DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 62 Tahun 2024

Nomor: 62
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Menjelaskan istilah-istilah terkait pajak mineral bukan logam dan batuan serta opsen yang dikenakan kepada provinsi. Bab II - Pengaturan Umum: Mengatur masa pajak, objek pajak, dan tarif pajak MBLB. Bab III - Tata Cara Pengelolaan: Mengatur pendataan, pendaftaran, pelaporan, dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Bab IV - Opsen MBLB ke Provinsi: Menjelaskan tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran opsen mineral bukan logam dan batuan kepada provinsi. Bab V - Ketentuan Penutup: Menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 87, Pasal 101 dan Pasal 1 1 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolalaan dengan suatu peraturan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Provinsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4.Bupati adalah Bupati Mempawah.
5.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
6.Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan Iogam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
9.Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 1 1 . Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
13.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
14.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17.Surat Pengukuhan Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh BPPRD untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subjek pajak.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.

(1)Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajak daerah.
(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
(3)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(5)Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
1. a.asbes;
2. b.batu tulis;
3. c.batu setengah permata;
4. d.batu kapur;
5. e.batu apung;
6. f.batu permata;
7. g.bentonit;
8. h.dolomit;
  1. 1.feldspar;
9. j.garam batu (halite);
10. k.grafit;
  1. 1.granit/ andesit;
11. m.g1ps;
12. n.kalsit;
13. o.kaolin;
14. p.leusit;
15. q.magnesit;
16. r.mika;
17. s.marmer;
18. t.nitrat;
19. u.obsidian;
20. v.oker;
21. w.pasir dan kerikil;
22. x.pasir kuarsa;
23. y.perlit;
24. z.fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang;
  1. 11.MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
1. a.untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
2. b.untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

BAB II

PENGATURAN UMUM

Pasal 3

Tarif MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Pendataan objek pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
(2)Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
(3)Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Pejabat untuk menjadi Wajib Pajak.
(4)Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pemutakhiran data wajib pajak MBLB.
(6)Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
(2)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
1. a.Untuk orang pribadi melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan Badan melampirkan Nomor Induk Berusaha;
2. b.memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
3. c.laporan omzet usaha selama 1 {satu) bulan.
(3)Setelah Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
(4)Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/ atau untuk perusahaan atau badan.
(5)Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
(6)Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar lnduk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak MBLB setiap masa pajak harus melaporkan dengan mengisi SPTPD yang disediakan berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(3)Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya tanggal 20 {dua puluh) setiap bulannya setelah saat terutangnya pajak.
(4)Format SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2)Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3)Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD disertai dengan melampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
(4)Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.
(5)Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 9

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
2. b.kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
3. c.kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
(3)Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan STPD.
(4)Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 10

(1)Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
(1)Pajak MBLB dipungut dengan secara Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
(2)Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 12

(1)Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(3)Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…