DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi tentang program perlindungan pekerja rentan, pekerja mandiri, dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bab II - Perencanaan dan Penganggaran: Mengatur pemberian bantuan iuran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 100 pekerja rentan per desa di Kabupaten Mempawah. Bab III - Pelaksanaan dan Penatausahaan: Menjelaskan mekanisme penetapan, pembayaran, dan distribusi iuran bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada penerima. Bab IV - Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Mengatur pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program. Bab V - Monitoring dan Evaluasi: Mengatur pembentukan tim untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan pekerja rentan. Bab VI - Ketentuan Lain-Lain: Mengatur ketentuan mengenai pengembalian iuran untuk penerima yang meninggal dunia sebelum periode perlindungan berakhir. Bab VII - Ketentuan Penutupan: Menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengbapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah; I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); PERANGKAT DAERAH PEM KARSA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeienggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); KABAG PERANGKAT DAERAH HU KUM PEMRAKARSA 1 1. Pera tu ran Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711). Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PERLINDUNGAN 1 DESA KABUPATEN MEMPAWAH. TENTANG PROGRAM 100 PEKERJA RENTAN DI B AB ! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Mempawah. KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN SE DA HUKUM PEMRAKARSA TATA PRAJA 4 v . ] /
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jarninan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jarninan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jarninan Pensiun, dan Jarninan Kehilangan Pekerjaan.
10.Jaminan Kecelakaan Kerja clisingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 1 1 . Jaminan Kematian disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
13.Penyelenggaraan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jarninan sosial ketenagakerjaan dan menjarnin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Peserta adalah setiap orang yang mendaftar atau didaftarkan untuk ikut serta dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
15.luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEM KARSA
16.Pekerja Rentan adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang memiliki resiko sosial-ekonomi yang tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi dan literasi mengenai jaminan sosial dibawah rata-rata.
17.Bantuan luran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
18.Kartu Peserta Jamsostek disingkat KPJ adalah Jdentitas Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperoleh setelah pembayaran iuran dilakukan yang diberikan kepada Peserta dengan bentuk fisik atau digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 2

(1)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Bantuan Juran untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM bagi 100 (seratus) orang pekerja rentan di setiap desa di Kabupaten Mempawah.
(2)Bantuan Juran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan dianggarkan didalam APBDes.

Pasal 3

Bantuan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.Berusia di antara 17 sampai dengan 65 tahun saat didaftarkan;
b.Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
c.Tidak memiliki perlindungan jarninan sosial ketenagakerjaan ketika diusulkan;
d.Belum pemah menetima program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pemerintah; dan
e.Termasuk dalam kategori pekerja rentan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Aktif bekerja secara mandiri berstatus diluar hubungan kerja; dan 2) Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Desa rnelakukan pendataan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya yang mernenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN SEKDA HUKUM PEMRAKARSA TATA PRAJA 6 4 l v
(2)JumJah kuota Bantuan Juran yang diberikan adalah sebanyak 100 (seratus) orang secara bergantian untuk setiap desa setiap tahunnya.
(3)Proses pendataan dilakukan setiap tahun dan diusulkan paling Jambat pada bulan Oktober untuk peJaksanaan program tahun berikutnya, dikecualikan untuk pelaksanaan tahun 2023.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
1. a.Nomor Induk Kependudukan;
2. b.Nama Lengkap;
3. c.Tempat Lahir;
4. d.Tanggal Lahir;
5. e.Pekerjaan;
6. f.Nomor Telepon; dan
7. g.Dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
1. a.KTP, Kartu KeJuarga, dan/atau Surat Keterangan Domisili yang dibuat oJeh pejabat yang berwenang; dan
2. b.Surat Pernyataan, yang berisi informasi profesi/pekerjaan dan pernyataan rata-rata penghasilan per buJan di bawah Upah Minimum Daerah yang berJaku dan disahkan oleh Kepala Desa setempat.
(6)Format rekap hasiJ pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

( 1) Perangkat Desa meJakukan pendataan calon Penerima Bantuan luran sesuai dengan kriteria yang teJah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkum untuk seJanjutnya ditetapkan berdasarkan Berita Acara melalui Musyawarah Desa.
(3)Berita Acara Musyawarah Desa yang berisi data calon Penerima Bantuan Juran disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.
(4)Hasil verifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat diusulkan sebagai calon Penerima Bantuan Juran oleh Perangkat Desa.
(5)Dalam ha! terdapat data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan data kepada Perangkat Desa untuk diajukan usuJan pengganti, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian data diterima.
(6)Usulan pengganti dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah data yang dikembalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat diusulkan kembali sebagai calon Penerima Bantuan Juran.

Pasal 6

Daftar nama calon Penerima Bantuan Juran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat dan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Bulan Desember untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Pasal 7

Juran JKK dan JKM bagi setiap penerima bantuan adalah sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan, atau sama dengan Rp 201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) per orang per tahun.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

(1)BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan luran dari setiap Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa yang telah diterbitkan.
(2)Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Perangkat Desa untuk dilakukan pembayaran iuran.
(3)Setelah pembayaran iuran dilakukan, Penerima Bantuan Juran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM.
(4)Rincian Program Perlindungan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(I) Pemerintah Desa mengajukan dokumen penyaluran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa setelah APBDesa ditetapkan.

(2)Dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Surat Pengantar dari Kepala Desa;
2. b.Rencana Anggaran Biaya; dan
3. c.Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Juran BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa melakukan inventarisir kelengkapan dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) untuk kemudian mengajukan persetujuan pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA J KDA
(4)Berdasarkan persetujuan Bupati, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa mengajukan permintaan pembayaran beserta dokumen penyaluran biaya iuran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae rah.
(5)Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Juran BPJS Ketenagakerjaan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(6)Pemerintah Desa melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima di Rekening Kas Desa.

Pasal 10

( 1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan tanda bukti kepesertaan berupa KPJ yang berbentuk fisik/digital untuk seluruh Penerima Bantuan luran.

(2)KPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan ke seluruh Perangkat Desa untuk diserahkan kepada masing-masing Penerima Bantuan Juran.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Iuran di setiap Desa mengenai pelaksanaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 1 1 Bantuan Juran berupa uang dicatat sebagai realisasi belanja Juran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Laporan pelaksanaan kegaiatan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…