DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - Ketentuan Umum: Menyediakan dasar pengelolaan PJU dalam wilayah Kabupaten Mempawah, yang mencakup pemahaman mengenai PJU dan kewenangannya (Pasal 1-3). BAB II - Kewenangan: Menetapkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PJU pada jalan Daerah dan Desa serta penyusunan RIPJU (Pasal 4-6). BAB III - Perencanaan Pengelolaan PJU: Mengatur tahapan perencanaan untuk pengelolaan PJU termasuk survei dan pemetaan (Pasal 7-8). BAB IV - Pengelolaan PJU: Menjelaskan pengelolaan PJU yang meliputi penataan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan (Pasal 9-19). BAB V - Pembiayaan: Menyebutkan tanggung jawab biaya pengelolaan PJU yang harus dianggarkan dalam APBD (Pasal 21-22). BAB VI - Hak, Kewajiban, dan Larangan: Menentukan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga dalam pengelolaan PJU (Pasal 23-29). BAB VII - Ketentuan Peralihan: Menyebutkan ketentuan untuk PJU yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini (Pasal 30). BAB VIII - Ketentuan Penutup: Mengatur peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan dalam 1 tahun dan mulai berlaku peraturan daerah ini (Pasal 31-32).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penerangan jalan yang baik mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa penerangan jalan umum berfungsi memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan dan merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undan_g-Undan_g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola peneranganjalan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hur.uf .a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KABAG PERANGKAT DAE AH ASISTEN EKDA HUKUM PEMRAKA RSA TATA PRAJA nf \
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah. ABAG PERANGKAT DA ERAH ASISTEN • IDA HUKUM PEMAKA RSA TATA PRAJA . 7¥ ' V
4.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
6.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan dan fasilitas umum.
7.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
8.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, danjumlahjalan masuk dibatasi.
9.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
10.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 1 1 . Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
12.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
13.Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan penerangan jalan umum.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal; dan
b.terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/ atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam Pengelolaan PJU, Pemerintah Daerah berwenang:

a.mengelola PJU padajalan Daerah danjalan Desa; KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA
b.menyusun RIPJU;
c.memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; dan
d.membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka Pengelolaan PJU.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan yang berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang meliputi:
1. a.jalan nasional; dan/atau
2. b.jalan provinsi.
(2)Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyelenggara jalan nasional dan/atau jalan provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
2. b.dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan penyelenggara jalan nasional dan/ataujalan provinsi.

Pasal 6

( 1 ) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 7

Dalam Pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Perencanaan PJU meliputi tahapan:

a.survei;
b.pemetaan;
c.pendataan; dan
d.analisa penyusunan RIPJU.

BAB IV

PENGELOLAAN PJU

Pasal 9

Lingkup PJU meliputi:

a.sarana dan prasarana lampu penerangan;
b.dipasang .di ruas jalan dan fasilitas umum;
c.dipasang oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga; dan KAEAG HUKUM PERANGKAT DAE.RAH PEMRAKA RSA ASISTEN TATA, 'RAJA s DA
d.ditujukan untuk kepentingan umum.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…