DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum , Pembentukan dan susunan perangkat daerah , Unit pelaksana teknis , Staf ahli , Jabatan perangkat daerah , Pengisi jabatan perangkat daerah , Ketentuan lain – lain , Ketentuan peralihan , Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentangPembentukandan SusunanPerangkatDaerah;

(2)bahwaPerangkatDaerahKabupatenMempawahyang dibentukdenganPeraturanDaerahNomor1Tahun 2010danberpedomanpadaPeraturanPemerintah Nomor41 Tahun2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah,tidaksesuailagidenganUndang-Undang Nomor23Tahun2014danPeraturanPenerintah Nomor18Tahun2016,
(3)bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud huruf adan hurufb,makaperlu menetapkanPeraturanDaerahKabupatenMempawah tentangPembentukkan danSusunanPerangkat Daerah; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir denganUndang-Undang Nomor9 Tahun 2015 (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679);

3.PeraturanPemerintahNomor9Tahun2003 tentang KewenanganPengangkatan,Pemindahandan PemberhentianPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor15,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4263); 4.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2008tentang Kecamatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nornor40,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4826); 5.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor114,Tambahan LernbaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5887); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENMEMPAWAH dan BUPATIMEMPAWAH MEMUTUSKAN: I' MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenMempawah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanUrusanPemerintahan olehPemerintahDaerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah menurut asasotonomidan tugaspembantuandengan prinsip otonomiseluas-luasnyadalam sistem dan prinsipNegaraKesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksud dalamUndang-undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerah adalahKepalaDaerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerahOtonom.
4.Bupati adalahBupati Mempawah. 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukan sebagaipenyelenggarapemerintahandaerah. 6.StafAhliadalahPegawaiNegeriSipilyang memenuhisyaratyang diangkatolehdanbertanggungiawabkepadaBupatiyang bertugas memberikan rekomendasiterhadapisu-isustrategiskepadaBupati sesuaikeahliannya. 7.SatuanPolisiPamongPraja,yangselanjutnyadisingkatSatpolPP adalahperangkatdaerahyang menyelenggarakanurusan ketenteraman,ketertibanumumdanperlindunganmasyarakat. 8.Camatadalahpemimpindankoordinatorpenyelenggara pemerintahan,pelayananpublikdanpemberdayaanmasyarakatdesa dankelurahan. 9.Urusanpemerintahanwajib adalah urusanpemerintahanyang wajib diselenggarakanolehdaerah. 10.Urusanpemerintahanpilihan adalahurusanpemerintahanyang wajibdiselenggarakanolehdaerahsesuaidenganpotensi yang dimiliki. 11.PerangkatDaerah adalahunsurpembantuKepalaDaerahdanDPRD dalampenyelenggaraan urusanPemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. 12.SekretariatDaerahadalahperan.gkatdaerahyangmerupakanunsur pembantukepaladaerahyang melaksanakanfungsipenyusunan kebijakandanpengkoordinasianpelaksanaan tugasdinasdaerahdan badandaerah. 13.SekretariatDPRDadalahperangkatdaerahyangmelaksanakan fungsipelayananterhadapDPRDdansecara administratifdibinaoleh sekretariatdaerah. 14.Inspektorat adalahperangkatdaerahyangmerupakanunsur pelaksanafungsi pengawasan.
15.DinasDaerah adalahperangkatdaerahyangmerupakanunsur pelaksana urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah.
16.BadanDaerah adalahperangkatdaerahyang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifatstrategisyang diperlukan untukmendukung pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerah.
17.SatuanPendidikan adalahsekelompoklayanan pendidikanyang menyelenggarakanpendidikan padajalurformal,nonformal dan informal padasetiap jenjang pendidikan.
18.RumahSakitDaerah adalahRumahSakitDaerahKabupaten Mempawah.
19.PusatKesehatanMasyarakat yang selanjutnya disingkatPuskesmas adalah Puskesmas yang berada dalamwilayah daerahKabupaten Mempawah.
20.Kecamatan adalah bagian wilayah dariKabupatenMempawah yang dipimpin olehCamat. II 21.UnitPelaksanaTeknisyangselanjutnyadisingkatUPTadalahunsur pelaksanateknisdinasdanbadanyang melaksanakan kegiatan teknisoperasio.naldan/ataukegiatan tek.nispenunjangtertentu. BABII PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKAT DAERAH Pasal 2 Pembentukanperangkatdaerahdilakukanberdasarkan asas: a.urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah; b.intensitasurusanpemerintahandanpotensidaerah; c.efisiensi; d.efektifitas; e.pembagian habis tugas; f.rentang kendali;dan g.tatakerjayang jelas Pasal 3 DenganPeraturanDaerahini dibentukPerangkatDaerahdengan susunansebagaiberikut:

