DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Penanaman, dan Perizinan; Sifat, Fungsi, Tujuan dan Kegiatan; Kelembagaan; Tata Kerja; Kekayaan dan Sumber Pembiayaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media kornunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehinga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nornor 1 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah {RSPDJ Kabupaten Mempawah yang telah ada, perlu dilakukan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah;

1.Pasal I 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Jndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 ten tang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556). Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

{1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) untuk Jasa Penyiaran Radio yang didirikan oleh Peroerint.ah Kabupaten Mempawah.

(2)LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Suara Praja Mempawah (RSP).
(3)Apabila nama RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah, perubahan nama lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan penyiaran, RSP wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ILL

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL RSP baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 5

(I) LPPL RSP berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kcpentingan seluruh lapisan masyarakat.

(2)LPPL RSP dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam penyiaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

LPPL RSP bertujuan menyajikan program siaran yang mcndorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 7

( I) LPPL RSP menyelenggarakan kegiatan siarnn lokal.

(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RSP dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(3)Siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk siaran iklan niaga paling lama 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari dan terhadap siaran iklan layanan masyarakat paling singkat 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
(4)Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RSP diawasi oleh DPRD. (SJ Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Susunan Kelembagaan LPPL RSP terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Pimpinan dan/atau anggota DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari l (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah,;
2. b.unsur masyarakat; dan
3. c.unsur lembaga penyiaran publik,
(4)Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak terce)a;
e.berpendidikan paling rendah strata 1;
f.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik
g.bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifkasi dan kompetensi dibidang penyiaran
h.bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif
i.bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang pcnyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya
j.tidak memiliki ikatan dengan lernbaga penyiaran lain. Pasal 1 1 Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:

a.mcngawasi kinerja Dewan Direksi;
b.mengawasi siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
d.menjamin bahwa LPPL RSP tetap berorientasi pada publik;
e.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta indepedensi dan netralitas siaran;
f.menrunpung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta keritik dan aspirasi masyarakal tcrhadap penyelenggaraan penyiaran RSP;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KELEMBAGAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KELEMBAGAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002