DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dan ketentuan dasar terkait RPJMD Kabupaten Mempawah. BAB II - Perencanaan Pembangunan Daerah: Menyusun sistematika RPJMD yang mencakup pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi, dan program prioritas pembangunan. BAB III - Pengendalian dan Evaluasi: Mengatur pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD oleh perangkat daerah. BAB IV - Ketentuan Penutup: Menyatakan mulai berlakunya peraturan daerah ini setelah diundangkan dan pengaturan lebih lanjut oleh Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRA RSA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG MENENGAH RENCANA DAERAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah. KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN SE DA HUKUM PEMRAKARSA TATA RAJA $¥ I I I
4.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masajabatan Bupati.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.
(2)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.Bab V Penutup;
(3)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dalam pencapaian visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 4

(1)RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
(2)Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABIV

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di Mempawah pada tanggal t9 - 8- 2025 \uPj_ heuPw,k Diundangkan di rah pada tang: @05 SEKRETARIS IPATEN MEMPAAH LEMEAR KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN NOMOR ......2............ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINS! KALIMANTAN BARAT ( 3 / 2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025--2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta keuangan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi tersebut mengatur arah, format, dan substansi penyusunan dokumen RPJMD agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan kebutuhan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025--2029 disusun secara partisipatif, inklusif, dan berbasis data, dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, permasalahan aktual pembangunan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Selain itu, RPJMD ini juga mengakomodasi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), pengarusutamaan gender, penguatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Daerah ini memuat lima bab pokok yang terdiri atas: I . Pendahuluan;

2.Gambaran Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis;
3.Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5.Penutup. Melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah memiliki pedoman yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel. II.PASAL DEMI PASAL I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…