(1)SekretariatDaerahKabupatenMempawahmerupakanSekretariat DaerahTipelogiB;
(2)SekretariatDPRDKabupatenMempawahmerupakanSekretariat DewanPerwakilanRakyatDaerahTipelogiB;
(3)InspektoratDaerahKabupatenMempawahmerupakanInspektorat Tipelogi B;
(4)DinasDaerahKabupatenMempawah,terdiridari: 1.DinasPendidikan,Pemuda, Olahraga danPariwisataTipelogiA menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang pendidikandan bidangkepemudaandanolahragasertabidang pariwisatadan kebudayaan; 2.DinasKesehatan, PengendalianPenduduk danKeluarga BerencanaTipelogiA menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangkesehatan danbidang pengendalianpendudukdan keluargaberencana; 3.DinasSosial, PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, PemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesaTipelogiA menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakatdan desa;

4.DinasKependudukan dan PencatatanSipil Tipelogi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; II 5.DinasPenanamanModal,Koperasi,UsahaKecildanMenengah danPelayananTerpaduSatuPintuTipelogiBmenyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangpenanamanmodaldanbidang koperasi,usahakecildanmenengah; 6.DinasPerindustrian,PerdagangandanTenagaKerjaTipelogiB menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang perindustrian danbidangperdagangansertabidangtenagakerja; 7.DinasKomunikasidanlnformatikaTipelogiCmenyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangkomun.ikasi daninformatika,bidang statistikdanbidangpersandian; 8.DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangTipelogiB menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang pekerjaanumum danpenataanruang; 9.DinasPerumahan,KawasanPermukimandanPertanahanTipelogi CmenyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang perumahan dan kawasanpermukimandanbidang pertanahan; 10.DinasPertanian,KetahananPangandartPerikananTipelogi A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangpertaniandan bidangpangansertabidang perikanan; 11.DinasPerhubungandanLingkunganHidupTipelogiB menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang perhubungan danbidanglingkunganhidup. 12.DinasPerpustakaandanKearsipanTipelogi Cmenyelenggarakan UrusanPemerintahanbidang perpustakaandanbidang kearsipan; 13.Sa.tuanPolisiPamong PrajaTipelogi BmenyelenggarakanUrusan Pemerintaha.nbidangketentramandanketertibanumum serta perlindunganmasyarakat(sub polisipamong praja);

(5)BadanDaerah terdiridari: 1.BadanPerencanaanPembangunanDaerahTipelogi B melaksanakanfungsipenunjang perencanaandanfungsi penunjang penelitiandanpengembangan; 2.BadanKepegawaiandan PengembanganSumberDayaManusia TipelogiCmelaksanakanfungsi penunjangkepegawaian, pendidikandanpelatihan;

3.BadanPengelolaKeuangandanAsetDaerahTipelogi B melaksanakanfungsi penunjang keuangan; 4.BadanPengelolaPajakdanRetribusiDaerahTipelogi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

Pasal 4

1) Selain perangkatdaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan.sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:

a.Kecamatan Mempawah Hilir dengan Tipelogi A; I' b.KecamatanTohodenganTipelogiA; c.KecamatanSungaiPinyuhdenganTipelogiA;
d.KecamatanSiantandenganTipelogiA; e.KecamatanSungaiKunyitdenganTipelogiA; f.KecamatanSegedong denganTipelogiA; g.KecamatanAnjongandenganTipelogiA; h.KecamatanSadaniangdenganTipelogiA; i.KecamatanMempawahTimurdenganTipelogiA;

Pasal 5

Ketentuanlebihlanjutrnengenai kedudukan,susunanorganisasi,tugas danfungsi,serta tatakerjaPerangkatDaerahdanunitkerjadibawahnya ditetapkandenganPeraturanBupati.

