DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Tujuan; Penyelenggaraan Pesantren; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi; Kerja Sama; Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pondok pesantren terbanyak pada wilayah Kalimantan Barat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah perlu memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
c.bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mempawah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyamaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan keilmuan Islam di Pesantren.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
12.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendirian dan pengembangan Pesantren.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

a.mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Islam rahmatan lil’alamin, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan peran Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
c.meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyararakat dalam pengembangan pesantren.

BAB III

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
5. e.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(3)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemberian beasiswa pada sumber daya manusia bagi santri.
(4)Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat dan keagamaan.
(5)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi kebijakan;
2. b.kerjasama program; dan
3. c.pendanaan.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, keagamaan, komunikasi dan informasi.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan;
5. e.peningkatan kesehatan; dan
6. f.peningkatan kemandirian ekonomi.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di kesejahteraan rakyat, keagamaan, pekerjaan umum, tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informasi, koperasi dan UMKM serta sosial kemasyarakatan.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Bupati dapat mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
4. d.Pesantren lain;
5. e.Badan Usaha Milik Negara;
6. f.Badan Usaha Milik Daerah;
7. g.Badan Usaha Milik Desa;
8. h.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
9. i.lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha;
10. j.kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
11. k.kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister city.
(3)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.pertukaran peserta didik;
2. b.olimpiade;
3. c.sistem pendidikan;
4. d.kurikulum;
5. e.bantuan pendanaan;
6. f.pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
7. g.bentuk kerja sama lainnya.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…