DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Menyusun ketentuan umum tentang definisi, istilah, dan objek yang diatur dalam peraturan ini. Bab II: Mengatur tentang jasa pemeriksaan pemotongan hewan, termasuk kewajiban pembayaran retribusi untuk pemotongan hewan. Bab III: Menjelaskan tata cara pelayanan pemeriksaan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH). Bab IV: Memaparkan persyaratan hewan yang dapat dipotong sesuai ketentuan. Bab V: Mengatur pemberian izin pemotongan hewan dengan menggunakan fasilitas RPH. Bab VI: Menyebutkan bentuk dan ukuran blanko retribusi yang digunakan untuk pembayaran retribusi. Bab VII: Menjelaskan tata cara pembayaran retribusi dan kewajiban pencatatan pembayaran. Bab VIII: Mengatur pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan kondisi wajib retribusi. Bab IX: Menyatakan ketentuan peralihan yang mengatur keberlakuan peraturan ini terhadap peraturan sebelumnya. Bab X: Ketentuan penutupan yang mengatur mulai berlakunya peraturan ini.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah,
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah,
5.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan beserta fasilitas lainnya yang dibangun pemerintah atau swasta untuk kepentingan pribadi atau badan. PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
6.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, organisasi sisial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas untuk dikonsumsi masyarakat luas.
8.Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan--bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9.Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan sebelum penyembelihan (Ante Mortem), penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan setelah penyembelihan (Post Mortem).
10.Petugas Pemeriksa Daging yang selanjutnya disebut Keurmaster adalah petugas yang ditunjuk/ diberikan tugas oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melakukan Pemeriksaan Ternak sebelum/ sesudah dipotong. 1 1 . Daging adalah bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada didinginkan.
12.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
13.Wajib retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mempawah.
15.Dinas Adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

JASA PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

( 1)

(2)
(3)
(4)Pemotongan yang dilakukan menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/ sesudah hewan dipotong dan jasa atas pemanfaatan fasilitas RPH. Setiap pemotongan ternak yang dilakukan di Tempat RPH yang Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas. Pemotongan ternak yang dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan diluar RPH yang dibangun Pemerintah Daerah ) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/ sesudah hewan dipotong oleh Keurmaster

BAB III

TATA CARA PELAYANAN PEMERIKSAAN/PEMANFAATAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

(1)Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pemotongan hewan dengan menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi blanko pendaftaran.
(2)Setelah pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan proses penyembelihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tata cara pelayanan pemeriksaan/pemanfaatan RPH adalah sebagai berikut:

a.hewan sebelum dipotong dimasukkan kedalam kandang peristirahatan/kandang penampungan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
b.Setelah hewan diistirahatkan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, Hewan yang sehat/ memenuhi syarat dapat dilakukan penyembelihan, sedangkan hewan yang sakit segera dimasukkan kedalam isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c.hewan sehat yang telah disembelih atau post mortem, segera dilakukan pemeriksaan daging dan organ-organ lain. Daging yang dinyatakan sehat diberi Cap "Sehat", sedangkan daging tidak sehat diberi Cap "Afkir";
d.daging yang sehat dapat segera dipasarkan kepada konsumen menggunakan peralatan tertentu yang memenuhi standar kesehatan; dan
e.daging yang tidak sehat tidak sehat dimasukan kedalam ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Apabila hewan atau daging serta organ tubuh lainnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Keurmaster dan didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan atau Laboratorium lain yang ditunjuk serta dinyatakan tidak sehat maka tidak boleh diedarkan / diperjual belikan kepada konsumen dan harus segera dikembalikan / dimusnahkan oleh pemilik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara/ Pemusnahan dan disaksikan oleh pimpinan RPH/ Keurmaster dari Dinas.
(3)Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KABAG PERANGKAT DAERAH As+STE! p» HUKUM PEMRAKARSA TATA pI 1A 7L � JV 1

BAB IV

PERSYARATAN HEW AN YANG DISEMBELIH

Pasal 6

(1)Hewan yang dapat dipotong/disembelih adalah hewan yang dmyatakan sehat oleh Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sapijantan;
2. b.sapi betina yang tidak produktif;
3. c.kerbau jantan;
4. d.kerbau betina yang tidak produktif;
5. e.kambing;
6. f.domba;
7. g.biri-biri;
8. h.babi;dan
9. i.unggas (ayam, itik dan lainnya). B AB V PEMBERIAN IJIN PEMOTONGAN

Pasal 7

(1)Setiap pemotongan hewan yang memotong di RPH harus memiliki izin pemotongan/izin pemakaian RPH.
(2)Izin pemotong/ izin pemakaian RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
(3)Tata cara permohonan izin dan pemakaian RPH adalah sebagai berikut:
1. a.setiap orang atau badan yang melakukan pemotongan diluar RPH milik Pemerintah Daerah atau menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin memotong Kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
2. b.Permohonan izin tersebut harus dilampiri fotocopy KTP, Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, dan memiliki keterampilan dalam memotong hewan;
3. c.setelah berkas tersebut diterima dan apabila dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis maka izin pemotongan tersebut harus segera diproses dan diterbitkan;
4. d.Waktu yang diperlukan untuk proses pemberian izin tersebut selama lamanya 7 (tujuh) hari kerja;
5. e.izin berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan pemotongan dan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang dilakukan setiap bulan. KABAG PERANGKAT DAERAH s!!E. SF (} HUKUM PEMRAKARSA TAT .A n .t V � v ,