Pasal 6

Dalammenetapkanbesarandansusunanorganisasi PerangkatDaerah, Bupatiharusmemperhatikan asas:

(1)intensitasUrusanPemerintahandanpotensiDaerah;
(2)efisiensi;
(3)efektivitas;
(4)pembagian habis tugas;
(5)rentang kendali;
(6)tatakerjayang jelas;dan
(7)fleksibilitas. BABIII UNITPELAKSANA TEKNIS Pasal 7
(1)PadaDinasDaerah danBadanDaerah dapatdibentukUPTuntuk melaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatanteknis penunjangtertentu.
(2)Ketentuanlebihlanjut mengenai pembentukanUPT dinas daerah dan badan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat(1) diaturdengan PeraturanBupati. I I Pasal 8
(1)SelainUPTDinassebagaimanadimaksuddalamPasal7terdapat UPT dinasdibidangpendidikanberupasatuanpendidikan.
(2)SatuanPendidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berbentuk satuanpendidikanformaldan nonformal.

Pasal 9

(1)SelainUPTdinassebagaimanadimaksuddalamPasal7,terdapat UPTdinasdi bidang kesehatanberupaRumahSa.kitDaerahdan Puskesmassebagaiunitorganisasi bersifatfungsionaldan unit layananyangbekerjasecaraprofesional.
(2)RumahSa.kitDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) bersifat otonomdalam penyelenggaraantatakelolarumahsakitdan tata kelolaklinissertamenerapkanpolapengelolaan keuanganbadan layanan umumDaerah. BABIV STAFAHLI Pasal 10
(1)BupatidalammelaksanakantugasnyadapatdibantuolehStafAhli.
(2)StafAhli sebagaimanadimaksud padaayat(1)palingbanyakterdiridari 3(tiga)orangstafahli.
(1)SekretarisDaerahmerupakan jabataneselonIla.
(2)SekretarisDPRD,Inspektur,AsistenSekretarisDaerah,KepalaDinas, KepalaBadandenStafAhlimerupakan jabataneselonIIb.
(3)SekretarisInspektorat, InspekturPembantu, SekretarisDinas, SekretarisBadan,KepalaBagi.an,sertaCamat merupakan jabatan struktural eselonIlla.
(4)Kepala bidang pada dinas atau badan sertasekretaris kecamatan merupakanJabatanStukturaleselonIIIb.
(5)Lurah, Kepala subbagian padaSekretariat Daerah, SekretariatDPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala seksi pada dinas dan badan, iI Kepalaunitpelaksana teknispadadinasdanbadan,Sekretaris kecamatan,sertaKepalaseksipadakecamatanmerupakan jabatan eselonIVa.
(6)Kepala unitpelaksanateknispadadinasdanbadandaerah,kepala subbagianpada unitpelaksanateknisdinasdanbadan,kepalasub bagianpadakecamatan,sekretariskelurahandankepalaseksipada kelurahanmerupakanjabataneselonIVb.
(7)KepalaunitpeloksanateknisDaerahkabupaten/kotayang berbentuksatuanpendidikandijabatolehjabatanfungsionalguru ataupamongbelajarsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(8)Kepala unitpelaksana teknisDaerahkabupaten/kotayang berbentukrumahsakitDaerahkabupaten/kotadijabatolehdokter ataudoktergigiyang ditetapkansebagai pejabatfungsionaldokter ataudoktergigidengandiberikantugas tambahan.
(9)Kepala unitpelaksanateknisyangberbentukpusatkesehatan masyarakatdijabatolehpejabatfungsionaltenaga kesehatanyang diberikan tugastambahan BABVI PENGISIANJABATANPERANGKAT DAERAH Pasal 12
(1)PerangkatDaerahdiisiolehPegawaiAparaturSipilNegarasesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
(2)PengisianKepalaPerangkatDaerahdilaksanakansesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(1)Dalam hal ketentuanperaturan perundang-undangan memerintahkanpembentukanlembaga tertentudi daerah,lembaga tersebutdijad.ikanbagiandari PerangkatDaerah.
(2)Ketentuanmengenai pembentukanlembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II Pasal 14 PembentukkanDinasPariwisatadanKebudayaansesuaidengan persetujuanGubernurakandilaksanakanpalinglama2(dua)tahun setelahdiundangkannyaPeraturanDaerahini. BABVIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 15
(1)PadasaatPeraturanDaerahinimulaiberlaku, perangkatdaerah yangmelaksanakan urusanpemerintahandibidangkesatuan bangsadanpolitikyangterbentukdengansusunanorganisasi dan tatakerjasebe1umPeraturanDaerahinidiundangkan,tetap melaksanakantugasnyasampaidenganperaturanperundang undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumum diundangkan.
(2)Perangkatdaerahyang melaksanakantugasdanfungsi pelayanan kesehatanberbentukRumahSa.kit,yangterbentukdengansusunan organisasi dantatakerjasebelumPeraturanDaerahini diundangkan,tetapmelaksanakantugasdanfungsinyasampai ditetapkannyaperaturanperundangundangantentang KelembagaanRumahSa.kitDaerah.
(3)PenyesuaianpengisianjabatanDirekturRumahSakitdanKepalaUPT PuskesmassebagaimanadirnaksuddalamPasal9sebagai jabatan fungsional,dilaksanakanpalinglambat2(dua)tahunsejakPeraturan Daerahini mulai berla.ku
(4)Anggaranpenyelenggaraan urusanpemerintahansebagaimana dimaksud padaayat(1)dan ayat(2)dibebankanpadaAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahsampaidenganperaturan Perundangundanganmengenaipelaksanaan urusanpemerintahan umum diundangkan.

