DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,
4.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2014 tentang Perubaban Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawab di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 166, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telaab diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerab Nomor 5 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Mempawab (Lembaran Daerab Kabupaten Mempawab Tabun 2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Daerab Nomor 5 Tabun 2016 (Lembaran Daerab Kabupaten Mempawab Tabun 2017 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerab Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tabun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerab Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. , Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di Mempawah ,- g - 20) 9 EMPAWAH,~Di undangkan di pad a lan g9a l . SEK RETARIS D R ATEN MEMPAWAH .I)).. NOM OR ••••••L ...... .. .... pada tanggal ~~NA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 1 / 2019 ) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Bahwa Retribusi Izin Ganguan adalah Retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau ganggun termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus meneerus untuk mencegah teIjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keIja yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…