BAB VI

BENTUK DAN UKURAN BLANKO RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Bentuk dan isi blanko Retribusi Rumah Potong Hewan adalah ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, dicetak menggunakan kertas Hout Vrij Schrif dan memiliki berat 60 (enam puluh) gram.
(2)Contoh dan ukuran karcis Retribusi RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Pembayaran retribusi dilakukan tunai pada saat Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut diserahkan oleh Keurmaster atau pengelola RPH kepada pemotong.
(2)Keurmaster setelah menerima pembayaran retribusi kemudian membukukannya dan menyetorkannya kepada Bendahara penerima.
(3)Bendahara Penerima dan/atau selaku penyetor menyetorkan penerimaan retribusi ke Rekening kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(4)Bentuk isi Tanda Terima Pembayaran Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, dicetak menggunakan kertas Hout Vrij Schrif dan memilki berat 60 (enam puluh) gram dan tercantum nilai nominal setiap jenis hewan.

BAB VIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
(2)Kondisi Wajib Retribusi yang dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.Kondisi wajib retribusi sedang mengalami kesulitan finansial;
2. b.Kondisi wajib retribusi sedang dalam keadaan terkena musibah bencana.
(3)Permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) disertai surat permohonan dan alasannya.
(4)Setelah menerima surat permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Keurmaster atau Pengelola/Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas memberikan pengurangan, keringan dan/atau pembebasan retribusi.
(5)Pemberian pengurangan keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(6)Setelah menerima surat permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Keurmaster atau Pengelola/Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas memberikan pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan retribusi.
(7)Pemberian pengurangan, keringanan, dan penbebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1 1 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka terhadap tata cara pelayanan pemeriksaan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini B AB X

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di Mempawah tanggal 1 - A - 2024 rBUPAT EMPAWA/v Diundangkan di Mer» awat pada tagsat ...I.4-2094 SEKRE TARRIS DAE, H KABUPATEN MEMPAWAH BERITADAE H KABUPATEN MEMPAWAH -2.ooR...2........ LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEW AN TERN AK BENTUK DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN DA GING/HEWAN BENTUK DAN ISi SERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING HEWAN Nomor : 524/ /DPKPP/C-2 Pada hari ini, tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Nama Petugas Dinas Instansi No. Surat Keputusan Bertindak atas nama : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
2.Nama Pemilik Nama Badan/Perusahaan: Alamat Bertindak Sebagai Pemilik Ternak / Daging Berdasarkan Kepada J. Peraturan Bupati Mempawah Nomor . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . Tahun................. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
2.Hasil Pemeriksaan Laboratorium N o : , tanggal .
3.Surat Keterangan Pimpinan RPH/Petugas Keurmaster No .. tanggal ......... Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap hewan/daging/organ lain *)atas nama pemilik

a.Nama Pemilik/Pim.Perusahaan ..
b.Nama Perusahaan
c.Jumlah hewan/daging/jeroan
d.Alamat Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan :
a.Tidak emenuhi syarat kesehatan dan akan membahayakan bagi konsumen.
b.Hewan/daging/jeroan tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Diundangkan di M e g p a w a t I- - �'lA pada tan9gal .• • • • • SEKRETARIS DAE] AH KABUPATEN MEMPAWAH rBUPATI EMPAwAn,l INA I L BERIT. BUPATEN MEMPAWAH TAHUI .. NOMOR ...2R........ MEMPAWAH TAHUN 2024 PELAKSANAAN DAERAH TENTANG JASA USAHA ATAS PEMOTONGAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR TENTANG PETUNJUK PERATURAN RETRIBUSI PELAYANAN HEW AN TERNAK CONTOH DAN UKURAN KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERJKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH RETRIBUSI JASA USAHAATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023) RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Sapi Keterangan Nomor seri : Rp. 50.000,- I ekor : schat/ ditolak paraf Tgl : Kerbau Keterangan Nomor seri : Rp. 20.000,-/ ekor : schat/ ditolak paraf Tgl PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R. Kusno No. 61 MEMPAWAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH RETRIBUSI JASA USAHAATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Babi Keterangan Nomor scri : Rp. 25.000,-/ ckor : sehat/ ditolak paraf Tgl RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Kambing/Domba : Rp. 20.000,- / ekor Keterangan . sehat/ ditolak paraf Nomor seri Tgl PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R Kusno No. 61 MEMPAWAH RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Ayam Kcterangan Nomor scri : Rp. L.000,-/ ekor : schat/ ditolak paraf Tgl PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DJNAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERJKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH RETRIBUSI JASA USAHAATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023) RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Sapi Keterangan Nomorseri : Rp. 15.000,-/ ckor : sehat/ ditolak paraf Tgl Kambing/Domba : Rp. 6.000,-/ ekor Keterangan : sehat/ ditolak Nomorseri paraf Tgl RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023) PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERJKANAN Jalan R.Kusno No 61 MEMPAWAH : Rp. 6.000,-/ ekor : sehat/ ditolak paraf T g l : PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTAN!AN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023) Kerbau Keterangan Nomorseri : Rp. 9.000,-/ ekor : sehat/ ditolak paraf Tgl Babi Keterangan Nomor seri EMPAWAH,', Diundangkan di M, vpawat pada t a n g g a t . . .1:2034 SEKRETARIS DAE «AH KABUPATEN MEMPAWAH BUPATEN MEMPAWAH TAHUI ... NOMOR ..4.........

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…