DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Lambang dan Pemerintahan daerah; Ketentuan mengenai Jenis, Kedudukan dan Fungsi Lambang Daerah, Desain Lambang Daerah; Penggunaan dan Penempatan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpnnjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negani Kcpublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Uihiring (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara k'epublik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe raturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dot:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l!004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerinlah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembavan Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
4.Lambang daerah adalah lambang daerah Kabupaten Mempawah yang merupakan panji kebesaran dan simbol, kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1)Lambang Daerah meliputi :
1. a.logo daerah;
2. b.bendera daerah;
3. c.bendera jabatan kepala daeruh; clan
4. d.hymne daerah.
(2)Lambang Daerah sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNQSI LAMBANG DAERAH Pasal 'J

Pasal 3

(1)Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

(1)Logo Daerah Kabupaten Mempawah berbentuk perisai yang sebelah bawah lancip dan sebelah atas kanan dan kiri mempunyai lekuk yang berujung, masing-masing membentuk dua sudut dengan warna dasar merah putih.
(2)Logo Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Lukisan didalam logo daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari :

a.Tulisan "KABUPATEN MEMPAWAH" berwarna putih dengan latar belakang hijau tua;
b.Bintang Segi Lima berwarna kuning;
c.Lingkaran Besar dengan warna dasar hijau tua dan garis luar berwarna hitam;
d.Satu tangkai padi berwarna kuning yang berjumlah 21 bulir, terletak disebelah kanan dan bunga kapas yung berjumlah 7 tangkai, terletak disebelah kiri yang diikat dengan 2 siinpul pita berwarna putih;
e.Lingkaran kecil dengan warna dnsar biru muda dan garis luar berwarna hitam, didalamnya terdnpal payung yang berwarna kuning, pena berwarna hitam dan buku bci-warna putih serta pahar atau bokor berwarna kuning;
f.Pita dengan warna dasar kuninj^ bertuliskan semboyan "MAJU DENGAN ILMU" berwarna hitam; (km
g.Gerigi setengah lingkaran dengun jumlah gerigi sebanyak 14 (empat belas) buah dengan warna dasar bn u. Pasul 7 Bentuk lukisan, warna-warna dan semboyan dalam logo daerah Kabupaten Mempawah mengandung arli/bermakna, sebagai berikut :

(1)Arti bentuk : Logo Kabupaten Mempawah berbentuk perisai dengan latar belakang merah putih yang mengandung arti Pemerintah Kabupaten Mempawah berada dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Arti gambar dan lukisan :
1. a.Bintang segi lima melambaii^kiui lima sila dalam Pancasila, dan kehidupan masyarakat Kal.iuput.cn Mempawah yang religius serta bercita-cita mulia;
2. b.Bentuk buku dan pena mongcmdung makna keilmuan dan melambangkan pengembangmi potensi sumber daya manusia serta harapan menjadikan Kabupaten Mempawah. sebagai daerah pendidikan;
3. c.Bentuk payung kuning dan pahar/bokor mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah sebelum Indonesia merdeka ada Kerajaan Mempawah yang asal usulnya dari Kerajaan Bangkule Rajakng dan sekaligus bermakna secara bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat mengayomi seluruh lapisan masyarakat;
4. d.Makna buliran padi melambangkan kesejahteraan pangan, kapas melambangkan kesejahteraan sandang dan gerigi melambangkan kegigihan masyarakat Kabupaten Mempawah;
5. e.Buliran padi berjumlah 21, kapas berjumlah 7 tangkai, 2 simpul pita, dan 14 gerigi mengandung arti 21 Juli 2014 sebagai tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
(3)Arti semboyan: "MAJU DENGAN ILMU" bermakna kemajuan disegala aspek kehidupan masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada prinsipnya harus berdasarkan ilmu.
(4)Arti Warna;
1. a.Warna Merah mengandung arti semangat yang tidak kunjung padam;
2. b.Warna Putih mengandung arti suci.
3. c.Warna Kuning melambangkan kejayaan dan kewibawaan
4. d.Warna Hijau mengandung arti kesuburan.
5. e.Warna Biru mengandung arti Kabupaten Mempawah sebagai daerah pesisir.
6. f.Warna Hitam mengandung arti keteguhan hati dan semangat bekerja keras. Paragruf 2 Bendera Duo rah Pasnl H
(1)Bendera Daerah Kabupaten Mempnwah berwarna dasar kuning;
(2)Desain Bendera Daerah Kabupaten Mempawah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar, 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
(3)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Desain bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk persegi empat, dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan Iebar 20 (dua puluh) sentimeter dengan warna dasar biru dan pinggiran berwarna perak serta ditengah-tengahnya terdapat gam bar lambang negara berwaxna perak.
(2)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Hymne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mempawah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 11

(1)Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana serta aset-aset resmi milik pemerintah daerah;
(2)Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
(3)Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

(1)Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
(2)Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara;
(3)Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepnia daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar ncgcri;
(4)Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud ptulu ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara. Pasul i:i
(1)Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan di tengah-tengah;
(2)Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14

(1)Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah;
(2)Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
1. a.kantor kepala daerah;
2. b.kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa;
4. d.rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
5. e.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(3)Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara;
(4)Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
1. a.ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. b.ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa;
4. d.ruang tamu dirumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
5. e.ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bagunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(5)Penempatan logo daerah didalam gedung bagunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

(1)Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
(2)Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah. Pasnl Id
(1)Logo daerah yang digunakan pucla kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1), ditempatkan dibagian paling al.as posisi kanan kertas;
(2)Logo daerah pada stempel saluan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa, ditempatkan sebelah kanan tanda tangan pirn pi nan satuan kerja perangkat daerah, Camat, Lurah dan Kepaln I )esa;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…