BAB VII

KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 13

Pasal 16

PadasaatPeraturanDaerahinimulai berlaku: a.PerangkatDaerahyang melaksanakansub urusanpemerintahan bidang bencanayangterbentukdengan kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerjasebelumPeraturan Daerahini diundangkan,tetap melaksanakan tugasnya dengan NomenklaturBadanPenanggulanganBencanaDaerah sampai denganadapengaturanlebihlanjutsesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

b.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencan.a Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupa.ti; iI c.PerangkatDaerahyangmelaksanakan urusanpelayanankesehatan berupaRumahSakitDaerahyangterbentukdengankedudukan, susunanorganisasi,tugasdanfungsiserta tatakerjasebelum PeraturanDaerahinidiundangkan,tetapmelaksanakan tugas sampaidenganadapengaturanlebihlanjutsesuai ketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku; d.UPI'yang sudahdibentuktetap melaksanakan tugasnyasampai denganditetapkannyaPeraturanBupatitentangpembentukanUPT yangbaru; e.PegawaiAparaturSipilNegarayang menduduki jabatanperangkat daerahtetapmendudukijabatannyadanmelaksanakantugasnya sampaidenganditetapkannya pejabatyang baruberdasarkan PeraturanDaerahini;dan f.PengisianKepalaperangkatdaerahdanKepalaunitkerjapada perangkatdaerahuntukpertamakalinyadilakukandengan mengukuhkanpejabatyang sudahmemegangjabatansetingkat dengan jabatanyangakandiisi denganketentuanmemenuhi persyaratandankompetensijabatan. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 17 PeraturanDaerahinimulai berlak:upada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerahini denganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenMempa.wah. Ii empawab, u&-u» .«.......« R'{{KABUPATENMEMPAWAH LEMBARANDAERAHKABUPATEI8 ME MPAWAH AHuw ..2..... w0MOR........S........ Ditetapkandi pada tanggal Mempawah --2016 ORSAN jBUPATITEMPAWAH, �lUJ.----- PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMEMPAWAH Il NOMORTAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKAN DANSUSUNAN PERANGKATDAERAH
a.UMUM Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerahmembawaperubahanyangsignifikandalampenyelenggaraan pemerintahandi daerah.Perubahanyang terjadiantaralain, dilakukannyapengalihanbeberapauru.sanpemerintahanyang selamaini dilaksanakanolehPemerintahProvinsimaupunPemerintah Kabupaten/Kota. Dasar utamapembentukanPerangkatDaerah, yaitu adanya UrusanPemerinta.hanyangdiserahkankepadaDaerah.KetentuanPasal 9ayat(1) Undang-UndangNomor23Tahun2014telahmembagiurusan pemerintahanmenjadiUrusanPemerintahanAbsolut,Urusan PemerintahanKonkuruendanUrusanPemerintahanUmum.Urusan PemerintahanKonkuruenadalahUrusanPemerintahanyang dibagi antaraPemerintahPusat,DaerahProvinsi danDaerahKabupaten/Kota. UrusanPemerintahanyang diserahkankepadapemerintahdaerah menjadi dasardalamrnenyelenggarakanOtonomiDaerah.Berdasarkan Undang-UndangNomor23Tahun2014 terjadi perubahanbeberapa Uru.sanPemerintahKabupaten/KotaberalihmenjadiUrusanPemerintah Provinsi.Begitujugasebaliknya,terdapatbeberapaUrusanPemerintah Provinsi yang beralihmenjadiUrusanPemerintahPusatmaupun Kabupaten/Kota.Olehsebabitu, UrusanPemerintahanyang selamaini menjadikewenanganPemerintahProvinsi dandalamimplementasinya merupakantugaspokokdanfungsiOrganisasiPerangkatDaerah, dianggap tidaksesuailagidengan urusanpemerintahansebagaimana diaturdalamUndang-UndangNomor23Tahun2014, sehinggaperlu dilakukan perubahan. Selainitu,dengan ditetapkannyaPeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016, makaSusunanOrganisasi PerangkatDaerahKabupaten Mempawah yang dibentuk berdasarkan PeraturanDaerahNomor1 Tahun2010 ten tang Pembentukkan SusunanOrganisasi Perangkat DaerahKabupatenPontianak perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh karena tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Peratu.ranPemerintahNomor18Tahun2016tentang Perangkat Daerah,telahmengaturbahwadasarutamapembentu.kkanperangkat