.alasan dengan singkat dan jelas.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tertangguh j ika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; danl atau
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang Retribusi seeara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang Retribusi seeara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN Pasal 20

Pasal 21

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata eara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)Penyidik dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) adalah:
1. a.menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. e.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan tindak pidana retribusi daerah ;
4. d.memeriksa buku eatatan dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
5. e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, peneatatan, dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan
7. g.memotret seseorang, memanggil orang untuk di minta keterangan dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
8. h.menghentikan penyidikan;
  1. 1.melakukan tindakan lainnya yang perlu demi kelanearan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan, dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Aeara Pidana.
(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara. KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal (:z. .Desemfxl-r ..-?fJ f 1 Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal {S' .DeSQm&2r .loti .. ULYONO H KABUPATEN MELAWI TAHUN tI. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING I. PENJELASAN UMUM Sesuai ketentuan pasal 150 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang - Undang Penambahan Jenis Retribusi Daerah terse but ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Retribusi perpanjangan Izin MempekeIjakan Tenaga Kerja Asing merupakan pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga keIja asing oleh Gubernur atau BupatijWalikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi KeIja Tenaga KeIja Asing yang telah memiliki Izin mempekeIjakan tenaga keIja asing dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pe1ayanan dibidang ketenagakerjaan khususnya perpanjangan lZm mempekerjakan tenaga keIja asing maka ditetapkan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan kebijakan daerah dan hal hal lainnya dalam rangka pe1aksanaan pemungutan retribusi perpanjangan iz in mempekerjakan tenaga keIja asing. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasall Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas

BAB XVIII

KETENTUAN PI DANA Pasal 23

Pasal 7

Cukupje1as Pasa18 CUkupjelas Pasal 9 Cukupjelas Pasall0 Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas Pasal 13 Cukupjelas Pasal 14 CUkupjelas Pasal 15 Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012