DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Kecamatan Siantan; Wilayah dan Ibukota Kecamatan Jongkat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Perubaban Nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawab; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerab Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ) Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indoenesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Bupati adalah Bupati Mempawah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keIja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Perubahan Nama Kecamatan adalah pemberian nama baru terhadap Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat dalam wilayah Kabupaten Mempawah.

(1)Nama Kecamatan Siantan dalam wilayah Kabupaten Mempawah diubah menjadi Kecamatan Jongkat.
(2)Perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa perubahan batas wilayah.
(1)Wilayah Kecamatan Jongkat meliputi:
1. a.Desa Wajok Hulu;
2. b.Desa Wajok Hilir;
3. c.Desa Jungkat;
4. d.Desa Peniti Luar; dan
5. e.Desa Sungai Nipah.
(2)Ibukota Kecamatan Jongkat berkedudukan di Desa Jungkat. BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4
(1)Penyesuaian administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Selama jangka waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Kecamatan Siantan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jongkat.

BAB III

WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN JONGKAT Pasal 3

Pasal 5

Pemerintah Kecamatan Jongkat menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat.

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten Mempawah. " BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di Mempawah pada tanggal :2.& -,9 - 20lf '~BUPA I EMPAWAtf," lEMBA AERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ••••••••••••• NOMOR ................... .. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAB, PROVIlfSI KALIMANTAN BARAT ( 3 I 2019 , PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH I. UMUM Kecamatan Siantan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Mempawah. Penggunaan kata Siantan tidak saja melekat pada nama Kecamatan Siantan, tapi juga digunakan sebagai nama kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang meliputi Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), bahwa terhadap suatu kecamatan dapat dilakukan perubahan nama. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mempawah terdapat aspirasi masyarakat dan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang menginginkan adanya perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat. Perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat tersebut didasari dengan pertimbangan untuk membedakan penyebutan nama Kecamatan Siantan di Kabupaten Mempawah dengan nama Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara di Kota Pontianak. Selanjutnya perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat untuk menghindari terjadinya kerancuan yang terkait dengan kebijakan dan administrasi pemerintahan Kecamatan Siantan di Kabupaten Mempawah dengan Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara di Kota Pontianak. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "batas wilayah" adalah batas wilayah administrasi Kecamatan Siantan yang meliputi : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sigedong dan Kabupaten Landak Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei. Kakap Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei. Ambawang Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata Pasa13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ibukota kecamatan" adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Pasa14 Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat" adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memasyarakatkan perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Pasa16 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MEMPAWAH, Menimbang a. bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan mengakomodir aspirasi masyarakat tentang perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat, serta untuk adanya kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali nomenklatur Kecamatan tersebut;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan perubahan nama Kecamatan danJatau perubahan nama Ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indoenesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Bupati adalah Bupati Mempawah. 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat
7.Camat adalah pemiropin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keIja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Perubahan Nama Kecamatan adalah pemberian nama baru terhadap Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat dalam wilayah Kabupaten Mempawah.

BAB II

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN

Pasal 2

(1)Nama Kecamatan Siantan dalam wilayah Kabupaten Mempawah diubah menjadi Kecamatan Jongkat.
(2)Perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa perubahan batas wilayah. BABIII WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN JONGKAT Pasal 3
(1)Wilayah Kecamatan Jongkat meliputi:
1. a.Desa Wajok Hulu;
2. b.Desa Wajok Hilir;
3. c.Desa Jungkat;
4. d.Desa Peniti Luar; dan
5. e.Desa Sungai Nipah.
(2)Ibukota Kecamatan Jongkat berkedudukan di Desa Jungkat. BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4
(1)Penyesuaian administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Selama jangka waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Kecamatan Siantan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jongkat.

Pasal 5

Pemerintah Kecamatan Jongkat menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat.

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di Mempawah pada tanggal [Jk <J - 2019 l}iundangkan di empawah pada tang gal ••••••••••••• SEKRETARIS ERAH KABUPATEN MEMPAWAH LEMB DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHU .~ •••••••• NOMOR •••••••••••••.. .... •. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 3 I 2019 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH I. UMUM Kecamatan Siantan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Mempawah. Penggunaan kata Siantan tidak saja melekat pada nama Kecamatan Siantan, tapi juga digunakan sebagai nama kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang meliputi Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), bahwa terhadap suatu kecamatan dapat dilakukan perubahan nama. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mempawah terdapat aspirasi masyarakat dan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang menginginkan adanya perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat. Perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat tersebut didasari dengan pertirobangan untuk membedakan penyebutan nama Kecamatan Siantan di Kabupaten Mempawah dengan nama Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara di Kota Pontianak. Selanjutnya perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat untuk menghindari terjadinya kerancuan yang terkait dengan kebijakan dan administrasi pemerintahan Kecamatan Siantan di Kabupaten Mempawah dengan Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara di Kota Pontianak. II.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…