DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan, Sifat Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Organ PDAM, Direksi, Dewan Pengawas, Kepegawaian, Dana Pensiun, Tahun Buku Anggaran dan Laporan Keuangan, PEnetapan dan Penggunaan Hasil Usaha, Ketentuan Tarif, Kerjasama, Pengawasan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan, Denda, Asosiasi, Tanggung JAwab dan Ganti Rugi, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, KEtentuan PEmbubaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;
c.bahwa dengan diberlakukannya beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum perlu untuk dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1979 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Mempawah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mempawah.
8.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Mempawah.
9.Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Mempawah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10.Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
(2)Dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak beralih kepada PDAM Kabupaten Mempawah, menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM.

BAB III

NAMA

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Mempawah adalah PDAM TIRTA GALAHERANG.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Unit yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan-kecamatan.

BAB V

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut :

a.Melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
b.melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah :

a.melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
1. 1.pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
2. 2.pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih; dan
3. 3.pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
b.mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 7

PDAM dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal PDAM terdiri dari :
1. a.Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. c.Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
4. d.Pinjaman serta bantuan lainnya.
(2)Semua alat liquid disimpan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Modal Awal PDAM sebesar Rp. 10.689.005.480,17 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh belas sen).
(2)Rincian Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pendirian sebagaimana tercantum dalam Neraca akhir per 31 Desember 2013 yang merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII

ORGAN PDAM

Pasal 10

Organ PDAM, terdiri dari :

a.Bupati selaku pemilik modal;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003