DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dasar tentang pengaduan masyarakat, pelapor, terlapor, serta mekanisme pengaduan. Bab II - Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat: Mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penanganan pengaduan masyarakat, seperti kepastian hukum, obyektivitas, efektivitas, dan kerahasiaan. Bab III - Pengaduan Masyarakat: Menyatakan bagaimana masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui berbagai saluran. Bab IV - Kriteria dan Jenis Pengaduan yang Ditindaklanjuti: Mengatur kriteria pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut serta jenis-jenis pengaduan yang layak untuk ditindaklanjuti. Bab V - Mekanisme Penyampaian Laporan: Mengatur mekanisme penyampaian pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui surat atau surat elektronik. Bab VI - Mekanisme Penanganan Pengaduan: Mengatur bagaimana pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait. Bab VII - Tindak Lanjut: Menyatakan bahwa pihak terlapor wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi. Bab VIII - Evaluasi: Mengatur kewajiban Inspektorat Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja penanganan pengaduan. Bab IX - Ketentuan Penutup: Menyatakan bahwa peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat, perlu menyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; \ Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN TATA SEKDA HUKUM PEMRAKARSA PRAJA 6 / r Mr b
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); ASISTEN TATA SEKDA PRAJA V
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
15.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 1 1 ) . MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN PENANGANAN LING KUN GAN MEMPAWAH. BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah. KABAG HUKUM ASISTEN TATA SEKDA PRAJA

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
6.Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/ atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
10.Pelapor adalah masyarakan baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat Daerah. 1 1 . Terlapor adalah penyelenggara Negara di Daerah dan/ atau Pemerintah Desa yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
12.Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah dan/ atau Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13.Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
14.Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk adalah yang diadukan/dilaporkan.

BAB II

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1)Prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.
(2)Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri d ari :
1. a.kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan masyarakat mengutamakan landasan peraturan undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. b.obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan; KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN TATA SEKDA HUKUM PEMRAKARSA PRAJA 8 . 'r1 « pengaduan perundang-
3. c.efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga waktu dan biaya;
4. d.akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prosedur yang berlaku;
5. e.kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. f.transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. g.cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. h.tidak diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindak lanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 3

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah dan/ atau Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah ke Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Sumber pengaduan masyarakat dapat berasal d ari :

a.perorangan;
b.media massa;
c.organisasi masyarakat;
d.badan hukum; dan
e.lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan APH setelah ada permintaan secara resmi dan tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dari instansi tersebut. PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA SEKDA

Pasal 7

Pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memuat unsur se bagai beriku t :

a.informasi surat laporan atau pengaduan;
b.perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;
c.keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
d.sejauh mana penanganan yang telah dilakukan bila pengaduan tersebut telah/sedang ditangani.

Pasal 8

(1)Penanganan pengaduan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat ditindaklanjuti setelah terpenuhi unsur laporan atau pengaduan.
(2)Dalam hal Laporan atau pengaduan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka laporan atau pengaduan tidak dapat ditindak lanjuti.

BAB IV

KRITERIA DAN JENIS PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Pasal 9

Laporan atau pengaduan dapat ditindak Ianjuti apabila telah memenuhi kriteria yaitu sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur atau informasi sebagai berikut:

a.data pelapor yaitu nama dan/atau alamat disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
b.data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
c.perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang undangan; dan
d.keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 10

Jenis laporan atau pengaduan yang dapat ditangani dan ditindak lanjuti dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.indikasi penyalahgunaan wewenang; dan
b.indikasi korupsi. Pasal 1 1 Laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dapat ditindak lanjuti atau tidak dapat diproses. SEKDA B AB V MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…