DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan atribut, Penghasilan Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, KEtentuan PEnutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di K.alimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH I ' Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah;

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Mempawah;
4.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mempawah;
6.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa lainnya di Kabupaten Mempawah yang berkedudukan ditingkat kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Kewenangan Desa dalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan adat istiadat desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.; 1 1 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12.Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. I I
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

( 1) Perangkat desa terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana kewilayahan;dan
c.Pelaksana teknis

(2)Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

( 1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa di ban tu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, meliputi:
1. a.Urusan Pemerintahan;
2. b.Urusan Pembangunan; dan
3. c.Urusan Umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan atau kepala dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. 4 l

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tu.gas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATANPERANGKATDESA

Pasal 6

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah;
4. e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
5. f.memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6.000;
2. b.Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6.000;
3. c.Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 berrnaterai 6.000;
4. d.Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. e.Surat ket.erangan catatan dari Kepolisian;
6. f.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat;
7. g.Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
8. h.Foto copy akte kelahiran/ surat kenal lahir / surat keterangan lahir sebanyak 1 (satu) lembar;
9. i.Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa; j . Tidak sedang rnenjalani hukuman pidana penjara;
10. k.Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  1. 1.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
11. m.PNS/pegawai swasta/karyawan.BUMN/BUMD/ tenaga honor/kontrak pada instansi Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
12. n.Pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor /kontrak pada instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
b.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
c.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
d.Rekomendasi tertulis Carnat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. (3) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak;dan

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.

BAB IV

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

a.Merugikan Kepentingan Umum;
b.Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;
c.menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/kewajibannya;
d.menjadi pengedar / pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
e.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
f.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan/ atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
g.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
j.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota. Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik I I Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
l.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
m.Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…