daerahyaitu adanyaUrusanPemerintahanyangdiserahkankepada daerahdanmenjadikewenangandaerah.UrusanPemerintahanyang diserahkankepadadaerahberdasarkanketentu.anPasal11 ayat(1) Undang-UndangNomor23Tahun2014terdiridariUrusanPemerintahan wajibdanUrusanPemerintahanpilihan. UrusanPemerintahanwajibdibagimenjadiUrusanpemerintahan yang berkaitandenganpelayanandasardanurusanpemerintahanyang tidakberkaitandenganpelayanan.dasar.Urusanpemerintahanyang berkaitandenganpelayanandasarterdapatsebanyak6(enam)urusan, yaitu:pendidikan;kesehatan;pekerjaanumumdanpenataanruang; perumahan rakyatdankawasanpermukiman;ketentraman,ketertiban umumdanperlindunganm.asyarakat;sertasosial. SedangkanUrusanPemerintahanwajibyang tidakberkaitan denganpelayanandasar terdapatsebanyak18(delapanbelas)urusan, yaitu:tenaga kerja;pemberdayaanperempuandanperlindungan anak; pangan;pertanahan;lingkunganhidup;administrasikependudukandan pencatatansipil;pemberdayaanmasyarakatdandesa;pengendalian pendudukdankeluargaberencana;perhubungan;komunikasi dan informatika;koperasi,usahakecildanmenengah;penanamanmodal; kepemudaandanolahraga;statistik;persandian;kebudayaan; perpustakaan;dankearsipan.SedangkanUrusanPilihanmeliputi8 (delapan)urusan,yaitu:kelautandanperikanan;pariwisata;pertanian; kehutanan;energida.nsumberdayamineral;perdagangan; perindustrian;dantransmigrasi. DalammenyelenggarakanUrusanPemerintahanda.nsesuai ketentuanPasal208ayat(1) Undang-UndangNomor23Tahun2014, KepalaDaerahdibantuolehPerangkatDaerahyangterdiridariunsur staf,unsur pelaksana, dan unsurpenunjang.Unsurstafdiwadahi dala.m sekretariatDaerahdansekretariatDPRD.UnsurpelaksanaUrusan Pemerintahanyang diserahka.nkepadaDaerahdiwadahi dalam dinas Daerah. UnsurpelaksanafungsipenunjangUrusanPemerintahan Da.erahdiwadahidalambentukbadanDaerah. Unsurpenunja.ngyang khusus melaksanakanfungsipembinaandanpenga.wasan penyelenggaraanPemerintahanDaerahdiwadahi dalam bentuk inspektorat.Di sampingitu,padaDaerah ka.bupa.ten/kota.dibentu.k kecamatanseba.gaiPerangkatDaerah yang bersifatkewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanansederhana. Selainitu,terdapatperangkatdaerah yang dibentuk untuk mewadahi· fungsilain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 Peraturan PemerintahNomor18Tahun2016 telah mengatur bahwa Perangkat daerah ditentukan berda.sarkan kriteria tipelogi. Kriteria tipelogi ditetapkan berdasarkan skoring variabel faktor umum dan faktor teknis. V ariabel faktor umum terdiri dari jumlah ':I I penduduk;luaswilayah;danjumlahAPBD.Sedangkanvariabelfaktor teknismeliputibebantugasutamapadamasing-masingurusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahdanunsurpenunjang urusanpemerintahan.Perhitunganskoringvariabelfaktorumumdan variabelfaktorteknisditentukanberdasarkanindikatorurusan pemerintahanyangtelahdipetakanolehpemerintahpusatsebagaimana tercantum dalamlampiranPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016. Dengandemikian, tipelogimaupunsusunanperangkatdaerah KabupatenMempawahditetapkanberdasarkanperhitungannilaiskoring variabelfaktorumumdanvariabel faktorteknis. Sesuai denganketentuanyangdiaturdalamPasal15ayat(6) PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016,masing-masingurusan pemerintahandiwadahi dalambentukdinasdaerah.Namundemikian, dalamPeraturanDaerahiniterdapatbeberapa urusanpemerintahan wajibmaupun urusanpemerintahpilihanyang dilakukanpenggabungan sesuaidengan kedekatan tugaspokokdanfungsinya.Penggabunganini dilakukandalamrangka untukmendapatkanperangkatdaerahyang tepatfungsidantepatukuran(rightsizing}sesuaidengan karakteristik danpotensidaerah,kemampuan keuangandaerah,ketersediaansarana danprasarana,ketersediaansumberdayamanusia,sertavisi danmisi daerah. DalamPeraturanDaerah inijugamengaturmengenaiunitkerja yang melaksanakanfungsilainsesuai ketentuanperaturanperundang- undangandanmenjadi bagiandariperangkatdaerahKabupaten Mempawah.
b.PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas

Pasal 3

Huruf a SekretariatDaerahtipelogi Bditentukanberdasarkan perhitungan nilaivariabel beban kerjayangterdiri dari variabel faktorumum danvariabel faktorteknis sehagaimanayangtel.ahditetapkan. Hurufb SekretariatDPRD tipelogi Bditentukan berdasarkan perhitungan nilaivariabel beban kerjayangterdiri dari variabel faktor umum dan variabelfaktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan. iI Hurufc InspektoratTipelogiBditentukanberdasarkan perhitungannilaivariabel bebankerjayangterdiri dari variabelfaktorumumdanvariabelfaktor teknis sebagaimanayangtelahditetapkan. Huruf d DinasDaerahTipelogiA,BdanCditentukanberdasarkan perhitungan nilaivariabelbebankerjayangterdiridari variabelfaktorumumdanvariabelfaktor teknispada rnasing,-masingUrusanPemerintahanyangmenjadi kewewenanganpemerintahKabupatensebagaimanayang telahditetapkan. Hurufe BadanDaerahTipelogiA, BdanCditentukan berdasarkanperhitungan nilaivariabelbebankerjayang terdiridarivariabelfaktorumumdanvariabelfaktor teknispadamasing-masingUrusanpenunjang pemerintahandaerahsebagaimanayang telahditetapkan.

Pasal 4

Cukupjelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 PembentukkanUPTDinasberdasarkantipeA,BdanC berpedomankepadaperaturanperundang-undanganyang berlakuclandikonsultasikansecara tertuliskepadaMenteri DalamNegeri.

Pasal 8

Cukupjelas Pasal 9 PembentukkanUPT bidangkesehatanberupaRumahSakit UmumDaerahsertaorganisasi dan tatahubungan kerjanya berpedoman kepadaperaturanperundang-undanganyang berlaku.

Pasal 10

StafAhli dimaksud terdiri dariStafAhli Bupati Bidang Pemerintahan,Hukum danPolitik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan danPembangunan, sertaStafAhli Bupati BidangKemasyarakatan danSumberDayaManusia Pasal 11 Cukupjelas I' Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukupjelas Pasal 14 Cukupjelas Pasal 15 Cukupjelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukupjelas TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATEN MEMPAWAHTAHUN 2016NOMOR5 II

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…